DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Mei 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

mengubah sebagian ketentuan yang diatur mengenai: a. Kriteria Penerima KUR dan Calon Penerima KUR Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) b. Ketentuan Khusus KUR bagi Penerima KUR Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa14 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 ten tang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
b.bahwa pemerintah telah meningkatkan status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi bencana nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
c.bahwa sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 29 April 2020 tentang Lanjutan Pembahasan Program Mitigasi dampak Corona Virus Menimbang MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYATTERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 SALINAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Mengingat

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Cndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 ten tang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 373); Disease 2019 (COVID-19) terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu diatur kembali perlakuan khusus bagi penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak pandemi Corona Virus Disease 20 19 (COVID-19);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019; Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi kepada debitur individu Zperseorangan, badan usaha dan.' atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prmsip konvensional maupun syariah.
3.Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
4.Suku Burigay Marjin adalah tingkat bungay marjin yang dikenakan dalampernberian KUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ferekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 373) diubah sebagai berik ut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENERIMA KREDIT USAHA RAKYATTERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019. Menetapkan Pasa13

(1)Penerima KUR Mikro, KUR Keci1, dan KUR Khusus yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan Penerima KUR yang mengalami penurunan usaha yang disebabkan kondisi:
1. a.terjadi penurunan pendapatanj omzet karena mengalami gangguan terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); danj atau
2. b.mengalami gangguan proses produksi karena dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(2)Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:

2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
5.Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
6.Subsidi Bungaj Subsidi Marjin adalah se1isih antara tingkat bungayrnarjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bungajmarjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
7.Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah subsidi bungay marjin yang diberikan pemerintah sesuai dengan besaran tambahan subsidi bunga KUR.
8.Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
9.Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah. Pasa15

(1)Calon Penerima KUR yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan Calon Penerima KURyang disebabkan kondisi:
1. a.mengalami kesulitan pemenuhan dokumen administrasi karena mengalami gangguan terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dany atau
2. b.mengalami gangguan mobilitas karena dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(2)Calon Penerima KUR terdarripak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
1. a.bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik; dan
  1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
2. a.Perierima KUR dengan akad kredit sampai dengan 29 Februari 2020 yang masih memiliki baki debet KUR;
3. b.kualitas kredit per 29 Februari 2020 sebagai berikut:
  1. 1.kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 atau 2); atau
  2. 2.kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 atau 2) dalam masa restr'uktur isaai, dapat diberikan stimulus dengan syarat: a) restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi; dan b) tidak merniliki tunggakan bungay marjin dany atau angsuran pokok;
4. c.bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik. Pasal SA
(1)Dalam rangka memberikan keringanan pembayaran angsuran bunga / marj in KUR maka pemerin tah memberikan tambahan subsidi bunga/marjin KUR selama 6 (enam) bulan dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.
(2)Tambahan subsidi bungay marjin KUR yang dibayarkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengurangi biaya bunga dan z atau biaya lainnya yang dibebankan kepada Penerima KUR selama mas a pemberian tambahan subsidi bunga/ marjin KUR.
(3)Tambahan subsidi bungay marjin KUR sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diberikan kepada Penerima KUR yang memiliki kualitas kredit per 29 Februari 2020 dengan kategori kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 atau 2).
(4)Besaran tambahan subsidi bunga/rnarjin KUR bagi penerima KUR selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 6% (enam persen) selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% (tiga persen) selama 3 (tiga) bulan kedua.
(5)Ketentuan terkait mekanisme penambahan subsidi bunga/ marjin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

4.Diantara Pasal S dan Pasa16, disisipkan 1 Pasal baru yaitu Pasal SA, sehingga Pasal SA berbunyi sebagai berikut:

b.bersedia menyampaikan surat pernyataan untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi saat berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah. administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya mas a bencana persyaratanpemenuhan3. penundaan

Pasal 6

(1)Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
1. a.pemberian penundaan angsuran pokok KUR selama paling lama 6 (enam) bulan sesuai penilaian Penyalur KUR mulai berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020; dany atau
2. b.relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa:
  1. 1.perpanjangan jangka waktu KUR;
  2. 2.penambahan limit plafon KUR; dan / atau
  3. 5.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(6)Ketentuan terkait penagihan dan pembayaran tambahan subsidi bungayrnarjin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi pada Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR.
(7)Pemberian tambahan subsidi bungay marjin bagi Penerima KUR pada mas a pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR. nasional penye baran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.
(2)Dalam hal Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 20 19 (COVID-19) mernperoleh ketentuan khusus KUR berupa pemberian penundaan angsuran pokok KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah membayarkan subsidi bungajmarjin KUR sesuai dengan baki debet KUR yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
(3)Ketentuan terkait pembayaran subsidi bungajmarjin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(4)Ketentuan terkait penagihan dan pembayaran subsidi bungajmarjin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi pada Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)KUR.
(5)Relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terdiri dari perpanjangan jangka waktu KUR dan penambahan limit plafon KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tereantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
(6)Pelaksanaan ketentuan khusus KUR ini diberikan kepada Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Pasa17
(1)Calon Penerima KUR terdampak panderni Corona Virus Disease 20 19 (COVID-l 9) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
1. a.relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang danl atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, NPWP, dokumen agunan tambahan, dany atau dokumen administrasi lainnya; danl atau
2. b.relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya mas a bencana nasional penye baran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.
(2)Relaksasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terse but diberikan kepada Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang melaksanakan akad kredit terhitung mulai 1 April 2020 sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penye baran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.

6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasa17 berbunyi sebagai berikut:

(7)Pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR. Pasal II Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan masa bencana nasional penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah berakhir atau paling lama sampai dengan 31 Desember 2020. Pasa18
(1)Dalam hal Penerima KUR yang telah menenma ketentuan khusus sesuai penilaian Penyalur KUR berdasarkan Peraturan Menteri ini telah masuk kriteria klaim, maka Penyalur KUR dapat mengajukan klaim ke Penjamin KUR dengan mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sarna an tara Penyalur KURdan Penjamin KUR.
(2)Penjamin KUR berkewajiban menjarrun KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(3)Mekanisme penjaminan atas KURbagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) disusun dan disepakati bersama oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR.

7.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(3)Pelaksanaan ketentuan khusus KUR bagi Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diberikan kepada Calon Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
(4)Pemberian perlakuan khusus bagi Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR. tna Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan H...l-:l;j::mFWg~,nMasyarakat, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 458 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tangga18 Mei2020 AIRLANGGA HARTARTO ttd. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Ditetapkan di Jakarta padatangga16Mei2020 pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 8 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (4)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2020

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (4)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 14 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2020

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 6 Tahun 2020