(1)Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
a.pemberian penundaan angsuran pokok KUR selama paling lama 6 (enam) bulan sesuai penilaian Penyalur KUR mulai berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020; dany atau
b.relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa:
1.perpanjangan jangka waktu KUR;
2.penambahan limit plafon KUR; dan / atau
5.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(6)Ketentuan terkait penagihan dan pembayaran tambahan subsidi bungayrnarjin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi pada Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KUR.
(7)Pemberian tambahan subsidi bungay marjin bagi Penerima KUR pada mas a pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.
nasional penye baran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.
(2)Dalam hal Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 20 19 (COVID-19) mernperoleh ketentuan khusus KUR berupa pemberian penundaan angsuran pokok KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah membayarkan subsidi bungajmarjin KUR sesuai dengan baki debet KUR yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
(3)Ketentuan terkait pembayaran subsidi bungajmarjin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(4)Ketentuan terkait penagihan dan pembayaran subsidi bungajmarjin KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi pada Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah yang ditugaskan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)KUR.
(5)Relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terdiri dari perpanjangan jangka waktu KUR dan penambahan limit plafon KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tereantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
(6)Pelaksanaan ketentuan khusus KUR ini diberikan kepada Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
Pasa17
(1)Calon Penerima KUR terdampak panderni Corona Virus Disease 20 19 (COVID-l 9) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
a.relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang danl atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, NPWP, dokumen agunan tambahan, dany atau dokumen administrasi lainnya; danl atau
b.relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya mas a bencana nasional penye baran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah.
(2)Relaksasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terse but diberikan kepada Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang melaksanakan akad kredit terhitung mulai 1 April 2020 sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penye baran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020.
6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasa17 berbunyi sebagai berikut:
(7)Pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.
Pasal II Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan masa bencana nasional penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh pemerintah berakhir atau paling lama sampai dengan 31 Desember 2020. Pasa18
(1)Dalam hal Penerima KUR yang telah menenma ketentuan khusus sesuai penilaian Penyalur KUR berdasarkan Peraturan Menteri ini telah masuk kriteria klaim, maka Penyalur KUR dapat mengajukan klaim ke Penjamin KUR dengan mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sarna an tara Penyalur KURdan Penjamin KUR.
(2)Penjamin KUR berkewajiban menjarrun KUR bagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(3)Mekanisme penjaminan atas KURbagi Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) disusun dan disepakati bersama oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR.
7.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
(3)Pelaksanaan ketentuan khusus KUR bagi Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diberikan kepada Calon Penerima KUR yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
(4)Pemberian perlakuan khusus bagi Calon Penerima KUR terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR.
tna Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan H...l-:l;j::mFWg~,nMasyarakat, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 458 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tangga18 Mei2020 AIRLANGGA HARTARTO ttd. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Ditetapkan di Jakarta padatangga16Mei2020 pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar