DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

regulasi_utama

Ringkasan

PENYELENGGARAANPERKOPERASIAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Koperasi memiliki kedudukan, peran dan potensi yang strategis untuk mewujudkan tatanan ekonomi daerah maupun nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan pekerjaan serta pengentasan kemiskinan;
b.bahwa dalam rangka mendorong, memperkokoh dan memantapkan organisasi, • manajemen serta usaha Koperasi mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan menumbuhkan kewirausahaan Koperasi yang tangguh dan mandiri perlu peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkoperasian;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan berdasarkan Lampiran huruf Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Penyelenggaraan Perkoperasian yang anggotanya dalam Daerah merupakan kewenangan Daerah; • •
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4932);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • •
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); • •
15.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
16.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
17.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);
18.Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
19.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi • Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
20.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01); •

Menetapkan

Menetapkan •

23.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 07). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati Pringsewu yang Bupati adalah Kepala Pringsewu. selanjutnya disebut Daerah Kabupaten • •
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang membidangi urusan koperasi.
7.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8.Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
9.Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
10.Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
11.Koperasi Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat KLKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, yang berbadan hukum koperasi.
12.Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
13.Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola syariah. • •
14.Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, ptnJaman dan pembiayaan sesuai prinsip syari'ah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
15.Penggabungan Koperasi adalah adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain dengan menggunakan nama salah satu Koperasi.
16.Peleburan Koperasi adalah penyatuan dua koperasi atau lebih, menjadi satu koperasi dengan menggunakan nama Koperasi baru.
17.Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari hari.
18.Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah kelengkapan organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
19.Pejabat Pengawas Koperasi Daerah adalah Bupati sesuai kewenangannya.
20.Anggota koperasi selanjutnya disebut anggota adalah masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan perundang undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa/ pelanggan koperasi.
21.Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya disingkat AD Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang- undangan.
22.Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang selanjutnya disingkat ART Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar. • •
23.Ildim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untulc memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
24.Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada koperasi untulc menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
25.Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan Koperasi.
26.Koordinasi adalah penyesuaian pengaturan baik dalam rangka padu serasi dan sinergitas pemberdayaan Koperasi.
27.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi.
28.Jaringan Pelayanan adalah kumpulan pelayanan yang berada dalam kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
29.Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah Tim yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi.
30.Modal penyertaan dan/ atau Modal Penyertaan Syari'ah yang selanjutnya disingkat modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemilik modal untulc menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi. • • BABII LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian di Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 .

BAB III

FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

a.Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b.Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c.Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
d.Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 5

(1)Pengelolaan koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip koperasi yang terdiri dari :
1. a.Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. b.Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis; • •
3. c.Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. d.Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
5. e.Kemandirian.
(2)Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan prinsip:
1. a.Pendidikan perkoperasian; dan
2. b.Kerjasama antar koperasi.

BAB IV

KELEMBAGAAN KOPERASI

Pasal 6

(1)Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami:
1. a.Pengertian, nilai dan prinsip koperasi;
2. b.Azas kekeluargaan;
3. c.Prinsip badan hukum; dan
4. d.Prinsip modal sendiri atau ekuitas.
(2)Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.Koperasi primer dibentuk dan didirikan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama, serta memiliki Anggaran Dasar;
2. b.Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi yang memiliki Anggaran Dasar;
3. c.Pendiri koperasi primer sebagaimana dimaksud huruf a adalah warga negara indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
4. d.Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing- masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;
5. e.Nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
6. f.Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
7. g.Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi; • •
8. h.Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.
9. i.Memiliki kelompok binaan usaha mikro dan kecil untuk koperasi primer.

Pasal 7

(1)Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan :
1. a.Rencana pembentukan koperasi;
2. b.Nama koperasi;
3. c.Rancangan Anggaran Dasar koperasi;
4. d.Usaha koperasi;
5. e.Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
6. f.Pemilihan pengurus; dan
7. g.Pemilihan pengawas.
(2)Rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan dengan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi pemerintah maupun dari non pemerintah.
(3)Rapat . pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihadiri oleh Notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
(4)Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat pokok-pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.
(5)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendirian koperasi dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.

Pasal 8

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:

a.Daftar nama pendiri;
b.Nama dan tempat kedudukan;
c.Jenis koperasi;
d.Maksud dan tujuan;
e.Jangka waktu berdirinya;
f.Keanggotaan;
g.Jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
h.Permodalan;
i.Rapat anggota; •
j.Pengurus;
k.Pengawas;
1. 1.Pengelolaan dan pengendalian;
m.Bidang usaha;
n.Pembagian sisa hasil usaha;
o.Ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
p.Sanksi. BABY BADAN HUKUM KOPERASI

Pasal 9

(1)Pengesahan koperasi meliputi:
1. a.Pengesahan akta pendirian;
2. b.Perubahan anggaran dasar; dan
3. c.Pembubaran koperasi.
(2)Anggaran dasar koperasi dapat dilakukan perubahan terhadap:
1. a.Perubahan bidang usaha;
2. b.Penggabungan;dan
3. c.Pembagian.
(3)Pengesahan koperasi sebagaimana pada ayat (1) menjadi kewenangan pemerintah pusat, selanjutnya diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Koperasi memiliki kedudukan, peran dan potensi yang strategis untuk mewujudkan tatanan ekonomi daerah maupun nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan pekerjaan serta pengentasan kemiskinan;
b.bahwa dalam rangka mendorong, memperkokoh dan memantapkan organisasi, • manajemen serta usaha Koperasi mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan menumbuhkan kewirausahaan Koperasi yang tangguh dan mandiri perlu peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkoperasian;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan berdasarkan Lampiran huruf Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Penyelenggaraan Perkoperasian yang anggotanya dalam Daerah merupakan kewenangan Daerah; • •
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4932);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • •
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); • •
15.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
16.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
17.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);
18.Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
19.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi • Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
20.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01); •

Menetapkan

Menetapkan •

23.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 07). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati Pringsewu yang Bupati adalah Kepala Pringsewu. selanjutnya disebut Daerah Kabupaten • •
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang membidangi urusan koperasi.
7.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8.Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
9.Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
10.Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
11.Koperasi Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat KLKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, yang berbadan hukum koperasi.
12.Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
13.Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola syariah. • •
14.Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, ptnJaman dan pembiayaan sesuai prinsip syari'ah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
15.Penggabungan Koperasi adalah adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain dengan menggunakan nama salah satu Koperasi.
16.Peleburan Koperasi adalah penyatuan dua koperasi atau lebih, menjadi satu koperasi dengan menggunakan nama Koperasi baru.
17.Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari hari.
18.Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah kelengkapan organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
19.Pejabat Pengawas Koperasi Daerah adalah Bupati sesuai kewenangannya.
20.Anggota koperasi selanjutnya disebut anggota adalah masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan perundang undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa/ pelanggan koperasi.
21.Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya disingkat AD Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang- undangan.
22.Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang selanjutnya disingkat ART Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar. • •
23.Ildim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untulc memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
24.Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada koperasi untulc menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
25.Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan Koperasi.
26.Koordinasi adalah penyesuaian pengaturan baik dalam rangka padu serasi dan sinergitas pemberdayaan Koperasi.
27.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi.
28.Jaringan Pelayanan adalah kumpulan pelayanan yang berada dalam kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
29.Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah Tim yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi.
30.Modal penyertaan dan/ atau Modal Penyertaan Syari'ah yang selanjutnya disingkat modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemilik modal untulc menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi. • • BABII LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

BAB III

FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

a.Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b.Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c.Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
d.Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 5

(1)Pengelolaan koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip koperasi yang terdiri dari :
1. a.Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. b.Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis; • •
3. c.Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. d.Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
5. e.Kemandirian.
(2)Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan prinsip:
1. a.Pendidikan perkoperasian; dan
2. b.Kerjasama antar koperasi.

BAB IV

KELEMBAGAAN KOPERASI

Pasal 6

(1)Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami:
1. a.Pengertian, nilai dan prinsip koperasi;
2. b.Azas kekeluargaan;
3. c.Prinsip badan hukum; dan
4. d.Prinsip modal sendiri atau ekuitas.
(2)Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.Koperasi primer dibentuk dan didirikan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama, serta memiliki Anggaran Dasar;
2. b.Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi yang memiliki Anggaran Dasar;
3. c.Pendiri koperasi primer sebagaimana dimaksud huruf a adalah warga negara indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
4. d.Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing- masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;
5. e.Nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
6. f.Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
7. g.Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi; • •
8. h.Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.
9. i.Memiliki kelompok binaan usaha mikro dan kecil untuk koperasi primer.

Pasal 7

(1)Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan :
1. a.Rencana pembentukan koperasi;
2. b.Nama koperasi;
3. c.Rancangan Anggaran Dasar koperasi;
4. d.Usaha koperasi;
5. e.Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
6. f.Pemilihan pengurus; dan
7. g.Pemilihan pengawas.
(2)Rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan dengan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi pemerintah maupun dari non pemerintah.
(3)Rapat . pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihadiri oleh Notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
(4)Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat pokok-pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.
(5)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendirian koperasi dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.

Pasal 8

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:

a.Daftar nama pendiri;
b.Nama dan tempat kedudukan;
c.Jenis koperasi;
d.Maksud dan tujuan;
e.Jangka waktu berdirinya;
f.Keanggotaan;
g.Jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
h.Permodalan;
i.Rapat anggota; •
j.Pengurus;
k.Pengawas;
1. 1.Pengelolaan dan pengendalian;
m.Bidang usaha;
n.Pembagian sisa hasil usaha;
o.Ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
p.Sanksi. BABY BADAN HUKUM KOPERASI

Pasal 9

(1)Pengesahan koperasi meliputi:
1. a.Pengesahan akta pendirian;
2. b.Perubahan anggaran dasar; dan
3. c.Pembubaran koperasi.
(2)Anggaran dasar koperasi dapat dilakukan perubahan terhadap:
1. a.Perubahan bidang usaha;
2. b.Penggabungan;dan
3. c.Pembagian.
(3)Pengesahan koperasi sebagaimana pada ayat (1) menjadi kewenangan pemerintah pusat, selanjutnya diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (29)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (29)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015