DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2007

Nomor: 20
Tahun: 2007
Ditetapkan: 12 Juli 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan tentang teknis analisis penyusunan rencana tata ruang ditinjau dari aspek fisik dan lingkungan, aspek ekonomi, serta aspek sosial budaya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor diperlukan agar penataan ruang di kawasan rawan bencana longsor dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah penataan ruang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; i MENTERI PEKERJAAN UMUM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 20 /PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS ANALISIS ASPEK FISIK DAN LINGKUNGAN, EKONOMI, SERTA SOSIAL BUDAYA DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang diperlukan adanya Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;

b.bahwa Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang diperlukan agar pengembangan wilayah dan kawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah penataan ruang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum; i MENTERI PEKERJAAN UMUM PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 20 /PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS ANALISIS ASPEK FISIK DAN LINGKUNGAN, EKONOMI, SERTA SOSIAL BUDAYA DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang diperlukan adanya Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
b.bahwa Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang diperlukan agar pengembangan wilayah dan kawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah penataan ruang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum; ii Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. 4.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
6. 7.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. 8.Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KTPS/M12002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
8. 9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS ANALISIS ASPEK FISIK DAN LINGKUNGAN, EKONOMI, SERTA SOSIAL BUDAYA DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Analisis aspek fisik dan lingkungan adalah analisa untuk mengenali iii karakteristik sumber daya alam dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem.
2.Analisis aspek ekonomi adalah analisa untuk mengenali potensi lokasi, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan agar dengan usaha yang minimum dapat memperoleh hasil optimum yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, serta terjadinya investasi dan mobilisasi dana.
3.Analisis aspek sosial budaya adalah analisa struktur sosial budaya serta prasarana dan sarana budaya untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersifat lahiriah, batiniah, atau spiritual.
4.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

(1)Pengaturan Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang dimaksudkan sebagai pelengkap Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KTPS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.
(2)Pengaturan Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang bertujuan untuk memberikan arahan bagi para pemangku kepentingan dalam melakukan analisis sebagai salah satu tahapan yang diperlukan dalam penyusunan rencana tata ruang.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan tentang teknis analisis penyusunan rencana tata ruang ditinjau dari aspek fisik dan lingkungan, aspek ekonomi, serta aspek sosial budaya.
(2)Pengaturan tentang teknis analisis penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. iv

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan. v Lampiran : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20 /PRT/M/2007 Tanggal : 12 Juli 2007 Tentang : PEDOMAN TEKNIS ANALISIS ASPEK FISIK DAN LINGKUNGAN, EKONOMI, SERTA SOSIAL BUDAYA DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG vi vii Kata pengantar Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah dan pemerintah daerah berkepentingan dalam penyusunan rencana tata ruang sebagai arahan pelaksanaan pembangunan sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunan rencana tata ruang salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah analisis aspek fisik dan lingkungan, aspek ekonomi, serta aspek sosial budaya. Berdasarkan hal tersebut diperlukan acuan mengenai teknik analisis dalam penyusunan rencana tata ruang. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum telah menyusun suatu pedoman teknik analisis dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan/atau kawasan. Penyusunan pedoman ini bertujuan memberi arah bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, dan para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah. Upaya fasilitasi ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan penyebarluasan agar dapat dimanfaatkan secara luas dan diikuti upaya perbaikan melalui saran, masukan, maupun kritik untuk penyempurnaan pedoman ini. Semoga pedoman ini bermanfaat dalam mempercepat terwujudnya pemanfaatan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan di persada Nusantara. Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih. viii ix Daftar isi Kata Pengantar ......................................................................................... vii Daftar Isi ......................................................................................... ix Daftar tabel ......................................................................................... xiii Daftar gambar ......................................................................................... xvii BAB I Pendahuluan ............................................................................. 1 1.1 Latar belakang ........................................................................... 1 1.2 Tujuan ...................................................................................... 1 1.3 Sasaran ...................................................................................... 1 1.4 Manfaat ...................................................................................... 2 1.5 Ruang lingkup ............................................................................ 2 1.6 Sistematika pedoman ................................................................. 2 BAB II Analisis aspek fisik dan lingkungan ........................................... 3 2.1 Umum ....................................................................................... 3 2.2 Pengumpulan data ..................................................................... 5 2.2.1 Klimatologi........................................................................ 6 2.2.1.1 Curah hujan ......................................................... 7 2.2.1.2 Hari hujan ............................................................. 7 2.2.1.3 Intensitas hujan .................................................... 8 2.2.2 Topografi .......................................................................... 8 2.2.2.1 Peta morfologi ...................................................... 9 2.2.2.2 Peta kemiringan lereng ........................................ 12 2.2.3 Geologi ............................................................................. 14 2.2.3.1 Geologi umum...................................................... 14 2.2.3.2 Geologi wilayah .................................................... 15 2.2.3.3 Geologi permukaan ............................................. 17 2.2.4 Hidrologi ........................................................................... 19 2.2.4.1 Air permukaan ...................................................... 20 x 2.2.4.2 Air tanah ............................................................... 21 2.2.5 Sumber daya mineral/bahan galian ................................. 26 2.2.6 Bencana alam .................................................................. 27 2.2.7 Penggunaan lahan ........................................................... 29 2.2.8 Studi fisik / lingkungan yang ada atau pernah dilakukan . 32 2.2.9 Kebijaksanaan Pengembangan Fisik Yang Ada .............. 34 2.3 Analisis kemampuan lahan ........................................................ 35 2.3.1 SKL morfologi................................................................... 35 2.3.2 SKL kemudahan dikerjakan ............................................. 38 2.3.3 SKL kestabilan lereng ...................................................... 41 2.3.4 SKL kestabilan pondasi .................................................... 44 2.3.5 SKL ketersediaan air ........................................................ 47 2.3.6 SKL untuk drainase .......................................................... 50 2.3.7 SKL terhadap erosi .......................................................... 53 2.3.8 SKL pembuangan limbah ................................................. 56 2.3.9 SKL terhadap bencana alam ............................................ 59 2.3.10Analisis Kemampuan Lahan ............................................ 62 2.4 Analisis kesesuaian lahan .......................................................... 68 2.4.1 Arahan tata ruang pertanian ............................................ 68 2.4.2 Arahan rasio tutupan ........................................................ 70 2.4.3 Arahan ketinggian bangunan ........................................... 73 2.4.4 Arahan pemanfaatan air baku .......................................... 75 2.4.5 Perkiraan daya tampung lahan ........................................ 77 2.4.6 Persyaratan dan pembatas pengembangan .................... 79 2.4.7 Evaluasi pemanfaatan lahan yang ada terhadap kesesuaian lahan .............................................. 81 2.4.8 Analisis kesesuaian lahan ................................................ 83 2.5 Rekomendasi kesesuaian lahan ................................................ 86 BAB III Analisis aspek ekonomi .............................................................. 89 3.1 Umum ..................................................................................... 89 3.2 Identifikasi potensi sumber daya ............................................... 91 3.2.1 Analisis aspek lokasi ........................................................ 91 3.2.2 Analisis aspek sumber daya alam ................................... 97 3.2.3 Analisis aspek sumber daya buatan ................................ 102 3.2.4 Analisis aspek sumber daya manusia .............................. 109 xi 3.3 Analisis perekonomian ............................................................... 116 3.3.1 Struktur ekonomi dan pergeserannya .............................. 118 3.3.2 Sektor basis ..................................................................... 120 3.3.3 Komoditi sektor basis yang memiliki keunggulan dan komparatif berpotensi ekspor ................................... 122 3.4 Penentuan sektor basis/komoditas potensial ............................. 124 3.5 Penentuan sektor basis/komoditas unggulan ............................ 129 3.5.1 Analisis pengaruh kebijakan pemerintah ......................... 131 3.5.2 Analisis pasar unggulan (market trend) dan pola aliran komoditas unggulan ....................................... 133 3.5.3 Analisis potensi pengembangan kegiatan/komoditas unggulan .......................................................................... 135 3.5.4 Analisis pemilihan sektor/komoditas unggulan ................ 137 3.6 Penilaian kelayakan pengembangan komoditas unggulan ........ 140 3.6.1 Analisis kebutuhan teknologi untuk mengolah komoditas unggulan ........................................ 140 3.6.2 Analisis kebutuhan infrastruktur untuk pengembangan komoditas unggulan ............................... 142 BAB IV Analisis aspek sosial budaya ..................................................... 145 4.1 Umum ...................................................................................... 145 4.1.1 Pengumpulan data ........................................................... 146 4.2 Indikator sosial budaya .............................................................. 146 4.2.1 Indikator sosial budaya .................................................... 149 4.3 Analisis aspek sosial budaya ..................................................... 150 4.3.1 Analisis kependudukan .................................................... 152 4.3.2 Analisis pendidikan .......................................................... 156 4.3.3 Analisis ketenagakerjaan ................................................. 160 4.3.4 Analisis kesehatan ........................................................... 165 4.3.5 Analisis perumahan dan lingkungan ................................ 169 4.3.6 Analisis sosial budaya ...................................................... 175 4.4 Analisis potensi pengembangan wilayah dan/atau kawasan berdasarkan aspek sosial budaya .............................. 178 4.5 Pemilihan rencana tindak pengembangan wilayah dan/atau kawasan berkaitan dengan aspek sosial budaya ....................... 181 4.6 Rekomendasi pengembangan sosial budaya melalui pemberdayaan masyarakat ........................................................ 183 xii xiii Daftar tabel Tabel 2.1 Curah hujan wilayah dan/atau kawasan ............................ 7 Tabel 2.2 Curah hujan wilayah dan/atau kawasan menurut hari hujan ........................................................................... 7 Tabel 2.3 Curah hujan wilayah dan/atau kawasan menurut intensitas hujan .................................................................. 8 Tabel 2.4 Susunan stratigrafi geologi umum ..................................... 15 Tabel 2.5 Susunan stratigrafi geologi permukaan ............................. 17 Tabel 2.6 Susunan tanah ................................................................... 19 Tabel 2.7 Debit sungai-sungai ........................................................... 21 Tabel 2.8 Sumber daya mineral/bahan galian ................................... 27 Tabel 2.9 Penggunaan lahan............................................................. 31 Tabel 2.10 Pembobotan satuan kemampuan lahan ............................ 66 Tabel 3.1 Laju pertumbuhan ekonomi menurut daerah wilayah ...... 92 Tabel 3.2 Total biaya pembangunan dan total pengeluaran di wilayah dan/atau kawasan (dalam ribu rupiah dan harga berlaku) ............................................................ 93 Tabel 3.3 Data volume ekspor dan impor di wilayah dan/atau kawasan .............................................................. 93 Tabel 3.4 Tata jenjang pusat pengembangan/perkotaan di wilayah dan/atau kawasan ............................................. 94 Tabel 3.5 Luas setiap jenis penggunaan lahan wilayah perencanaan (Ha) .............................................................. 94 Tabel 3.6 Kepadatan penduduk pada tahun t.................................... 95 Tabel 3.7 Produksi pertanian di wilayah dan/atau kawasan pada tahun t ....................................................................... 99 Tabel 3.8 Produksi hasil hutan (dalam m3) di wilayah dan/atau kawasan .............................................................. 99 Tabel 3.9 Populasi ternak di wilayah dan/atau kawasan tahun t ....... 99 Tabel 3.10 Produksi sumber daya laut pada tahun t di wilayah dan/atau kawasan .............................................................. 100 Tabel 3.11 Produksi sumber daya pertambangan di wilayah dan/atau kawasan .............................................................. 100 xiv Tabel 3.12 Luas setiap jenis penggunaan lahan perkotaan di wilayah dan/atau kawasan (pada tahun t) ......................... 103 Tabel 3.13 Panjang jaringan transportasi utama di wilayah perencanaan ......................................................... 104 Tabel 3.14 Penilaian potensi pengembangan dari kondisi jaringan jalan ......................................................... 104 Tabel 3.15 Potensi pelayanan utilitas di wilayah dan/atau kawasan ............................................................................. 105 Tabel 3.16 Analisis potensi pengembangan dari keberadaan prasarana dan sarana ekonomi ......................................... 106 Tabel 3.17 Mata pencaharian penduduk wilayah perencanaan dan provinsi........................................................................ 110 Tabel 3.18 Perkembangan keadaan industri di wilayah dan/atau kawasan .............................................................. 111 Tabel 3.19 Kemampuan pengembangan perdagangan/wiraswasta wilayah ............................................................................... 112 Tabel 3.20 Struktur penduduk menurut kelompok umur di wilayah dan/atau kawasan ................................................. 112 Tabel 3.21 Struktur penduduk menurut tingkat pendidikan di wilayah dan/atau kawasan ................................................. 113 Tabel 3.22 Tingkat kesejahteraan yang telah dicapai ......................... 113 Tabel 3.23 Distribusi pendapatan per 20 % (kuartil) kelompok rumah tangga ..................................................................... 114 Tabel 3.24 PDRB kegiatan sektor ekonomi primer wilayah kabupaten/kota dan provinsi ................................. 126 Tabel 3.25 Kontribusi nilai PDRB pada kegiatan sektor ekonomi sekunder di wilayah kabupaten/kota dan provinsi ............. 127 Tabel 3.26 Kontribusi nilai PDRB pada kegiatan sektor ekonomi tersier di wilayah kabupaten/kota dan provinsi .................. 128 Tabel 4.1 Jumlah penduduk, jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif, penduduk menurut daerah tempat tinggal, penduduk menurut daerah asal ........................... 153 Tabel 4.2 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990 ............................................................... 153 Tabel 4.3 Luas daerah dan kepadatan penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990 ..................................................... 154 xv Tabel 4.4 Proyeksi penduduk menurut kelompok umur Tahun 1993 - 1996 ............................................................. 154 Tabel 4.5 Estimasi proporsi penduduk menurut kelompok usia produktif dan tidak produktif .............................................. 154 Tabel 4.6 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut partisipasi sekolah ............................................... 157 Tabel 4.7 Perbandingan banyak murid, rasio jumlah guru, rasio murid-guru, rasio murid-kelas dalam beberapa tahun 1987, 1990, 1993 ..................................................... 158 Tabel 4.8 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf menurut daerah tempat tinggal, tahun 1987, 1990, 1993 ..................................................... 158 Tabel 4.9 Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut daerah tempat tinggal dan pendidikan tertinggi, yang ditamatkan tahun 1987, 1990, 1993 ......................... 159 Tabel 4.10 Penduduk yang bekerja, penduduk yang mencari pekerjaan, penduduk bukan angkatan kerja ..................... 162 Tabel 4.11 Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut golongan umur dan daerah tempat tinggal tahun 1991 - 1993 .............................................................. 162 Tabel 4.12 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut daerah tempat tinggal dan status pekerjaan ................................................................ 163 Tabel 4.13 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut daerah tempat tinggal dan lapangan pekerjaan utama ................................................ 163 Tabel 4.14 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran menurut jenis kelamin dan wilayah/kawasan perencanaan, tahun 1971, 1980 dan 1990 ............................................... 166 Tabel 4.15 Angka kematian balita per 1000 kelahiran menurut jenis kelamin dan wilayah/kawasan tahun 1971, 1980, 1990 ......................................................................... 166 Tabel 4.16 Angka harapan hidup pada waktu lahir menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal, tahun 1971, 1980 Dan 1990 .............................................. 166 Tabel 4.17 Banyaknya rumah sakit, tempat tidur, puskesmas, dan apotek ......................................................................... 167 xvi Tabel 4.18 Banyaknya jenis tenaga kesehatan ................................... 167 Tabel 4.19 Persentase rumah tangga menurut beberapa fasilitas perumahan dan daerah tempat tinggal ................ 171 Tabel 4.20 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis penerangan yang digunakan .................. 171 Tabel 4.21 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan sumber penerangan ........................................ 171 Tabel 4.22 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan sumber air minum .......................................... 172 Tabel 4.23 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan fasilitas air minum .......................................... 172 Tabel 4.24 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan tempat buang air besar ................................... 172 Tabel 4.25 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis bahan bakar untuk memasak ................. 173 Tabel 4.26 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan luas lantai ........................................................ 173 Tabel 4.27 Persentase banyaknya rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis dinding terbanyak ....................... 173 Tabel 4.28 Persentase banyaknya rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis atap terbanyak ............................ 173 Tabel 4.29 Persentase banyaknya rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis lantai terluas ............................... 174 Tabel 4.30 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mendengarkan radio, menonton televisi, membaca surat kabar selama seminggu yang lalu menurut daerah tempat tinggal ......................................... 176 Tabel 4.31 Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan menurut daerah tempat tinggal ......................................... 176 Tabel 4.32 Indeks pembangunan manusia di wilayah dan/atau kawasan .............................................................. 179 xvii Daftar gambar Gambar 2.1 Bagan alir tata cara analisis aspek fisik dan lingkungan .. 4 Gambar 2.2 Contoh peta topografi ....................................................... 10 Gambar 2.3 Contoh peta morfologi ....................................................... 11 Gambar 2.4 Contoh peta kemiringan lereng ......................................... 13 Gambar 2.5 Contoh peta geologi umum ............................................... 16 Gambar 2.6 Contoh peta geologi permukaan ....................................... 18 Gambar 2.7 Contoh peta pola aliran sungai ......................................... 22 Gambar 2.8 Contoh peta potensi air tanah ........................................... 24 Gambar 2.9 Contoh peta isofreatis tanah ............................................. 25 Gambar 2.10 Contoh peta sumber daya mineral .................................... 28 Gambar 2.11 Contoh peta rawan bencana ............................................. 30 Gambar 2.12 Contoh peta tata guna lahan ............................................. 33 Gambar 2.13 Contoh peta morfologi ....................................................... 37 Gambar 2.14 Contoh peta SKL kemudahan penggalian ........................ 40 Gambar 2.15 Contoh peta SKL kestabilan lereng ................................... 43 Gambar 2.16 Contoh peta SKL kestabilan pondasi ................................ 46 Gambar 2.17 Contoh peta SKL kemampuan lahan tata air .................... 49 Gambar 2.18 Contoh peta SKL drainase ................................................ 52 Gambar 2.19 Contoh peta SKL terhadap erosi ....................................... 55 Gambar 2.20 Contoh peta SKL pembuangan limbah ............................. 58 Gambar 2.21 Contoh peta SKL bencana alam ....................................... 61 Gambar 2.22 Contoh peta nilai kemampuan lahan ................................ 64 Gambar 2.23 Contoh peta klasifikasi kemampuan lahan ....................... 65 Gambar 2.24 Contoh peta arahan kesesuaian lahan pertanian ............. 69 Gambar 2.25 Contoh peta kesesuaian rasio tutupan lahan .................... 72 Gambar 2.26 Contoh peta arahan ketinggian bangunan ........................ 74 Gambar 2.27 Contoh peta kesesuaian lahan ......................................... 85 Gambar 2.28 Contoh peta rekomendasi kemampuan lahan .................. 88 Gambar 3.1 Bagan alir analisis aspek ekonomi .................................... 90 Gambar 4.1 Bagan alir proses pengumpulan data aspek sosial budaya .................................................................... 147 Gambar 4.2 Bagan alir analisis aspek sosial budaya ........................... 151 1 Dalam penyusunan rencana tata ruang salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah analisis aspek fisik dan lingkungan, aspek ekonomi, serta aspek sosial budaya. Berdasarkan hal tersebut diperlukan acuan mengenai teknis analisis dalam penyusunan rencana tata ruang. 1.2 Tujuan Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan analisis sebagai salah satu tahapan yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang. 1.3 Sasaran Sasaran yang hendak dicapai diantaranya adalah: 1) Tertingkatkannya kemampuan aparat daerah dalam melakukan analisis dalam penyusunan rencana tata ruang; 2) Tersedianya petunjuk tentang unit kebutuhan data yang digunakan pada tahap analisis dalam penyusunan rencana tata ruang; 3) Tersedianya acuan dan petunjuk tentang proses dan tata cara dalam melakukan analisis dalam penyusunan rencana tata ruang; 2 1.4 Manfaat Pedoman ini bermanfaat bagi pemerintah dan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan yang terkait dalam penyusunan rencana tata ruang. 1.5 Ruang lingkup Lingkup Pedoman Teknis Analisis Penyusunan Rencana Tata Ruang terdiri dari: 1) Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, 2) Analisis Aspek Ekonomi, 3) Analisis Aspek Sosial Budaya. 1.6 Sistematika pedoman Pedoman ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 3 Analisis fisik dan lingkungan wilayah atau kawasan ini adalah untuk mengenali karakteristik sumber daya alam tersebut, dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan, agar penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah dan/ atau kawasan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem. Hasil studi analisis fisik dan lingkungan ini akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana tata ruang maupun rencana pengembangan wilayah dan/ atau kawasan (rencana tindak, rencana investasi, dan lain-lain), karena akan memberikan gambaran kerangka fisik pengembangan wilayah dan/atau kawasan. Secara garis besar tata cara analisis kelayakan fisik atau dikenal juga sebagai studi kesesuaian lahan wilayah dan/atau kawasan ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan alir berikut (Gambar 2.1) 4 Gambar 2.1 Bagan Alir tata cara analisis aspek fisik dan lingkungan KLIMATOLOGI TOPOGRAFIGEOLOGIHIDROLOGI SD MINERAL/BHN GALIAN BENCANA ALAM PENGGUNAAN LAHAN STUDI FISIKKEBIJAKS PENGEMB FISIK YANG ADA ANALISISKEMAM PUAN LAHAN ARAHAN TATA RUANG PERTANIAN ARAHAN RASIOTUTUPAN LAHAN ARAHAN RASIO KETINGGIAN BANGUNANARAHAN PEMENFAATAN AIR BAKUPERKIRAAN DAYATAMPUNG LAHANPERSY & PEMBATAS PENGEMB EVALUASI PENGGUNAAN LAHAN YG ADA THDKESESUAIAN LAHAN ANALISIS KESTA BILAN LAHAN REKOMENDASIKESTABILAN LAHAN SATUAN KEMAMPUAN LAHAN (SKL) SKL MORFOLOGISKL KEMUDAHAN DIKERJAKAN SKL KESTABILAN PONDASI SKL KETERSEDIA AN AIR SKL UNTUKDRAINASE SKL TERHADAP EROSI SKL TERHADAPPEMBUANGAN LIMBAH SKL TERHADAPSKL KESTABILAN LERENG BENCANA ALAM 5 Pengumpulan data, dengan cakupan data yang dikehendaki adalah seperti terlihat pada bagan alir tersebut. Sedangkan tahap analisis terdiri dari dua, yakni analisis kemampuan lahan dan analisis kesesuaian lahan. Hasil akhir dari studi ini adalah berupa rekomendasi kesesuaian lahan, yang akan menjadi masukan pada pengembangan wilayah dan/atau kawasan. 2.2 Pengumpulan data Data-data yang dibutuhkan dalam aspek analisis fisik dan lingkungan dalam pedoman ini adalah: 1) Klimatologi; 2) Topografi; 3) Geologi; 4) Hidrologi; 5) Sumber Daya Mineral/ Bahan Galian; 6) Bencana Alam; dan 7) Penggunaan Lahan. 6 2.2.1 Klimatologi Data klimatologi adalah data iklim berdasarkan hasil pengamatan pada stasiun pengamat di wilayah yang bersangkutan dan/atau daerah sekitarnya, meliputi: 1) Curah hujan, 2) Hari hujan, 3) Intensitas hujan, 4) Temperatur rata-rata, 5) Kelembaban relatif, 6) Kecepatan dan arah angin, 7) Lama penyinaran (durasi) matahari. Data klimatologi ini dapat diperoleh pada stasiun meteorologi dan geofisika di wilayah dan/atau kawasan atau daerah sekitarnya yang terdekat, atau pada kabupaten dalam bentuk laporan, atau dapat juga diperoleh pada Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat di Jakarta. Kedalaman data adalah pengamatan selama 10 tahun (bila tersedia). Bila data yang diperoleh tidak mencapai kedalaman tersebut, sebaiknya dikumpulkan data semaksimum yang tersedia, dengan contoh penyajian seperti yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, pada sub-sub bab sebagai berikut: 7 2.2.1.1 Curah hujan Tabel 2.1 Curah hujan wilayah dan/atau kawasan............ *) (mm) tahun 1985 – 1994 (stasiun pengamat .............................*)) No. Tahun Pengamatan Jan. Feb. Mar. Apr. Mei Jun. Jul. Ags. Sep. Okt. Nov. Des. Jumlah 1. 2. 10. 1965 1966 1994 Rata - Rata 2.2.1.2 Hari hujan Tabel 2.2 Curah hujan wilayah dan/atau kawasan...................*) (hari) tahun 1985 – 1994 (stasiun pengamat.......................*)) No. Tahun Pengamatan Jan. Feb. Mar. Apr. Mei Jun. Jul. Ags. Sep. Okt. Nov. Des. Jumlah 1. 2. 10. 1965 1966 1994 Rata - Rata Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan 8 Data topografi berupa peta topografi dengan skala terbesar yang tersedia, yang dapat diperoleh pada instansi: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Topografi - TNI Angkatan Darat, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan instansi terkait lainnya. 2.2.2 Topografi 2.2.1.3 Intensitas hujan Tabel 2.3 Curah hujan wilayah dan/atau kawasan....................*)(mm) tahun 1985 - 1994 (stasiun pengamat .....................*)) No. Tahun Pengamatan Jan. Feb. Mar. Apr. Mei Jun. Jul. Ags. Sep. Okt. Nov. Des. Jumlah 1. 2. 10. 1965 1966 1994 Rata - Rata Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan No. Tahun Pengamatan Jan. Feb. Mar. Apr. Mei Jun. Jul. Ags. Sep. Okt. Nov. Des. Jumlah 1. 2. 10. 1965 1966 1994 Rata-rata 9 Contoh Peta Topografi dalam analisis aspek fisik dan lingkungan adalah seperti pada Gambar 2.2. Dari peta topografi ini dapat diturunkan beberapa peta yang berkaitan dengan bentuk bentang alam dan kemiringannya, yakni peta morfologi dan peta kemiringan lereng/lahan, yang dalam hal ini dikelompokkan sebagai peta data, karena penganalisisan berikutnya berpijak pada peta morfologi dan kemiringan lereng ini, bukan peta topografi yang merupakan data mentahnya. 2.2.2.1 Peta morfologi Peta morfologi adalah pengelompokan bentuk bentang alam berdasarkan rona, kemiringan lereng secara umum, dan ketinggiannya, pada beberapa satuan morfologi. Contoh Peta Morfologi lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3. Satuan morfologi dataran Satuan morfologi dataran adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relatif datar atau sedikit bergelombang, dengan kisaran kemiringan lereng 0% - 5%. Lebih rinci lagi satuan morfologi dataran ini dapat dibedakan atas dua subsatuan, yakni subsatuan morfologi dataran berkisar antara 0% - 2%; dan subsatuan morfologi medan bergelombang dengan kisaran kemiringan lereng lebih dari 2% hingga 5%. Satuan morfologi perbukitan Satuan morfologi perbukitan adalah bentuk bentang alam yang memperlihatkan relief baik halus maupun kasar, membentuk bukit-bukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi. 10 Gambar 2.2 Contoh peta topografi 10 Gambar 2.2 Contoh peta topografi 11 Gambar 2.3 Contoh peta morfologi 11 Gambar 2.3 Contoh peta morfologi 12 Secara lebih rinci satuan morfologi perbukitan dapat dibagi lagi atas tiga subsatuan, yakni: subsatuan morfologi perbukitan landai dengan kemiringan lereng antara 5% - 15% dan memperlihatkan relief halus; subsatuan morfologi perbukitan sedang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15% - 40% dan memperlihatkan relief sedang, dan subsatuan morfologi perbukitan terjal dengan kemiringan lebih dari 40% dan memperlihatkan relief kasar. Satuan morfologi tubuh gunung berapi Satuan tubuh gunung berapi ini hampir sama dengan satuan morfologi perbukitan, dan umumnya merupakan subsatuan perbukitan sedang hingga terjal, namun membentuk kerucut tubuh gunung berapi. Satuan tubuh gunung berapi ini perlu dipisahkan dari satuan perbukitan, karena tubuh gunung berapi mempunyai karakterisitk tersendiri dan berbeda dari perbukitan umumnya, seperti banyak dijumpai mata air, kandungan-kandungan gas beracun, dan sumber daya mineral lainnya yang khas gunung berapi. 2.2.2.2 Peta kemiringan lereng Peta kemiringan lereng diturunkan dari peta topografi, karena penataan ruang dan peruntukannya banyak sekali ditentukan oleh kondisi kemiringan suatu wilayah, demikian juga pengembangan jaringan utilitas sangat dipengaruhi oleh besarnya kemiringan lereng ini. Peta ini memuat pembagian atau klasifikasi kemiringan lereng di wilayah dan/atau kawasan perencanaan atas beberapa kelas sebagai berikut: 1) Kemiringan lereng 0 % - 2% 2) Kemiringan lereng > 2% - 5% 3) Kemiringan lereng > 5% - 15% 4) Kemiringan lereng > 15% - 40% 5) Kemiringan lereng > 40% Pada peta topografi dengan skala dan kelengkapan yang memungkinkan, selang kemiringan > 5% - 15%, dibagi lagi atas: > 5% - 8%, dan > 8% - 15%. Untuk lebih jelasnya contoh peta kemiringan lereng ini dapat dilihat pada Gambar 2.4. 13 Gambar 2.4 Contoh peta kemiringan lereng 13 Gambar 2.4 Contoh peta kemiringan lereng 14 Untuk mengetahui kondisi geologi regional wilayah dan/atau kawasan perencanaan dan daerah sekitarnya, maka diperlukan data fisiografi daerah yang lebih luas. Fisiografi ini akan memperlihatkan gambaran umum kondisi fisik secara regional baik menyangkut morfologi, pola pembentuknya, pola aliran sungai, serta kondisi litologi dan struktur geologi secara umum. Gambaran umum kondisi geologi atau fisiografi ini dapat dilihat pada Peta Geologi Indonesia. Data geologi yang diperlukan dalam analisis aspek fisik dan lingkungan terdiri dari tiga bagian, yakni data geologi umum, geologi wilayah, dan data geologi permukaan. 2.2.3.1 Geologi umum Data geologi umum ini diperlukan untuk mengetahui kondisi fisik secara umum, terutama pada batuan dasar yang akan menjadi tumpuan dan sumber daya alam wilayah ini, serta beberapa kemungkinan bencana yang bisa timbul akibat kondisi geologinya atau lebih dikenal dengan bencana alam beraspek geologi. Data geologi umum wilayah perencanaan dan sekitarnya yang diperlukan pada analisis kelayakan fisik kawasan ini adalah peta dan data geologi, dalam skala terbesar yang tersedia. Data geologi ini mencakup stratigrafi dan uraian litologinya, struktur geologi, serta penampang-penampang geologi. Untuk contoh peta geologi lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.5, sedangkan untuk contoh penyajian susunan stratigrafi secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.4. 2.2.3 Geologi 15 Tabel 2.4 Susunan stratigrafi wilayah..........*) Data geologi umum ini dapat diperoleh pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, atau pada instansi lain yang pernah melakukan penelitian geologi terinci di wilayah yang diperlukan. Selain instansi tersebut, data geologi umum dapat diperoleh pada instansi-instansi yang berkaitan dengan bidang geologi seperti Pertamina, perusahaan- perusahaan minyak dan perusahaan tambang baik logam maupun bahan galian lainnya, serta perguruan-perguruan tinggi yang memiliki jurusan geologi yang mungkin pernah melakukan penelitian di wilayah bersangkutan. 2.2.3.2 Geologi wilayah Khusus untuk wilayah dan/atau kawasan perencanaan perlu dilakukan telaahan geologi lebih terinci, disesuaikan dengan skala penelitian yang dilakukan, yang diperoleh berdasarkan peta geologi umum dan dilakukan pengecekan di lapangan. Peta geologi wilayah ini memuat semua unsur geologi seperti yang dikehendaki pada geologi umum, hanya lebih terinci yang kemungkinan akan berbeda dari peta geologi umum, karena dilakukan penelitian pada skala lebih besar. Mengingat keterbatasan waktu dan biaya, maka peta geologi wilayah Umur Formasi/ Satuan Batuan Simbol Pada Peta Litologi Kuarter Tersier dst. Batuan Vulkanik Batuan Sedimen Aluvium Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan 16 Gambar 2.5 Contoh peta geologi umum 16 Gambar 2.5 Contoh peta geologi umum 17 perencanaan ini lebih bersifat geologi tinjau yang berpegang pada geologi umum, dan lebih menekankan pada rincian karakteristik litologi dan struktur geologinya, dan tentunya dengan tidak mengabaikan stratigrafi serta unsur-unsur geologi lainnya. Susunan stratigrafi wilayah perencanaan seperti terlihat pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Susunan stratigrafi wilayah........*) Umur Formasi/ Satuan Batuan Simbol Pada Peta Litologi Kuarter Tersier dst. Holosen Plistosen Pliosen Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan 2.2.3.3 Geologi permukaan Geologi permukaan adalah kondisi geologi tanah/batu yang ada di permukaan dan sebarannya baik lateral maupun vertikal hingga kedalaman batuan dasar serta sifat-sifat keteknikan tanah/batu tersebut, dalam kaitannya untuk menunjang pengembangan kawasan. Data geologi permukaan hanya dapat diperoleh dari penelitian lapangan (data primer), dengan penyebaran vertikal diperoleh berdasarkan hasil pemboran dangkal. Sifat keteknikan dengan keterbatasan biaya dan waktu penelitian hanya dapat disajikan berupa pengamatan megaskopis, kecuali daya dukung tanah/batu yang dapat dipertajam dari hasil pengujian sondir. Peta geologi permukaan yang memuat sebaran lateral tanah/batu ini (Gambar 2.6), juga diikuti dengan susunan tanah/batu hingga batuan dasar yang diperoleh dari hasil pemboran dangkal yang menunjukkan penyebaran vertikal dari tanah/ batu tersebut (Tabel 2.6). 17 perencanaan ini lebih bersifat geologi tinjau yang berpegang pada geologi umum, dan lebih menekankan pada rincian karakteristik litologi dan struktur geologinya, dan tentunya dengan tidak mengabaikan stratigrafi serta unsur-unsur geologi lainnya. Susunan stratigrafi wilayah perencanaan seperti terlihat pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Susunan stratigrafi wilayah........*) Umur Formasi/ Satuan Batuan Simbol Pada Peta Litologi Kuarter Tersier dst. Holosen Plistosen Pliosen Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan 2.2.3.3 Geologi permukaan Geologi permukaan adalah kondisi geologi tanah/batu yang ada di permukaan dan sebarannya baik lateral maupun vertikal hingga kedalaman batuan dasar serta sifat-sifat keteknikan tanah/batu tersebut, dalam kaitannya untuk menunjang pengembangan kawasan. Data geologi permukaan hanya dapat diperoleh dari penelitian lapangan (data primer), dengan penyebaran vertikal diperoleh berdasarkan hasil pemboran dangkal. Sifat keteknikan dengan keterbatasan biaya dan waktu penelitian hanya dapat disajikan berupa pengamatan megaskopis, kecuali daya dukung tanah/batu yang dapat dipertajam dari hasil pengujian sondir. Peta geologi permukaan yang memuat sebaran lateral tanah/batu ini (Gambar 2.6), juga diikuti dengan susunan tanah/batu hingga batuan dasar yang diperoleh dari hasil pemboran dangkal yang menunjukkan penyebaran vertikal dari tanah/ batu tersebut (Tabel 2.6). 17 perencanaan ini lebih bersifat geologi tinjau yang berpegang pada geologi umum, dan lebih menekankan pada rincian karakteristik litologi dan struktur geologinya, dan tentunya dengan tidak mengabaikan stratigrafi serta unsur-unsur geologi lainnya. Susunan stratigrafi wilayah perencanaan seperti terlihat pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Susunan stratigrafi wilayah........*) Umur Formasi/ Satuan Batuan Simbol Pada Peta Litologi Kuarter Tersier dst. Holosen Plistosen Pliosen Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan 2.2.3.3 Geologi permukaan Geologi permukaan adalah kondisi geologi tanah/batu yang ada di permukaan dan sebarannya baik lateral maupun vertikal hingga kedalaman batuan dasar serta sifat-sifat keteknikan tanah/batu tersebut, dalam kaitannya untuk menunjang pengembangan kawasan. Data geologi permukaan hanya dapat diperoleh dari penelitian lapangan (data primer), dengan penyebaran vertikal diperoleh berdasarkan hasil pemboran dangkal. Sifat keteknikan dengan keterbatasan biaya dan waktu penelitian hanya dapat disajikan berupa pengamatan megaskopis, kecuali daya dukung tanah/batu yang dapat dipertajam dari hasil pengujian sondir. Peta geologi permukaan yang memuat sebaran lateral tanah/batu ini (Gambar 2.6), juga diikuti dengan susunan tanah/batu hingga batuan dasar yang diperoleh dari hasil pemboran dangkal yang menunjukkan penyebaran vertikal dari tanah/ batu tersebut (Tabel 2.6). 18 Gambar 2.6 Contoh peta geologi permukaan 18 Gambar 2.6 Contoh peta geologi permukaan 19 Tabel 2.6 Susunan tanah...............*) Kedalaman (m) Simbol Jenis Tanah Deskripsi (Deskripsi) Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan 2.2.4 Hidrologi Data hidrologi yang dimaksud di sini adalah data yang berkaitan dengan kondisi keairan, baik air permukaan maupun air tanah. Untuk itu penyajian data hidrologi ini dibedakan atas air permukaan dan air tanah, seperti yang akan diuraikan pada sub bab di bawah ini. 20 2.2.4.1 Air permukaan Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan seperti: mata air, danau, sungai, dan rawa. Pada data air permukaan ini masing-masing jenis sumber air tersebut hendaknya diikuti besaran atau debitnya, sehingga dapat terlihat potensi air permukaan secara umum. Khusus untuk sungai disajikan lengkap dengan Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) nya, karena masing-masing WS umumnya mempunyai karakteristik berbeda, demikian juga dengan DAS yang diharapkan dapat memberikan gambaran potensi sungai sampai orde yang terkecil. Data sungai ini juga dilengkapi dengan pola aliran, arah aliran air permukaan pada masing- masing DAS serta kerapatan sungai yang secara tidak langsung akan memperlihatkan aktivitas sungai tersebut baik pengaliran maupun pengikisannya. Data air permukaan ini dapat diperoleh pada instansi pengairan setempat ataupun pusat, dilengkapi dengan pengamatan lapangan yang menunjukkan kondisi keairan sesaat pada waktu pengamatan yang akan menunjukkan potensi air pada musim tertentu (penghujan atau kemarau, tergantung waktu pengamatan). Sedangkan untuk data mata air kemungkinan juga dapat diperoleh dari peta hidrologi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Peta air permukaan secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.7, dengan debit sungai-sungai tersebut selain dicantumkan pada peta juga dibuat tabulasi yang menunjukkan debit pada bulan kering (debit minimal) dan debit pada bulan basah (debit maksimal) seperti disajikan pada Tabel 2.7. 21 Tabel 2.7 Debit sungai-sungai di .......*) No Sungai Debit Maksimal Debit Minimal Debit Rata-Rata 1. 2. … Dst Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan 2.2.4.2 Air tanah Data air tanah dapat dipisahkan atas air tanah dangkal dan air tanah dalam, yang masing-masing diupayakan diperoleh besaran potensinya. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur, sehingga untuk mengetahui potensi air tanah bebas ini perlu diketahui kedalaman sumur-sumur penduduk, dan kemudian dikaitkan dengan sifat fisik tanah/batunya dalam kaitannya sebagai pembawa air. Selain besarannya air tanah ini perlu diketahui mutunya secara umum, dan kalau memungkinkan hasil pengujian mutu air dari laboratorium. Sedangkan air tanah dalam yakni air tanah yang memerlukan teknologi tambahan untuk pengadaannya, secara umum dapat diketahui dari kondisi geologinya, yang tentunya memerlukan pengamatan struktur geologi yang cermat. Kondisi air tanah ini dapat diperoleh dari penelitian hidro-geologi baik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, maupun instansi lainnya yang berkaitan dengan keairan seperti Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum, ataupun juga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. 22 Gambar 2.7 Contoh peta pola aliran sungai 22 Gambar 2.7 Contoh peta pola aliran sungai 23 Khusus untuk air tanah bebas, data kedalaman sumur penduduk pada beberapa lokasi telah dipetakan berupa Peta Hidrologi yang memuat juga kedalamannya pada musim kering dan musim basah seperti pada Gambar 2.8. Dari data kedalaman sumur dan peta topografi dapat digambarkan peta isofreatis yang menunjukkan ketinggian muka air tanah dari muka laut seperti terlihat pada Gambar 2.9. 24 Gambar 2.8 Contoh peta potensi air tanah 24 Gambar 2.8 Contoh peta potensi air tanah 25 Gambar 2.9 Contoh peta isofreatis tanah 25 Gambar 2.9 Contoh peta isofreatis tanah 26 2.2.5 Sumber daya mineral/bahan galian Sumber daya mineral/bahan galian dalam penyusunan rencana tata ruang pun perlu diketahui, mengingat dalam proses pembangunan nantinya akan banyak diperlukan bahan bangunan berupa batu, pasir, dan tanah urug yang kesemuanya ini termasuk bahan galian golongan C. Sebaran potensi bahan galian golongan C ini untuk daerah-daerah tertentu telah dilakukan pemetaannya oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau instansi lainnya yang berwenang. Namun untuk daerah yang belum dipetakan dapat dikenali di lapangan dan dipertegas dengan kondisi geologinya, juga informasi dari pemerintah daerah setempat mengenai aktivitas penambangan bahan galian golongan C ini di wilayahnya. Sumber daya mineral lainnya yang tidak termasuk bahan galian golongan C seperti minyak bumi, batubara, dan mineral logam, juga perlu diketahui di wilayah dan/atau kawasan bilamana ada, karena akan menyangkut kemungkinan pengembangan penambangan di wilayah dan/atau kawasan dan kaitannya dengan penataan ruang. Sumber daya mineral ini disajikan baik dalam bentuk peta seperti Gambar 2.10, maupun dalam bentuk tabel berupa jenis bahan galian, lokasi, sumber bahan galian, dan perkiraan cadangan seperti terlihat pada Tabel 2.8. 27 Tabel 2.8 Sumber daya mineral/bahan galian di ....................*) No. Jenis Bahan Galian Lokasi Sumber/ Batuan Induk Perkiraan Cadangan Keterangan 1. 2. dst Sumber : Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan 2.2.6 Bencana alam Bencana alam pada dasarnya adalah gejala atau proses alam yang terjadi akibat upaya alam mengembalikan keseimbangan ekosistem yang terganggu baik oleh proses alam itu sendiri ataupun akibat ulah manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini. 28 Gambar 2.10 Contoh peta sumber daya mineral 28 Gambar 2.10 Contoh peta sumber daya mineral 29 Kemungkinan bencana alam yang akan timbul di suatu daerah, dalam hal ini bencana alam beraspek geologi, seperti: banjir, longsor/gerakan tanah, amblesan, letusan gunung berapi, gempa bumi, kekeringan, dan lainnya, pada dasarnya dapat dikenali dari kondisi geologi, sejarah bencana alam yang pernah terjadi di wilayah tersebut, dan gejala bencana alam dalam bentuk lokal atau mikro yang kemungkinan akan meluas atau merupakan indikasi terjadinya bencana yang lebih makro. Kemungkinan bencana atau daerah rawan bencana alam ini tentunya perlu dikenali sedini mungkin, agar tindakan pengamanan bila daerah tersebut memang akan dikembangkan, telah disiapkan, atau sejak dini dihindari pengembangan pada daerah rawan bencana ini. Berbagai jenis bencana alam dan daerah pengaruhnya adalah data bencana alam yang dimintakan dalam studi ini, dan bila perlu masing-masing jenis bencana disajikan dalam peta terpisah sesuai dengan ketersediaan datanya, seperti terlihat pada Gambar 2.11. 2.2.7 Penggunaan lahan Penggunaan lahan di wilayah dan/atau kawasan perencanaan perlu diketahui secara terinci, terutama sebaran bangunan yang bersifat tidak meluluskan air/ kedap air. Hal ini berkaitan erat dengan rasio tutupan lahan yang ada saat ini yang nantinya digunakan dalam penghitungan ketersediaan air tanah bebas. 30 Gambar 2.11 Contoh peta rawan bencana 30 Gambar 2.11 Contoh peta rawan bencana 31 Selain untuk mengetahui rasio tutupan lahan, data penggunaan lahan juga diperlukan untuk mengetahui pengelompokan peruntukan lahan, termasuk aglomerasi fasilitas yang akan membentuk pusat kota serta bangunan-bangunan yang memerlukan persyaratan kemampuan lahan tinggi, yang akan digunakan dalam penentuan rekomendasi kesesuaian lahan. Di samping itu dengan mengetahui sebaran penggunaan lahan di wilayah ini, maka akan terlihat pada daerah-daerah mana penggunaan lahan yang ternyata menyimpang dari kesesuaiannya atau melampaui kemampuannya, sehingga dapat dijadikan masukan juga dalam memberikan rekomendasi kesesuaian lahan ini. Data penggunaan lahan disajikan berupa peta penggunaan lahan/tata guna lahan seperti terlihat pada Gambar 2.12, dan tabel luas penggunaan lahan seperti terlihat pada Tabel 2.9. Tabel 2.9 Penggunaan lahan di .......*) Jenis Penggunaan Lahan No Desa Luas (Ha) Permukiman Sawah Kebun Hutan Dll 1. 2. dst Sumber : Ket : * nama lokasi wilayah atau kawasan perencanaan 32 2.2.8 Studi fisik/lingkungan yang ada atau pernah dilakukan Studi-studi fisik yang pernah dilakukan menyangkut fisik ataupun lingkungan dapat diperoleh sebagai masukan data dalam analisis kelayakan fisik kawasan ini, dan harus dicantumkan sumbernya. Studi-studi ini sangat membantu dalam penentuan arahan kesesuaian peruntukan lahan, ataupun dalam rekomendasi, karena daerah yang sudah disarankan peruntukannya dari studi terdahulu bila dalam analisis kelayakan fisik kawasan ini tidak termasuk pengembangan perkotaan dapat diperuntukan sebagaimana usulan semula. Sedangkan untuk daerah yang masuk pengembangan perkotaan tetapi arahan dari studi terdahulu sudah ada dan bukan untuk perkotaan, dapat dilakukan penyesuaian yang tentunya telah melalui pertimbangan dari berbagai sektor, yang kemudian diakomodasikan dalam hasil studi ini sebagai optimasi terakhir dalam bentuk rekomendasi kesesuaian lahan. 33 Gambar 2.12 Contoh peta penggunaan lahan 33 Gambar 2.12 Contoh peta penggunaan lahan 34 2.2.9 Kebijakan pengembangan fisik yang ada Kebijakan pengembangan fisik yang ada di wilayah dan/atau kawasan perlu diketahui, terutama kebijakan penggunaan lahan. Hal ini diperlukan dalam penentuan rekomendasi kesesuaian lahan, karena kebijakan penggunaan lahan yang telah digariskan baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah tentunya dalam rekomendasi dicoba dipenuhi dengan memberikan persyaratan- persyaratan khusus sesuai dengan kendala dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian data mengenai kebijakan pengembangan fisik baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam analisis kelayakan fisik pengembangan kawasan ini harus disertakan, agar tidak menimbulkan pertentangan antara rekomendasi kesesuaian lahan dengan kebijakan yang ada dan sudah berjalan. 35 2.3 Analisis kemampuan lahan 2.3.1 Satuan kemampuan lahan (SKL) morfologi 36 Lingkup pekerjaan Melakukan pemilahan bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah dan/atau kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya. Sasaran 1) Memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan dilihat dari segi morfologinya. 2) Mengetahui potensi dan kendala morfologi masing-masing tingkatan kemampuan lahan terhadap morfologi. Masukan 1) Peta morfologi skala terbesar yang tersedia, 2) Peta kemiringan lereng bila ada, 3) Peta morfologi bila sudah pernah dilakukan studi sejenis, 4) Hasil pengamatan lapangan mengenai morfologi ini. Keluaran 1) Peta Satuan Kemampuan Lahan Morfologi. Contoh Peta Satuan Kemampuan Lahan Morfologi dapat dilihat pada Gambar 2.13. 2) Potensi dan kendala morfologi masing-masing tingkatan dalam SKL Morfologi. Langkah-langkah 1) Hitung kemiringan lereng wilayah perencanaan secara terinci dari peta topografi, dan sesuaikan/pertajam dengan hasil pengamatan lapangan, dengan pembagian seperti yang disyaratkan pada kompilasi data. 2) Dalam kasus tidak tersedia peta topografi yang memadai, kemiringan lereng ditentukan berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan plotting pada peta dasar (peta ini adalah merupakan peta sketsa kemiringan lereng). 3) Tentukan satuan-satuan morfologi yang membentuk wilayah perencanaan berdasarkan peta topografi dan atau peta kemiringan lereng tersebut. 4) Tentukan tingkatan kemampuan lahan morfologi berdasarkan peta-peta hasil analisis di atas, dan persyaratan atau batasan yang diharapkan pada pengembangan kawasan. 37 Gambar 2.13 Contoh peta SKL morfologi 37 Gambar 2.13 Contoh peta SKL morfologi 38 2.3.2 Satuan kemampuan lahan (SKL) kemudahan dikerjakan Lingkup pekerjaan Melakukan analisis guna mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah dan/ atau kawasan untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/ pengembangan kawasan. Sasaran 1) Memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk digali, ditimbun, ataupun dimatangkan dalam proses pembangunan untuk pengembangan kawasan, 2) Mengetahui potensi dan kendala dalam pengerjaan masing-masing tingkatan kemampuan lahan kemudahan dikerjakan, 5) Deskripsikan potensi dan kendala morfologi masing-masing tingkatan SKL Morfologi tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan Penghitungan/pengamatan kemiringan lereng dilakukan dengan teliti, karena beberapa analisis satuan kemampuan lahan menggunakan kemiringan lereng ini sebagai salah satu masukannya. 39 3) Mengetahui metode pengerjaan yang sesuai untuk masing-masing tingkatan kemampuan lahan. Masukan 1) Peta Topografi, 2) Peta Morfologi, 3) Peta Kemiringan Lereng, 4) Peta Geologi, 5) Peta Geologi Permukaan, 6) Peta Penggunaan Lahan yang ada saat ini. Keluaran 1) Peta Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan, 2) Deskripsi masing-masing tingkatan kemudahan dikerjakan. Contoh Peta Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.14. Langkah-langkah 1) Tentukan tingkat kekerasan batuan berdasarkan peta topografi, peta geologi, peta penggunaan lahan yang ada saat ini, dan sesuaikan dengan data geologi permukaan yang merupakan hasil pengamatan langsung di lapangan. 2) Tentukan kemudahan pencapaian berdasarkan peta morfologi, peta kemiringan lereng, dan penggunaan lahan yang ada saat ini. 3) Tentukan tingkat kemudahan dikerjakan berdasarkan kedua hal tersebut di atas, lengkap dengan deskripsi masing-masing tingkatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan Ketelitian data geologi permukaan serta penentuan lokasi pengeboran sangat menentukan ketepatan analisis tingkat kemudahan dikerjakan ini. 40 Gambar 2.14 Contoh peta SKL kemudahan dikerjakan 40 Gambar 2.14 Contoh peta SKL kemudahan dikerjakan 41 2.3.3 Satuan kemampuan lahan (SKL) kestabilan lereng Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk pengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah dan/ atau kawasan dalam menerima beban pada pengembangan wilayah dan/atau kawasan. Sasaran 1) Memperoleh gambaran tingkat kestabilan lereng untuk pengembangan wilayah dan/atau kawasan. 2) Mengetahui daerah-daerah yang berlereng cukup aman untuk dikembangkan sesuai dengan fungsi kawasan. 3) Mengetahui batasan-batasan pengembangan pada masing-masing tingkatan kestabilan lereng. Masukan 1) Peta Topografi, 2) Peta Morfologi, 3) Peta Kemiringan Lereng, 4) Peta Geologi, 5) Peta Geologi Permukaan, 6) Karakteristik Air Tanah Dangkal, 42 7) Besar Curah Hujan, 8) Penggunaan lahan yang ada saat ini, 9) Data Bencana Alam (bahaya gerakan tanah, kegempaan, gunung berapi, dan pengikisan). Keluaran 1) Peta Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng, 2) Deskripsi masing-masing tingkatan kestabilan lereng. Contoh Peta Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.15. Langkah-langkah 1) Tentukan dahulu daerah yang diperkirakan mempunyai lereng tidak stabil dari peta topografi, morfologi, dan kemiringan lereng. 2) Pertajam perkiraan di atas dengan memperhatikan kondisi geologi daerah- daerah tersebut. 3) Kaitkan hasil analisis di atas dengan kondisi geologi permukaan serta pengamatan lapangan, dan karakteristik air tanah dangkalnya. 4) Perhatikan penggunaan lahan yang ada saat ini pada daerah tersebut apakah bersifat memperlemah lereng atau tidak. 5) Bila sudah ada hasil penelitian mengenai bencana gerakan tanah di wilayah ini, maka daerah yang rawan bencana adalah daerah yang mempunyai lereng tidak stabil, dan ini merupakan masukan langsung bagi SKL Kestabilan Lereng. 6) Amati kondisi kegempaan di wilayah ini, karena gempa akan memperlemah kestabilan lereng. 7) Tentukan tingkat kestabilan lereng di wilayah ini serta deskripsi masing- masing tingkat tersebut berdasarkan tahapan-tahapan di atas. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Kecermatan pengamatan lapangan dan penelitian tanah (bor dan sondir) sangat menentukan dalam SKL Kestabilan Lereng ini. 2) Pola dan sebaran mata air-mata air yang muncul di kaki bukit/lereng, karena kehadiran mata air yang cukup banyak pada lereng yang sama dan ketinggian tidak jauh berbeda merupakan tanda adanya bidang gelincir. 43 Gambar 2.15 Contoh peta SKL kestabilan lereng 43 Gambar 2.15 Contoh peta SKL kestabilan lereng 44 Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan, serta jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan. Sasaran 1) Mengetahui gambaran daya dukung tanah secara umum, 2) Memperoleh gambaran tingkat kestabilan pondasi di wilayah dan/atau kawasan, 3) Mengetahui perkiraan jenis pondasi dari masing-masing tingkatan kestabilan pondasi. Masukan 1) Peta Kestabilan Lereng, 2) Peta Geologi, 3) Peta Geologi Permukaan, 4) Karakteristik Air Tanah Dangkal, 5) Penggunaan Lahan yang ada saat ini. 2.3.4 Satuan kemampuan lahan (SKL) kestabilan pondasi 45 Keluaran 1) Peta SKL Kestabilan Pondasi, 2) Deskripsi masing-masing tingkatan kestabilan pondasi, yang memuat juga perkiraan jenis pondasi untuk masing-masing tingkatan kestabilan pondasi. Contoh Peta Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.16. Langkah-langkah 1) Pisahkan daerah-daerah yang berlereng tidak stabil, karena daerah ini merupakan juga daerah yang memiliki kestabilan pondasi rendah. 2) Perhatikan kondisi geologi yang akan memperlemah daya dukung tanah, seperti: struktur geologi, dan bantuan yang mempunyai daya dukung lemah (gambut, batu gamping, dan lain-lain). 3) Kaitkan dengan kondisi geologi permukaan, yang memperlihatkan sifat fisik dan nilai konus/daya dukung masing-masing jenis tanah. 4) Perhatikan karakteristik air tanah dangkal, terutama kedalaman muka air tanah, dan pengaruh penyusupan air laut (terjadi salinasi). 5) Perhatikan penggunaan lahan yang ada saat ini, apakah ada yang bersifat memperlemah daya dukung tanah, seperti penggalian bahan galian C yang tidak beraturan. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Penentuan lokasi pemboran dan sondir yang tepat akan membantu ketelitian analisis kestabilan pondasi ini. 2) Bangunan berat/tinggi yang sudah ada di salah satu tempat bukan merupakan indikasi daerah tersebut mempunyai kestabilan pondasi tinggi. 46 Gambar 2.16 Contoh peta SKL kestabilan pondasi 46 Gambar 2.16 Contoh peta SKL kestabilan pondasi 47 Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat ketersediaan air guna pengembangan kawasan, dan kemampuan penyediaan air masing-masing tingkatan. Sasaran 1) Mengetahui kapasitas air untuk pengembangan kawasan, 2) Mengetahui sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan pengembangan kawasan, dengan tidak mengganggu keseimbangan tata air, 3) Memperoleh gambaran penyediaan air untuk tiap tingkatan ketersediaan air, dan pengolahan secara umum untuk air dengan mutu kurang memenuhi persyaratan kesehatan. Masukan 1) Data Hidrologi dan Data Klimatologi, 2) Peta Morfologi, 3) Peta Kemiringan Lereng, 4) Peta Geologi dan Peta Geologi Permukaan, 5) Penggunaan Lahan yang ada saat ini. 2.3.5 Satuan kemampuan lahan (SKL) ketersediaan air 48 Keluaran 1) Peta SKL Ketersediaan Air. 2) Deskripsi masing-masing tingkatan kemampuan ketersediaan air. 3) Perkiraan kapasitas air permukaan dan air tanah. 4) Metode pengolahan sederhana untuk air yang mutunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan. 5) Sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Contoh Peta Satuan Kemampuan Lahan kestabilan air lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.17. Langkah-langkah 1) Tentukan tingkatan ketersediaan air berdasarkan data hidrologi. 2) Pertajam analisis tersebut dengan melihat kondisi geologi serta geologi permukaan. 3) Hitung kapasitas air berdasarkan data klimatologi dan morfologi, kemiringan lereng, dengan memperhatikan juga tingkat peresapan berdasarkan kondisi geologi, geologi permukaan, serta penggunaan lahan yang ada saat ini. 4) Perhatikan pemanfaatan air yang ada saat ini sehingga kapasitas air hasil perhitungan pada butir 3 dapat diperluas lagi. 5) Uraikan kendala dan potensi masing-masing tingkatan kemampuan ketersediaan air. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Hati-hati dalam merekomendasikan air tanah dalam atau artesis, karena tanah artesis ini pengisiannya lambat dan daerah peresapannya perlu pengaman. Eksploitasi air tanah dalam yang melebihi kapasitasnya akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti amblesan di permukaan, dan penyusupan air laut pada daerah pantai. 2) Data curah hujan yang digunakan dalam penghitungan ketersediaan air adalah data curah hujan minimal rata-rata (10 tahunan), karena penghitungan ini didasarkan pada ketersediaan air minimal, sehingga pada musim kering pun masih bisa disediakan air sebesar yang diperhitungkan tersebut. 49 Gambar 2.17 Contoh peta SKL kemampuan lahan tata air 49 Gambar 2.17 Contoh peta SKL kemampuan lahan tata air 50 Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mematuskan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal ataupun meluas dapat dihindari. Sasaran 1) Mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam proses pematusan. 3) Untuk air tanah yang mutunya kurang atau tidak memenuhi persyaratan, digolongkan dalam kemampuan yang rendah, dan tidak diperhitungkan dalam perhitungan kapasitas air. Dalam kasus air yang tersedia hanya dengan mutu demikian, maka analisis harus dilengkapi dengan pengolahan air secara sederhana untuk dapat digunakan langsung oleh penduduk. 4) Kondisi geologi yang perlu diperhatikan juga adalah kemungkinan adanya gejala mineralisasi baik di tempat maupun di bagian hulu, karena proses tersebut akan menimbulkan pengayaan unsur kimia tertentu yang bersifat beracun seperti Sulfur, Arsen, dan lainnya. 5) Penggunaan lahan yang ada saat ini yang kemungkinan bersifat mencemari air seperti: industri, pembuangan sampah, dan lainnya perlu diperhatikan dalam merekomendasikan ketersediaan air tanah ini. 2.3.6 Satuan kemampuan lahan (SKL) untuk drainase 51 2) Memperoleh gambaran karakteristik drainase alamiah masing-masing tingkatan kemampuan drainase. 3) Mengetahui daerah-daerah yang cenderung tergenang di musim penghujan. Masukan 1) Peta Morfologi, 2) Peta Kemiringan Lereng, 3) Peta Topografi, 4) Peta Geologi, 5) Peta Geologi Permukaan, 6) Data Hidrologi dan Klimatologi, 7) Penggunaan Lahan yang ada saat ini. Keluaran 1) Peta SKL Drainase. 2) Deskripsi masing-masing tingkatan kemampuan drainase. Contoh Peta Satuan Kemampuan Lahan Drainase lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.18. Langkah-langkah 1) Tentukan tingkat kemudahan pematusan berdasarkan peta morfologi, kemiringan lereng, dan topografi. 2) Pertajam penentuan pada butir 1 dengan melihat kemampuan batuan/ tanah dalam menyerap air guna mempercepat proses pematusan berdasarkan kondisi geologi dan geologi permukaan. 3) Perhatikan kondisi hidrologi yang berpengaruh dalam proses pematusan ini seperti: kedalaman muka air tanah, pola aliran sungai, dan lainnya. 4) Kaitkan juga analisis kemampuan drainase ini dengan kondisi klimatologi setempat. 5) Perhitungkan juga penggunaan lahan yang berpengaruh pada proses pematusan, seperti pengupasan bukit, kepadatan bangunan yang tinggi, penggalian bahan galian Golongan C yang tidak tersistem, dan lainnya. 6) Deskripsikan masing-masing tingkatan kemampuan drainase setelah memperhatikan semua hal tersebut di atas. 52 Gambar 2.18 Contoh peta SKL drainase 52 Gambar 2.18 Contoh peta SKL drainase 53 Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Pengaruh kondisi hidrologi penting sekali diperhitungkan, terutama mengenai pola aliran dan karakteristik sungai, dan kedalaman muka air tanah. 2) Tingkat kemampuan drainase yang ditekankan di sini adalah proses pematusan alamiah, bukan dalam pengertian jaringan drainase. 2.3.7 Satuan kemampuan lahan (SKL) terhadap erosi Sasaran 1) Mengetahui tingkat keterkikisan tanah di wilayah dan/atau kawasan perencanaan. 2) Mengetahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi. 3) Memperoleh gambaran batasan pada masing-masing tingkatan kemampuan terhadap erosi. 4) Mengetahui daerah yang peka terhadap erosi dan perkiraan arah pengendapan hasil erosi tersebut pada bagian hilirnya. 54 Masukan 1) Peta Permukaan, 2) Peta Geologi, 3) Peta Morfologi, 4) Peta Kemiringan Lereng, 5) Data Hidrologi dan Klimatologi, 6) Penggunaan Lahan yang ada saat ini. Keluaran 1) Peta SKL Terhadap Erosi. 2) Deskripsi masing-masing tingkatan kemampuan lahan terhadap erosi tersebut. Contoh Peta Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.19. Langkah-langkah 1) Tentukan tingkat keterkikisan berdasarkan peta geologi permukaan, peta geologi, peta morfologi, dan peta kemiringan lereng. 2) Pertajam batasan tersebut dengan memperhatikan kondisi hidrologi dan klimatologi seperti: pola aliran dan karakteristik sungai, debit sungai, curah hujan, kecepatan dan arah angin. 3) Perhatikan juga penggunaan lahan yang mempengaruhi aktivitas erosi tersebut seperti: pengupasan lahan terutama pada perbukitan, penggalian bahan galian Golongan C yang tidak tersistem, dan lainnya. 4) Tentukan tingkat ketahanan terhadap pengikisan ini setelah diperoleh tingkat keterkikisan di atas. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Peta geologi permukaan yang memuat juga sifat fisik tanah/batu merupakan penentu untuk SKL Terhadap Erosi ini, oleh karenanya diperlukan sekali ketelitian data ini. 2) SKL Terhadap Erosi ini seringkali berlawanan dengan SKL Untuk Drainase, namun demikian tidak berarti berlaku umum dengan menganggap SKL 55 Gambar 2.19 Contoh peta SKL terhadap erosi 55 Gambar 2.19 Contoh peta SKL terhadap erosi 56 Terhadap Erosi ini adalah kebalikan dari SKL Untuk Drainase, dan tidak berarti pula pada waktu di-superimpose-kan akan saling menghilangkan, karena kedua SKL ini berbeda bobotnya dalam suatu wilayah dan/atau kawasan. 2.3.8 Satuan kemampuan lahan (SKL) pembuangan limbah Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah, baik limbah padat maupun limbah cair. Sasaran 1) Mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah padat atau sampah. 2) Mengetahui daerah yang mampu untuk ditempati lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah cair. 3) Mempersiapkan daerah-daerah tersebut dan pengamanannya sebagai lokasi pembuangan akhir limbah. 57 Masukan 1) Peta Morfologi, Kemiringan Lereng dan Topografi, 2) Peta Geologi dan Geologi Permukaan, 3) Data Hidrologi dan Klimatologi, 4) Penggunaan Lahan yang ada saat ini. Keluaran 1) Peta SKL Pembuangan Limbah, contoh Peta SKL Pembuangan Limbah dapat dilihat pada Gambar 2.20. 2) Perkiraan prioritas lokasi pembuangan sampah dan daya tampung lokasi. Langkah-langkah 1) Menentukan daerah yang mampu sebagai tempat pembuangan akhir sampah berdasarkan morfologi, kemiringan lereng, dan topografinya. 2) Mempertajam batasan daerah yang relatif kedap air berdasarkan kondisi geologi dan geologi permukaan. 3) Memperhatikan kondisi hidrologi dan klimatologi, yakni: curah hujan, pola aliran air baik permukaan maupun air tanah, dan kedalaman muka air tanah dangkal. 4) Memperhalus analisis kemampuan pembuangan limbah ini dengan mempertimbangkan kondisi penggunaan lahan yang ada saat ini, yakni jarak pencapaian, jenis penggunaan lahan di sekitar daerah yang diusulkan, dan kemungkinan jenis limbah yang akan dihasilkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Peresapan dan pengaliran air yang melalui penampungan tersebut hendaknya benar-benar diperhitungkan dalam analisis, dikaitkan dengan pemanfaatan air tersebut pada daerah hilirnya. Hal ini tentunya memerlukan ketajaman analisis menurut kondisi hidrologi dan geologinya. 2) Jenis limbah yang akan ditempatkan juga harus diperhitungkan untuk menghindari bahan berbahaya dan beracun (B3), karena jenis limbah ini memerlukan lokasi pembuangan khusus. 3) Penggunaan lahan yang ada saat ini, terutama permukiman dan prasarana kota lainnya hendaknya jauh dari daerah yang diusulkan, mengingat berbagai kesulitan yang mungkin timbul akibat penampungan tersebut. 58 Gambar 2.20 Contoh peta SKL pembuangan limbah 58 Gambar 2.20 Contoh peta SKL pembuangan limbah 59 2.3.9 Satuan kemampuan lahan (SKL) terhadap bencana alam Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi, untuk menghindari/mengurangi kerugian dan korban akibat bencana tersebut. Sasaran 1) Mengetahui tingkat kemampuan wilayah perencanaan terhadap berbagai jenis bencana alam beraspekkan geologi. 2) Mengetahui daerah-daerah yang rawan bencana alam dan mempunyai kecenderungan untuk terkena bencana alam, termasuk bahaya ikutan dari bencana tersebut. 3) Mengetahui pola pengembangan dan pengamanan masing-masing tingkat kemampuan lahan terhadap bencana alam. Masukan 1) Data Bencana Alam, 2) Peta Topografi, Morfologi, dan Kemiringan Lereng, 3) Peta Geologi dan Geologi Permukaan, 60 4) Data Hidrologi dan Klimatologi, 5) Penggunaan Lahan yang ada saat ini. Keluaran 1) Peta SKL terhadap bencana alam. Contoh Peta SKL terhadap Bencana Alam dapat dilihat pada Gambar 2.21. 2) Deskripsi masing-masing tingkatan kemampuan lahan terhadap bencana alam tersebut. 3) Batasan pengembangan pada masing-masing tingkat kemampuan terhadap bencana alam tersebut. Langkah-langkah 1) Menentukan tingkat kemampuan lahan terhadap bencana alam berdasarkan data bencana alam. 2) Mempertajam penentuan di atas dengan memperhitungkan kecenderungan untuk terkena bencana berdasarkan peta topografi, morfologi, kemiringan lereng, kondisi geologi, geologi permukaan dan data hidrologi serta klimatologi. 3) Menganalisis penggunaan lahan yang ada saat ini yang memperbesar kemungkinan terkena bencana alam, seperti penggalian sumber mineral atau bahan galian golongan C, peningkatan aktivitas perkotaan pada daerah-daerah rawan bencana, pengupasan hutan/bukit, gangguan pada keseimbangan tata air baik air permukaan maupun tanah. 4) Menentukan batasan pengembangan pada masing-masing tingkat kemampuan lahan terhadap bencana alam tersebut, yang merupakan deskripsi lengkap setiap tingkatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Setiap gejala bencana alam hendaknya diperhitungkan dalam analisis, karena data ini merupakan indikasi kehadiran bencana alam tersebut. 2) Kehati-hatian dalam melakukan analisis ini, karena akibat bencana yang muncul sangat merugikan. Oleh karenanya ketelitian data sangat diperlukan. 3) Kemungkinan suatu jenis bencana alam beraspekkan geologi, hendaknya diperkirakan juga kemungkinan bencana ikutannya seperti kemungkinan longsoran akibat guncangan gempa. 61 Gambar 2.21 Contoh peta bencana alam 61 Gambar 2.21 Contoh peta bencana alam 62 Melakukan analisis untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan, sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya. Sasaran 1) Mendapatkan klasifikasi kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai fungsi kawasan. 2) Memperoleh gambaran potensi dan kendala masing-masing kelas kemampuan lahan. 3) Sebagai dasar penentuan: arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya dan rekomendasi akhir kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan. Masukan Semua data yang dimintakan pada tahap pengumpulan data, kecuali data kebijaksanaan yang sudah ada. 2.3.10 Analisis kemampuan lahan 63 Keluaran 1) Peta klasifikasi kemampuan lahan untuk pengembangan kawasan. 2) Kelas-kelas atau tingkatan kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai dengan fungsi kawasan. 3) Uraian potensi dan kendala fisik masing-masing kelas kemampuan lahan. Contoh Peta Nilai Kemampuan Lahan dan Peta Arahan Kesesuaian Lahan dapat dilihat pada Gambar 2.22 dan Gambar 2.23. Langkah-langkah 1) Melakukan analisis satuan-satuan kemampuan lahan, untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan pada masing-masing satuan kemampuan lahan. 2) Tentukan nilai kemampuan setiap tingkatan pada masing-masing satuan kemampuan lahan, dengan penilaian 5 (lima) untuk nilai tertinggi dan 1 (satu) untuk nilai terendah. 3) Kalikan nilai-nilai tersebut dengan bobot dari masing-masing satuan kemampuan lahan. Bobot ini didasarkan pada seberapa jauh pengaruh satuan kemampuan lahan tersebut pada pengembangan perkotaan. Bobot yang digunakan hingga saat ini adalah seperti terlihat pada Tabel 2.10. 4) Superimpose-kan semua satuan-satuan kemampuan lahan tersebut, dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai kali bobot dari seluruh satuan-satuan kemampuan lahan dalam satu peta, sehingga diperoleh kisaran nilai yang menunjukkan nilai kemampuan lahan di wilayah dan/ atau kawasan perencanaan. 64 Gambar 2.22 Contoh peta nilai kemampuan lahan 64 Gambar 2.22 Contoh peta nilai kemampuan lahan 65 Gambar 2.23 Contoh peta klasifikasi kemampuan lahan 65 Gambar 2.23 Contoh peta klasifikasi kemampuan lahan 66 Tabel 2.10 Pembobotan satuan kemampuan lahan No. Satuan Kemampuan Lahan Bobot 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKL Morfologi SKL Kemudahan Dikerjakan SKL Kestabilan Lereng SKL Kestabilan Pondasi SKL Ketersediaan Air SKL Terhadap Erosi SKL Untuk Drainase SKL Pembuangan Limbah SKL Terhadap Bencana Alam 5 1 5 3 5 3 5 0 5 5) Tentukan selang nilai yang akan digunakan sebagai pembagi kelas-kelas kemampuan lahan, sehingga diperoleh zona-zona kemampuan lahan dengan nilai …… - …… yang menunjukkan tingkatan kemampuan lahan di wilayah ini, dan digambarkan dalam satu peta klasifikasi kemampuan lahan untuk perencanaan tata ruang. Pembuatan peta nilai kemampuan lahan ini yang merupakan penjumlahan nilai dikalikan bobot ini ada dua cara, yakni:

a.Men-superimpose-kan setiap satuan kemampuan lahan yang telah diperoleh hasil pengalian nilai dengan bobotnya secara satu persatu, sehingga kemudian diperoleh peta jumlah nilai dikalikan bobot seluruh satuan secara kumulatif.
b.Membagi peta masing-masing satuan kemampuan lahan dalam sistem grid, kemudian memasukkan nilai dikalikan bobot masing-masing satuan kemampuan lahan ke dalam grid tersebut. Penjumlahan nilai dikalikan bobot secara keseluruhan adalah tetap dengan menggunakan grid, yakni menjumlahkan hasil nilai dikalikan bobot seluruh satuan kemampuan lahan pada setiap grid yang sama. 67 Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Penentuan klasifikasi kemampuan lahan tidak mutlak berdasarkan selang nilai, tetapi memperhatikan juga nilai terendah = 1 dari beberapa satuan kemampuan lahan, yang merupakan nilai penentu apakah selang nilai tersebut berlaku atau tidak. Dengan demikian apabila ada daerah atau zona tertentu yang mempunyai selang nilai cukup tinggi, tetapi karena mempunyai nilai terendah dan menentukan, maka mungkin saja kelas kemampuan lahannya tidak sama dengan daerah lain yang memiliki nilai kemampuan lahan yang sama. Sebagai contoh, daerah yang secara kumulatif nilainya cukup tinggi atau sedang, namun berada pada daerah rawan longsor, tentunya kelas kemampuan lahannya tidak sama dengan daerah lain yang relatif aman, walaupun nilai kemampuan lahannya sama. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat penjumlahan secara matematis akan menyebabkan ada faktor- faktor yang mengakibatkan jumlah akhir menjadi tinggi. 2) Klasifikasi kemampuan lahan yang dihasilkan di sini adalah hanya berdasarkan kondisi fisik apa adanya, belum mempertimbangan hal-hal yang bersifat non-fisik. 68 2.4.1 Arahan tata ruang pertanian Menggunakan data: ATLAS Arahan Tata Ruang Pertanian Indonesia Skala 1:1.000.000 oleh Departemen Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, 2001. Sedangkan contoh peta arahan tata ruang pertanian dapat dilihat pada Gambar 2.24. 2.4 Analisis kesesuaian lahan 69 Gambar 2.24 Contoh peta arahan kesesuaian lahan pertanian 69 Gambar 2.24 Contoh peta arahan kesesuaian lahan pertanian 70 2.4.2 Arahan rasio tutupan Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk mengetahui gambaran perbandingan daerah yang bisa tertutup oleh bangunan bersifat kedap air dengan luas lahan keseluruhan. Sasaran 1) Mengetahui perbandingan daerah yang boleh dibangun dengan luas lahan keseluruhan. 2) Memperoleh tingkatan rasio tutupan lahan sesuai dengan kendala fisik masing-masing tingkatan. 3) Memperoleh gambaran arahan dan luas daerah pengembangan sesuai dengan arahan rasio tutupan lahan. Masukan 1) Klasifikasi Kemampuan Lahan, 2) SKL Untuk Drainase, 3) SKL Kestabilan Lereng, 4) SKL Terhadap Erosi, 5) SKL Terhadap Bencana Alam. 71 Keluaran 1) Peta Arahan Rasio Tutupan Lahan. Contoh Peta Arahan Rasio Tutupan Lahan dapat dilihat pada Gambar 2.25. 2) Batasan rasio tutupan lahan pada masing-masing arahan serta persyaratan pengembangannya. Langkah-langkah 1) Tentukan tingkatan rasio tutupan lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan, dan pertajam dengan skala SKL untuk drainase. 2) Saring lagi kesesuaian rasio tutupan lahan ini dengan memperhatikan SKL kestabilan lereng, SKL terhadap erosi, dan SKL terhadap bencana alam. 3) Gunakan kurva keseimbangan tata air untuk menentukan batasan rasio tutupan lahan, terutama perbandingan peningkatan aliran permukaan akibat peningkatan tutupan lahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Arahan rasio tutupan lahan ini lebih memperhatikan kemungkinan kesulitan drainase dan gangguan kestabilan lereng bila terjadi peningkatan tutupan lahan. Sedangkan untuk penurunan muka air tanah memang terjadi, namun konsekuensi dari mengikuti arahan tutupan lahan maksimum adalah sudah memikirkan sumber air lain guna memenuhi kebutuhan air bersih/baku. 2) Arahan rasio tutupan lahan ini adalah merupakan perbandingan bruto, dengan pengertian perbandingan antara luas lahan yang tertutup oleh bangunan bersifat kedap air dengan luas lahan keseluruhan pada tingkat rasio tutupan lahan yang ditekan, terutama dalam satu sistem wilayah sungai atau daerah aliran sungai (DAS). 3) Pengembangan yang kemungkinan diperkirakan akan melampaui arahan ini disarankan untuk dikembangkan secara vertikal atau bertingkat. 72 Gambar 2.25 Contoh peta kesesuaian rasio tutupan lahan 72 Gambar 2.25 Contoh peta kesesuaian rasio tutupan lahan 73 2.4.3 Arahan ketinggian bangunan Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk mengetahui daerah-daerah yang sesuai untuk dikembangkan dengan bangunan berat/tinggi pada pengembangan kawasan. Sasaran 1) Mengetahui daerah-daerah yang sesuai untuk dikembangkan bangunan tinggi. 2) Mengetahui perkiraan batasan/persyaratan pengembangan bangunan tinggi pada daerah-daerah yang sesuai ataupun sesuai bersyarat. Masukan 1) Klasifikasi Kemampuan Lahan, 2) SKL Kestabilan Pondasi, 3) SKL Terhadap Bencana Alam, 4) Penggunaan Lahan yang ada saat ini. Keluaran 1) Peta Arahan Ketinggian Bangunan. Contoh Peta Arahan Ketinggian Bangunan dapat dilihat pada Gambar 2.26. 2) Batasan/persyaratan pengembangan bangunan tinggi. 74 Gambar 2.26 Contoh peta arahan ketinggian bangunan 74 Gambar 2.26 Contoh peta arahan ketinggian bangunan 75 Langkah-langkah 1) Menentukan arahan ketinggian bangunan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan dan memperhatikan SKL kestabilan pondasi dan SKL terhadap bencana alam. 2) Memperhatikan penggunaan lahan yang ada saat ini yang kemungkinan akan memperlemah kekuatan bangunan, seperti penggalian bahan galian golongan C, atau daerah bekas penambangan/pengurukan. 3) Menentukan batasan atau pasyaratan pengembangan bangunan tinggi pada masing-masing arahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan Arahan Ketinggian Bangunan Bersifat Umum, Yakni Sesuai Untuk pengembangan bangunan tinggi (4 lantai ke atas), sesuai dengan persyaratan tertentu, dan tidak sesuai. 2.4.4 Arahan pemanfaatan air baku Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk mengetahui sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku dalam perencanaan tata ruang. 76 Sasaran 1) Mengetahui sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku wilayah dan/atau kawasan. 2) Memperoleh gambaran kapasitas masing-masing sumber yang diarahkan untuk keperluan perencanaan tata ruang. 3) Memperoleh gambaran prioritas pengembangan sumber-sumber air baku sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan, serta teknis pemanfaatannya. Masukan 1) SKL Ketersediaan Air. 2) Hasil Perhitungan Ketersediaan Air. 3) Penggunaan Lahan yang ada saat ini. Keluaran 1) Arahan pemanfaatan air baku. 2) Kapasitas sumber-sumber air yang disarankan untuk dikembangkan. Langkah-langkah Mempelajari SKL ketersediaan air, dan tentukan sumber-sumber air yang paling memungkinkan sebagai sumber air baku untuk pusat-pusat kegiatan dalam wilayah dan/atau kawasan (termasuk memperhitungkan jarak) berdasarkan SKL tersebut. Memperhatikan juga penggunaan lahan yang ada saat ini, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan air seperti pertanian, industri, dan lainnya. Menentukan prioritas pemanfaatan sumber-sumber yang telah diarahkan tersebut sesuai dengan tingkat kebutuhan dan ketersediaan, serta teknis eksploitasinya. 77 2.4.5 Perkiraan daya tampung lahan Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk yang bisa ditampung di wilayah dan/atau kawasan, dengan pengertian masih dalam batas kemampuan lahan. Sasaran 1) Memperoleh gambaran daya tampung lahan di wilayah dan/atau kawasan. 2) Memperoleh gambaran distribusi penduduk berdasarkan daya tampungnya. 3) Memperoleh persyaratan pengembangan penduduk untuk daerah yang melampaui daya tampung. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Dalam memberikan arahan pemanfaatan sumber-sumber air baku, berikan juga tindakan pengamanan pada sumber-sumber tersebut agar kesinambungan ketersediaan air dan keseimbangan tata air tetap terjaga. 2) Untuk arahan pemanfaatan air yang mengambil dari sumber penggunaan lain seperti irigasi, industri dan lainnya, hitung dengan teliti agar tidak menganggu sistem yang sudah ada. 78 Langkah-langkah 1) Menghitung daya tampung berdasarkan ketersediaan air, kapasitas air yang bisa dimanfaatkan, dengan kebutuhan air per orang perharinya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada saat ini, atau misalnya rata-rata 100 l /jiwa/hari (tergantung standard yang digunakan). 2) Menghitung daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan dengan asumsi masing-masing arahan rasio tersebut dipenuhi maksimum, dan dengan anggapan luas lahan yang digunakan untuk permukiman hanya 50% dari luas lahan yang boleh tertutup (30% untuk fasilitas dan 20% untuk jaringan jalan serta utilitas lainnya). Kemudian dengan asumsi 1KK yang terdiri dari 5 orang memerlukan lahan seluas 100 m 2 . Maka dapat diperoleh daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan ini sebagai berikut: 50% {n % x luas lahan (m 2 )} Daya tampung (n) = x 5 (jiwa) 100 3) Membandingkan daya tampung ini dengan jumlah penduduk yang ada saat ini dan proyeksinya untuk waktu perencanaan. Untuk daerah yang melampaui daya tampung berikan persyaratan pengembangannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Daya tampung ideal adalah dengan mengambil batasan minimal dari masing-masing perkiraan di atas. 2) Dalam kasus daya tampung ini dilampaui, maka arahan pengembangan disesuaikan dengan batasan daya tampung masing-masing seperti: perlunya tambahan air untuk keperluan penduduk pada daerah yang melampaui daya tampung berdasarkan ketersediaan air, dan pengembangan vertikal/bertingkat untuk daerah yang daya tampung berdasarkan rasio tutupan lahannya dilampaui. 3) Daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan didasarkan pada asumsi bahwa lahan permukiman adalah 50% dari daerah yang boleh ditutup. Bila ada angka yang lebih pasti tentunya persentase ini bisa diubah. 79 Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk mengetahui persyaratan dan pembatasan pengembangan pada masing-masing arahan peruntukan, sesuai dengan potensi dan kendala fisiknya. Sasaran 1) Mengetahui persyaratan dan pembatas pengembangan pada masing- masing arahan peruntukan lahan. 2) Perolehan gambaran penanggulangan kendala fisik untuk perencanaan tata ruang. 3) Memperoleh gambaran proporsi pengembangan perkotaan sesuai dengan potensi dan kendala fisiknya. Masukan 1) Semua Satuan Kemampuan Lahan, 2) Klasifikasi Kemampuan Lahan, 3) Arahan-arahan kesesuaian lahan. 2.4.6 Persyaratan dan pembatasan pengembangan 80 Keluaran 1) Persyaratan pengembangan/pembangunan pada masing-masing arahan peruntukan lahan. 2) Batasan pengembangan pada masing-masing peruntukan lahan. Langkah-langkah 1) Menginventarisasi kendala fisik masing-masing arahan peruntukan lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan dan satuan-satuan kemampuan lahan. 2) Menginventarisasi batasan-batasan pengembangan pada masing-masing arahan peruntukan lahan menurut arahan-arahan kesesuaian lahan, klasifikasi kemampuan lahan, serta satuan-satuan kemampuan lahan. 3) Menentukan persyaratan dan pembatas pengembangan/pembangunan pada masing-masing peruntukan lahan berdasarkan hasil inventarisasi tersebut di atas. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Dalam memberikan persyaratan dan pembatas pembangunan ini hendaknya kendala dan potensi fisik pada masing-masing arahan peruntukan lahan terekam dengan jelas, karena persyaratan dan pembatas ini merupakan pemecahan masalah kendala fisik. 2) Usahakan memberikan persyaratan dan pembatas yang terinci agar dapat merupakan petunjuk praktis pada penerapannya. 81 2.4.7 Evaluasi penggunaan lahan yang ada terhadap kesesuaian lahan Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk mengetahui penyimpangan atau ketidaksesuaian penggunaan lahan yang ada saat ini dilihat dari hasil studi kesesuaian lahan ini. Sasaran 1) Mengetahui penggunaan lahan yang ada saat ini yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lainnya. 2) Memperoleh gambaran penyesuaian penggunaan lahan yang ada saat ini dan pengembangannya dengan kemampuan dan kesesuaian lahan. Masukan 1) Penggunaan Lahan yang ada saat ini, 2) Klasifikasi Kemampuan Lahan, 3) Satuan-satuan Kemampuan Lahan, 4) Arahan-arahan Kesesuaian Lahan, 5) Persyaratan dan Pembatas Pembangunan. 82 Keluaran 1) Penyimpangan-penyimpangan penggunaan lahan yang ada saat ini dari kemampuan dan kesesuaian lahan. 2) Arahan-arahan penyesuaian dan pengembangan berikutnya. Langkah-langkah 1) Membandingkan penggunaan lahan yang ada dengan karakteristik fisik wilayah berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan, satuan-satuan kemampuan lahan, dan arahan-arahan kesesuaian lahan. 2) Memberikan arahan penyesuaian penggunaan lahan yang ada saat ini dan pengembangan selanjutnya berdasarkan persyaratan dan pembatas pembangunan. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Teliti secermat mungkin penyimpangan ini, karena hal ini menyangkut konsistensi hasil studi dan toleransi penyimpangan yang diperkenankan. 2) Berikan penilaian yang tegas, terutama untuk hal-hal yang sangat berpengaruh seperti gangguan keseimbangan tata air, atau kestabilan lereng. 3) Berikan usulan penyelesaian yang jelas dan tuntas untuk masing-masing penyimpangan, serta diusahakan untuk tidak banyak merugikan. 83 Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk mengetahui arahan-arahan kesesuaian lahan, sehingga diperoleh arahan kesesuaian peruntukan lahan untuk pengembangan kawasan berdasarkan karakteristik fisiknya. Sasaran 1) Memperoleh gambaran peruntukan lahan secara umum berdasarkan kondisi fisik. 2) Mengetahui daerah-daerah yang benar-benar sesuai untuk perencanaan tata ruang daerah yang harus dikonservasikan, serta peruntukan lahan pada daerah-daerah di antara kedua peruntukan tersebut. Masukan 1) Klasifikasi Kemampuan Lahan, 2) Arahan Rasio Tutupan Lahan, 3) Arahan Ketinggian Bangunan, 4) Arahan Pemanfaatan Air Baku, 5) Perkiraan Daya Tampung Lahan, 6) Persyaratan/Pembatas Pengembangan, 7) Evaluasi Penggunaan Lahan yang ada. 2.4.8 Analisis kesesuaian lahan 84 Keluaran 1) Peta Arahan Kesesuaian Peruntukan Lahan. Contoh Peta Arahan Kesesuaian Peruntukan Lahan dapat dilihat pada Gambar 2.27. 2) Deskripsi pada masing-masing arahan peruntukan. Langkah-langkah 1) Melakukan lebih dahulu analisis masing-masing arahan kesesuaian lahan untuk memperoleh arahan-arahan kesesuaian lahan yang merupakan masukan bagi analisis peruntukan lahan ini. 2) Menentukan arahan peruntukan lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan dan arahan-arahan kesesuaian lahan di atas. 3) Dalam penentuan arahan peruntukan lahan ini, mengarahkan pada kondisi ideal sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya, yang tentunya meliputi juga persyaratan/pembatas pengembangan, serta telah mengevaluasi penggunaan lahan yang ada saat ini. 4) Mempertajam arahan ini dengan memasukkan hasil studi fisik/lingkungan yang ada, seperti: studi pertanian, kehutanan, analisis dampak lingkungan, dan lainnya. 5) Mendeskripsikan masing-masing arahan peruntukan, termasuk persyaratan dan pembatas pengembangannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Arahan-arahan ini tidak mengikat, namun perencanaan sebaiknya diusahakan untuk bisa mengikuti arahan tersebut. 2) Untuk kondisi yang ada saat ini yang menyimpang dari arahan ini pengembangannya agar ditahan, dan bila terdapat kecenderungan akan terus berkembang, usahakan untuk memindahkan arah pengembangannya pada daerah yang lebih sesuai. 85 Gambar 2.27 Contoh peta kesesuaian lahan 85 Gambar 2.27 Contoh peta kesesuaian lahan 86 2.5 Rekomendasi kesesuaian lahan Lingkup pekerjaan Merangkum semua hasil studi kesesuaian lahan dalam satu rekomendasi kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan, yang akan merupakan masukan bagi penyusunan rencana pengembangan kawasan (rencana tata ruang, rencana induk pengembangan kawasan). Sasaran 1) Mengetahui gambaran umum arah perkembangan perkotaan yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah. 2) Mengetahui kapasitas pengembangan kawasan wilayah perencanaan. 3) Memperoleh gambaran peruntukan lahan bagi perencanaan tata ruang sesuai dengan potensi dan kendala fisiknya. 4) Memperoleh persyaratan dan pembatas pembangunan untuk perencanaan tata ruang selanjutnya. Masukan 1) Arahan kesesuaian peruntukan lahan, 2) Penggunaan lahan yang ada saat ini, 87 3) Kebijakan Pengembangan kota/wilayah yang ada baik dari pusat maupun daerah. Keluaran 1) Peta Rekomendasi Kesesuaian Lahan. Contoh Peta Rekomendasi Kesesuaian Lahan dapat dilihat pada Gambar 2.28, 2) Kapasitas pengembangan lahan, 3) Deskripsi masing-masing arahan dalam rekomendasi tersebut termasuk persyaratan pengembangannya. Langkah-langkah 1) Membandingkan kembali arahan peruntukan lahan dengan penggunaan lahan yang ada saat ini. 2) Menyesuaikan arahan tersebut dengan penggunaan lahan yang ada saat ini dan perkiraan kecenderungannya, sejauh tidak terlalu menyimpang. 3) Menyesuaikan arahan peruntukan tersebut dengan kebijaksanaan pengembangan yang ada baik kebijaksanaan pusat maupun daerah serta sektoral. 4) Menentukan persyaratan pengembangan pada masing-masing arahan yang direkomendasikan, terutama dalam mengikuti kebijaksanaan yang ada. 5) Menentukan kapasitas pengembangan wilayah perencanaan. 6) Memberikan deskripsi masing-masing arahan kesesuaian lahan yang telah direkomendasikan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Rekomendasi sejauh mungkin disesuaikan dengan kebijaksanaan pengembangan. Untuk kasus kebijaksanaan yang bertentangan dengan kesesuaian lahannya, arahan kesesuaian lahan diusahakan mengikuti kebijaksanaan namun dilengkapi dengan persyaratan dan pembatas pengembangannya. 2) Untuk arahan kesesuaian lahan yang bertentangan dengan kebijaksanaan tersebut, dalam rekomendasi bila memungkinkan perhitungan biaya pembangunan bila mengikuti kebijaksanaan tersebut, sehingga ketidak sesuaian ini bisa diterjemahkan dalam bentuk biaya. 88 Gambar 2.28 Contoh peta rekomendasi kemampuan lahan 88 Gambar 2.28 Contoh peta rekomendasi kemampuan lahan 89 Penilaian ekonomi bagi pengembangan wilayah dan/atau kawasan adalah upaya untuk menemukenali potensi dan sektor-sektor yang dapat dipacu serta permasalahan perekonomian, khususnya untuk penilaian kemungkinan aktivitas ekonomi yang dapat dikembangkan pada wilayah dan/atau kawasan tersebut. Hal yang mendasar dalam analisis ekonomi pengembangan wilayah dan/atau kawasan yaitu perlunya mengenali potensi lokasi, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, sehingga akan terjadi efisiensi tindakan. Dengan usaha yang minimum akan diperoleh hasil yang optimum yang kesemuanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, serta terjadinya investasi dan mobilisasi dana. Suatu penelitian atau studi pada tahap awal yang dilakukan adalah pengumpulan data, dan identifikasi potensi sumber daya yang terdiri dari lokasi, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Identifikasi potensi adalah sebagai keluaran dari analisis melalui perumusan lingkup pekerjaan, sasaran, masukan, keluaran, dan langkah-langkah analisis. Bagan alir tata cara analisis aspek ekonomi bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah maupun kawasan dilihat pada Gambar 3.1. 90 Gambar 3.1 Bagan alir analisis aspek ekonomi Analisis Kondisi Perekonomian Wilayah/Kawasan IdentifikasiPotensi Sumber Daya Lokasi Sumber Daya Alam Sumber Daya ManusiaSumber Daya BuatanStr u ktu r Eko n o m i d a n Pe r g e se r a n n yaSektor Basis Kebijakan Pemerintah Sektor/ KomoditasPotensial Pasar Ada Potensi Pengembang an Ada Sektor/ KomoditasUnggulan Teknologi Ada InvestasiTeknologi Infrastruktur Baru Tidak Perlu Teknologi Khusus Layak InvestasiInfrastruktur Peningkatan NilaiOutput Sektor/ Komoditas Unggulan (Layakdikembangkan) Tidak Ada Peluang Investasi (Tidak Layak Dikembangkan) Ti dak Ada Tida k Ad a Tid ak Ada Tidak L ayak 91 Lingkup pekerjaan Melakukan analisis potensi ekonomi lokasi kawasan berdasarkan dari posisi geografis terhadap kawasan-kawasan lain dalam lingkup regional, nasional, dan global. Sasaran 1) Memperoleh gambaran tata jenjang kota-kota dalam wilayah perencanaan. 2) Untuk melihat potensi lokasi kawasan dalam keterkaitan ekonomi antar wilayah dan menetapkan wilayah pengaruh setiap pusat kegiatan sesuai fungsi dan perannya dalam sistem perwilayahan provinsi. 3) Memperoleh gambaran posisi wilayah perencanaan dalam Rona Ekonomi Global. 4) Pengenalan awal lokasi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal karena masih terisolir/aksesibilitas sangat rendah. 3.2 Identifikasi potensi sumber daya 3.2.1 Analisis aspek lokasi 92 Masukan 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah perencanaan dan Provinsi. Contoh data Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah perencanaan dan Provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.1, 2) Biaya Pembangunan dan Total Pengeluaran di wilayah dan/atau kawasan. Contoh data Biaya Pembangunan dan Total Pengeluaran di wilayah dan/ atau kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.2, 3) Volume Ekspor dan Impor di wilayah dan/atau kawasan. Contoh Data Vol- ume Ekspor dan Impor di wilayah dan/atau kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.3, 4) Sistem Permukiman dan Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana. Contoh Data Sistem Permukiman dan Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana dapat dilihat pada Tabel 3.4, 5) Penggunaan Lahan wilayah perencanaan yang menampilkan data lokasi penggunaan lahan sesuai rincian dalam tabel, serta menampilkan jaringan jalan/ transportasi primer yang melayani pusat-pusat kegiatan atau sistem kota-kotanya, contoh data dapat dilihat pada Tabel 3.5, 6) Kepadatan Penduduk per Kecamatan di wilayah dan/atau kawasan. Contoh data kepadatan penduduk dapat dilihat pada Tabel 3.6. Tabel 3.1 Laju pertumbuhan ekonomi menurut daerah wilayah (dalam harga konstan) Tahun Wilayah perencanaan (dalam %) Provinsi (dalam %) t-4 t-3 t-2 t-1 T Rata – rata Sumber : 93 Tabel 3.2 Total biaya pembangunan dan total pengeluaran di wilayah dan/atau kawasan (dalam ribu rupiah dan harga berlaku) Rutin Pembangunan Pengeluaran Tahun Rp. Pertumb. Rp. Pertumb. Rp. Pertumb. t-4 t-3 t-2 t-1 t rata-rata Tabel 3.3 Data volume ekspor dan impor di wilayah dan/atau kawasan Sumber : Volume Impor Volume Ekspor Tahun Ton Pertumbuhan Ton Pertumbuhan t-4 t-3 t-2 t-1 t rata- rata Sumber : 94 Tabel 3.4 Tata jenjang pusat pengembangan/perkotaan di wilayah dan/atau kawasan Lokasi ( Nama Kota, Kecamatan / Desa Tercakup) Ukuran Kota Fungsi (PKN, PKW, PKL) Metropolitan ( 1.000.000 jiwa) Kota Besar (> 500.000 jiwa) Kota Sedang (100.000 – 500.000 jiwa) Kota Kecil (50.000 – 100.000 jiwa) Keterangan : Kriteria Kawasan Perkotaan: - Tingkat kepadatan : 50 jiwa/ha - Tenaga kerja non pertanian : 75 % Tabel 3.5 Luas setiap jenis penggunaan lahan wilayah perencanaan (ha) No. Jenis Penggunaan Lahan Tahun t Tahun t-4 Perubahan t – (t-4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Konversi Sawah Irigasi Teknis Sawah Irigasi ½ Teknis Sawah Tadah Hujan Tanaman Pangan Lahan Kering Tanaman Tahunan/Perkebunan Peternakan Perikanan Pariwisata Pertambangan Sistem Perkotaan Rawa Hutan Lindung Lain-lain Jumlah Sumber : 95 Kecamatan L u a s (ha ) Jumlah Penduduk Tingkat Kepadatan Seluruh Kawasan Tabel 3.6 Kepadatan penduduk pada tahun t Sumber : Keluaran 1) Indikasi adanya komoditas unggulan yang sudah dikembangkan. 2) Indikasi adanya komoditas unggulan yang belum dikembangkan secara optimal. 3) Mendapatkan angka - angka pertumbuhan sebagai pertimbangan dalam memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan kegiatan sektor, serta investasi. Langkah-langkah 1) Mengidentifikasi hubungan antar pusat pengembangan dalam lingkup nasional dan global. 2) Mengidentifikasi awal potensi lokasi bagi produksi komoditas unggulan dan ikutannya. 3) Mengidentifikasi konsentrasi lokasi yang menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi wilayah seperti tabel berikut: 96 Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Potensi lokasi juga dapat dilihat dari kenyataan bahwa kawasan budi daya merupakan kombinasi/kumpulan lokasi berbagai kegiatan manusia yang saling berkaitan. 2) Dalam perkembangan secara alamiah kawasan budi daya akan menampilkan struktur tata ruang sebagai gambaran adanya potensi lokasi dari keseluruhan kinerja wilayah perencanaan. 3) Struktur ruang memperlihatkan pusat-pusat permukiman/kegiatan, terbentuknya pusat tersebut didukung oleh kegiatan pertanian atau oleh potensi sumber daya alam daerah belakangnya. Pada gilirannya menunjukkan bahwa pusat permukiman tersebut mempunyai fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi komoditas/jasa. Perkembangan selanjutnya karena pengaruh potensi sumber daya buatan dan sumber daya manusia terbentuklah struktur pusat permukiman yang berjenjang, atau dapat dikatakan pusat permukiman tersebut bertumbuh sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai pusat pengembangan atau pusat kegiatan lokal. 4) Pusat-pusat Permukiman yang berfungsi sebagai Pusat-pusat Pengembangan Wilayah akan merupakan pintu gerbang terjadinya hubungan sinergi antar kawasan dalam lingkup regional, nasional dan global. Berkembangnya kota sebagai pusat pengembangan didukung oleh potensi lokasi yang berarti kegiatan ekonomi dapat dilakukan di kota tersebut secara efisien sesuai fungsinya yang tidak hanya fungsi distribusi namun juga produksi yang sebagian diartikan sebagai kegiatan industri. Efisiensi yang dikaitkan dengan potensi lokasi adalah efisiensi paling menguntungkan dengan usaha yang minimum termasuk biaya tranportasi yang minimal dalam pergerakan manusia, barang produksi maupun bahan mentah. 97 3.2.2 Analisis aspek sumber daya alam Lingkup pekerjaan Melakukan analisis kondisi fisik wilayah dan/atau kawasan yang memiliki potensi menjadi sumber pendapatan kawasan. Potensi sumber daya alam idealnya secara general dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu sumber daya tanah, sumber daya hewan, sumber daya hutan dan sumber daya pertambangan. Sasaran 1) Memperoleh gambaran mengenai keberadaan sumber daya alam yang sangat terkait dengan kehidupan masyarakat dan berperan penting dalam menentukan kegiatan primer yang produktif dari penduduk setempat sebagai bagian dari sumber pendapatan ekonomi wilayah / kawasan. 2) Menghitung hasil-hasil sumber daya alam yang memiliki sumbangan besar terhadap pendapatan ekonomi kawasan, produksi pangan yang dikonsumsi penduduk sendiri serta tingkat pemanfaatan sumber daya alam sebagai alat produksi. 98 Masukan 1) Produksi Pertanian di wilayah dan/atau kawasan. Data Produksi Pertanian di wilayah dan/atau kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.7, 2) Produksi Hasil Hutan. Data Produksi Hasil Hutan di wilayah dan/atau kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.8, 3) Populasi Ternak. Data Populasi Ternak di wilayah dan/atau kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.9, 4) Produksi Sumber Daya Laut. Data Produksi Sumber Daya Laut di wilayah dan/atau kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.10, 5) Produksi Sumber Daya Pertambangan. Data Produksi Sumber Daya Pertambangan di wilayah dan/atau kawasan dapat dilihat pada Tabel 3.11. Keluaran 1) Potensi sumber daya alam yang sudah dimanfaatkan maupun yang prospektif serta lokasinya. 2) Kuantitas dan kualitas produksi sumber daya alam sebagai bahan mentah untuk diolah atau sebagai komoditas yang dapat dipasarkan langsung keluar wilayah perencanaan. 3) Kepastian komoditas andalan dari sektor pertanian dan pertambangan. Langkah-langkah 1) Menghitung produktivitas komoditas pertanian dan pertambangan sehingga dikenali komoditas unggulan karena mendominasi PDRB wilayah perencanaan. 2) Menghitung kebutuhan konsumsi produksi komoditas pertanian bagi penduduk wilayah Perencanaan. 3) Menganalisis komoditas pertanian dan komoditas pertambangan baik yang unggulan maupun yang bukan dalam kemungkinan kegiatan sambung (linkage), baik kegiatan sambung ke depan (forward linkage effect) dan atau kegiatan sambung ke belakang (backward linkage effect). 4) Menganalisis kebutuhan pasar dari komoditas yang berkaitan dengan produksi pertanian dan produksi pertambangan. 99 Tabel 3.7 Produksi pertanian di wilayah dan/atau kawasan pada tahun t Jenis Produksi Luas Panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton / ha) 1.Makanan Pokok 1.1 Padi 1.2 Jagung 1.3 Dst. 2.Hortikultura 2.1 Kentang 2.2 Kubis 2.3 Bawang 2.4 Dst.
1. 3.Buah-buahan Pisang Nanas Dst.
2. 4.Tanaman Perkebunan 4.1 Kopi 4.2 Kakao 4.3 Karet 4.4 Dst. Sumber : Tabel 3.8 Produksi hasil hutan (dalam m3) di wilayah dan/atau kawasan Jenis Produksi Tahun t-3 Tahun t-2 Tahun t-1 Tahun t Kayu Jati Kayu Lapis Dst. Sumber : Tabel 3.9 Populasi ternak di wilayah dan/atau kawasan tahun t Sumber : Jenis Ternak Populasi Ayam Itik Kambing Sapi, dst 100 5) Melihat kemungkinan terjadinya kegiatan ikutan dan penunjang dari kegiatan produksi pertanian dan produksi pertambangan. 6) Merumuskan permasalahan dalam produksi komoditas pertanian maupun komoditas tambang misalnya masalah aksesibilitas, perlunya peremajaan tanaman perkebunan, penyerapan tenaga kerja, dan sebagainya. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan 1) Sumber daya alam merupakan salah satu modal utama yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya secara langsung maupun tidak langsung. Langsung berarti sumber daya alam itu Tabel 3.10 Produksi sumber daya laut pada tahun t di wilayah dan/atau kawasan Jenis Produksi Hasil Tangkapan (ton) Nilai (Ribuan Rupiah) 1.Perikanan Laut 1.1 Ikan ….. 1.2 Dst.
3. 2.Perikanan Tambak 2.1 Bandeng 2.2 Udang 2.3 Dst
4. 3.Perikanan Air Tawar 3.1 Ikan …… 3.2 Dst …… Tabel 3.11 Produksi sumber daya pertambangan di wilayah dan/atau kawasan Sumber : Deposit Pengambilan Pada Tahun t Jenis Tambang Kapasitas Lokasi Ton / m3 Nilai (Ribuan Rupiah)
5. 1.Marmer
6. 2.Biji besi
7. 3.Batubara
8. 4.dst. Sumber : 101 dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan, sedang tidak langsung artinya masyarakat mengkonsumsi sumber daya alam tadi dengan terlebih dahulu mengolahnya, dan/atau menukarnya dengan komoditas/jasa lain yang tidak dipunyai oleh masyarakat itu sendiri. 2) Kajian sumber daya alam ini sangat penting dilakukan karena merupakan potensi pengembangan ekonomi masyarakat yang dapat dipergunakan sebagai sarana kesejahteraan masyarakat. 3) Ada tiga kelompok sumber daya alam yang dapat disebutkan: sumber daya bahan galian, lahan, dan lokasi. 4) Bahan galian adalah sumber daya alam yang meliputi komoditas yang berasal dari bahan organik (seperti minyak bumi, batubara, batu kapur, dan sebagainya) dan bahan anorganik (seperti logam, batuan andesit, dan batuan lain yang berasal dari batuan beku) yang biasanya potensinya tidak dapat diperbaharui, sehingga memerlukan perencanaan pemanfaatan yang seksama. 5) Sumber daya lahan yang dapat dimanfaatkan kesuburannya untuk menanam berbagai tanaman alternatif sesuai dengan kesuburan lahan, elevasi, dan iklim yang melingkupinya. Sumber daya lahan ini dapat dipergunakan untuk memproduksi dan memperbaharui komoditas nabati secara langsung maupun untuk memproduksi dan memperbaharui komoditas hewani secara tidak langsung. Dengan demikian sumber daya ini sangat penting dan strategis. 6) Lokasi adalah sumber daya alam yang berwujud bentang alam yang mempunyai lingkungan geografis, iklim, lingkungan alam, potensi wisata, serta sarana dan prasarana, dan sebagainya; sehingga lokasi tersebut sangat cocok untuk memproduksi komoditas/jasa karena menjanjikan terjadinya efisiensi dan efektifitas proses produksi. Pemanfaatannya antara lain sebagai lokasi obyek wisata, pusat simpul jasa distribusi dan pusat kegiatan lainnya. 102 Lingkup pekerjaan Melakukan analisis kondisi prasarana dan sarana yang ada dalam mendukung berhasilnya upaya pengembangan kawasan. Kondisi dilihat dari tingkat pelayanannya, instansi yang berprakarsa dalam pengembangannya atau pembangunan baru, serta keterkaitannya dengan sistem lintas wilayah. Sasaran 1) Memperoleh gambaran kondisi, pelayanan, dan kuantitas prasarana dan sarana wilayah dalam menunjang pengembangan wilayah dan/atau kawasan. 2) Memperoleh gambaran kondisi, pelayanan, dan kuantitas prasarana dan sarana perkotaan yang termasuk dalam wilayah dan/atau kawasan. 3) Memperoleh gambaran kondisi, pelayanan, dan kuantitas prasarana perekonomian dalam wilayah dan/atau kawasan. 3.2.3 Analisis aspek sumber daya buatan 103 Masukan 1) Jenis Penggunaan Lahan Perkotaan di wilayah dan/atau kawasan, seperti yang disajikan pada Tabel 3.12, 2) Jaringan Transportasi Utama di wilayah dan/atau kawasan, seperti yang disajikan pada Tabel 3.13, 3) Penilaian Potensi Pengembangan dari Kondisi Jaringan Jalan, seperti yang disajikan pada Tabel 3.14, 4) Tabel Potensi Pelayanan Utilitas, seperti yang disajikan pada Tabel 3.15, 5) Analisis Potensi Pengembangan dari Keberadaan Prasarana dan Sarana Ekonomi, seperti yang disajikan pada Tabel 3.16. Tabel 3.12 Luas setiap jenis penggunaan lahan perkotaan di wilayah dan/atau kawasan (pada tahun t) Kota - 1 Kota - 2 Kota - 3 Jenis Penggunaan Lahan ha % Ha % ha %
9. 1.Perumahan
10. 2.Perkantoran Pemerintah
11. 3.Sarana Pendidikan
12. 4.Fasilitas Kesehatan
13. 5.Olah Raga dan Taman
14. 6.Pariwisata / Budaya
15. 7.Pertokoan dan Pasar
16. 8.Pergudangan
17. 9.Industri Perbengkelan
18. 10.Pelabuhan dan Bandara Sub Total
19. 11.Pertanian Kota
20. 12.Konservasi
21. 13.Lain – lain Sub Total Jumlah Sumber : 104 Tabel 3.14 Penilaian potensi pengembangan dari kondisi jaringan jalan Sumber : 1…….
22. 2.Hasil Analisis Kondisi Jalan Fungsi Prosentase Kondisi Tingkat Pelayanan Baik (B) Rusak (R) Rusak Berat (Rb) CUKUP KURANG S ANGAT KURANG 51-100 %(b) < 25 % (rb) 26– 50 % (b) 26 –50 % (rb) < 25 % (b) > 50 % (rb) Arteri Primer Kolektor Primer Lok al Primer Tabel 3.13 Panjang jaringan transportasi utama di wilayah perencanaan Sistem Jaringan Transportasi Panjang ( Km ) Jalan Kereta Api Jalan Bebas Hambatan Jalan Arteri Primer Sumber : 105 Tabel 3.15 Potensi pelayanan utilitas di wilayah dan/atau kawasan Nilai Daya Tarik No Jenis Utilitas Keterangan Kapasitas Pelayanan Satuan Cukup Kurang Sangat Kurang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. AIR BERSIH ENERGI LISTRIK STO DRAINASE SAMPAH AIR LIMBAH KAPASITAS AIR BAKU RENCANA IRIGASI / PENCETAKAN SAWAH Dst. Terpasang Terpakai Pelanggan PLTA PLTD Dst Tersedia Terpasang Luas Genangan Terlayani TPA Terlayani IPAL IPLT Terlayani (sesuai rencana DAS) (sesuai recnana DAS) L/detik L/detik Orang MW MW MW SS SS Ha % Unit % Unit Unit % Sumber : 106 Tabel 3.16 Analisis potensi pengembangan dari keberadaan prasarana dan sarana ekonomi No Lembaga Perekonomian Unit Keterangan Tingkat Pelayanan Cukup Kurang Sangat Kurang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. Lembaga Perbankan Swasta Pemerintah Perdagangan dan Koperasi Pengusaha kecil Pengusaha menengah Pengusaha besar Koperasi KUD Koperasi Non KUD Jasa Konstruksi Pasar Perusahaan jasa Angkutan Udara Angkutan Laut Angkutan Darat Ekspedisi Industri Industri kecil Industri menengah Industri besar Asuransi Penginapan & Hotel Hotel Wisma Penginapan Restoran / Rumah makan Obyek Wisata Pergudangan Pemerintah Swasta Pelabuhan Pelelangan Ikan Bandara Pelabuhan Laut Dst. Sumber : 107 Keluaran 1) Mendapatkan tingkat pelayanan prasarana yang ada seperti: jalur kereta api, jaringan jalan, bandar udara, pelabuhan laut, pendaratan ikan, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan limbah, dan atau fasilitas pengolahan limbah, bangunan dan/atau jaringan irigasi, dan lain sebagainya. 2) Mendapatkan tingkat pelayanan sarana yang ada seperti: kereta api, stasiun, terminal, mobil dan kendaraan lainnya, pesawat terbang, berbagai jenis kapal, sawah, perumahan, perkantoran, rumah sakit, pasar, pertokoan, sekolah, kawasan industri, dan sebagainya. Langkah-langkah 1) Menilai tingkat pelayanan sarana dan prasarana ekonomi yang ada di perkotaan maupun di permukiman desa, menyimpulkan jenis sarana dan lokasi yang memerlukan pengembangan atau pembuatan unit sarana baru. Penilaian ditentukan oleh kualitas dan kuantitas tampungnya, serta ditentukan pula oleh lokasinya. Semakin mudah dijangkau oleh calon pemanfaat, nilainya semakin tinggi. 2) Memproyeksikan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana baru, yang memperhitungkan pula perkembangan kegiatan yang akan terjadi di wilayah dan/atau kawasan. 3) Memproyeksikan tingkat kemungkinan realisasi pembangunan sarana dan prasarana (bisa dikaji dari adanya peningkatan pendapatan dan nilai In- cremental Capital Output Ratio/ICOR). Untuk melakukan perhitungan ICOR (incremental capital output ratio), menggunakan rumus sebagai berikut; I k = —— y dimana : k = nilai ICOR I = investasi y = tambahan pendapatan. 108 Dalam hal ini, persentase tingkat pertumbuhan pendapatan adalah ekivalen dengan tabungan dibagi nilai ICOR; sehingga makin rendah nilai ICOR, maka tingkat pertumbuhan semakin cepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Sumber daya buatan adalah prasarana dan sarana yang mendukung kawasan budi daya, lindung, atau kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. 2) Prasarana adalah: jalur kereta api, jaringan jalan, bandar udara, pelabuhan laut, pendaratan ikan, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan limbah, dan/atau fasilitas pengolahan limbah, bangunan dan atau jaringan irigasi, dan lain sebagainya. Sedangkan sarana adalah kereta api, stasiun, terminal, mobil dan kendaraan lainnya, pesawat terbang, berbagai jenis kapal, sawah, perumahan, perkantoran, rumah sakit, pasar, pertokoan, sekolah, bangunan industri, dan sebagainya. 3) Prasarana dan sarana yang terkait dengan pelestarian lingkungan dan sangat diperlukan oleh kegiatan permukiman, kegiatan primer dan kegiatan sekunder adalah pemanfaatan sumber air secara terpadu dan menyeluruh seperti: pengendalian banjir, irigasi, pembangkit listrik tenaga air, penyediaan air baku untuk keperluan domestik dan industri, rekreasi, perikanan dan drainase. Pengembangan prasarana dan sarana ini dipersiapkan dalam Rencana Pengembangan Daerah Aliran Sungai. 109 3.2.4 Analisis aspek sumber daya manusia Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk mengetahui potensi wilayah perencanaan dalam penyediaan lapangan pekerjaan, kualitas, dan kuantitas tenaga kerja pada saat dimulainya perencanaan untuk memenuhi kebutuhan prospektif. Sasaran 1) Memperoleh angka beban tanggungan penduduk produktif/tenaga kerja baik di perkotaan maupun perdesaan. 2) Memperoleh angka pengganda pekerjaan baik di perkotaan maupun di perdesaan. 3) Memperoleh struktur lapangan pekerjaan serta proyeksi jangka waktu mendatang menurut kegiatan primer, sekunder dan tertier baik di perkotaan maupun di perdesaan. 4) Memperoleh gambaran tingkat pendapatan rumah tangga pada masa kini maupun proyeksi waktu mendatang menurut tingkat pemerataannya baik di perkotaan maupun di perdesaan. 5) Memperoleh gambaran kualitas sumber daya manusia sebagai wira usaha, tenaga ahli, dan tenaga terampil. 110 Masukan 1) Data Mata pencaharian Penduduk, 2) Data Perkembangan Industri, 3) Data Kemampuan Perkembangan Wira Usaha/Pedagang, 4) Data Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur, 5) Data Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan, 6) Data Tingkat Kesejahteraan yang Dicapai, 7) Data Distribusi Kuantil Pendapatan Rumah Tangga. Contoh masukan data aspek sumber daya manusia dapat dilihat pada Tabel 3.17, Tabel 3.18, Tabel 3.19, Tabel 3.20, Tabel 3.21, Tabel 3.22 dan Tabel 3.23. Tabel 3.17 Mata pencaharian penduduk wilayah perencanaan dan provinsi Lokasi Tahun Petani & Nelayan Industri Pedagang Jasa Jumlah % % % % Wilayah perencanaan t-4 t Provinsi t-4 t Sumber : 111 Tabel 3.18 Perkembangan keadaan industri di wilayah dan/atau kawasan Sumber : No. Uraian Tahun t - 4 Tahun t Pertumbuhan (%) A B C D ANEKA INDUSTRI
a.Jumlah Perusahaan (unit)
b.Tenaga Kerja (orang)
c.Nilai Produksi (Rp. Juta)
d.Nilai Ekspor (Rp. Juta) INDUSTRI MESIN LOGAM
a.Jumlah Perusahaan (unit)
b.Tenaga Kerja (orang)
c.Nilai Produksi (Rp.Juta)
d.Nilai Ekspor (Rp.Juta) INDUSTRI KIMIA DASAR
a.Jumlah Perusahaan (unit)
b.Tenaga Kerja (orang)
c.Nilai Produksi (Rp. Juta)
d.Nilai Ekspor (Rp. Juta) KELOMPOK INDUSTRI KECIL
a.Jumlah Perusahaan (unit)
b.Tenaga Kerja (orang)
c.Nilai Produksi (Rp. Juta)
d.Nilai Ekspor (Rp. Juta) TOTAL SELURUH INDUSTRI
a.Jumlah Perusahaan (unit)
b.Tenaga Kerja (orang)
c.Nilai Produksi (Rp. Juta)
d.Nilai Ekspor (Rp. Juta) 112 Tabel 3.19 Kemampuan pengembangan perdagangan/wiraswasta di wilayah dan/atau kawasan Tahun Pedagang Besar Pedagang Menengah Pedagang Kecil Jumlah t-4 t-3 t-2 t-1 t Rata-rata Pertumbuhan Sumber : Tabel 3.20 Struktur penduduk menurut kelompok umur di wilayah dan/atau kawasan Kelompok Umur Jumlah Jiwa Persentase 0 - 4 tahun 5 - 9 tahun 10 - 14 tahun Sub total 15 tahun keatas Jumlah 100 % Sumber : 113 Tabel 3.21 Struktur penduduk menurut tingkat pendidikan di wilayah dan/atau kawasan Tingkat Pendidikan Jumlah Jiwa Persentase Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA D-3 Sarjana / S2 / S3 Jumlah 100 % Sumber : Tabel 3.22 Tingkat kesejahteraan yang telah dicapai Keterangan Kriteria Persentase Perkotaan Kondisi Bangunan Rumah • Mewah • Permanen • Semi Permanen • Sementara Luas Lingkungan Perumahan • Real Estate • Komplek • Kampung • Kumuh Pemilikan Kendaraan / rumah tangga • Mobil Mewah • Mobil Sederhana • Motor Perdesaan Kondisi Bangunan Rumah • Permanen • Semi Permanen • Sementara Sumber : 114 Tabel 3.23 Distribusi pendapatan per 20 % (kuantil) kelompok rumah tangga Keluaran 1) Memperoleh kepastian komoditas dan sektor unggulan yang didukung oleh analisis ketenagakerjaan. 2) Memperoleh kualitas wira usaha dan sumber daya manusia yang akan menentukan tingkat perubahan struktur tenaga kerja karena berkembangnya kegiatan ikutan, kegiatan penunjang, dan adanya diversifikasi yang lebih luas dalam sektor industri dan jasa. 3) Tersusunnya struktur tenaga kerja menurut kegiatan primer, sekunder dan tersier pada saat mulai dikembangkan Kawasan Andalan baik di perkotaan maupun perdesaan. 4) Memperoleh gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga perbaikan distribusi pendapatan. Langkah-langkah 1) Menganalisis proporsi lapangan usaha wilayah perencanaan dan propinsi dengan metode analisis pergeseran dan location quotients sehingga dapat menetapkan komoditas unggulan. 2) Menganalisis optimalisasi produksi komoditas pertanian dan pertambangan dengan mempertimbangkan potensi pasar. 3) Menganalisis kependudukan dan ketenagakerjaan di perkotaan dan perdesaan wilayah perencanaan. Sumber : 20 % Kelompok Pendapatan Ideal Indeks Gini < 0,3 Ketimpangan Berat Indeks Gini Sekitar 0,5 Perkotaan Wilayah Perencanaan Pada Th. T Perdesaan Wilayah Perencanaan Pada Th. T Tinggi Menengah Atas Menengah Menengah Bawah Rendah 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 50 % 20 % 15 % 10 % 5 % 115 4) Diversifikasi kegiatan industri dan jasa dengan melihat kegiatan sambung ke depan maupun ke belakang dari setiap produksi komoditas. 5) Menganalisis distribusi pendapatan rumah tangga baik di perdesaan maupun di perkotaan berdasarkan data nilai produksi dibagi jumlah tenaga kerja, serta membandingkan dengan tingkat kesejahteraan yang dicapai kalau dilihat dari kualitas kepemilikan barang berharga bagi setiap kelompok pendapatan. 6) Menganalisis kemungkinan terjadinya perbaikan dalam tingkat distribusi pendapatan, mungkin melalui peraturan Upah Minimum Regional (UMR), pembagian bonus atau pajak progresif. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Sumber daya manusia adalah masyarakat di kawasan itu sendiri yang diharapkan dapat mandiri dan berdaya, serta mampu memenuhi kebutuhannya secara langsung maupun tidak langsung. 2) Secara lokal penduduk/masyarakat tidak perlu mempunyai sumber daya secara menyeluruh, asalkan masyarakat yang bersangkutan dapat menerima dan bekerja sama dengan pendatang yang bertujuan ikut serta dalam pengembangan melalui partisipasi dalam produksi. 3) Kajian sumber daya manusia ini sangat penting, karena pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan akan efektif dan efisien bila ditangani oleh sumber daya manusia yang tepat, sehingga dapat dicapai perkembangan yang optimal. 4) Kajian sumber daya manusia meliputi wira usaha, tenaga ahli dan tenaga terampil. 5) Kuantitas dan kualitas wira usaha, serta tingkat kemudahan wira usaha bukan lokal yang kemudian dapat berpartisipasi dalam pengembangan kawasan. 6) Wira usaha harus mempunyai sifat-sifat :
a.Memiliki kemampuan untuk mengenal peluang pasar,
b.Memiliki kemampuan dalam tindakan alternatif, misalnya bila cara yang satu gagal, maka harus dapat cepat menggunakan cara yang lain,
c.Memiliki kemampuan untuk mengkombinir elemen-elemen yang rasional dan irasional dalam keputusannya. 7) Tenaga ahli sangat diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengembangan. Kemudahan atau kemungkinan berpartisipasinya tenaga ahli dalam pengembangan sangat diperlukan. 116 3.3 Analisis perekonomian Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk menemukenali potensi dan permasalahan perekonomian yang dimiliki oleh wilayah dan/atau kawasan pada saat ini. Sasaran Deskripsi dan analisis kondisi perekonomian di dalam wilayah dan/atau kawasan pada saat ini. 8) Tenaga ahli tingkat tinggi, menengah, dan bawah diperlukan untuk pengembangan kawasan ini. Semakin tersedia penduduk yang berpendidikan tinggi, makin mudah untuk mendapatkan tenaga ahli sehingga semakin mendukung potensi pengembangannya. 9) Tenaga terampil diperlukan dalam sektor non-formal dan apalagi sektor formal. Tenaga terampil berkembang karena latihan secara terus menerus. Untuk pekerjaan dan kegiatan yang tidak memerlukan penalaran yang rumit namun memerlukan ketelitian dapat diserahkan kepada tenaga terampil. 116 3.3 Analisis perekonomian Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk menemukenali potensi dan permasalahan perekonomian yang dimiliki oleh wilayah dan/atau kawasan pada saat ini. Sasaran Deskripsi dan analisis kondisi perekonomian di dalam wilayah dan/atau kawasan pada saat ini. 8) Tenaga ahli tingkat tinggi, menengah, dan bawah diperlukan untuk pengembangan kawasan ini. Semakin tersedia penduduk yang berpendidikan tinggi, makin mudah untuk mendapatkan tenaga ahli sehingga semakin mendukung potensi pengembangannya. 9) Tenaga terampil diperlukan dalam sektor non-formal dan apalagi sektor formal. Tenaga terampil berkembang karena latihan secara terus menerus. Untuk pekerjaan dan kegiatan yang tidak memerlukan penalaran yang rumit namun memerlukan ketelitian dapat diserahkan kepada tenaga terampil. 116 3.3 Analisis perekonomian Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk menemukenali potensi dan permasalahan perekonomian yang dimiliki oleh wilayah dan/atau kawasan pada saat ini. Sasaran Deskripsi dan analisis kondisi perekonomian di dalam wilayah dan/atau kawasan pada saat ini. 8) Tenaga ahli tingkat tinggi, menengah, dan bawah diperlukan untuk pengembangan kawasan ini. Semakin tersedia penduduk yang berpendidikan tinggi, makin mudah untuk mendapatkan tenaga ahli sehingga semakin mendukung potensi pengembangannya. 9) Tenaga terampil diperlukan dalam sektor non-formal dan apalagi sektor formal. Tenaga terampil berkembang karena latihan secara terus menerus. Untuk pekerjaan dan kegiatan yang tidak memerlukan penalaran yang rumit namun memerlukan ketelitian dapat diserahkan kepada tenaga terampil. 117 Masukan Masukan yang dibutuhkan untuk pencapaian masing-masing keluaran berbeda- beda, sehingga rincian kebutuhan untuk masing-masing keluaran akan dijabarkan terpilah-pilah. Keluaran 1) Struktur Ekonomi dan pergeserannya. 2) Sektor Basis. 3) Komoditi Sektor Basis yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi ekspor. Langkah-langkah Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah masukan menjadi keluaran serta beberapa hal yang harus diperhatikan akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian masing-masing keluaran. 118 3.3.1 Struktur Ekonomi Dan Pergeserannya Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk menemukenali struktur ekonomi di dalam wilayah dan/ atau kawasan perencanaan saat ini. Sasaran 1) Mengetahui tingkat PDRB pada suatu wilayah dan/atau kawasan yang dirinci berdasarkan lapangan usaha. 2) Mengidentifikasi struktur ekonomi dan pergeserannya di dalam wilayah dan/atau kawasan perencanaan pada saat ini. Masukan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) tiap wilayah administrasi yang termasuk dalam wilayah perencanaan dirinci berdasarkan lapangan usahanya. 119 Keluaran 1) PDRB kawasan yang dirinci berdasarkan lapangan usaha. 2) Struktur Ekonomi dan pergeserannya di dalam wilayah dan/atau kawasan. Langkah-langkah 1) Menjumlahkan besaran PDRB yang dirinci tiap sektor dari tiap wilayah administrasi yang termasuk dalam wilayah perencanaan untuk mendapatkan PDRB wilayah perencanaan yang dirinci tiap sektor. 2) Menghitung Persentase (%) PDRB masing-masing sektor terhadap PDRB total wilayah perencanaan untuk mengetahui kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB wilayah dan/atau kawasan. 3) Menentukan struktur ekonomi wilayah dan/atau kawasan dengan mengurutkan sektor-sektor dari yang terbesar kontribusinya terhadap PDRB wilayah dan/atau kawasan. 4) Melakukan analisis pergeseran struktur ekonomi wilayah dan/atau kawasan dengan menggunakan metode analisis yang sesuai. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Tabel PDRB yang digunakan adalah berdasarkan harga konstan. 2) Untuk menganalisis pergeseran struktur ekonomi kawasan dapat digunakan beberapa metode, seperti : - Metode Shift-Share. - Menggunakan data series atau tidak membatasi struktur ekonomi pada periode tertentu saja (memiliki pengertian yang dinamis), sehingga terlihat perubahan struktur ekonominya. Cara ini lebih sederhana, namun output yang dihasilkan terbatas pada proses pergeserannya saja, tidak dapat dinilai kinerja ekonomi dan sektor unggulannya. 120 3.3.2 Sektor basis Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk menemukenali sektor basis wilayah dan/atau kawasan saat ini. Sasaran Mengetahui sektor yang memberikan sumbangan/kontribusi relatif yang cukup besar terhadap PDRB di suatu wilayah dan/atau kawasan sehingga sektor tersebut dikatakan sebagai sektor basis (dominan). Masukan 1) Pendapatan tenaga kerja di tiap sektor tiap satuan wilayah dan/atau kawasan, 2) Pendapatan total wilayah dan/atau kawasan, 3) Jumlah produksi dan luas usaha tiap sektor pada wilayah dan/atau kawasan, 4) Struktur ekonomi wilayah dan/atau kawasan perencanaan berserta kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB total wilayah dan/atau kawasan. 121 Keluaran 1) Penyerapan tenaga kerja masing-masing sektor. 2) Luas usaha dan produktivitas masing-masing sektor. 3) Sektor basis wilayah dan/atau kawasan perencanaan. Langkah-langkah 1) Menganalisis jumlah tenaga kerja tiap sektor bidang usaha dalam struktur ekonomi untuk mengetahui distribusi penyerapan tenaga kerja masing- masing sektor. 2) Mensarikan kontribusi tiap-tiap sektor terhadap PDRB wilayah dan/atau kawasan perencanaan. 3) Menganalisis jumlah produksi masing-masing sektor. 4) Menganalisis luas usaha masing-masing sektor. 5) Menghitung produktivitas masing-masing sektor dengan membagi jumlah produksi sektor dengan luas usaha sektor. 6) Menentukan sektor-sektor yang dominan berdasarkan besarnya penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap PDRB wilayah dan/ atau kawasan perencanaan. 7) Menentukan sektor basis dengan menggunakan metode analisis ekonomi yang sesuai. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Tabel PDRB yang digunakan adalah berdasarkan harga konstan. 2) Untuk menetapkan sektor basis dapat digunakan metode Location Quo- tient (LQ). Metode location quotient (LQ) Location quotient dapat dipergunakan sebagai alat ukur untuk mengukur spesialisasi relatif suatu daerah/kabupaten pada sektor-sektor tertentu. LQ ini mempunyai penggunaan yang luas sehingga satuan pengukuran apa saja dapat dipergunakan untuk menghitungnya. Rumus umum yang biasa dipakai adalah sebagai berikut: LQ = S i * N/N i * S 122 3.3.3 Komoditi sektor basis yang memiliki keunggulan dan komparatif berpotensi ekspor dimana S i = jumlah komoditas wilayah perencanaan; N i = jumlah komoditas di wilayah yang lebih luas; S = jumlah komoditas total di wilayah dan/atau kawasan; N = jumlah komoditas total di wilayah yang lebih luas. Besarnya nilai LQ dapat diinterpretasikan sebagai berikut: LQ > 1 : wilayah perencanaan mempunyai spesialisasi dalam sektor tertentu dibandingkan wilayah yang lebih luas. LQ = 1 : tingkat spesialisasi wilayah perencanaan dalam sektor tertentu sama dengan wilayah yang lebih luas. LQ < 1 : dalam sektor tertentu, tingkat spesialisasi wilayah berada di bawah wilayah yang lebih luas. 3) Dalam menentukan wilayah pembanding, perlu diperhatikan perbedaan jenjang antara wilayah pembanding dengan satuan wilayah dan/atau kawasan perencanaan agar proporsional. Contoh : Jika suatu wilayah atau kawasan perencanaan mencakup lebih dari 1 (satu) wilayah administratif, maka yang menjadi wilayah pembandingnya adalah Produk Domestik Bruto (PDB). 123 Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk menemukenali sektor basis wilayah dan/atau kawasan yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi ekspor. Sasaran Mengetahui sektor-sektor di suatu wilayah dan/atau kawasan yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi ekspor. Masukan 1) Sektor-Sektor Basis Yang Telah Ditetapkan Pada Bagian Sebelumnya, 2) Volume ekspor tiap-tiap komoditi dari masing-masing sektor basis di wilayah dan/atau kawasan perencanaan, 3) Untuk menggunakan metoda ini dibutuhkan data volume ekspor komoditi- komoditi yang sama di wilayah pembanding. Keluaran 1) Perbandingan volume ekspor komoditi yang sama dengan wilayah lain. 2) Keunggulan komparatif dan potensi ekspor komoditi. Langkah-langkah 1) Mengidentifikasi komoditi dari sektor-sektor basis. 2) Menganalisis volume ekspor dari tiap komoditi di tiap sektor di wilayah dan/atau kawasan perencanaan. 3) Membandingkan volume ekspor tersebut dengan volume ekspor komoditi yang sama di wilayah lain sebagai pembanding, sehingga dapat diketahui keunggulan komparatif dan potensi ekspor komoditi tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Untuk menentukan komoditi unggulan dapat digunakan Metode Revealed Comparative Advantages (RCA), yaitu rasio perbandingan volume produksi komoditi di wilayah dan/atau kawasan dengan wilayah pembandingnya. 124 3.4 Penentuan sektor/komoditas potensial Pengertian sektor/komoditas potensial adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, sehingga dapat tercipta kemandirian pembangunan wilayah dan/ atau kawasan. Sektor/komoditas potensial terdiri dari kegiatan ekonomi primer, sekunder dan tersier di wilayah dan/atau kawasan. Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi primer, sekunder, dan tersier di wilayah dan/atau kawasan. 2) Komoditi unggulan adalah komoditi dengan RCA > 1. 3) Dalam menentukan wilayah pembanding, perlu diperhatikan perbedaan jenjang antara wilayah pembanding dengan satuan wilayah dan/atau kawasan pengamatan agar proporsional. 125 Sasaran Teridentifikasikannya kegiatan ekonomi primer, sekunder dan tersier di wilayah dan/atau kawasan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi wilayah. Masukan 1) Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Terhadap Perekonomian Wilayah, 2) Nilai Location Quotient, 3) Penyerapan tenaga kerja, 4) Nilai forward dan backward linkage. Keluaran 1) Kegiatan ekonomi primer wilayah dan/atau kawasan. 2) Kegiatan ekonomi sekunder wilayah dan/atau kawasan. 3) Kegiatan ekonomi tersier wilayah dan/atau kawasan. Langkah-langkah A. Kegiatan ekonomi primer Kegiatan ekonomi primer prinsipnya merupakan kegiatan produktif yang tumbuh karena potensi sumber daya alam atau kegiatan yang belum melakukan proses pengolahan terhadap hasil pengambilan potensi tersebut. Kegiatan ekonomi primer kawasan antara lain berupa hasil bumi seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan kegiatan ekonomi primer adalah membandingkan sektor perekonomian primer wilayah kabupaten/ kota dibandingkan dengan total PDRB wilayah kabupaten/kota maupun provinsi atau dibandingkan terhadap keseluruhan sektor primer di tingkat provinsi. Contoh data PDRB dapat dilihat pada Tabel 3.24. 126 PDRB TH.. (Juta Rupiah) No Lapangan Usaha Wilayah Kabupaten/Kota … Propinsi … Persentase Sektor Dalam Wilayah Kabupaten/Kota … Persentase Per Sektor Dalam Regional… 1 Tanaman Bahan Makanan - - - - 2 Tanaman Perkebunan - - - - 3 Peternakan & hasil-hasilnya - - - - 4 Kehutanan - - - - 5 Perikanan - - - - 6 Minyak Bumi - - - - 7 Penggalian - - - - JUMLAH - - - - B Kegiatan ekonomi sekunder Kegiatan ekonomi sekunder sebagai kegiatan yang melayani sektor primer atau kegiatan yang tumbuh untuk mengolah hasil alam agar menjadi nilai tambah bagi daerah. Sektor yang menjadi kegiatan ekonomi sekunder adalah industri baik migas dan non-migas, perangkutan, dan perdagangan. Langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan kegiatan ekonomi sekunder adalah : 1) Untuk mengetahui dominasi kegiatan ekonomi pada suatu wilayah dan/atau kawasan maka hasil identifikasi kegiatan ekonomi sekunder akan dibandingkan dengan ekonomi primernya. 2) Menghitung kontribusi nilai PDRB kegiatan ekonomi sekunder terhadap PDRB wilayah berikut nilai persentasenya. Seperti yang disajikan pada Tabel 3.25. Tabel 3.24 PDRB kegiatan sektor ekonomi primer wilayah kabupaten/kota dan provinsi Sumber : 127 Tabel 3.25 Kontribusi nilai PDRB pada kegiatan sektor ekonomi sekunder di wilayah kabupaten/kota dan provinsi Sumber : C Kegiatan ekonomi tersier Kegiatan ekonomi tersier merupakan kegiatan yang tumbuh untuk melayani kegiatan sektor sekunder agar dapat meningkatkan nilai tambah bagi daerah sebagai wujud eksternalitas dari kegiatan sekunder. Kegiatan ekonomi tersier adalah komunikasi, hotel, rumah makan, dan jasa-jasa perkotaan lainnya. Langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan kegiatan ekonomi tersier adalah : 1) Menghitung kontribusi kegiatan ekonomi tersier terhadap perekonomian wilayah. 2) Mengidentifikasi sektor mana saja yang mempunyai peranan dalam perkembangan wilayah. Contoh tabel beberapa kegiatan sektor tersier wilayah dan/atau kawasan, dapat dilihat pada Tabel 3.26. PDRB TH.. (Juta Rupiah) No Lapangan Usaha Wilayah Kabupaten/Kota … Propinsi … Persentase Sektor Dalam Wilayah Kabupaten/Kota … Persentase Per Sektor Dalam Regional… 1 Industri Migas - - - - 2 Industri Non Migas - - - - 3 Perdagangan Besar dan Eceran - - - - 4 Perangkutan - - - - JUMLAH 128 Tabel 3.26 Kontribusi nilai PDRB pada kegiatan sektor ekonomi tersier di wilayah kabupaten/kota dan provinsi Sumber : Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Kegiatan primer dan kegiatan sekunder adalah merupakan kegiatan ba- sic. Kegiatan basic ini menggunakan sumber daya lokal saja atau sebagian juga mempergunakan kapital impor yang dapat memberikan peluang untuk ekspor ke luar kawasan; dan selanjutnya dapat memberikan kekayaan kawasan dan peluang kerja yang disebut sebagai kegiatan ikutan atau kegiatan tersier dan biasanya merupakan kegiatan jasa dan perdagangan. 2) Apabila suatu kawasan mempunyai kegiatan ekonomi sekunder yang tinggi, mengindikasikan adanya inovasi teknologi sehingga dapat lebih cepat menambah akselerasi pengembangan wilayah. 3) Apabila suatu kawasan mempunyai kegiatan ekonomi tersier yang cukup tinggi, mengindikasikan bahwa kawasan/daerah tersebut mempunyai sistem perekonomian wilayah yang semakin modern dan mendunia. PDRB TH.. (Juta Rupiah) No Lapangan Usaha Wilayah Kab/Kota… Propinsi… Persentase Sektor Dalam Wilayah Kab/Kota … Persentase Per Sektor Dalam Regional… 1 Listrik - - - - 2 Air Bersih - - - - 3 Bangunan - - - - 4 Hotel - - - - 5 Restaurant - - - - 6 Komunikasi - - - - 7 Bank - - - - 8 Lem. Keuangan non Bank - - - - 9 Sewa Bangunan - - - - 10 Jasa Perusahaan - - - - 11 Pemerintahan Umum - - - - 12 Swasta - - - - JUMLAH 129 Pengertian sektor unggulan adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, sehingga dapat tercipta kemandirian pembangunan wilayah. Sektor unggulan dapat pula diartikan sebagai sektor yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang ditunjukkan dengan parameter-pa- rameter, seperti : 1) Sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah yang cukup tinggi, 2) Komoditas yang mempunyai multiplier effect yang cukup tinggi, 3) Komoditas dengan kandungan deposit yang melimpah, 4) Memiliki potensi value added yang cukup baik. Lingkup pekerjaan Melakukan analisis untuk memilih komoditas/sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah dan/atau kawasan. 3.5 Penentuan sektor/komoditas unggulan 130 Sasaran Teridentifikasikannya sektor/komoditas unggulan yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi wilayah. Masukan 1) Kondisi makro ekonomi regional dikaitkan dengan wilayah dan/atau kawasan. 2) Kondisi kinerja ekonomi wilayah dan/atau kawasan. Keluaran 1) Identifikasi sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya. 2) Perumusan sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan/atau kawasan sekitar. Langkah-langkah 1) Memilih variabel kinerja sektor perekonomian yang dianggap dapat mempresentasikan unggulnya suatu sektor. 2) Menyeragamkan definisi sektor yang dipakai. 3) Menyusun matriks sektor terhadap variabel-variabel terpilih. 4) Memilih sektor yang benar-benar unggul berdasarkan perbandingan nilai variabel-variabel tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan Sektor unggulan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 1) Sektor unggulan, yang mempunyai nilai sangat dominan, yang dapat diinterpretasikan sebagai sektor perekonomian yang mempunyai keunggulan dalam kontribusi produksi, baik sektoral maupun total, daya persebaran dan derajat kepekaan yang kuat, serta mempunyai basis ekonomi yang kuat. 2) Sektor potensial, merupakan sektor-sektor yang tidak dominan, sehingga masih bisa dikembangkan. 131 Peningkatan Nilai Output Sektor/ Komoditas Unggulan (Layak Dikembangkan) Sumber Daya Buatan Struktur Ekonomi nya Komoditas Unggulan Potensi Pengem- bangan Pasar Teknologi Investasi Teknologi Infrastruktur Baru Infrastruktur Investasi Infrastruktur Tidak AdaTidak Ada Tidak ada Peluang Investasi (Tidak Layak Dikembangkan) Tidak Ada Tidak Layak AdaAdaAda Analisis Potensi Sumberdaya Analisis Ekonomi Sek Komoditi Sektor Basis yakomparatif dan berpotensi Ekspor L o k a s i Sumya nusia Kebijakan Pemerintah Layak Ada Tidak Ada Tidak perlu teknologi khusus Peningkatan Nilai Output Sektor/ Komoditas Unggulan (Layak Dikembangkan) Sumber Daya Buatan Struktur Ekonomi nya Komoditas Unggulan Potensi Pengem- bangan Pasar Teknologi Investasi Teknologi Infrastruktur Baru Infrastruktur Investasi Infrastruktur Tidak AdaTidak Ada Tidak ada Peluang Investasi (Tidak Layak Dikembangkan) Tidak Ada Tidak Layak AdaAdaAda Analisis Potensi Sumberdaya Analisis Ekonomi Sek Komoditi Sektor Basis yakomparatif dan berpotensi Ekspor L o k a s i Sumya nusia Kebijakan Pemerintah Layak Ada Tidak Ada Tidak perlu teknologi khusus Lingkup pekerjaan Melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap pengembangan komoditas potensial di wilayah dan/atau kawasan. Sasaran Teridentifikasikannya pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengembangan komoditas unggulan di wilayah dan/atau kawasan. Masukan 1) Undang-undang terkait, antara lain, Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Undang-Undang tentang Perpajakan, dan Undang-Undang tentang Investasi. 2) Kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut kebijakan pembangunan nasional di berbagai bidang termasuk kebijakan sektoral, daerah, dan sebagainya. 3) Prospek potensi perekonomian wilayah dan/atau kawasan. 3.5.1 Analisis pengaruh kebijakan pemerintah 132 Keluaran Rumusan sektor/komoditas potensial yang terpengaruh oleh kebijakan pemerintah sehingga diharapkan dapat menjadi sektor/komoditas unggulan. Langkah-langkah 1) Menginventarisasi kebijakan yang menyangkut penetapan kawasan yang mempunyai potensi ekonomi sebagai upaya untuk memberi arahan dalam pengembangan ekonomi wilayah dan/atau kawasan. 2) Menginventarisasi kebijakan yang menyangkut kerjasama ekonomi inter dan intra wilayah dan/atau kawasan sebagai proses tindak lanjut terhadap pemerataan program pembangunan nasional yang merupakan tujuan dalam mencapai masyarakat ekonomi yang madani dan sejahtera dalam lingkup zona maupun regional. 3) Menginventarisasi kebijakan yang mengatur pembagian peran stakeholder yang seimbang antara masyarakat, pemerintah, dan swasta sebagai alat dalam menumbuhkembangkan dan menyukseskan rencana pembangunan ekonomi wilayah dan/atau kawasan. 4) Mengidentifikasi kebijakan yang mengarah pada bentuk-bentuk ‘growth driven’, untuk menciptakan peluang-peluang pasar dan menciptakan prakondisi yang menarik bagi para investor apalagi bila dilengkapi dengan input teknologi sebagai sarana dalam menjaring pasar regional, nasional, dan global. Hal-hal yang perlu diperhatikan Kebijakan pemerintah yang perlu diperhatikan, antara lain : 1) Kebijakan pengembangan wilayah. 2) Kebijakan sektoral yang terkait dengan kawasan/wilayah perencanaan. 3) Kebijakan otonomi daerah. 133 Lingkup pekerjaan Melakukan analisis pasar unggulan (market trend) dan pola aliran komoditas unggulan. Sasaran Teridentifikasikannya pasar unggulan dan pola aliran komoditas unggulan. Masukan 1) Data asal bahan baku yang digunakan untuk memproduksi komoditas unggulan. 2) Data daerah-daerah yang menjadi pasar untuk memasarkan komoditas unggulan tersebut. 3) Tabel Input Output Nasional. 4) Data jaringan jalan yang mendukung distribusi komoditas unggulan. 5) Data titik-titik yang menjadi inlet-outlet komoditas unggulan, misalnya pelabuhan, bandara, atau terminal khusus barang. 3.5.2 Analisis pasar unggulan (market trend) dan pola aliran komoditas unggulan 134 Keluaran 1) Identifikasi potensi pasar untuk komoditas unggulan. 2) Identifikasi pola aliran komoditas unggulan. Langkah-langkah 1) Mengidentifikasi asal impor bahan baku. 2) Menginventarisasi wilayah-wilayah tujuan produksi pasar. 3) Menganalisis keterkaitan antarsektor (forward and backward linkages), baik di dalam wilayah/dan atau kawasan, maupun antara wilayah dan/atau kawasan dengan wilayah dan/atau kawasan lainnya berdasarkan keterkaitan bahan baku dan daerah pemasaran (pasar). Keterkaitan ini ditunjukkan dalam bentuk besarnya komoditas (dalam ton atau satuan- satuan lainnya). 4) Menentukan pasar unggulan berdasarkan besarnya keterkaitan. 5) Menganalisis ruas-ruas jalan yang digunakan untuk mendistribusikan masing-masing komoditi unggulan, sehingga diketahui pola alirannya dan besarannya. 6) Menganalisis besarnya komoditas unggulan yang harus ditampung di masing-masing inlet dan outlet berdasarkan pola aliran tersebut. 7) Mengidentifikasi kemampuan masing-masing inlet-outlet untuk menampung distribusi komoditas unggulan sehingga dapat diketahui apakah pola aliran yang terjadi telah didukung oleh prasarana transportasi yang ada. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Kajian peluang pasar yang lebih luas bahkan sampai tingkat global harus melalui penelitian-penelitian yang berkordinasi dengan lembaga yang terkait. 2) Lembaga tersebut antara lain: kamar dagang dan industri, lembaga Litbang yang melakukan kajian produk baru dan pencarian pasar baru, pusat informasi terpadu masyarakat dunia usaha, sistem pemasaran bersama, dan lain sebagainya. 135 Lingkup pekerjaan Melakukan analisis potensi pengembangan bagi kegiatan/komoditas unggulan di kawasan dan/atau wilayah. Sasaran Terumuskannya potensi pengembangan bagi kegiatan/komoditas unggulan di kawasan dan/atau wilayah perencanaan. Masukan 1) Deposit sumber daya alam yang dimiliki dan lokasinya. 2) Kemampuan Lahan. 3) Kemampuan/daya tampung sumber daya buatan. 4) Kemampuan sumber daya manusia. Keluaran 1) Potensi sumber daya (alam, lahan, buatan dan manusia) untuk pengembangan kegiatan ekonomi primer. 3.5.3 Analisis potensi pengembangan kegiatan/komoditas unggulan 136 2) Potensi sumber daya (alam, lahan, buatan dan manusia) untuk pengembangan kegiatan ekonomi sekunder. 3) Potensi sumber daya (alam, lahan, buatan dan manusia) untuk pengembangan kegiatan ekonomi tersier. Langkah-langkah 1) Menganalisis potensi pengembangan dari komoditas yang berkaitan dengan produksi pertanian dan produksi pertambangan. 2) Melihat kemungkinan terjadinya kegiatan ikutan dan penunjang dari kegiatan produksi pertanian dan produksi pertambangan. 3) Merumuskan permasalahan dalam produksi komoditas pertanian maupun tambang misalnya masalah aksessibilitas, perlunya peremajaan tanaman perkebunan, penyerapan tenaga kerja, dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Suatu penelitian atau studi pada tahap awal yang dilakukan adalah pengumpulan data dan identifikasi potensi sumber daya yang terdiri dari lokasi, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. 2) Identifikasi potensi adalah sebagai output dari analisis yang dilakukan melalui tahapan kompilasi data berupa tabel, peta atau informasi lainnya serta perumusan langkah-langkah proses analisis. 3) Komoditas/jasa unggulan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan adalah komoditas yang kegiatan sambungnya cukup panjang dibandingkan yang bukan unggulan, baik kegiatan sambung ke depan dan atau kegiatan sambung ke belakang. Kegiatan sambung ke depan disebut derajat kepekaan, dan kegiatan sambung ke belakang disebut derajat penyebaran. Kegiatan sambung dapat digambarkan melalui pohon industri. 137 Lingkup pekerjaan Menentukan sektor/komoditas utama yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi kawasan dan/atau wilayah perencanaan yang dalam pelaksanaannya dapat berfungsi sebagai salah satu sektor prioritas dalam pro- gram-program maupun alokasi dana pembangunan dan juga sebagai tempat investasi dari kalangan swasta yang ingin berusaha di wilayah tersebut. Dengan demikian, diharapkan nantinya dapat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja di kawasan dan/atau wilayah. Sasaran 1) Tergambarkannya posisi relatif perekonomian wilayah dalam konstelasi regional. 2) Terjabarkannya sektor-sektor potensial kawasan dan/atau wilayah. 3) Teridentifikasikannya sektor-sektor unggulan. 4) Terumuskannya sektor-sektor unggulan yang prioritas di kawasan dan/ atau wilayah perencanaan. 3.5.4 Analisis pemilihan sektor/komoditas unggulan 138 Masukan 1) Sektor/komoditas potensial terdiri dari kegiatan ekonomi primer, sekunder, dan tersier di kawasan dan/atau wilayah. 2) Sektor/komoditas potensial yang terpengaruh oleh kebijakan pemerintah sehingga diharapkan dapat menjadi sektor/komoditas unggulan. 3) Potensi pasar untuk komoditas unggulan. 4) Pola aliran komoditas unggulan. 5) Potensi sumber daya (alam, lahan, buatan, dan manusia) untuk pengembangan kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier. Keluaran Sektor/komoditas unggulan yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi wilayah yang dalam pelaksanaannya dapat berfungsi sebagai salah satu sektor prioritas dalam program-program maupun alokasi dana pembangunan dan juga sebagai tempat investasi dari kalangan swasta yang ingin berusaha di wilayah tersebut. Langkah-langkah Menentukan keunggulan suatu sektor berdasarkan parameter sebagai berikut: 1) Tingkat proporsi sektor terhadap PDRB wilayah yang tertinggi dengan nilai acuan minimum di atas nilai rata-rata dan selang nilainya dengan sektor yang di bawah cukup signifikan jauhnya. 2) Tingkat proporsi sektor terhadap PDRB wilayah yang tertinggi dengan nilai acuan minimum di atas nilai rata-rata dan selang nilainya dengan sektor yang di bawah cukup signifikan jauhnya. 3) Tingkat persentase sektor terhadap PDRB Sektoral Provinsi yang terbesar, dengan nilai acuan minimum, di atas 50%. 4) Nilai LQ (Location Quotient) di atas satu (LQ>1), artinya sektor yang dapat dimasukkan kategori unggul adalah sektor yang mempunyai nilai LQ lebih dari satu karena dapat diinterpretasikan bahwa dengan nilai tersebut, berarti sektor tersebut sudah tidak hanya melayani kepentingan lokal, tetapi juga sudah berorientasi keluar. 139 5) Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja paling besar, artinya sektor tersebut mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak sehingga lebih cepat dalam melakukan pemerataan pendapatan ekonomi. 6) Tingkat keterlibatan dunia usaha kecil dan menengah terbanyak, artinya sektor tersebut lebih mengakar pondasi ekonominya sehingga peluang keberlanjutannya lebih besar karena kaya akan investasi lokal. 7) Mempunyai nilai ekspor terbesar, baik dari nilai rupiah maupun volume, serta frekuensinya sehingga dapat lebih memberikan nilai tambah bagi daerah. 8) Sektor yang mempunyai forward dan backward linkage terbesar, artinya sektor tersebut mempunyai proses pengolahan yang panjang, artinya value added yang berputar di kawasan tersebut makin besar, karena mampu mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomis pendukung. 9) Terdapat peluang pasar dan minat investasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Walaupun sebenarnya belum ada variabel yang baku dan representatif secara menyeluruh dalam menentukan sektor unggulan, tetapi pada prinsipnya kriteria yang dapat dipilih untuk mengukur keunggulan suatu sektor, yaitu dari aspek PDRB, Sektor Basis (LQ), Tenaga Kerja, investasi, keterlibatan usaha kecil dan menengah, tingginya nilai ekspor, dan Input- Output. 2) Variabel-variabel tersebut kemudian diturunkan menjadi parameter keunggulan sektor-sektor tersebut dengan menyatakan bahwa nilai dari masing-masing variabel tersebut adalah paling besar. 3) Untuk menyeragamkan satuan perhitungan dalam penentuan sektor unggulan ini, maka yang digunakan sebagai acuan adalah sub-sektor atau lapangan usaha seperti yang dicantumkan dalam terminologi PDRB. 4) Klasifikasi lapangan usaha dipakai dalam penentuan ini karena di samping kemudahan data dalam menganlisis data, juga lapangan usaha bisa diwakilkan dari sekian banyak variabel karena sifatnya yang tidak kaku dan kemudian untuk menelurkan komoditas unggulannya apa akan lebih spesifik dan terfokus pada suatu kegiatan produksi. 140 3.6.1 Analisis kebutuhan teknologi untuk mengolah komoditas unggulan Lingkup pekerjaan Melakukan analisis terhadap kebutuhan dan ketersediaan teknologi untuk mengolah komoditas unggulan yang siap dipasarkan. 3.6. Penilaian kelayakan pengembangan komoditas unggulan 140 3.6.1 Analisis kebutuhan teknologi untuk mengolah komoditas unggulan Lingkup pekerjaan Melakukan analisis terhadap kebutuhan dan ketersediaan teknologi untuk mengolah komoditas unggulan yang siap dipasarkan. 3.6. Penilaian kelayakan pengembangan komoditas unggulan 141 Sasaran 1) Teridentifikasikannya teknologi yang diperlukan untuk mengolah komoditas unggulan dari wilayah dan/atau kawasan, sehingga siap untuk dipasarkan. 2) Penilaian kelayakan investasi teknologi untuk mengolah produk unggulan yang siap dipasarkan. Masukan 1) Data sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya. 2) Data identifikasi sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar. 3) Data pohon industri untuk komoditas unggulan. Keluaran 1) Identifikasi teknologi yang diperlukan untuk mengolah komoditas unggulan. 2) Penilaian kelayakan investasi teknologi Langkah-langkah 1) Mengidentifikasi produk komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 2) Mengidentifikasi kebutuhan teknologi untuk mengolah bahan baku sehingga menjadi produk yang siap dipasarkan. 3) Melakukan analisis terhadap kebutuhan dan ketersediaan teknologi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dipasarkan. 4) Melakukan analisis kelayakan untuk investasi teknologi. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Produk komoditas yang dibutuhkan pasar, terutama pasar global harus melalui penelitian-penelitian yang berkordinasi dengan lembaga yang terkait. 2) Lembaga tersebut antara lain: kamar dagang dan industri daerah, lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan kajian produk baru dan pencarian pasar baru, pusat informasi terpadu masyarakat dunia usaha, riset dan teknologi, lembaga pendidikan tinggi, dan lain sebagainya. 142 Lingkup pekerjaan Melakukan analisis terhadap kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur untuk pengembangan dan pemasaran komoditas unggulan. 3) Indikator yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi investasi teknologi adalah :
a.Indikator Financial Internal Rate of Return (FIRR) Untuk investasi komponen-komponen yang cost recovery, maka nilai indikator FIRR harus lebih besar dari biaya modal.
b.Indikator Economic Internal Rate of Return (EIRR) Untuk investasi komponen-komponen yang non-cost recovery, maka perhitungan indikator EIRR harus lebih besar dari 10%.
c.Net Present Value (NPV) Untuk keseluruhan investasi yang ditanamkan dalam pengembangan kawasan harus memiliki nilai NPV lebih besar dari 0.
d.Penerapan tarif rata-rata untuk komponen-komponen yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan membeli. 3.6.2 Analisis kebutuhan infrastruktur untuk pengembangan komoditas unggulan 143 Sasaran 1) Teridentifikasikannya infrastruktur untuk pengembangan dan pemasaran komoditas unggulan. 2) Penilaian kelayakan investasi infrastruktur untuk pengembangan dan pemasaran produk unggulan. Masukan 1) Data sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya. 2) Data identifikasi sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar. 3) Data pohon industri untuk komoditas unggulan. 4) Data ketersediaan infrastruktur di wilayah dan/atau kawasan atau wilayah- wilayah yang terkait. Keluaran 1) Identifikasi infrastruktur yang diperlukan untuk mengembangkan komoditas unggulan. 2) Penilaian kelayakan investasi infrastruktur. Langkah-langkah 1) Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur untuk mengembangkan dan memasarkan komoditas unggulan. 2) Melakukan analisis terhadap kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur untuk mengembangkan dan memasarkan produk/komoditas unggulan. 3) Melakukan analisis kelayakan untuk investasi infrastruktur. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Ketersediaan infrastruktur yang sudah terbangun dan yang direncanakan untuk dibangun. 2) Kajian kebutuhan infrastruktur dapat dilakukan sekaligus untuk beberapa komoditas, baik komoditas unggulan maupun bukan unggulan (prospektif). 144 3) Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi investasi infrastruktur adalah :
a.Indikator FIRR Untuk investasi komponen-komponen yang cost recovery, maka nilai indikator FIRR harus lebih besar dari biaya modal.
b.Indikator EIRR Untuk investasi komponen-komponen yang non-cost recovery, maka perhitungan indikator EIRR harus lebih besar dari 10%.
c.NPV untuk keseluruhan investasi yang ditanamkan dalam pengembangan kawasan harus memiliki nilai NPV lebih besar dari 0.
d.Penerapan tarif rata-rata untuk komponen-komponen yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan membeli. 145 Tujuan analisis aspek sosial budaya adalah mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat yang mendukung atau menghambat pengembangan wilayah dan/ atau kawasan, serta memiliki fungsi antara lain: 1) Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah dan/atau kawasan serta pembangunan sosial budaya masyarakat. 2) Mengidentifikasi struktur sosial budaya masyarakat . 3) Menilai pelayanan sarana dan prasarana sosial budaya yang mendukung pengembangan wilayah dan/atau kawasan. 4) Menentukan prioritas-prioritas utama dalam formulasi kebijakan pembangunan sosial budaya masyarakat. 5) Memberikan gambaran situasi dan kondisi objektif dalam proses perencanaan. 6) Sebagai acuan pelaksanaan pemantauan, pelaporan, dan penilaian pro- gram-program pembangunan sosial budaya secara integratif. Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan analisis aspek sosial budaya antara lain: 1) Teridentifikasinya struktur sosial dan budaya yang terbentuk di wilayah dan/atau kawasan. 2) Terumuskannya potensi dan kondisi sosial budaya, meliputi pasar tenaga kerja, keragaman sosial budaya penduduk, serta jumlah dan pertumbuhan penduduk. 146 3) Penilaian pelayanan sarana dan prasarana sosial budaya yang mendukung pengembangan wilayah dan/atau kawasan. 4.1.1 Pengumpulan data Data yang dibutuhkan untuk analisis sosial budaya wilayah dan/atau kawasan ini antara lain meliputi: 1) Data makro, yang diperoleh dari BPS Pusat dan Daerah atau data yang diperoleh dari Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya. 2) Data mikro, yang diperoleh dari hasil-hasil studi sosial budaya di wilayah dan/atau kawasan. Pengumpulan data analisis sosial budaya ini bersifat sekunder atau ‘desk study’, yaitu mengkaji referensi yang relevan dengan objek penelitian, dengan menggunakan data existing suatu wilayah dan/atau kawasan dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis masalah. Data yang dibutuhkan dipilih sesuai kebutuhan yaitu meliputi aspek sosial budaya yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah dan/atau kawasan. Proses pengumpulan data untuk analisis aspek sosial budaya dapat dilihat pada Gambar 4.1. 4.2 Indikator sosial budaya Pada hakekatnya pengukuran indikator sosial budaya tidak berdiri sendiri melainkan terkait erat dengan kegiatan lainnya, yaitu aspek ekonomi dan kelembagaan. Seringkali sulit untuk menemukan indikator yang sederhana dan hanya mengukur satu aspek saja karena keberhasilan pengembangan suatu kawasan sangat ditentukan oleh kinerja sektoral dan berbagai pelaku utama pembangunan (stakeholders) seperti Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat sendiri. Dalam penyusunan indikator ini perlu digunakan prinsip ‘parsimony’ yang artinya semakin sedikit indikator yang digunakan semakin baik, untuk itu harus dipilih indikator-indikator yang paling efisien. Suatu wilayah dan/atau kawasan perencanaan mungkin terdiri dari dua wilayah otonom atau lebih maka pemilihan indikator bersifat umum dapat digunakan pada semua kelompok penduduk tanpa dibedakan. 147 Gambar 4.1 Bagan alir proses pengumpulan data aspek sosial budaya DATA MAKRO Sensus Penduduk, Inkesra Susenas, Supas,Sakernas, DATA MIKRO Hasil-hasil Studi ASPEK SOSIAL BUDAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Indikator KEPENDUDUKAN PENDIDIKAN KETENAGAKERJAAN KESEHATAN PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA PROSES ANALISIS ASPEK SOSIAL BUDAYA 148 Jenis indikator yang disajikan dalam pedoman ini tidak hanya berupa indikator input dan proses, tetapi juga indikator output/outcome yang disebut ‘indikator keberhasilan’ atau indikator dampak (impact indicators). Indikator keberhasilan digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu keadaan telah dicapai sesuai ukuran tertentu yang telah ditetapkan. Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu contoh, yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan di bidang pendidikan. Salah satu indikator yang dipakai pada pedoman ini adalah ‘indikator komposit objektif’ yaitu indikator tunggal yang merupakan gabungan dari beberapa indikator kesejahteraan rakyat dari berbagai data sensus dan survei. Indikator komposit dipakai untuk membandingkan tingkat indikator tertentu atau tingkat kesejahteraan rakyat antar daerah di wilayah dan/atau kawasan. Indikator komposit objektif yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human Development Index (HDI) yang merupakan gabungan dari tiga indikator tunggal yaitu angka harapan hidup (life expectancy), angka melek huruf (adult literacy rate) dan rata-rata lamanya pendidikan yang diperoleh (mean years of schooling). Indikator komposit objektif lainnya yang dapat digunakan adalah Indeks Mutu Hidup (Physical Quality of Life Index/PQLI) yang merupakan gabungan dari indikator angka kematian bayi (IMR), angka harapan hidup pada umur satu tahun dan angka melek huruf penduduk dewasa (persentase penduduk dewasa berumur 15 tahun ke atas). Baik Indeks Pembangunan Manusia maupun Indeks Mutu Hidup dapat menggambarkan keseluruhan hasil pembangunan sosial ekonomi. Indikator angka kematian bayi dan angka harapan hidup umur satu tahun merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kemajuan sosial karena keduanya menyajikan dampak dari keadaan gizi, kesehatan, pendapatan, dan lingkungan umum dari suatu masyarakat. Pada saat yang sama kedua indikator tersebut secara terpisah merefleksikan aspek-aspek interaksi sosial yang cukup berbeda, jika angka kematian bayi secara peka menggambarkan taraf ketersediaan air bersih, kondisi di dalam rumah, dan kesejahteraan ibu, maka angka harapan hidup umur satu tahun merefleksikan taraf gizi dan keadaan lingkungan luas di luar rumah. 149 Indikator angka melek huruf juga merupakan indikator yang penting karena merupakan ukuran kesejahteraan dan taraf keterampilan yang diperlukan dalam proses pembangunan. Tingkat melek huruf tidak dapat berkembang tanpa kemajuan yang memadai dalam masyarakat yang membuatnya sebagai suatu keterampilan yang secara luas diinginkan. Tingkat melek huruf dari kelompok penduduk miskin dapat memperlihatkan tingkat sumbangan yang mampu mereka berikan dalam pertumbuhan ekonomi atau dapat memberikan indikasi posisi wanita dalam masyarakat (Inkesra, 1994). Meskipun banyak indikator sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat suatu wilayah, tetapi dalam pedoman kelayakan sosial budaya ini hanya akan digunakan beberapa indikator yang dianggap dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Kelompok indikator sektoral tersebut meliputi Kependudukan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Perumahan, dan Lingkungan serta Sosial Budaya. 4.2.1 Indikator sosial budaya Indikator sektoral tersebut untuk menggambarkan secara garis besar keadaan, tingkat dan perkembangan masyarakat. Perbandingan tingkat indikator antar beberapa daerah otonom diberikan dalam bentuk indikator komposit, dapat berupa uraian tabel, tabel-tabel atau gambar/grafik. Data bersumber dari Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Inkesra (Indikator Kesejahteraan Rakyat), Supas atau Surkesnas. Semua sumber data tersebut telah dikumpulkan dan diolah oleh BPS. Data BPS tersebut sebenarnya mempunyai keterbatasan. Pengumpulan data Sensus Penduduk dilakukan sepuluh tahun sekali; Susenas meskipun dilakukan setiap tahun tapi pengumpulan datanya serupa setiap tiga tahun; sedangkan Sakernas meskipun dilakukan empat kali dalam setahun tetapi jumlah sampelnya relatif kecil sehingga jika ditampilkan menurut provinsi seringkali tidak akurat. Selain menggunakan data BPS, pengisian pedoman juga dapat menggunakan data yang berasal dari luar BPS; misalnya Laporan dari Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, BKKBN, Laporan kegiatan Departemen/Non Departemen serta studi lainnya yang bersifat mikro. 150 4.3 Analisis aspek sosial budaya Analisis aspek sosial budaya pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kawasan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya menyangkut aspek yang bersifat lahiriah atau material tetapi juga bersifat batiniah atau spiritual. Sedemikian luasnya aspek-aspek yang terkandung dalam istilah tersebut tetapi tidak berarti semuanya dapat menggambarkan secara utuh makna kesejahteraan rakyat . Di beberapa daerah peningkatan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang telah mulai dirasakan. Peningkatan tersebut antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pendapatan, dan bidang sosial budaya lainnya. Sedangkan masalah kependudukan seperti tingginya laju pertumbuhan penduduk, persebaran yang tidak merata dan struktur umur penduduk yang relatif muda masih merupakan faktor penghambat usaha peningkatan kesejahteraan rakyat. Analisis aspek sosial budaya ini terdiri dari berbagai macam indikator sosial budaya yang dipilih sehingga dapat memberikan gambaran baik secara langsung atau tidak langsung mengenai kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah dan/ atau kawasan. Berdasarkan analisis indikator sosial budaya dapat diperoleh gambaran apakah suatu wilayah dan/atau kawasan cukup potensial untuk dikembangkan atau tidak. Jika wilayah dan/atau kawasan potensial untuk dikembangkan barulah dilakukan perencanaan pengembangan sosial budaya melalui berbagai program perencanaan sosial. Tujuan utama perencanaan sosial adalah manusia, artinya yang menjadi objek sekaligus subjek adalah manusia. Penyediaan sarana-sarana sosial antara lain yang mencakup pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain adalah dalam upaya memberikan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perubahan yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga wilayah dan/atau kawasan memang layak dikembangkan. Adapun bagan alir analisis aspek sosial budaya dapat dilihat pada Gambar 4.2. 151 Gambar 4.2 Bagan alir analisis aspek sosial budaya ANALISIS ASPEKSOSIAL BUDAYA Kependudukan Pendidikan Ketenagakerjaan Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Sosial Budaya Potensial UntukDikembangkan MerencanakanPengembanganSosial Budaya PerencanaanSosial Budaya Perubahan Sosial Budaya Terjadi Peningkatan Kesehjahteraan Masyarakat Tidak Ada Peluan g Perubahan Sosial Budaya (Perlu Waktu Untuk Men g emban g kan Wilayah dan/atau Kawasan Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak 152 Lingkup pekerjaan Melakukan analisis potensi kependudukan di wilayah dan/atau kawasan. Sasaran 1) Memperoleh gambaran potensi penduduk. 2) Sebagai acuan dalam menentukan kebijakan penyebaran penduduk. 3) Memperoleh gambaran situasi dan kondisi objektif dari perencanaan pengembangan/pemberdayaan masyarakat. Masukan 1) Data Jumlah Penduduk, 2) Data Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif, 3) Data Penduduk Menurut Daerah Tempat Tinggal, 4) Data Penduduk Menurut Daerah Asal, 5) Data Banyak dan Laju pertumbuhan penduduk, 6) Data Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk, 7) Data Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur, 8) Data Estimasi Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Tidak Produktif. Contoh masukan data dapat dilihat pada Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3, Tabel 4.4 dan Tabel 4.5. 4.3.1 Analisis kependudukan 153 Tabel 4.1 Jumlah penduduk, jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif, penduduk menurut daerah tempat tinggal, penduduk menurut daerah asal T a h u n Indikator 1991 1992 1993 Jumlah penduduk - Laki-laki - Perempuan Jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif - Usia Muda (0-14) - Usia Produktif (15 – 64) - Usia Lanjut (65+) Penduduk menurut daerah tempat tinggal − % Penduduk Kota − % Penduduk Desa Penduduk menurut daerah asal - % Penduduk asli - % Penduduk pendatang Sumber : Tabel 4.2 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990. Jumlah Penduduk (000) Laju Pertumbuhan PendudukWilayah 1961 1971 1980 1990 61-71 71-80 80-90 Kabupaten ………………. − − − Jumlah Sumber : 154 Tabel 4.5 Estimasi proporsi penduduk menurut kelompok usia produktif dan tidak produktif Sumber : Tabel 4.4 Proyeksi penduduk menurut kelompok umur tahun 1993 – 1996 Sumber : Tabel 4.3 Luas daerah dan kepadatan penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990 Sumber : Kepadatan PendudukPper Km²Wilayah Luas Daerah 1961 1971 1980 1990 Kabupaten ……………… − − − Jumlah Kelompok Umur / Tahun 0 - 14 tahun 15 - 64 tahun + 65 tahunWilayah 1990 1995 1990 1995 1990 1995 Kabupaten ……………….. − − − Jumlah Wilayah Kelompok Umur (th) Jumlah Penduduk (000) 1993 1994 1995 1996 Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Kabupaten ……………………… - 0 – 4 tahun - 5 – 9 tahun - 10 – 14 tahun - 15 – 19 tahun - 20 – 24 tahun - 25 – 29 tahun - 30 – 34 tahun ↓ - 75+ Jumlah 155 Keluaran 1) Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin saat ini dan yang akan datang. 2) Proyeksi jumlah penduduk yang digunakan untuk merencanakan penyediaan fasilitas bagi masyarakat seperti fasilitas pendidikan, penyediaan lapangan kerja, kesehatan, penyediaan kebutuhan pangan, dan sebagainya. Langkah-langkah 1) Menghitung/mengelompokkan setiap indikator menurut jenis kelamin sehingga dapat menjelaskan totalitas perbedaan antara laki-laki dan perempuan. 2) Mengidentifikasi penduduk menurut kelompok usia muda, usia produktif, dan usia lanjut dalam ranking yang tidak berbeda jauh. 3) Mengidentifikasi penduduk usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun yang dianggap penduduk tidak produktif secara ekonomi. Makin besar kelompok usia tidak produktif berarti makin tinggi beban tanggungan penduduk produktif dan semakin banyak sumber daya yang harus dibagikan kepada kelompok tidak produktif. 4) Menyajikan data, sebaiknya dalam periode 5 tahun atau minimal 3 tahun. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Menggunakan indikator kependudukan yang bersifat umum sehingga dapat dipakai pada semua kelompok penduduk tanpa dibedakan. 2) Penduduk usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun dianggap penduduk tidak produktif. 3) Semakin besar kelompok usia tidak produktif semakin tinggi beban tanggungan penduduk produktif. 4) Data kependudukan dapat diperoleh dari berbagai sumber baik makro maupun mikro. Data makro misalnya Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten. Data mikro misalnya data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian. 5) Sensus Penduduk dilakukan oleh BPS dalam kurun waktu 10 tahun sekali. Biasanya tidak termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap. 6) Saat ini persentase penduduk di beberapa provinsi tidak dapat dibandingkan dengan keadaan pada tahun sebelumnya karena perubahan luas wilayah 156 Lingkup pekerjaan Melakukan analisis potensi pendidikan dalam usaha meningkatkan kecerdasan dan keterampilan penduduk di wilayah dan/atau kawasan. Sasaran 1) Memperoleh gambaran keadaan pendidikan penduduk. 2) Sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pendidikan penduduk. 3) Sebagai acuan bagi pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. atau perubahan batas provinsi. 7) Sampai saat ini persebaran penduduk baik antar pulau maupun antar daerah pedesaan/perkotaan masih timpang. Dengan makin meratanya pembangunan di seluruh daerah disertai dengan usaha pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk diharapkan penyebaran penduduk relatif makin merata. 8) Indikator penduduk menurut daerah asal saat ini penting disajikan mengingat makin gencarnya “jargon putera daerah” di berbagai daerah akhir-akhir ini. Indikator ini dapat menjelaskan pula potensi penduduk asli dan pendatang sehingga dapat memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi objektif dari perencanaan pengembangan/pemberdayaan masyarakat di wilayah dan/atau kawasan. 4.3.2 Analisis pendidikan 157 Masukan 1) Data Partisipasi Pendidikan Penduduk, 2) Data Banyaknya Murid, 3) Data Rasio Jumlah Guru per 10.000 Penduduk 4) Data Rasio Murid-Guru, 5) Data Rasio Murid-Kelas, 6) Data Tingkat Melek Huruf, 7) Data Penduduk Yang Buta Huruf, 8) Data Pendidikan Yang Ditamatkan. Contoh masukan data analisis pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.6, Tabel 4.7, Tabel 4.8 dan Tabel 4.9. Tabel 4.6 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas Menurut partisipasi sekolah Partisipasi�Sekolah� Wilayah/Kawasan� Perencanaan� Tdk/Belum�Pernah� Sekolah� Masih� Sekolah� Tdk�� Sekolah�Lagi� Jumlah� Kabupaten�……………� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Sumber : 157 Masukan 1) Data Partisipasi Pendidikan Penduduk, 2) Data Banyaknya Murid, 3) Data Rasio Jumlah Guru per 10.000 Penduduk 4) Data Rasio Murid-Guru, 5) Data Rasio Murid-Kelas, 6) Data Tingkat Melek Huruf, 7) Data Penduduk Yang Buta Huruf, 8) Data Pendidikan Yang Ditamatkan. Contoh masukan data analisis pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.6, Tabel 4.7, Tabel 4.8 dan Tabel 4.9. Tabel 4.6 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas Menurut partisipasi sekolah Partisipasi Sekolah Wilayah/Kawasan Perencanaan Tdk/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tdk Sekolah Lagi Jumlah Kabupaten …………… − − − Sumber : 158 Tabel 4.7 Perbandingan banyak murid, rasio jumlah guru, rasio murid- guru, rasio murid-kelas dalam beberapa tahun Sumber : Tabel 4.8 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf menurut daerah tempat tinggal, tahun 1987, 1990, 1993 Sumber : Indikator T a h u n 1980 1990 2000 Banyaknya murid − SD − SLTP − SMU − Perguruan Tinggi − Rasio Jumlah Guru per 10.000 penduduk − SD − SLTP − SMU Rasio Murid – Guru (%) − SD − SLTP − SMU Rasio Murid – Kelas (%) − SD − SLTP − SLTA Tingkat Melek Huruf (%) − Laki-laki − Perempuan Perkotaan PerdesaanWilayah/Kawasan Perencanaan 1987 1990 1993 1987 1990 1993 Kabupaten …………….. − − − Jumlah 159 Sumber : Ket : *) tahun data yang digunakan pada tabel Tabel 4.9 Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut daerah tempat tinggal dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, tahun ….*) Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Daerah Tempat Tinggal Tdk/Blm Pernah Sekolah Dan Tdk/Blm Tamat SD SD SMP SMU Akademi/ Diploma I/II/III Universitas Jumlah − Perkotaan − Perdesaan − Perkotaan + Perdesaan Keluaran Identifikasi Data Pendidikan di Wilayah Dan/Atau Kawasan sehingga dapat direncanakan berbagai fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Langkah-langkah 1) Mengidentifikasi jumlah penduduk menurut partisipasi sekolah. 2) Mengidentifikasi perbandingan banyak murid, banyak guru, rasio murid- guru, rasio murid-kelas dalam beberapa tahun. 3) Mengidentifikasi penduduk buta huruf menurut daerah tempat tinggal. 4) Mengidentifikasi jumlah penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Pendidikan adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena pendidikan merupakan usaha untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Dengan adanya pemerataan pendidikan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. 2) Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pendidikan adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. 160 3) Indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan adalah berkurangnya tingkat buta huruf penduduk berumur 10 tahun ke atas. Tingkat buta huruf merupakan bagian dari indikator kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Dengan kata lain kemampuan baca- tulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. 4) Indikator lain yang sering digunakan untuk melihat peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan adalah data penduduk 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. 5) Data untuk melengkapi tabel-tabel di atas dapat diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Sensus Penduduk. 4.3.3 Analisis ketenagakerjaan Lingkup pekerjaan Melakukan analisis potensi ketenagakerjaan dalam usaha mengatasi masalah kesempatan kerja penduduk di wilayah dan/atau kawasan Sasaran 1) Memperoleh gambaran keadaan ketenagakerjaan. 2) Memperoleh gambaran distribusi/penyebaran tenaga kerja penduduk. 3) Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam menentukan kebijakan penyediaan lapangan kerja. 161 Masukan 1) Tabel Penduduk Yang Bekerja, 2) Tabel Penduduk Yang Mencari Pekerjaan, 3) Tabel Penduduk Bukan Angkatan Kerja, 4) Tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, 5) Tabel Angka Beban Tanggungan Angkatan Kerja, 6) Tabel Status dan Lapangan Pekerjaan, Contoh masukan data untuk analisis ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.10, Tabel 4.11, Tabel 4.12 dan Tabel 4.13. Keluaran 1) Identifikasi data ketenagakerjaan untuk merencanakan penyediaan lapangan kerja baik formal maupun informal. 2) Identifikasi data angkatan kerja untuk merencanakan penyediaan fasilitas yang bersifat meningkatkan kemampuan kerja. Langkah-langkah 1) Mengidentifikasi penduduk yang bekerja, mencari pekerjaan, dan bukan angkatan kerja. 2) Mengidentifikasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut umur, daerah tempat tinggal, status pekerjaan, dan lapangan pekerjaan utama. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Indikator ketenagakerjaan terkait erat dengan indikator kependudukan terutama tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Pertambahan penduduk usia kerja akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tentunya harus tertampung dalam lapangan kerja baik formal maupun in- formal. Namun dalam kenyataannya tidak semua angkatan kerja dapat tertampung pada lapangan kerja yang tersedia. 2) Meningkatnya jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas setiap tahun mengakibatkan meningkatnya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 162 Tabel 4.10 Penduduk yang bekerja, penduduk yang mencari pekerjaan, penduduk bukan angkatan kerja T a h u n Indikator 1991 1992 1993 Bekerja - Laki-laki - Perempuan Mencari Pekerjaan − Laki-laki − Perempuan Bukan Angkatan Kerja − Laki-laki − Perempuan Sumber : Tabel 4.11 Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut golongan umur dan daerah tempat tinggal tahun 1991 – 1993 Golongan UmurDaerah Tempat Tinggal 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Jumlah Perkotaan 1991 1992 1993 Perdesaan 1991 1992 1993 Perkotaan + Perdesaan 1991 1992 1993 Sumber : 163 Tabel 4.12 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut daerah tempat tinggal dan status pekerjaan, tahun ….*) Sumber : Ket : *) tahun data yang digunakan pada tabel Tabel 4.13 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut daerah tempat tinggal dan lapangan pekerjaan utama, tahun ….*) Sumber : Ket : *) tahun data yang digunakan pada tabel 3) Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan untuk menghitung persentase angkatan kerja berdasar jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kenaikan atau penurunan angkatan kerja berkaitan erat dengan peningkatan usia sekolah dan semakin terbukanya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 4) TPAK tertinggi terdapat pada golongan umur 35-44 tahun karena pada usia tersebut tanggung jawab seseorang terhadap ekonomi keluarga semakin besar. 5) Sumber data TPAK dapat diperoleh dari survei BPS tentang Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia yang dilakukan setiap tahun. Status PekerjaanDaerah Tempat Tinggal 1 2 3 4 5 Jumlah (000) Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Lapangan Pekerjaan UtamaDaerah Tempat Tinggal 1 2 3 4 5 Jumlah (000) Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan 164 6) Indikator yang menggambarkan perkiraan banyaknya penduduk yang tidak produktif (berumur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dan harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) adalah indikator Angka Beban Tanggungan Angkatan Kerja. Indikator ini hampir sama dengan Estimasi Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Usia Produktif dan Tidak Produktif (lihat Tabel 4.5). 7) Pola struktur umur penduduk yang muda tentu akan mempengaruhi tingginya angka beban tanggungan di suatu negara. 8) Indikator ketenagakerjaan lainnya adalah yang berhubungan dengan Sta- tus Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan Utama. Status pekerjaan biasanya dikelompokkan dalam 5 kelompok, yaitu :
a.Berusaha sendiri tanpa bantuan,
b.Berusaha dengan buruh tidak tetap / pekerja keluarga,
c.Berusaha dengan buruh tetap,
d.Buruh/karyawan,
e.Pekerja Keluarga. Lapangan pekerjaan utama juga dikelompokkan dalam 5 kelompok, yaitu:
a.Pertanian,
b.Industri,
c.Perdagangan,
d.Jasa-jasa (Angkutan, Keuangan, Jasa Perusahaan, dan Jasa Kemasyarakatan),
e.Lainnya (misalnya Pertambangan/Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan). 165 4.3.4 Analisis kesehatan Lingkup pekerjaan Melakukan analisis terhadap kondisi kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah dan/atau kawasan. Sasaran 1) Memperoleh gambaran derajat kesehatan dan kondisi pelayanan ksehatan masyarakat. 2) Memberikan arahan kepada pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. 3) Memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi objektif yang diperlukan dalam proses perencanaan kesehatan. Masukan 1) Data Angka Kematian Bayi dan Balita. 2) Data Angka Harapan Hidup. 3) Data Sarana dan Prasarana Kesehatan. 4) Data Banyaknya Rumah Sakit, Tempat Tidur, Puskesmas, dan Apotek. 5) Data Banyaknya Jenis Tenaga Kesehatan. Contoh masukan data untuk analisis kesehatan dapat dilihat pada Tabel 4.14, Tabel 4.15, Tabel 4.16, Tabel 4.17, dan Tabel 4.18. 166 Sumber : Tabel 4.15 Angka kematian balita per 1000 kelahiran menurut jenis kelamin dan wilayah/kawasan tahun 1971, 1980 dan 1990 1971 1980 1990 Wilayah/Kawasan LK PR LK PR LK PR Kabupaten ………………………… − − − Tabel 4.16 Angka harapan hidup pada waktu lahir menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal, tahun 1971, 1980 dan 1990 1971 1980 1990 Daerah Tempat Tinggal LK PR LK PR LK PR Kabupaten ………………………… Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Sumber : Tabel 4.14 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran menurut jenis kelamin dan wilayah/kawasan perencanaan, tahun 1971, 1980 Dan 1990 1971 1980 1990 Wilayah/Kawasan LK PR LK PR LK PR Kabupaten ………………………… − − − Sumber : 167 Tabel 4.17 Banyaknya rumah sakit, tempat tidur, puskesmas dan apotik Sumber : Fasilitas Kesehatan 1973 1978 1983
1. 1.Rumah Sakit Umum Banyaknya Tempat tidur per 100.000 orang
2. 2.Puskesmas Banyaknya Per 1.000.000 orang
3. 3.Puskesmas Pembantu Banyaknya Per 1.000.000 orang
4. 4.Apotik Banyaknya Per 1.000.000 orang Tabel 4.18 Banyaknya jenis tenaga kesehatan Sumber : Tenaga Kesehatan 1973 1978 1983
5. 1.Dokter Per 1.000.000 orang
6. 2.Perawat Kesehatan Per 1.000.000 orang
7. 3.Paramedis non perawat dan Pekerja kesehatan Per 1.000.000 orang
8. 4.Tenaga Akademis Bidang Kesehatan Per 1.000.000 orang Keluaran 1) Identifikasi indikator kesehatan yang mencerminkan tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat. 2) Identifikasi rendahnya derajat kesehatan masyarakat akibat kurangnya sarana dan prasarana kesehatan serta sistem pelayanan kesehatan yang buruk. 168 Langkah-langkah 1) Mengidentifikasi indikator kesehatan yang diperlukan dalam proses perencanaan kesehatan. 2) Mengidentifikasi angka kematian bayi dan balita dan angka harapan hidup waktu lahir yang merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Angka kematian bayi merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat karena kematian bayi berkaitan erat dengan tingkat pendidikan keluarga, keadaan sosial ekonomi keluarga, sistem nilai dan adat istiadat, kebersihan, dan kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan yang tersedia. Semakin tinggi angka kematian bayi maka upaya pembangunan kesehatan semakin perlu ditingkatkan. 2) Beberapa faktor yang dapat memperburuk derajat kesehatan masyarakat antara lain rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan, dan keadaan sanitasi serta lingkungan yang tidak memadai. 3) Angka harapan hidup waktu lahir merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat secara umum. Angka ini dapat memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat karena dapat dipandang sebagai bentuk dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat diperkirakan sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup masyarakat. 4) Adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik pula. 5) Sumber data angka kematian bayi dan balita adalah Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS setiap sepuluh tahun sekali. Penghitungan data tersebut dengan menggunakan metode Trusell (West). 6) Sarana dan prasarana kesehatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Di beberapa kota besar telah diusahakan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, tetapi di daerah-daerah perdesaan dirasakan masih sangat kurang bahkan di 169 daerah-daerah terpencil dan transmigrasi. Itulah sebabnya perbedaan derajat kesehatan masyarakat antara satu provinsi dengan provinsi lainnya seringkali sangat besar, begitu pula perbedaan derajat kesehatan antara penduduk perkotaan dengan perdesaan atau daerah terpencil juga sangat besar. 7) Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di berbagai wilayah dan/atau kawasan maka pembangunan sarana dan prasarana kesehatan perlu dilakukan, antara lain Rumah Sakit Umum, berbagai jenis Puskesmas (Puskesmas biasa, Puskesmas Pembantu, Puskesmas dengan tempat tidur), Apotek, Tenaga Kesehatan (dokter, perawat, paramedis non perawat dan tenaga akademis bidang kesehatan). 4.3.5 Analisis perumahan dan lingkungan Lingkup pekerjaan Menyusun indikator perumahan dan lingkungan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah dan/atau kawasan. Sasaran Memperoleh gambaran tentang tingkat kesejahteraan rumah tangga dan tingkat kesejahteraan masyarakat umumnya di wilayah dan/atau kawasan. 170 Masukan 1) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Dan Daerah Tempat Tinggal seperti yang disajikan pada Tabel 4.19, 2) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Penerangan Yang Digunakan seperti yang disajikan pada Tabel 4.20, 3) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Sumber Penerangan seperti yang disajikan pada Tabel 4.21. 4) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Sumber Air Minum seperti yang disajikan pada Tabel 4.22, 5) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Fasilitas Air Minum seperti yang disajikan pada Tabel 4.23, 6) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Tempat Buang Air Besar seperti yang disajikan pada Tabel 4.24, 7) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak seperti yang disajikan pada Tabel 4.25, 8) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Luas Lantai seperti yang disajikan Tabel 4.26, 9) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Dinding Terbanyak seperti yang disajikan padaTabel 4.27, 10) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Atap Terbanyak seperti yang disajikan padaTabel 4.28, 11) Data Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Lantai Terluas seperti yang disajikan padaTabel 4.29. 171 Tabel 4.20 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis penerangan yang digunakan Sumber : Daerah Tempat Tinggal Listrik Petromak Lampu Minyak Tanah Lainnya Jumlah Kabupaten ………… Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Tabel 4.21 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan sumber penerangan Daerah Tempat Tinggal Listrik PLN Listrik Non PLN Petromak Pelita/ Sentir/ Obor Lainnya Tidak Terjawab Jumlah Kabupaten …. Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Sumber : Tabel 4.19 Persentase rumah tangga menurut beberapa fasilitas perumahan dan daerah tempat tinggal Sumber : Fasiltas Perumahan Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan
9. 1.Penerangan Listrik
10. 2.Sumber Air Minum
11. 3.Tempat Mandi Sendiri
12. 4.Kakus Sendiri Dengan Tangki Septik
13. 5.Luas Lantai (Area ≥ 30 M²) 172 Tabel 4.22 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan sumber air minum Sumber : Daerah Tempat Tinggal Ledeng Pompa Sumur Lainnya Jumlah Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Tabel 4.23 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan fasilitas air minum Daerah Tempat Tinggal Sendiri Bersama Umum Membeli Lainnya Tidak Tahu Jumlah Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Sumber : Tabel 4.24 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan tempat buang air besar Daerah Tempat Tinggal Kakus Sendiri Dengan Tangki Septik Kakus Sendiri Tanpa Tangki Septik Kakus Bersama/ Umum/Lainnya Jumlah Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Sumber : 173 Tabel 4.27 Persentase banyaknya rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis dinding terbanyak Daerah Tempat Tinggal Tembok Kayu Bambu Lainnya Jumlah Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Sumber : Tabel 4.28 Persentase banyaknya rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis atap terbanyak Daerah Tempat Tinggal Beton Kayu Seng/ Asbes Genteng Ijuk Daun²an Lainnya Jumlah Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Sumber : Tabel 4.25 Persentase rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis bahan bakar untuk memasak Daerah Tempat Tinggal Listrik/ Gas Minyak Tanah Kayu/ Arang Lainnya Jumlah Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Sumber : Tabel 4.26 Persentase rumah tangga menurut tempat tinggal dan luas lantai Daerah Tempat Tinggal ≤≤≤≤49 M² 50-99 M² 100-149 M² >>>>150 M² Tidak Terjawab Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Sumber : 174 Sumber : Tabel 4.29 Persentase banyaknya rumah tangga menurut daerah tempat tinggal dan jenis lantai terluas Keluaran Identifikasi sarana dan fasilitas lingkungan rumah di wilayah dan/atau kawasan. Langkah-langkah 1) Mengidentifikasi sarana dan fasilitas lingkungan rumah. 2) Memproyeksikan kebutuhan sarana dan fasilitas lingkungan rumah sesuai dengan perkembangan kegiatan di wilayah dan/atau kawasan. 3) Mengidentifikasi angka kematian bayi dan balita dan angka harapan hidup waktu lahir yang merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan rakyat yang berhubungan dengan kesehatan adalah sarana dan fasilitas lingkungan rumah karena masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki rumah yang layak tinggal dan memenuhi syarat-syarat kesehatan. 2) Rumah yang layak tinggal adalah rumah dengan perbandingan luas lantai seimbang dengan jumlah penghuninya serta memiliki sarana perumahan seperti listrik, air bersih, tempat mandi, dan tempat buang air besar dengan tangki septik. 3) Jarak rumah sebaiknya tidak terlalu jauh dari fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, dan pasar. Kondisi seperti itu dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan tentunya tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Daerah Tempat Tinggal Marmer/ Keramik Ubin/ Tegel/ Teraso Semen/ Bata Merah Kayu Bambu Tanah Lainya Jumlah Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan 175 Lingkup pekerjaan Mengidentifikasi kondisi sosial budaya untuk mengetahui sampai seberapa jauh tingkat pengetahuan masyarakat di di wilayah dan/atau kawasan. Sasaran 1) Memperoleh gambaran tentang tingkat pengetahuan umum masyarakat. 2) Untuk melihat sampai seberapa jauh masyarakat telah menggunakan me- dia informasi elektronik dan media cetak. 3) Memperoleh gambaran tingkat kriminalitas di wilayah dan/atau kawasan. Masukan 1) Data Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Mendengarkan Radio, Menonton Televisi, Membaca Surat Kabar Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Daerah Tempat, seperti yang disajikan pada Tabel 4.30, 2) Data Persentase Penduduk Yang Menjadi Korban Menurut Daerah Tempat Tinggal, seperti yang disajikan pada Tabel 4.31. 4.3.6 Analisis sosial budaya 176 Keluaran 1) Sarana komunikasi dan informasi yang digunakan masyarakat. 2) Tingkat kriminalitas dan peristiwa kejahatan di wilayah dan/atau kawasan. Langkah-langkah 1) Mengidentifikasi sarana komunikasi dan informasi yang digunakan masyarakat. 2) Mengidentifikasi tingkat kriminalitas/kejahatan dalam masyarakat. Tabel 4.30 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mendengarkan radio, menonton televisi, membaca surat kabar selama seminggu yang lalu menurut daerah tempat tinggal tahun ...............*) Mendengarkan Radio Menonton TV Membaca Surat KabarDaerah Tempat Tinggal 1995 1996 1995 1996 1995 1996 − Perkotaan − Perdesaan − Perkotaan + Perdesaan Sumber : Ket : *) tahun data yang digunakan pada tabel Tabel 4.31 Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan menurut daerah tempat tinggal Wilayah/Kawasan Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan Kabupaten …………… − − − Sumber : 177 Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Kemajuan teknologi informasi saat ini semakin pesat menyebabkan makin cepatnya informasi diterima oleh masyarakat baik yang berada di kota besar maupun di pelosok daerah. Arus informasi yang terus mengalir membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya antara lain akan membuka cakrawala pemikiran masyarakat untuk menerima hal-hal yang baru, sedangkan dampak negatifnya seringkali suatu informasi dapat mengubah budaya dan tradisi yang sudah dilestarikan masyarakat setempat. 2) Beberapa teknologi dan media informasi yang dimiliki masyarakat luas antara lain radio, televisi, dan media cetak seperti surat kabar atau majalah. Aktivitas masyarakat dalam menerima informasi melalui media informasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarananya. Di daerah perkotaan radio dan televisi sudah merupakan kebutuhan sehari-hari sehingga aktivitas mendengarkan radio dan televisi merupakan hal yang biasa dilakukan. Sedangkan surat kabar meskipun bukan barang mahal tetapi kebutuhannya belum dirasakan benar apalagi penyebarannya tidak sampai kepelosok daerah. 3) Tingkat kriminalitas suatu wilayah akan sangat mempengaruhi perencanaan pengembangan wilayah tersebut karena semakin tinggi tingkat kriminalitas suatu daerah maka semakin sulit untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu bahkan kemungkinan pihak swasta atau inves- tor yang semula berminat mengembangkan usahanya akan mengundurkan niatnya. 178 Lingkup pekerjaan Merangkum semua hasil kajian/analisis aspek sosial budaya dalam satu rekomendasi kelayakan sosial budaya yang akan menjadi masukan bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah dan/atau kawasan. Sasaran 1) Memperoleh indikator sosial budaya yang potensial digunakan dalam pengembangan sumberdaya manusia di wilayah dan/atau kawasan, disebut indikator komposit. 2) Memperoleh gambaran sarana dan prasarana sosial budaya yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah dan/ atau kawasan. Masukan Masukan data untuk analisis potensi pengembangan wilayah dan/atau kawasan berdasarkan aspek sosial budaya adalah data indeks pembangunan manusia (IPM) seperti yang disajikan pada Tabel 4.32. 4.4. Analisis potensi pengembangan wilayah dan/atau kawasan berdasarkan aspek sosial budaya 179 Tabel 4.32 Indeks pembangunan manusia di wilayah dan/atau kawasan, tahun …. Sumber : Rumus penghitungan IPM tersebut adalah sebagai berikut : IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3) X1 adalah angka harapan hidup X2 adalah angka melek huruf X3 adalah rata-rata lama pendidikan yang diperoleh Index X (i,j) = (X (i,j) – X (i-min) ) / (X (i –max) – X (i-min) ) X (i,j) : Indikator ke i daerah ke j X (i-min) : Nilai minimum dari X i X (i –max) : Nilai Maksimum dari X i Indikator X1, X2, X3 dapat diganti dengan indikator lain yang setara misalnya indikator tingkat kehidupan yang layak dan sebagainya. Tabel indeks IPM tersebut dapat pula ditambah kolomnya dengan kolom Ranking IPM untuk membandingkan IPM suatu kawasan dengan kawasan yang lain. Keluaran 1) Rencana pengembangan sosial budaya sesuai kebutuhan masyarakat. 2) Rencana rekayasa sosial budaya dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Angka Harapan Hidup Angka Melek Huruf Rata-Rata Lama Pendidikan Yang Diperoleh IPM Kabupaten ……… − − − 180 Langkah-langkah 1) Mengidentifikasi indikator sosial budaya masyarakat. 2) Menganalisis indikator sosial budaya yang potensial untuk dikembangkan. 3) Merencanakan pengembangan sosial budaya masyarakat. 4) Menganalisis kemungkinan dilakukannya rekayasa sosial budaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5) Menganalisis kemungkinan terjadinya perubahan sosial budaya dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Indikator komposit yaitu suatu indikator tunggal yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, misal data kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. 2) Indikator komposit yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lamanya pendidikan yang diperoleh. IPM tersebut dipakai untuk membandingkan tingkat kesejahteraan rakyat antar daerah di wilayah dan/atau kawasan. 3) Indikator komposit cocok untuk tujuan perbandingan wilayah karena memenuhi beberapa kriteria yaitu:
a.Tidak mengasumsikan hanya ada satu pola pembangunan.
b.Menghindari standar-standar yang merefleksikan nilai-nilai spesifik dalam masyarakat atau nilai-nilai kesukuan.
c.Mengukur hasil (result) bukan masukan (input).
d.Menggambarkan tingkat dan sebaran yang mudah dipahami.
e.Sederhana cara menyusunnya serta mudah dipahami.
f.Cocok untuk perbandingan secara regional dan internasional. 181 Lingkup pekerjaan Merangkum hasil analisis data yang berasal dari indikator sosial budaya wilayah dan/atau kawasan seperti telah diuraikan di atas. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dikaji untuk diselaraskan dengan kebutuhan pemerintah daerah di wilayah dan/atau kawasan. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai pada tahap ini adalah : 1) Memperoleh gambaran tentang struktur sosial budaya di wilayah dan/atau kawasan. 2) Memperoleh gambaran potensi dan kondisi sosial budaya wilayah dan/ atau kawasan baik secara lintas kabupaten maupun se kabupaten/kota. 3) Memperoleh gambaran kebutuhan sarana dan prasarana sosial budaya di wilayah dan/atau kawasan Masukan 1) Data indikator sosial budaya. 2) Tinjauan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan sosial budaya masyarakat. 4.5 Pemilihan rencana tindak pengembangan wilayah dan/atau kawasan berkaitan dengan aspek sosial budaya 182 3) Kebijakan-kebijakan pengembangan wilayah dan/atau kawasan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Keluaran 1) Hasil analisis potensi indikator sosial budaya wilayah dan/atau kawasan. 2) Perumusan kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasannya. Berbagai kebijakan di bidang sosial budaya seperti rekomendasi kepada para pengambil keputusan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan/penyuluhan kepada masyarakat dapat dibuat berdasarkan analisis kondisi sosial budaya yang diperoleh. 3) Rumusan alternatif perencanaan pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana sosial budaya di wilayah dan/atau kawasan. Langkah-langkah 1) Menganalisis data indikator sosial budaya yang telah dikumpulkan. Berdasarkan analisis indikator sosial budaya dapat diperoleh gambaran apakah suatu wilayah dan/atau kawasan cukup potensial untuk dikembangkan atau tidak. 2) Melakukan perencanaan pengembangan sosial budaya atau sering disebut sebagai perencanaan sosial, jika cukup potensial untuk dikembangkan. Suatu perencanaan sosial dapat menghasilkan atau tidak menghasilkan perubahan. Perubahan yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah dan/atau kawasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan Data indikator yang digunakan dalam pedoman analisis ini sebagian besar diperoleh oleh dua pelaku utama pembangunan yaitu Pemerintah dan Masyarakat. Peranan pelaku utama lainnya yaitu Swasta tidak banyak dapat diungkapkan dalam penyusunan indikator. Untuk memperoleh analisis atau kajian yang komprehensif tentang pengembangan wilayah dan/atau kawasan serta memahami lebih jauh masalah yang dihadapi pemerintah daerah maka analisis indikator sosial budaya ini dapat disempurnakan dengan menggunakan data mikro berupa hasil-hasil studi di wilayah dan/atau kawasan yang berhubungan dengan masalah sosial budaya. 183 4.6 Rekomendasi pengembangan sosial budaya melalui pemberdayaan masyarakat Lingkup pekerjaan 1) Merencanakan suatu perubahan dalam masyarakat, bukan perubahan secara individu atau dalam kelompok tertentu saja tetapi perubahan seluruh masyarakat sebagai suatu sistem. 2) Mengusahakan agar anggota masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan berswadaya lebih mampu mengatasi masalah yang dihadapi terutama di bidang sosial ekonomi. 3) Mengusahakan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Sasaran 1) Memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya. 2) Menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Masukan 1) Tinjauan peraturan perundang-undangan, berbagai dokumen kebijakan yang berkaitan dengan rencana pembangunan sosial budaya. 2) Konsep-konsep tentang Pemberdayaan Masyarakat. 3) Hasil Analisis Kelayakan Sosial Budaya wilayah dan/atau kawasan yang potensial untuk dikembangkan. Keluaran 1) Merumuskan alternatif pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 2) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. 184 3) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata. 4) Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan mendukung kepentingan masyarakat lemah. Langkah-langkah 1) Merencanakan kegiatan dengan prinsip keterpaduan dengan program masyarakat, kepercayaan, kebersamaan, dan kemandirian. 2) Bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau kelompok formal/informal yang ada. 3) Bekerja sama dengan lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang telah melakukan program pelayanan di daerah dan mengambil peran melengkapi atau mengisi program yang telah berjalan. 4) Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat . 5) Memberikan pendampingan kepada masyarakat yang diberdayakan. 6) Memberdayakan lembaga pendukung lainnya, seperti LKMD. 7) Menawarkan program pelatihan bagi tenaga-tenaga motivator, fasilitator (pelatihan, pembimbing latihan), dan membina lembaga-lembaga pengembangan masyarakat (swasta maupun pemerintah), dengan harapan setelah mereka kembali ke daerah atau tempat tugas/tempat tinggalnya mampu menumbuhkan program pemberdayaan masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan 1) Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang tidak dapat dilakukan secara parsial melainkan membutuhkan strategi pendekatan yang menyeluruh. 2) Paradigma pembangunan dari teknokrasi yang bertumpu pada rasio menjadi sosio demokrasi yang menekankan partisipasi masyarakat. 3) Mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. 4) Wawasan pembangunan berubah dari berdasarkan sektoral menjadi berdasarkan kewilayahan. 5) Sifat pembangunan dari rasional, teknikal, dan sistematik menjadi partisipatif, psikososial dan adaptif. 185 6) Sumber inisiatif manajemen publik berubah dari gagasan para pakar dan perencana pembangunan menjadi isu dan peluang pembangunan. 7) Fungsi birokrasi pemerintah berubah dari pelaku utama pembangunan menjadi fasilitator pembangunan. 8) Penganggaran pembangunan dari sesuai mata anggaran (line item bud- geting) menjadi sesuai kegiatan program (program budgeting). DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Telp./Faks.: (021) 7236009, 7267762 Website: www.penataanruang.net; www.pu.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 32 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 2005

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2005

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KTPS/M12002

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 32 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 2005

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 2005

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KTPS/M12002

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019