(2)Mengubah ketentuan Pasal 5, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 5
(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional didampingi oleh Komite Pengarah yang terdiri dari :
Ketua : Wakil Presiden Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3.Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4.Menteri Keuangan;
5.Menteri Perindustrian;
6.Menteri Perdagangan;
7.Menteri Pertanian;
8.Menteri Perhubungan;
9.Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
10.Menteri Negara Riset dan Teknologi;
11.Menteri Negara Lingkungan Hidup;
12.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
13.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14.Kepala Badan Intelejen Negara;
15.Gubernur Jawa Barat;
16.Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(2)Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Panitia Nasional." Pasal II … Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, ttd. Lambock V. Nahattands