Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2012
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
MEMUTUSKAN.. tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASI BmOKRASI se bagaimana ... Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pasal IB Dalam memimpin Kementerian PAN dan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pasal lA
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2011, diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Menetapkan MEMUTUSKAN: MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ID meliputi:
Pasal IE
Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1C, yaitu:
Pasal IC sebagaimana dimaksud dalam Pasal IA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi. MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, analisis data dan pelaporan, penataan orgamsasi, sistem dan prosedur kerja, koordinasi dan administrasi kerja sama, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian PANdan RB.
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
oleh Menterih. melaksanakan tugas lain yang diberikan
MEN TE RI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Organisasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
Pasa121 Bagian Organisasi dan Kerja Sarna mempunyai tugas rnelaksanakan penyiapan penataan orgarusasi dan penyusunan sistem dan prosedur kerja, serta koordinasi dan adrninistrasi kerja sarna. Pasa120
Biro Perencanaan terdiri atas:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
dan
. Pasal 23
Bagian Organisasi dan Kerja Sarna terdiri atas:
Pasa134
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan perpustakaan, dokumentasi, dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASJ BIROKRASI REPUBLIJ( INDONESIA karena sifat. . . (1)Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi Pasal 331C
(1)Kepala Biro yang menangani fungsi sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian PANdan RB.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. lingkungan Kementerian PANdan RB.
(1)Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/ j asa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut ULP di Pasa1331A PELAKSANALAYANANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH, PENGELOLAINFORMASIDANDOKUMENTASI,DANLAYANAN PENGADAANBARANG/ JASA PEMERINTAHSECARAELEKTRONIK BABXIA MENTER! PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DAN REFORMASI BmOKRASI MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA ~~AN REFORMASIBIROKRASI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2012 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Pasal II karena, sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah secara Elektronik yang selanjutnya disebut unit LPSE di lingkungan Kementerian PAN dan RB.
MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)