DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2012

Nomor: 4
Tahun: 2012
Ditetapkan: 10 Januari 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN.. tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah;
6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59j P Tahun 2011;
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2011; MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASI BmOKRASI se bagaimana ... Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pasal IB Dalam memimpin Kementerian PAN dan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pasal lA
1.Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal lA, Pasal lB, Pasal l C, Pasal ID, dan Pasal IE sehingga seluruhnya berbunyi se bagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2011, diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Menetapkan MEMUTUSKAN: MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

d.melaksanakan .. Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ID meliputi:
a.membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam proses pengambilan keputusan Kementerian PAN dan RB;
b.membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
c.memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PANdan RB; Pasal IE
b.membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian PANdan RB. Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1C, yaitu:
a.membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam perumusan kebijakan Kementerian PANdan RB;dan Pasal LD WakilMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian PANdan RB. Pasal IC sebagaimana dimaksud dalam Pasal IA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi. MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
a.penYlapan ... Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

Pasal 10

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, analisis data dan pelaporan, penataan orgamsasi, sistem dan prosedur kerja, koordinasi dan administrasi kerja sama, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian PANdan RB.

Pasal 9

2.Ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
1.dalam hal tertentu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. oleh Menterih. melaksanakan tugas lain yang diberikan

d.melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PANdan RB;
e.membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian PANdan RB;
f.melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian PANdan RB;
g.mewakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada acara tertentu dan / atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; MEN TE RI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Organisasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan bahan penataan organisasi dan penyusunan sistern dan prosedur kerja; dan
b.penyiapan bahan koordinasi dan adrninistrasi kerja sarna. Pasa121 Bagian Organisasi dan Kerja Sarna mempunyai tugas rnelaksanakan penyiapan penataan orgarusasi dan penyusunan sistem dan prosedur kerja, serta koordinasi dan adrninistrasi kerja sarna. Pasa120
1. 3.Ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: Biro Perencanaan terdiri atas:
a.Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
b.Bagian Data dan Pelaporan;
c.Bagian Organisasi dan Kerja Sama;
d.Bagian Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

e.monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Kementerian PANdan RB.
a.penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian rencana, program, dan anggaran Kementerian PANdan RB;
b.pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan Kementerian PANdan RB;
c.penyiapan penataan organisasi dan penyusunan sistem dan prosedur kerja;
d.penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sarna; dan MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Pasal 31 ....
1. 5.Ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai beriku t: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan perpustakaan, dokumentasi, dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
b.pelaksanaan urusan publikasi, pemberitaan, analisis pendapat umum, hubungan kelembagaan dan media massa serta protokol; dan
c.pengembangan sistem informasi, pengelolaan jarmgan sistem informasi, dan penyajian informasi.

Pasal 29

4.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan penyusunan sistem dan prosedur kerja.
(2)Subbagian Kerja Sarna mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerja sarna. . Pasal 23
1. b.Subbagian Kerja Sama .
2. a.Subbagian Organisasi; dan Pasa122 MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BmOKRASl BABXIA..
  1. 7.Ketentuan BAB XIA diubah dan ditambahkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 331B dan Pasal 331 C sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
(1)Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
(2)Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum.
(3)Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan, inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Pasa134

6.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan;
b.pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; dan
c.pengelolaan perpustakaan, inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 32

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan perpustakaan, dokumentasi, dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 31

MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASJ BIROKRASI REPUBLIJ( INDONESIA karena sifat. . .

(1)Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi Pasal 331C
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(1)Kepala Biro yang menangani fungsi sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian PANdan RB.

Pasal 331B

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. lingkungan Kementerian PANdan RB.
(2)Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala ULP di lingkungan Kementerian PANdan RB.
(1)Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/ j asa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut ULP di Pasa1331A PELAKSANALAYANANPENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH, PENGELOLAINFORMASIDANDOKUMENTASI,DANLAYANAN PENGADAANBARANG/ JASA PEMERINTAHSECARAELEKTRONIK BABXIA MENTER! PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DAN REFORMASI BmOKRASI MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA ~~AN REFORMASIBIROKRASI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2012 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

1.Semua penyebutan nomenklatur Menteri Negara yang sudah ada sebelum peraturan Menteri ini berlaku, mutatis mutandis harus dibaca sebagai Menteri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal II karena, sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah secara Elektronik yang selanjutnya disebut unit LPSE di lingkungan Kementerian PAN dan RB.

(2)Kepala Bagian yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit LPSE di lingkungan Kementerian PANdan RB.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 29

Pasal 32

Pasal 31

Pasal 331B

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 29

Pasal 32

Pasal 31

Pasal 331B

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012