Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2011
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Mengingat...... MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4916);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANlSASl DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Pasal l Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diubah sebagai berikut:
Pasal ........ k' MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dan protokol serta sistem informasi:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 28, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat rnenyelenggarakanfungsi:
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan publikasi, pemberitaan, analisis pendapat umum, hubungan kelembagaan dan media massa, dan urusan protokol. Pasal....... W MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, menyelenggarakan fungsi:
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas:
Pasal........ F' MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
Biro Umum terdiri atas:
Bagian Perlengkapan - mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang, pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Pasal........ MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN lTEFORMASI BIROKRASI Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
Bagian Perlengkapan terdiri atas:
Pasal......... MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, penggandaan dan keamanan dalam, serta tata usaha pimpinan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:
dan
d( MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Unit Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf d dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan unit yang dilayani dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Pasal I1 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2011 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANlSASl DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASl BlROKRASl STRUKTUR ORGANISASI.BlR0HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BlRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 1 BAGIAN HUKUM I SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN H SUBBAGIAN PERTIMBANGAN DAN BANTUAN HUKUM I SUBBAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI I BAGIAN SISTEM INFORMASI il H SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMAS1 SUBBAGIAN P E N G E L O W N JARINGAN SISTEM INFORMASI 'i SUBBAGIAN PENYAJIAN INFORMASI I ,>:- <*:...:,s;.1~;:$g;qC;'f:,;.5ffff;$c'.'.cct-3:%F .+?~ -c .,.:* ,: ;I:::.:~KELOMPO~(~ABA~ANFUNGSIONAL. ..- . ' . ..' - _ .,-,>;. z : . . . ;: :. ,... , . . STRUKTUR ORGANlSASl BlRO UMUM I BlRO UMUM I T U SEKRETARIS KEMENTERIAN i - u ~ p ~ ~ - f BAGIAN KEPEGAWAlAN BAGlAN KEUANGAN \ I ' C - TU DEPUTI BIDANG PROGRAM DAN RB 1 - i TU DEPUTl L - BIDANG KELEMBAGAAN 1 SUBBAGIAN - SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN MUTASl PERBENDAHARAAN T U DEPUTl BIDANG SDM APARATUR I I TU DEPUTI - 1 BIDANG TATALAKSANA I \ f T U DEPUTl APARATUR T U DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK I I- - SUBBAGIAN - SUBBAGIAN ADMlNlSTRASl KESEJAHTERAAN VERlFlKASl PEGAWAI \ f - SUBBAGIAN SUBBAGIAN- PENGEMBANGAN PEGAWAI AKUNTANSI DAN PELAPORAN \ 1 \
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)