DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010

Nomor: 12
Tahun: 2010
Ditetapkan: 4 Juni 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 186

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Mengingat v

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2 .... ) MENTERINEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
2.Peraturan Presiden Presiden Republik Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009. MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAY AGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG ORGANISASI DAN TAT A KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI. BI,ROKRASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 .•.

Pasal 97

. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan;
b.pelaksanaan analisis dan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan;
c.pemantauan, analjsi~'\ evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perumusan kebijakan kelembagaan pemerintahan serta penyiapan evaluasi dan koordinasi penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan pemerintahan; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan terdiri atas:
a.Bidang Penyusunan Rumusan Kebijakan Kelembagaan; dan
b.Bidang Evaluasi Perumusan Kebijakan Kelembagaan.

Pasal 99

Bidang Penyusunan Rumusan Kebijakan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyiapan perurnusan kebijakan serta analisis dan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan. MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bidang Penyusunan Rumusan Kebijakan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan serta analisis dan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakar'l kelembagaan pusat; dan
b.penyiapan bahan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan serta analisis dan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan kelembagaan daerah.

Pasal 101

Bidang Penyusunan Rumusan Kebijakan Kelembagaan terdiri atas:

a.Subbidang Penyusunan Rumusan Kebijakan Kelembagaan Pusat; dan
b.Subbidang Penyusunan Rumusan Kebijakan Kelembagaan Daerah.

Pasal 102

(I) Subbidang Penyusunan Rumusan Kebijakan Kelembagaan Pusat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan serta analisis dan penyiapanbahan penyusunan rumusan kebijakan kelembagaan pusat.

(2)Subbidang Penyusunan Rumusan Kebijakan Kelembagaan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyiapan perumusan kebijakan serta analisis dan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan kelembagaan daerah.

Pasal 103

Bidang Evaluasi Perumusan Kebijakan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pernantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perumusan kebijakan kelembagaan pemerintahan, serta penyiapan evaluasi dan koordinasi penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan pemerintahan.

Pasal 104

Asisten Deputi Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan politik, hukum, dan keamanan. Pasal... MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Asisten Deputi Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan politik, hukum, dan keamanan;
b.penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan politik, hukum, dan keamanan;
c.pelaksanaan analisis dan penyiapan pertimbangan dan persetujuan kelembaqaan di bidang kelembagaan politik, hukum, dan keamanan;
d.pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan politik, hukurn, dan keamanan; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan.

Pasal 106

Asisten Deputi Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri atas:

a.Bidang Analisa dan Evaluasi Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
b.Bidang Penyiapan Pertimbanqan Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 107

Bidang Analisa dan Evaluasi Kelembagaan Politik, Hukurn, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan evaluasi tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 108

Dalam melaksanakah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bidang Analisa dan Evaluasi Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan politik, hukum, dan keamanan; dan
b.pemantauan dan evaluasi tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan politik, hukum, dan keamanan. - - Pasal. .. MENTERINEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Isi peraturan

Teks186PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 97

Pasal 99

Pasal 100

Pasal 101

Pasal 102

Pasal 103

Pasal 104

Pasal 105

Pasal 106

Pasal 107

Pasal 108

Peraturan turunan (6)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 97

Pasal 99

Pasal 100

Pasal 101

Pasal 102

Pasal 103

Pasal 104

Pasal 105

Pasal 106

Pasal 107

Pasal 108

Peraturan turunan (6)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012