DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/02/M.PAN/2/2008 Tahun 2008

Nomor: PER/02/M.PAN/2/2008
Tahun: 2008
Ditetapkan: 18 Februari 2008
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung otonomi daerah dan tuntutan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang sesuai dengan perkembangan, maka perlu meninjau kernball ketentuan yang mengatur jabatan fungsional Penyuluh Pertanian dan angka kreditnya; Menimbang MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ) PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOM OR: PER/02/MENPAN/2/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ·1 Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4660);

Mengingat

5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 3547);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4332); Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:
1.Penyuluh Pertanian adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secarapenuh oleh pejabat yang berwenang.
2.Penyuluhanpertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN :

14.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan FungsionalPegawai Negeri Sipil;
15.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Memperhatikan: 1. Usul Menteri Pertanian dengan surat Nomor 180/KP.450/M/ 8/2007 tanggal 6 Agustus 2007;
2.Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.168-9/93 tanggal 22 November 2007.
13.Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional yang diakui oleh Karya tulis i1miahadalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan i1miah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Penyuluh Pertanian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10.Tim PenilaiJabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Pertanian.
9.Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
7.Rencana kerja Penyuluh Pertanian adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Pertanian Terampil dan Penyuluh Pertanian Ahli berclasarkanprograma penyuluhan pertanian setempat, yang mencantumkan hal-hal yang periu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.
8.Pelaku utama adalah petani, pekebun, dan peternak, beserta keluarga intinya. 11. ·f !-, / 12.

(2)Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mempunyai kewajiban:
1. a.menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian;
2. b.menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian;
3. c.menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian;
4. d.melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian;
5. e.mensosialisasikanjabatan fungsional Penyuluh Pertanian serta petunjuk pelaksanaannya;
6. f.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan funqslonal/teknls fungsional Penyuluh Pertanian;
7. g.mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian;
8. h.memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian;
9. i.memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Penyuluh Pertanian;
10. j.memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan
(1)Instansi Pembina jabatan fungsional Penyuluh Pertanian adalah DepartemenPertanian. PasalS Tugas pokok Penyuluh Pertanian adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian evaluasi dan pelaporan, serta pengembanganpenyuluhan pertanian.

Pasal 4

~ \

7.Penunjang tug as Penyuluh Pertanian, meliputi:

a.Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
b.Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
c.Keanggotaan dalam dewan redaksi penerbitan di bidang pertanian;
d.Perolehan penghargaan/tanda jasa;
e.Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
f.Keanggotaan dalam organisasi profesi;
g.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
1. 6.Pengembangan profesi, meliputi:
a.Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pertanian;
b.Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pertanian;
c.Pemberian konsultasi di bidang pertanian yang bersifat konsep kepada institusi dan/atau perorangan. S. Pengembangan penyuluhan pertanian, meliputi :
a.Penyusunan pedoman/j uklak/juknis penyuluh an pertanian;
b.Kajian kebijakan pengembangan penyuluh an pertanian;
c.Pengembangan rnetode/slstern kerja penyuluhan pertanian.
1. 4.Evaluasi dan pelaporan, meliputi:
a.Evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian;
b.Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian.
1. 3.Pelaksanaan penyuluhan pertanian, meliputi:
a.Penyusunan materi;
b.Perencanaan penerapan metode penyuluhan pertanian;
c.Menumbuhkan/mengembangkan kelembagaan petani.
c.Penyuluh Pertanian Madya:
b.Penyuluh Pertanian Muda:
1. 1.Penata, golongan ruang III/e;
2. 2.PenataTingkat I, golongan ruang III/d.
a.Penyuluh Pertanian Pertama:
1. 1.Penata Muda, golongan ruang III/a;
2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

(5)Jenjang pangkat Penyuluh Pertanian Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: )
1. d.Penyuluh Pertanian Penyelia:
  1. 1.Penata, golongan ruang IIIIe;
  2. 2.PenataTingkat I, golongan ruang III/d.
2. e.Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan:
  1. 1.Penata Muda, golongan ruang III/a;
  2. 2.Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
(4)Jenjang pangkat Penyuluh Pertanian Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
1. a.PenyuluhPertanian PelaksanaPemula: - Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
2. b.Penyuluh Pertanian Pelaksana:
  1. 1.Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
  2. 2.Pengatur, golongan ruang II/e;
  3. 3.PengaturTingkat I, golongan ruang II/d. ..
3. a.Penyuluh Pertanian PelaksanaPemula:
  1. 1.Memandu penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK), dan RencanaDefinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
  2. 2.Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota;
  3. 3.Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
  4. 4.Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bent uk kartu kilat;
  5. 5.Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk transparansi/bahan tayangan;
  6. 6.Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk f1ipchartjpeta singkap;
  7. 7.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan;
  8. 8.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani;
  9. 9.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal;
  10. 10.Memandu pelaksanaan demonstrasi usaha tani dengan cara demonstrasi plot;
  11. 11.Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan 1 i
(1)Rincian kegiatan Penyuluh Pertanian Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagaiberikut: BABV R1NCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

• , l

12.Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaanpameran;
13.Mengajar kursus tanl;
14.Menumbuhkan kelompok tanl;
15.Mengembangkankelompok tani Pemula ke Lanjut.

c.Penyuluh Pertanian PelaksanaLanjutan:
1. 1.Menyusun instrumen identifikasi potensi wilayah tingkat desa, kecamatandan kabupaten;
2. 2.Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggotai
3. 3.Menyusun rencana kerja tahunan penyul uh pertanian;
4. 4.Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk seri fotoi
5. 5.Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk poster;
6. 6.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorenqan;
7. 7.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tanl;
8. 8.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara masset;
9. 9.Melaksanakan uji coba/pengkajian/pengujia n paket teknologi/metode penyuluhan pertanian;
10. 10.Merencanakandemonstrasi usaha tani melalui demonstrasi farm:
11. 11.Memandu pelaksanaan demonstrasi usaha tani melalui demonstrasi area;
12. 12.Melaksanakan temu lapanq/ternu tugas/temu teknis/ternu karya;
13. 13.Merencanakan forum penyuluhan pedesaan, magang, , l
a.Penyuluh Pertanian Pertama:
1. 1.Mengumpulkan data potensi wilayah di tingkat kabupaten; Rincian kegiatan Penyuluh Pertanian Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagaiberikut:

7.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani;
8.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal;
9.Merencanakandemonstrasi usaha tani melalui demonstrasi area;
10.Merencanakansekolah lapang;
11.Merencanakantemu lapang/temu tugas/temu teknls/ternu karya;
12.Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran;
13.Mengajar kursus tani;
14.Melakukan penilaian prestasi petani/kelompo k tani di tingkat kabupaten;
15.Melakukanpenilaian perlombaan komoditas pertanian;
16.Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan;
17.Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten;
18.Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan di Tingkat Provinsi;
19.Menganalisisdan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan;
20.Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaanpenyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. ) •

b.Penyuluh Pertanian Muda:
1. 1.Menyusun instrumen identifikasi potensi wilayah tingkat provinsi dan nasional;
2. 2.Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah di tingkat nasional;
3. 3.Mengolah, menganalisis dan merumuskan hasll identifikasi potensiwilayah;
4. 4.Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota;
5. 5.Menyusunrencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
6. 6.Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk naskah radio/TV/seni budaya/pertunjukkan;
7. 7.Menyusun sinopsis dan skenario materi penyuluhan pertanian dalam bentuk Film/Video/ VCD/DVD;
8. 8.Menyusunmateri kursus tani;
9. 9.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan;
10. 10.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani;
11. 11.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal;
12. 12.Merencanakan uji coba/pengkajian/pengujian paket
13. 16.Menganalisisdan merumuskan hasH evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten;
14. 17.Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat Kecamatan;
15. 18.Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaanpenyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten;
16. 19.Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaanpenyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. •
c.Penyuluh Pertanian Madya:
1. 1.Menyusun programa penyuluhan pertanian di ti ngkat kabupaten, provinsi dan nasional sebagai ketua;
2. 2.Menyusun Programa penyuluhan pertanian sebagai anggota;
3. 3.Menyusun rencana kerja tahunan peny uluh pertanian;
4. 4.Menyusun pedoman/juklak penilaian prestasi petani/ kelompok tani di tingkat provinsi;
5. 5.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan;
6. 6.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani;
7. 7.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal;
8. 8.Mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil kajian paket teknologi/metode penyuluhan pertanian;
9. 9.Menyusun rancang bangun usaha pertanian dan melakukan rekayasa kelembagaan pelaku usaha;
10. 10.Merencanakan penyuluhan pertanian melalui media elektronik (radio, TV/ website);
11. 11.Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaanpameran;
12. 12.Mengajar kursus tani;
13. 13.Melakukan penilaian prestasi petani/kelompok tani di tingkat Provinsi;
14. 14.Menumbuhkan asosiasi petani;
15. 15.Menumbuhkan kemitraan usaha kelompok tani dengan
16. 26.Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaanpenyuluhan pertanian di tingkat kabupaten;
17. 27.Menyusun pedoman/juklak/juknis penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.
d.Penyuluh Pertanian Utama:
1. 1.Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai angggota;
2. 2.Menyusunrencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
3. 3.Melaksanakansupervisi produksi pada penyusunan materi penyuluhan pertanian dalam bentuk Film/ Video/VCD/DVD;
4. 4.Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk bahan website; S. Menyusun pedoman/juklak penilaian prestasi petani/ kelompok tani di tingkat nasional;
5. 6.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan;
6. 7.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani;
7. 8.Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal;
8. 9.Menjadi pramuwicara dalam merencanakan dan melaksanakanpameran;
9. 10.Mengajar kursus tani;
10. 11.Melakukan penilaian prestasi petani/kelompo k tani di tingkat nasional;
11. 12.Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional;
12. 13.Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaanpenyuluhan pertanian di tingkat nasional;
13. 14.Menyusun pedoman/juklak/juknis penyuluhan pertanian di
14. 27.Menjadi pembahas dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan pertanian;
15. 28.Menjadi narasumber dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan pertanian. a.' Penyuluh Pertanian yang melaksanakan tugas Penyuluh Pertanian satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Pertanian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Penyuluh Pertanian lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

(4)Penyuluh Pertanian Pertama sampai dengan Penyuluh Pertanian Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan protesl, dan penunjang tugas Penyuluh Pertanian diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara ini.
(3)Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Pertanlan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjanq tugas Penyuluh Pertanian diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara ini.

25.Merumuskan konsep metode baru penyuluhan pertanian.

a.Penyuluh Pertanian Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

(1)Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri 5ipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jenjang/pangkat Penyuluh Pertanian, untuk:

Pasal 12

(3)Unsur penunjang terdiri dari :
1. a.Peranserta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
2. b.Keanggotaan dalam lim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
3. c.Keanggotaan dalam dewan redaksi penerbitan di bidang pertanian;
4. d.Perolehanpenghargaan/tandajasa;
5. e.Pengajaran/pelatihanpada pendidikan dan pelatihan;
6. f.Keanggotaandalam organisasiprofesi;
7. g.Perolehangelar kesarjanaanlainnya.
(4)Rincian kegiatan Penyuluh Pertanian dan angka kredit masing- masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyuluh Pertanian Terarnpil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Penyuluh Pertanian Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
1. d.Evaluasidan pelaporan;
2. e.Pengembangan penyuluhan pertanian; dan
3. f.Pengembangan profesi.
4. a.apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian
(1)Penyuluh Pertanian yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang pertanian, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 16

(2)Penyuluh Pertanian Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap. tahun sejak menduduki jenjang/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
(1)Penyuluh Pertanian Penyelia pangkat Penata TIngkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jenjang/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Penyuluh Pertanian.

Pasal 15

Penyuluh Pertanian Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina TIngkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Pertanian Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang lYle diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan penulisan karya tulis ilmiah.

Pasal 14

angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Penyuluh Pertanian.

b.Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan pertanian di Departemen Pertanian, bag; Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Pertanian Penyelia, dan Penyuluh Pertanian Pertama dan Penyuluh Pertanian Madya golongan ruang lV/a di lingkungan Departemen Pertanian.
a.Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian bagi Penyuluh Pertanian Madya dan Penyuluh Pertanian Utama di lingkungan Departemen Pertanian, serta Penyuluh Pertanian Madya golongan ruang lV/b dan N]«: dan Penyuluh Pertanian Utama di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(1)Pejabatyang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

Pasal 18

(2)Apabila dari hasll penilaian dan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang/pangkat, secara hirarkhi Penyuluh Pertanian dapat mengajukan usul penilaian dan penetapa n angka kredit.
(1)Untuk kelanearan penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Pertanian diwajibkan untuk mengusulkan Daftar Usulan PenilaianAngka Kredit (DUPAK) setiap tahun.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 18

Dasar hukum (7)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1966

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 18

Dasar hukum (7)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1966

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2007