DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2012

Nomor: 13
Tahun: 2012
Ditetapkan: 22 Maret 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.572 2 Mengingat : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Pertahanan dan TNI yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI, Inspektorat Jenderal TNI AD, Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AL dan Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AU.
2.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
3.Pengendali Mutu adalah Pejabat yang bertanggungjawab mengendalikan kualitas sesuai dengan kode etik APIP dan standar audit APIP dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan, untuk Kementerian Pertahanan oleh Irjen Kemhan, untuk Mabes TNI oleh Irjen TNI, untuk Mabes TNI AD oleh Irjen TNI AD, untuk Mabes TNI AL oleh Irjen TNI AL dan untuk Mabes TNI AU oleh Irjen TNI AU.
4.Pengendali Teknis adalah Pejabat yang bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan, yang dilaksanakan oleh Inspektur di lingkungan Kemhan, TNI dan Angkatan.
5.Kendali mutu dalam audit oleh APIP adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5723
6.Audit atau Pengawasan dan Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7.Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah catatan (dokumentasi) yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan serta simpulan yang dibuat selama melakukan audit.
8.Program Kerja Audit Tahunan yang selanjutnya disingkat PKAT adalah prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit dalam satu tahun.
9.Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
10.Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil/TNI yang mempunyai jabatan fungsional auditor yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
11.Resiko adalah ketidakpastian yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai tujuan.
12.Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat LHA adalah sarana mengkomunikasikan hasil audit kepada pemakai laporan secara tertulis.
13.Standar audit adalah kriteria atau mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.
14.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
17.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.572 4
19.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
21.Organisasi adalah Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan atau institusi yang menurut peraturan perundang- undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan APIP.
22.Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
23.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman kendali mutu audit APIP berpedoman pada:

a.penyusunan rencana strategis;
b.pengendalian mutu perencanaan audit;
c.pengendalian mutu penyusunan rencana dan program kerja audit;
d.pengendali mutu supervisi audit;
e.pengendali mutu pelaksanaan audit;
f.prosedur pengendalian mutu pelaporan audit;
g.pengendalian mutu pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit; dan
h.pengendalian mutu tata usaha dan sumber daya manusia.

Pasal 3

APIP mempunyai kewenangan untuk melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi dan konsultasi.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 4

Prosedur penyusunan rencana strategis oleh APIP sebagai berikut:

a.menetapkan visi;
b.menetapkan misi; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5725
c.menetapkan tujuan dan sasaran;
d.menetapkan strategi;
e.menetapkan program; dan
f.menetapkan kegiatan.

Pasal 5

(1)Penyusunan pernyataan visi, misi dan tujuan serta kewenangan dan tanggung jawab diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.APIP harus menyusun pernyataan visi, misi dan tujuan serta kewenangan dan tanggung jawab untuk diketahui oleh seluruh jajaran auditi; dan
2. b.pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pimpinan APIP.
(2)Petunjuk pengisian tujuan, sasaran dan strategi audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d tercantum pada Formulir 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGENDALIAN MUTU PERENCANAAN AUDIT

Pasal 6

Pengendalian mutu perencanaan audit meliputi:

a.penetapan besaran resiko untuk seluruh auditi dan peta audit;
b.penyusunan kegiatan rencana strategis dituangkan dalam rencana audit jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c.penyusunan program kerja audit tahunan.

Pasal 7

(1)Penetapan besaran resiko untuk seluruh auditi dan peta audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.APIP harus membuat peta auditi;
2. b.APIP harus menetapkan besaran resiko atas seluruh auditi;
3. c.setiap auditi ditaksir besaran resikonya berdasarkan unsur resiko yang berkaitan dengan:
  1. 1.suasana yang berhubungan dengan etika dan tekanan yang dihadapi manajemen dalam usaha mencapai tujuan organisasi;
  2. 2.kompetensi, kecukupan dan integritas pegawai; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.572 6
  3. 3.ukuran harta dan volume transaksi;
  4. 4.kondisi finansial dan ekonomi;
  5. 5.kerumitan atau kegiatan yang mudah berubah;
  6. 6.dampak dari konsumen, rekanan dan perubahan kebijakan pemerintah;
  7. 7.tingkat penggunaan komputer untuk pengolahan informasi;
  8. 8.penyebaran informasi secara geografis;
  9. 9.kecukupan dan keefektifan pengendalian intern;
  10. 10.berbagai perubahan organisasi, operasi, teknologi atau ekonomi;
  11. 11.pertimbangan profesi manajemen;
  12. 12.dukungan terhadap temuan audit dan tindakan perbaikan yang dilakukan;
  13. 13.periode dan hasil audit terdahulu; dan
  14. 14.jarak auditi;
4. d.dirumuskan dengan meminta masukan dari auditi;
5. e.jika auditi memiliki unit pengelola resiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama;
6. f.APIP menyusun peta audit pada lingkungan Satker/Subsatker meliputi:
  1. 1.auditi;
  2. 2.besaran resiko;
  3. 3.tenaga auditor;
  4. 4.tenaga tata usaha;
  5. 5.sarana dan prasarana; dan
  6. 6.dukungan dana.
7. g.penetapan besaran resiko tiap auditi dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
(2)Petunjuk pengisian peta audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Formulir 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Penyusunan kegiatan rencana strategis dituangkan dalam rencana audit jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebagai berikut: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5727
1. a.unit yang melaksanakan fungsi perencanaan audit membuat rencana audit jangka menengah 5 (lima) tahunan berdasarkan rencana strategis dan data peta audit;
2. b.berdasarkan penetapan sasaran, strategi dan program serta peta audit disusun rencana audit 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dalam objek audit berupa entitas, program, dan kegiatan; dan
3. c.berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan, masing- masing objek audit yang telah didaftar dialokasikan untuk tahun yang akan dilaksanakan.
(2)Petunjuk pengisian rencana audit jangka menengah (5) lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Formulir 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Penyusunan program kerja audit tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1. a.penanggungjawab perencanaan menyusun dan mengirimkan usulan rencana audit berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan kepada pejabat setingkat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan audit;
2. b.usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam formulir Usulan Program Kerja Audit Tahunan yang selanjutnya disingkat (UPKAT);
3. c.penanggungjawab perencanaan mengkoordinasikan rencana audit tahunan dengan pejabat setingkat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan audit di unit APIP untuk mendapatkan tanggapan dan saran sehingga dicapai kesepakatan rencana audit tahunan, baik tujuan dan anggaran biaya audit;
4. d.hasil koordinasi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan kedalam PKAT; dan
5. e.pimpinan APIP menetapkan Program Kerja Audit Tahunan APIP.
(2)Petunjuk pengisian usulan program kerja audit tahunan dan program kerja audit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan d tercantum pada Formulir 4 dan Formulir 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.572 8

BAB IV

PENGENDALIAN MUTU PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM KERJA AUDIT

Pasal 10

Pengendalian mutu penyusunan rencana dan program kerja audit meliputi:

a.pengendalian mutu atas penyusunan rencana dan program kerja audit pada tingkat tim audit; dan
b.pengendalian mutu atas koordinasi dengan auditi.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Pertahanan dan TNI yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI, Inspektorat Jenderal TNI AD, Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AL dan Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan TNI AU.
2.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
3.Pengendali Mutu adalah Pejabat yang bertanggungjawab mengendalikan kualitas sesuai dengan kode etik APIP dan standar audit APIP dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan, untuk Kementerian Pertahanan oleh Irjen Kemhan, untuk Mabes TNI oleh Irjen TNI, untuk Mabes TNI AD oleh Irjen TNI AD, untuk Mabes TNI AL oleh Irjen TNI AL dan untuk Mabes TNI AU oleh Irjen TNI AU.
4.Pengendali Teknis adalah Pejabat yang bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan, yang dilaksanakan oleh Inspektur di lingkungan Kemhan, TNI dan Angkatan.
5.Kendali mutu dalam audit oleh APIP adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5723
6.Audit atau Pengawasan dan Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7.Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA adalah catatan (dokumentasi) yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan serta simpulan yang dibuat selama melakukan audit.
8.Program Kerja Audit Tahunan yang selanjutnya disingkat PKAT adalah prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit dalam satu tahun.
9.Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
10.Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil/TNI yang mempunyai jabatan fungsional auditor yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
11.Resiko adalah ketidakpastian yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai tujuan.
12.Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat LHA adalah sarana mengkomunikasikan hasil audit kepada pemakai laporan secara tertulis.
13.Standar audit adalah kriteria atau mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.
14.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
17.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.572 4
19.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
21.Organisasi adalah Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan atau institusi yang menurut peraturan perundang- undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan APIP.
22.Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
23.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman kendali mutu audit APIP berpedoman pada:

a.penyusunan rencana strategis;
b.pengendalian mutu perencanaan audit;
c.pengendalian mutu penyusunan rencana dan program kerja audit;
d.pengendali mutu supervisi audit;
e.pengendali mutu pelaksanaan audit;
f.prosedur pengendalian mutu pelaporan audit;
g.pengendalian mutu pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit; dan
h.pengendalian mutu tata usaha dan sumber daya manusia.

Pasal 3

APIP mempunyai kewenangan untuk melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi dan konsultasi.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 4

Prosedur penyusunan rencana strategis oleh APIP sebagai berikut:

a.menetapkan visi;
b.menetapkan misi; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5725
c.menetapkan tujuan dan sasaran;
d.menetapkan strategi;
e.menetapkan program; dan
f.menetapkan kegiatan.

Pasal 5

(1)Penyusunan pernyataan visi, misi dan tujuan serta kewenangan dan tanggung jawab diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.APIP harus menyusun pernyataan visi, misi dan tujuan serta kewenangan dan tanggung jawab untuk diketahui oleh seluruh jajaran auditi; dan
2. b.pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pimpinan APIP.
(2)Petunjuk pengisian tujuan, sasaran dan strategi audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d tercantum pada Formulir 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGENDALIAN MUTU PERENCANAAN AUDIT

Pasal 6

Pengendalian mutu perencanaan audit meliputi:

a.penetapan besaran resiko untuk seluruh auditi dan peta audit;
b.penyusunan kegiatan rencana strategis dituangkan dalam rencana audit jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c.penyusunan program kerja audit tahunan.

Pasal 7

(1)Penetapan besaran resiko untuk seluruh auditi dan peta audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.APIP harus membuat peta auditi;
2. b.APIP harus menetapkan besaran resiko atas seluruh auditi;
3. c.setiap auditi ditaksir besaran resikonya berdasarkan unsur resiko yang berkaitan dengan:
  1. 1.suasana yang berhubungan dengan etika dan tekanan yang dihadapi manajemen dalam usaha mencapai tujuan organisasi;
  2. 2.kompetensi, kecukupan dan integritas pegawai; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.572 6
  3. 3.ukuran harta dan volume transaksi;
  4. 4.kondisi finansial dan ekonomi;
  5. 5.kerumitan atau kegiatan yang mudah berubah;
  6. 6.dampak dari konsumen, rekanan dan perubahan kebijakan pemerintah;
  7. 7.tingkat penggunaan komputer untuk pengolahan informasi;
  8. 8.penyebaran informasi secara geografis;
  9. 9.kecukupan dan keefektifan pengendalian intern;
  10. 10.berbagai perubahan organisasi, operasi, teknologi atau ekonomi;
  11. 11.pertimbangan profesi manajemen;
  12. 12.dukungan terhadap temuan audit dan tindakan perbaikan yang dilakukan;
  13. 13.periode dan hasil audit terdahulu; dan
  14. 14.jarak auditi;
4. d.dirumuskan dengan meminta masukan dari auditi;
5. e.jika auditi memiliki unit pengelola resiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama;
6. f.APIP menyusun peta audit pada lingkungan Satker/Subsatker meliputi:
  1. 1.auditi;
  2. 2.besaran resiko;
  3. 3.tenaga auditor;
  4. 4.tenaga tata usaha;
  5. 5.sarana dan prasarana; dan
  6. 6.dukungan dana.
7. g.penetapan besaran resiko tiap auditi dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
(2)Petunjuk pengisian peta audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Formulir 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Penyusunan kegiatan rencana strategis dituangkan dalam rencana audit jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebagai berikut: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5727
1. a.unit yang melaksanakan fungsi perencanaan audit membuat rencana audit jangka menengah 5 (lima) tahunan berdasarkan rencana strategis dan data peta audit;
2. b.berdasarkan penetapan sasaran, strategi dan program serta peta audit disusun rencana audit 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dalam objek audit berupa entitas, program, dan kegiatan; dan
3. c.berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan, masing- masing objek audit yang telah didaftar dialokasikan untuk tahun yang akan dilaksanakan.
(2)Petunjuk pengisian rencana audit jangka menengah (5) lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Formulir 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Penyusunan program kerja audit tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
1. a.penanggungjawab perencanaan menyusun dan mengirimkan usulan rencana audit berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan kepada pejabat setingkat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan audit;
2. b.usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam formulir Usulan Program Kerja Audit Tahunan yang selanjutnya disingkat (UPKAT);
3. c.penanggungjawab perencanaan mengkoordinasikan rencana audit tahunan dengan pejabat setingkat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan audit di unit APIP untuk mendapatkan tanggapan dan saran sehingga dicapai kesepakatan rencana audit tahunan, baik tujuan dan anggaran biaya audit;
4. d.hasil koordinasi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan kedalam PKAT; dan
5. e.pimpinan APIP menetapkan Program Kerja Audit Tahunan APIP.
(2)Petunjuk pengisian usulan program kerja audit tahunan dan program kerja audit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan d tercantum pada Formulir 4 dan Formulir 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.572 8

BAB IV

PENGENDALIAN MUTU PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM KERJA AUDIT

Pasal 10

Pengendalian mutu penyusunan rencana dan program kerja audit meliputi:

a.pengendalian mutu atas penyusunan rencana dan program kerja audit pada tingkat tim audit; dan
b.pengendalian mutu atas koordinasi dengan auditi.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (7)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (7)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2014