DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan TSPDL dimaksudkan untuk : a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Jember; dan b. memberi arahan bagi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan kepada Persero dan pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Jember.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik, bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
c.bahwa para pelaku dunia usaha disamping memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha, juga perlu diberi kesempatan yang lebih luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
13.Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
14.Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial;
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Jember.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
4.Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TSPDL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5.Perusahaan adalah organisasi usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum, baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan.
6.Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8.Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9.Tim Fasilitasi TSPDL Pemerintah Daerah Kabupaten Jember selanjutnya disingkat TF-TSPDL adalah Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tangungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan yang membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam memfasilitasi penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan.
10.Forum Pelaksana TSPDL yang selanjutnya disingkat FP-TSPDL adalah organisasi komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSPDL, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSPDL sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan evaluasi TSPDL perusahaan penyelenggara TSPDL.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan TSPDL dimaksudkan untuk :

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Kabupaten Jember; dan
b.memberi arahan bagi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan kepada Persero dan pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Jember.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan TSPDL ini adalah:

a.terwujudnya sinergi antara pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
b.terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta fihak-fihak yang menjadi pelakunya;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu, terencana dan berkelanjutan;
d.terwujudnya perlindungan perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
e.terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan; dan
f.terciptanya landasan yang kuat pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan-perusahaan (badan usaha) yang secara keberlanjutan telah menjalankan program TSPDL.

BAB III

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TSPDL berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif ;
e.etika bisnis;
f.keterbukaan;
g.berkelanjutan;
h.akuntabilitas;
i.kemitraan;
j.berwawasan lingkungan;
k.kemandirian; dan
l.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Pasal 5

(1)Ruang lingkup TSPDL meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah sasaran yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 6

(1)Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
(2)Kecamatan yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program TSPDL yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSPDL kepada perusahaan atau FP-TSPDL dengan tembusan kepada Bupati.
(3)Bupati dapat menindaklanjuti usulan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui koordinasi dengan perusahaan atau FP- TSPDL.

BAB IV

MANFAAT

Pasal 7

Manfaat TSPDL adalah :

a.bagi perusahaan, TSPDL bermanfaat sebagai perwujudan terhadap tanggung jawab publik, kualitas dan kapasitas perusahaan, kepercayaan, keamanan sosial, keamanan investasi, dan keberlanjutan perusahaan;
b.bagi masyarakat, TSPDL bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyamanan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi; dan
c.bagi pemerintah daerah, TSPDL bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dalam membantu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

BAB V

PELAKSANAAN TSPDL

Pasal 8

(1)Pelaksana TSPDL adalah perusahaan yang berstatus badan hukum (persero).
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Jember.
(3)Perusahaan pelaksana TSPDL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 9

(1)Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang wajib melaksanakan TSPDL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011