Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/1/2016 Tahun 2016
- Nomor
- 01/Permentan/OT.010/1/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
MENTER! PERTANJANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ,__- Menimbang .. ,...,......, PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/Penn:ntan/ar. 010/1/2016 TENTANG UNIT LAYANANPENGADAAN BARANG/JASA UNIT PELAKSANATEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN MENTERIPERTANIAN BlHO HUKU;\1 KEMENTER!J\N P!:RT.u.N!AN 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); NomorPertanianMenteri9. Peraturan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
,_ Mengingat l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua.n~an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri .ini yang dimaksud dengan:
Unit Pelaksaria Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah instansi BAB I KETENTUAN UMUM
MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER! PERTANIANTENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN. Menetapkan
Pembentukan ULP-UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
BABII PEMBENTUKANDANKEDUDUKAN lainnya.
konsultansi/jasakonstruksi/jasabarang/ pekerjaanmenyediakan
ULP-UPTsebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi wilayah:
Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lain yang dilaksanakan oleh ULP- UPT, harus didahului dengan perjanjian kerja sarna antara Kepala UPT yang membawahi ULP-UPTdengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lain. DaerahPerangkatKerjaSatuanBarang/ Jasa(3) Pengadaan Pasal 4
19.. Kalimantan Timur pada Balai Pengkajian TeknologiPertanian Kalimantan Timur dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan;
--- Pasal 6 Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP-UPT mencakup pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian a tau seluruhnya berasal dari APBN dan/ atau sumber lainnya, BAB III RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN ULP-UPT
yang
J. menyusun program kerja dan anggaran pengadaan; dan
1). HPS; dan/atau 2). Spesifikasi teknis pekerjaan.
2). Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling. tinggi Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
J· menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/.Jasa,
a tau
1). Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berrrilai paling tinggi Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah};
BAB III
BAB IV TATA KERJA
BAB IV
Staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:
dan
(8). Anggota Pokja ULP-UPTdapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP-UPT. Pasal 17. Kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT dan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib ditembuskan kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
wajib diolah dan laporan lebih lanjut dan untuk · Pasal 15 Laporan sebagaimana dimaksud dalam dipergunakan sebagai bahan penyusunan memberikan petunjuk kepada bawahan.
Kepala ULP UPT, dan Kepala Sekretariat serta Koordinator Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Jasa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala satuan organisasi secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)