DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/1/2016 Tahun 2016

Nomor: 01/Permentan/OT.010/1/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/ 1/2015 telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kementerian Pertanian;
b.bahwa dengan adanya perubahan organisasi di Kementerian Pertanian dan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan nilai pengadaan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/ 1/2015 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kambali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan sesuai amanat Pasal 14 ayat

(1)Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah, perlu rnembentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian; MENTER! PERTANJANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ,__- Menimbang .. ,...,......, PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/Penn:ntan/ar. 010/1/2016 TENTANG UNIT LAYANANPENGADAAN BARANG/JASA UNIT PELAKSANATEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN MENTERIPERTANIAN BlHO HUKU;\1 KEMENTER!J\N P!:RT.u.N!AN 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); NomorPertanianMenteri9. Peraturan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Mengingat

8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ten tang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-12019;
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 5423);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); ,_ Mengingat l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua.n~an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang vertikal yang di lingkungan Kementerian Pertanian.
9.Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/ J asa. 8. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri .ini yang dimaksud dengan:
1.Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk mernperoleh barang/jasa.
2.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kernenterian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lain Pengguna APBN/APBD.
3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk rnenggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
4.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
5.Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi rnelaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi .Lainnya yang bersifat perrnanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
6.Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
7.Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelornpok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga} orang dan dapat ditarnbah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pernilihan penyedia barang/jasa di Kernenterian/Lernbaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya. Unit Pelaksaria Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah instansi

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER! PERTANIANTENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN. Menetapkan

Pasal 3

Pembentukan ULP-UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a.menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara lebih terintegrasi/terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan; dan
b.meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kernenterian Pertanian,

Pasal 2

(1)Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit· Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, selanjutnya disebut ULP-UPT.
(2)ULP-UPTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat dan diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan Barang/ J asa.
(3)ULP-UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan berbentuk non struktural.
(4)Perangkat ULP-UPT, terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat; dan
3. c.Kelompok Kerja Pangadaan. BABII PEMBENTUKANDANKEDUDUKAN lainnya.
  1. 11.Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa.
  2. 12.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik.
  3. 13.Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tempat sumber clan tepat harga berdasarkan aturany prosedur, etika, kebijakan clan prinsip pengadaan. konsultansi/jasakonstruksi/jasabarang/ pekerjaanmenyediakan
  4. 10.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang pcrscorangan yang,

Pasal 5

ULP-UPTsebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi wilayah:

1.Aceh pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh Indrapuri dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh;
2.Sumatera Barat pada Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat;
3.Sumatera Utara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara dan Balai Besar Karantina Pertanian Belawan;
4.Jambi pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi dan Balai Pelatihan Pertanian Jambi;
5.Riau pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau;
6.Kepulauan Riau pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Kepulauan Riau;
7.Bangka Belitung pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bangka Belitung dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang;
8.Lampung pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung;
9.Bengkulu pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu;
10.Sumatera Selatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang;
11.Banten pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten; Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lain yang dilaksanakan oleh ULP- UPT, harus didahului dengan perjanjian kerja sarna antara Kepala UPT yang membawahi ULP-UPTdengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lain. DaerahPerangkatKerjaSatuanBarang/ Jasa(3) Pengadaan Pasal 4

(1)ULP-UPTmelaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada pengguna terkait, dan wajib memberikan layanan pengadaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lain.
(2)Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lain akan melakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui ULP-UPT, wajib mengikut sertakan pegawai untuk mewakili duduk sebagai anggota kelompok kerja.

12.Yogyakarta pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta;
13.Jawa Barat · pada Balai Pengkajian TeknologiPertanian Jawa Barat;
14.Jawa Tengah pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang;
15.Jawa Timur pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Jawa Timur dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis Dan Serat Malang;
16.Bali pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali dan Balai Besar Veteriner Denpasar;
17.Klimantan Barat pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak;
18.Kalimantan Selatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan clan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Kalimantan Selatan; 19.. Kalimantan Timur pada Balai Pengkajian TeknologiPertanian Kalimantan Timur dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan;
20.Kalimantan Selatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian KalimantanTengah dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya.
21.Nusa Tenggara Barat pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat an Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram;
22.Nusa Tenggara Timur pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang serta Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang; Nusa Tenggara Timur;
23.Sumatera Utara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado;
24.Sulawesi Selatan pada Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan;
25.Gorontalo pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo;
26.Sulawesi Tengah pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah clan Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu;
27.Sulawesi Tenggara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari;
28.Sulawesi Barat pada Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Barat;
29.Maluku · pada clan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku clan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon;

Pasal 7

(1)Ruang lingkup tugas Kepala ULP-UPT meliputi:
1. a.memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
2. b.menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;
3. c.menyusun program kerja dan anggaran ULP;
4. d.mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/ atau indikasi penyimpangan;
5. e.membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
6. f.melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
7. g.menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) ULP sesuai kebutuhan/beban kerja;
8. h.mengusulkan pemberhentian anggota ULP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;dan
9. i.mengusulkan jabatan administrator, atau jabatan pengawas, atau pejabat fungsional urnurn, atau jabatan pelaksana atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagai personil Ketatausahaan/Sekretariat ULP sesuai dengan kebutuhan. --- Pasal 6 Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP-UPT mencakup pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian a tau seluruhnya berasal dari APBN dan/ atau sumber lainnya,
  1. 30.Maluku Utara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate;
  2. 31.Papua pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
  3. 32.Papua Barat pad a Papua dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Baral dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Manokwari, Papua Baral disampaikan oleh penyedia barang/jasa.
(3)Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP-UPT/Pejabat Pengadaan meliputi:
1. a.menyusun .rencana pernilihan Penyedia Barang/ Jasa;
2. b.menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. c.menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. d.mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/ Lembaga/ Pemerin tah Dae rah/ lnstitusi masing-masing dan . papan perigumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. e.menilai kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; yang
(2)Ruang Lingkup Tugas Sekretariat, meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP;
2. b.menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
3. c.memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang/ Jasa;
4. d.mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
5. e.menyiapkan dan mengkoordinasikan Tim Teknis dan staf pendukung ULP dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa; dan
6. f.melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia LayananPengadaan;
7. g.melakukan kaji ulang Rencana Umum Pengadaan bersama dengan PPK;
8. h.menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
  1. 1.mengumumkan paket pelelangan/ seleksi dan memuat di LPSE Kernen terian Pertanian; J. menyusun program kerja dan anggaran pengadaan; dan
9. k.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan.
  1. 1.mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Layanan Pengadaan;
10. m.mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; dan
11. n.mengagendakan clan mengkoordinasikan sanggahan
(4)Kelompok Kerja ULP-UPT selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengusulkan kepada PPK untuk perubahan: 1). HPS; dan/atau 2). Spesifikasi teknis pekerjaan.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Kelompok Kerja dan setiap anggota Kelompok Kerja ULP-UPTmempunyai kewenangan sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. 2). Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling. tinggi Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

1.menyampaikan hasil Pernilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; J· menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/.Jasa,

k.membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
1. 1.memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
m.mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada Kementerian Pertanian untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rpl00.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rpl0.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
n.memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/ Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
o.mengusulkan bantuan Tim teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP. a tau
f.melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g.menjawab sanggahan;
h.menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 1). Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berrrilai paling tinggi Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah};

BAB III

RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN ULP-UPT

Pasal 9

(1)Kepala ULP UPT Kementerian Pertaian wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LPSE.
(2)ULP-UPTwajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan · dan unit kerja terkait lainnya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:

a.melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
b.menyiapkan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja dalam Pengadaan Barang/Jasa;
c.menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
d.menyediakan informasi Pengadaan Barang/ Jasa kepada masyarakat;
e.menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;
f.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa;
g.melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan; dan
h.membantu kelancaran tugas Kelompok Kerja dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

(6)Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus danf ata:u memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP-UPT/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.
(7)Penetapan pemenang oleh KelompokKerja ULP-UPT,tidak dapat diganggu gugat oleh Kepala ULP-UPT.
(8). Anggota Pokja ULP-UPTdapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP-UPT. Pasal 17. Kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT dan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu.

Pasal 16

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib ditembuskan kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

wajib diolah dan laporan lebih lanjut dan untuk · Pasal 15 Laporan sebagaimana dimaksud dalam dipergunakan sebagai bahan penyusunan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Kepala ULP UPT, dan Kepala Sekretariat serta Koordinator Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Jasa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala satuan organisasi secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/ 1/2015 telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kementerian Pertanian;
b.bahwa dengan adanya perubahan organisasi di Kementerian Pertanian dan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan nilai pengadaan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/ 1/2015 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kambali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan sesuai amanat Pasal 14 ayat

(1)Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah, perlu rnembentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian; MENTER! PERTANJANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ,__- Menimbang .. ,...,......, PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/Penn:ntan/ar. 010/1/2016 TENTANG UNIT LAYANANPENGADAAN BARANG/JASA UNIT PELAKSANATEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN MENTERIPERTANIAN BlHO HUKU;\1 KEMENTER!J\N P!:RT.u.N!AN 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); NomorPertanianMenteri9. Peraturan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Mengingat

8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ten tang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-12019;
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 5423);
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); ,_ Mengingat l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua.n~an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang vertikal yang di lingkungan Kementerian Pertanian.
9.Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/ J asa. 8. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri .ini yang dimaksud dengan:
1.Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk mernperoleh barang/jasa.
2.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kernenterian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lain Pengguna APBN/APBD.
3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk rnenggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
4.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
5.Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi rnelaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi .Lainnya yang bersifat perrnanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
6.Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
7.Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelornpok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga} orang dan dapat ditarnbah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pernilihan penyedia barang/jasa di Kernenterian/Lernbaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya. Unit Pelaksaria Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah instansi

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER! PERTANIANTENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERTANIAN. Menetapkan

Pasal 3

Pembentukan ULP-UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a.menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara lebih terintegrasi/terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan; dan
b.meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kernenterian Pertanian,

Pasal 2

(1)Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit· Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, selanjutnya disebut ULP-UPT.
(2)ULP-UPTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat dan diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan Barang/ J asa.
(3)ULP-UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan berbentuk non struktural.
(4)Perangkat ULP-UPT, terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat; dan
3. c.Kelompok Kerja Pangadaan. BABII PEMBENTUKANDANKEDUDUKAN lainnya.
  1. 11.Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa.
  2. 12.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik.
  3. 13.Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tempat sumber clan tepat harga berdasarkan aturany prosedur, etika, kebijakan clan prinsip pengadaan. konsultansi/jasakonstruksi/jasabarang/ pekerjaanmenyediakan
  4. 10.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang pcrscorangan yang,

Pasal 5

ULP-UPTsebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi wilayah:

1.Aceh pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh Indrapuri dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh;
2.Sumatera Barat pada Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat;
3.Sumatera Utara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara dan Balai Besar Karantina Pertanian Belawan;
4.Jambi pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi dan Balai Pelatihan Pertanian Jambi;
5.Riau pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau;
6.Kepulauan Riau pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Kepulauan Riau;
7.Bangka Belitung pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bangka Belitung dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang;
8.Lampung pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung;
9.Bengkulu pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu;
10.Sumatera Selatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang;
11.Banten pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten; Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lain yang dilaksanakan oleh ULP- UPT, harus didahului dengan perjanjian kerja sarna antara Kepala UPT yang membawahi ULP-UPTdengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lain. DaerahPerangkatKerjaSatuanBarang/ Jasa(3) Pengadaan Pasal 4

(1)ULP-UPTmelaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada pengguna terkait, dan wajib memberikan layanan pengadaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lain.
(2)Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi lain akan melakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui ULP-UPT, wajib mengikut sertakan pegawai untuk mewakili duduk sebagai anggota kelompok kerja.

12.Yogyakarta pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta;
13.Jawa Barat · pada Balai Pengkajian TeknologiPertanian Jawa Barat;
14.Jawa Tengah pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang;
15.Jawa Timur pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Jawa Timur dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis Dan Serat Malang;
16.Bali pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali dan Balai Besar Veteriner Denpasar;
17.Klimantan Barat pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak;
18.Kalimantan Selatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan clan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Kalimantan Selatan; 19.. Kalimantan Timur pada Balai Pengkajian TeknologiPertanian Kalimantan Timur dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan;
20.Kalimantan Selatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian KalimantanTengah dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya.
21.Nusa Tenggara Barat pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat an Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram;
22.Nusa Tenggara Timur pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang serta Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang; Nusa Tenggara Timur;
23.Sumatera Utara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado;
24.Sulawesi Selatan pada Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan;
25.Gorontalo pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo;
26.Sulawesi Tengah pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah clan Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu;
27.Sulawesi Tenggara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari;
28.Sulawesi Barat pada Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Barat;
29.Maluku · pada clan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku clan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon;

Pasal 7

(1)Ruang lingkup tugas Kepala ULP-UPT meliputi:
1. a.memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
2. b.menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;
3. c.menyusun program kerja dan anggaran ULP;
4. d.mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/ atau indikasi penyimpangan;
5. e.membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
6. f.melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
7. g.menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) ULP sesuai kebutuhan/beban kerja;
8. h.mengusulkan pemberhentian anggota ULP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;dan
9. i.mengusulkan jabatan administrator, atau jabatan pengawas, atau pejabat fungsional urnurn, atau jabatan pelaksana atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagai personil Ketatausahaan/Sekretariat ULP sesuai dengan kebutuhan. --- Pasal 6 Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP-UPT mencakup pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian a tau seluruhnya berasal dari APBN dan/ atau sumber lainnya,
  1. 30.Maluku Utara pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara dan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate;
  2. 31.Papua pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
  3. 32.Papua Barat pad a Papua dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Baral dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Manokwari, Papua Baral disampaikan oleh penyedia barang/jasa.
(3)Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja ULP-UPT/Pejabat Pengadaan meliputi:
1. a.menyusun .rencana pernilihan Penyedia Barang/ Jasa;
2. b.menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. c.menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. d.mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/ Lembaga/ Pemerin tah Dae rah/ lnstitusi masing-masing dan . papan perigumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. e.menilai kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; yang
(2)Ruang Lingkup Tugas Sekretariat, meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP;
2. b.menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
3. c.memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Barang/ Jasa;
4. d.mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
5. e.menyiapkan dan mengkoordinasikan Tim Teknis dan staf pendukung ULP dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa; dan
6. f.melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia LayananPengadaan;
7. g.melakukan kaji ulang Rencana Umum Pengadaan bersama dengan PPK;
8. h.menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
  1. 1.mengumumkan paket pelelangan/ seleksi dan memuat di LPSE Kernen terian Pertanian; J. menyusun program kerja dan anggaran pengadaan; dan
9. k.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan.
  1. 1.mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Layanan Pengadaan;
10. m.mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; dan
11. n.mengagendakan clan mengkoordinasikan sanggahan
(4)Kelompok Kerja ULP-UPT selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengusulkan kepada PPK untuk perubahan: 1). HPS; dan/atau 2). Spesifikasi teknis pekerjaan.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Kelompok Kerja dan setiap anggota Kelompok Kerja ULP-UPTmempunyai kewenangan sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. 2). Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling. tinggi Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

1.menyampaikan hasil Pernilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; J· menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/.Jasa,

k.membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
1. 1.memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
m.mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada Kementerian Pertanian untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rpl00.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rpl0.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
n.memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/ Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
o.mengusulkan bantuan Tim teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP. a tau
f.melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g.menjawab sanggahan;
h.menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 1). Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berrrilai paling tinggi Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah};

BAB III

RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN ULP-UPT

Pasal 9

(1)Kepala ULP UPT Kementerian Pertaian wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LPSE.
(2)ULP-UPTwajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan · dan unit kerja terkait lainnya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:

a.melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
b.menyiapkan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja dalam Pengadaan Barang/Jasa;
c.menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
d.menyediakan informasi Pengadaan Barang/ Jasa kepada masyarakat;
e.menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;
f.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa;
g.melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan; dan
h.membantu kelancaran tugas Kelompok Kerja dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

(6)Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus danf ata:u memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP-UPT/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.
(7)Penetapan pemenang oleh KelompokKerja ULP-UPT,tidak dapat diganggu gugat oleh Kepala ULP-UPT.
(8). Anggota Pokja ULP-UPTdapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP-UPT. Pasal 17. Kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT dan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu.

Pasal 16

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib ditembuskan kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

wajib diolah dan laporan lebih lanjut dan untuk · Pasal 15 Laporan sebagaimana dimaksud dalam dipergunakan sebagai bahan penyusunan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 16

Pasal 14

Pasal 14

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 16

Pasal 14

Pasal 14

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015