Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016 Tahun 2016
- Nomor
- 05/Permentan/PP.200/2/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
www.peraturan.go.id 2016, No. 234 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
www.peraturan.go.id 2016, No. 234
Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 71/Permentan/PP.200/12/2015 TENTANG PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS DI LUAR KUALITAS OLEH PEMERINTAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Harga Pembelian untuk Gabah dan Beras di Luar Kualitaso Pemerintah, diubah sebagai berikut:
www.peraturan.go.id 2016, No. 234
Untuk pembelian Pemerintah terhadap gabah dan beras kualitas premium plus I, kualitas premium plus II, dan medium plus terlebih dahulu harus mendapatkan keputusan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No. 234 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2016 MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN, ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No. 234 www.peraturan.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Instruksi Presiden (Inpres)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)