DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 Tahun 2016

Nomor: 45/Permentan/PP.200/9/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dengan adanya kesalahan penulisan dalam Pasal 3 yang tidak sesuai dengan Lampiran, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);.
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2052 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
11.Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Di Luar Kualitas Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 05/Permentan/ PP.200/2/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 234); Memerhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
2.Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-01/M.EKON/01/2016 perihal Pengalihan Stok Beras Komersial Perum BULOG menjadi Public Service Obligation (PSO) tertanggal 6 Januari 2015;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 71/Permentan/PP.200/ 12/2015 TENTANG PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS DI LUAR KUALITAS OLEH PEMERINTAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Harga Pembelian Untuk Gabah dan Beras Di Luar Kualitas Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 234), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Untuk pembelian Pemerintah terhadap gabah dan beras kualitas premium plus I, kualitas premium plus II, dan premium plus III, terlebih dahulu harus mendapatkan keputusan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

2.Ketentuan dalam Lampiran pada huruf B berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1.Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 05/Permentan/ PP.200/2/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 234), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2016 MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN, ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1408 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR : 45/Permentan/PP.200/9/2016 TANGGAL : 16 September 2016 B. PEDOMAN HARGA PEMBELIAN BERAS DI LUAR KUALITAS DI GUDANG BULOG No Kualitas mutu Kriteria (presentase) Harga (Rp/Kg) Derajat Sosoh (min) Kadar air (Maks) Butir Patah (Maks) Butir Menir (maks) 1 Premium plus I 100 14 10 1 8.845,00 2 Premium plus II 100 14 15 1 8.835,00 3 Premium plus III 100 14 20 1 8.590,00 4 Premium I 95 14 10 2 7.700,00 5 Premium II 95 14 15 2 7.500,00 6 Kualitas rendah 95 14 25 2 7.150,00 MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN, ttd AMRAN SULAIMAN

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dengan adanya kesalahan penulisan dalam Pasal 3 yang tidak sesuai dengan Lampiran, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);.
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2052 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
11.Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Di Luar Kualitas Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 05/Permentan/ PP.200/2/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 234); Memerhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
2.Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-01/M.EKON/01/2016 perihal Pengalihan Stok Beras Komersial Perum BULOG menjadi Public Service Obligation (PSO) tertanggal 6 Januari 2015;

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

2.Ketentuan dalam Lampiran pada huruf B berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1.Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 05/Permentan/ PP.200/2/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 234), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2016 MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN, ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1408 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR : 45/Permentan/PP.200/9/2016 TANGGAL : 16 September 2016 B. PEDOMAN HARGA PEMBELIAN BERAS DI LUAR KUALITAS DI GUDANG BULOG No Kualitas mutu Kriteria (presentase) Harga (Rp/Kg) Derajat Sosoh (min) Kadar air (Maks) Butir Patah (Maks) Butir Menir (maks) 1 Premium plus I 100 14 10 1 8.845,00 2 Premium plus II 100 14 15 1 8.835,00 3 Premium plus III 100 14 20 1 8.590,00 4 Premium I 95 14 10 2 7.700,00 5 Premium II 95 14 15 2 7.500,00 6 Kualitas rendah 95 14 25 2 7.150,00 MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN, ttd AMRAN SULAIMAN

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015

Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015

Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016 Tahun 2016