DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1997

Nomor: 10
Tahun: 1997
Ditetapkan: 29 April 1997
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagian modal kekayaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Garuda Indonesia dalam bentuk saham pada PT Merpati Airlines dan piutang Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Garuda Indonesia pada PT Merpati Nusantara Airlines atas penyerahan 17 (tujuh belas) buah pesawat terbang F-28/4000, dialihkan kepada Negara Republik Indonesia dan selanjutnya ditetapkan sebagai penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Merpati Nusantara Airlines;
c.bahwa penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut dan pengalihan bentuk PT Merpati Nusantara Airlines menjadi Perusahaan (PERSERO), perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3785);
4.Peraturan…
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serba Guna Merpati Nusantara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 91);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1978 tentang Pengalihan Pengusahaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Merpati Nusantara Airlines kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Garuda Indonesian Airways (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 45).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENGALIHAN BENTUK PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I

PENYERTAAN MODAL DAN PENGALIHAN BENTUK

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Merpati Nusantara Airlines, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1978. Pasal 2…

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 562.895.750.000,00 (lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari :
1. a.pengalihan saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Garuda Indonesia pada PT Merpati Nusantara Airlines senilai Rp. 399.985.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
2. b.pengalihan piutang Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Garuda Indonesia pada PT Merpati Nusantara Airlines atas penyerahan 17 (tujuh belas) pesawat terbang F-28/4000 senilai Rp. 162.910.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
(2)Dengan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PT Merpati Nusantara Airlines berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Merpati Nusantara Airlines, dengan komposisi kepemilikan saham saat ini sebagai berikut:
1. a.Negara Republik Indonesia sebesar 90,50% senilai Rp. 562.895.750.000,00 (lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
2. b.Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Garuda Indonesia sebesar 9,50% senilai 59.088.500.000,00 (lima puluh sembilan miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Merpati Nusantara Airlines sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah menyelenggarakan :

a.angkutan usaha komersial berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
b.angkutan udara borongan untuk barang dan wisatawan dalam negeri dan luar negeri;
c.angkutan udara perintis;
d.penerbangan…
d.penerbangan transmigrasi;
e.reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan usaha sendiri maupun keperluan perusahaan angkutan udara lainnya, serta menyediakan fasilitas untuk menunjang usaha pokok;
f.usaha-usaha lain yang ditetapkan Pemerintah guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAN PENGALIHAN BENTUK

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Merpati Nusantara Airlines dan pengalihan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 5

Terhitung sejak pengalihan bentuk PT Merpati Nusantara Airlines menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Merpati Nusantara Airlines, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1978 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 25

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagian modal kekayaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Garuda Indonesia dalam bentuk saham pada PT Merpati Airlines dan piutang Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Garuda Indonesia pada PT Merpati Nusantara Airlines atas penyerahan 17 (tujuh belas) buah pesawat terbang F-28/4000, dialihkan kepada Negara Republik Indonesia dan selanjutnya ditetapkan sebagai penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Merpati Nusantara Airlines;
c.bahwa penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut dan pengalihan bentuk PT Merpati Nusantara Airlines menjadi Perusahaan (PERSERO), perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3785);
4.Peraturan…
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serba Guna Merpati Nusantara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 91);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1978 tentang Pengalihan Pengusahaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Merpati Nusantara Airlines kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Garuda Indonesian Airways (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 45).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENGALIHAN BENTUK PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I

PENYERTAAN MODAL DAN PENGALIHAN BENTUK

Pasal 1

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 562.895.750.000,00 (lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari :
1. a.pengalihan saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Garuda Indonesia pada PT Merpati Nusantara Airlines senilai Rp. 399.985.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
2. b.pengalihan piutang Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Garuda Indonesia pada PT Merpati Nusantara Airlines atas penyerahan 17 (tujuh belas) pesawat terbang F-28/4000 senilai Rp. 162.910.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
(2)Dengan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PT Merpati Nusantara Airlines berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Merpati Nusantara Airlines, dengan komposisi kepemilikan saham saat ini sebagai berikut:
1. a.Negara Republik Indonesia sebesar 90,50% senilai Rp. 562.895.750.000,00 (lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
2. b.Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Garuda Indonesia sebesar 9,50% senilai 59.088.500.000,00 (lima puluh sembilan miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Merpati Nusantara Airlines sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah menyelenggarakan :

a.angkutan usaha komersial berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
b.angkutan udara borongan untuk barang dan wisatawan dalam negeri dan luar negeri;
c.angkutan udara perintis;
d.penerbangan…
d.penerbangan transmigrasi;
e.reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan usaha sendiri maupun keperluan perusahaan angkutan udara lainnya, serta menyediakan fasilitas untuk menunjang usaha pokok;
f.usaha-usaha lain yang ditetapkan Pemerintah guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (10)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1978

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1983

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (10)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1978

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1983

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 1999