Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1997
- Nomor
- 10
- Tahun
- 1997
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2987);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENGALIHAN BENTUK PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).
BAB I
Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Merpati Nusantara Airlines, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1978. Pasal 2…
399.985.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
562.895.750.000,00 (lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Merpati Nusantara Airlines sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah menyelenggarakan :
BAB III PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAN PENGALIHAN BENTUK
BAB III
Pelaksanaan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Merpati Nusantara Airlines dan pengalihan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. KETENTUAN PENUTUP
Terhitung sejak pengalihan bentuk PT Merpati Nusantara Airlines menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Merpati Nusantara Airlines, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1978 dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 25
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)