DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2014

Nomor: 103
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: www.peraturan.go.id 2014, No.369 2

1.Pelayanan Kesehatan Tradional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
2.Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
3.Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.
4.Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
5.Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.
6.Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional yang selanjutnya disingkat STRTKT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
7.Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPTKT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tradisional dalam rangka pelaksanaan pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
10.Panti Sehat adalah tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan Kesehatan Tradisional Empiris.
11.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. www.peraturan.go.id 2014, No.369 3
12.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

(1)Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk:
1. a.membangun sistem pelayanan kesehatan tradisional yang bersinergi dengan pelayanan kesehatan konvensional;
2. b.membangun sistem Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang bersinergi dan dapat berintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. c.memberikan pelindungan kepada masyarakat;
4. d.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tradisional; dan
5. e.memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan tradisional.
(2)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
1. a.tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. b.jenis pelayanan kesehatan tradisional;
3. c.tata cara pelayanan kesehatan tradisional;
4. d.sumber daya;
5. e.penelitian dan pengembangan;
6. f.publikasi dan periklanan;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendanaan;
9. i.pembinaan dan pengawasan; dan
10. j.sanksi administratif.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. www.peraturan.go.id 2014, No.369 4

Pasal 4

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah memiliki wewenang:

a.membuat kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional tingkat nasional termasuk metodologi, saintifikasi, dan jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional untuk kepentingan penelitian dan pendidikan;
b.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan kesehatan tradisional;
c.mendorong penerapan, penelitian, dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional;
d.melakukan pengelolaan, pemantauan, penapisan, kemitraan dan evaluasi, pelayanan kesehatan tradisional skala nasional;
e.membuat sistem pelaporan pelayanan kesehatan tradisional;
f.meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional;
g.menjamin keamanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan bahan dan/atau alat kesehatan tradisional; dan
h.menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi memiliki wewenang:

a.membuat kebijakan daerah dalam pelayanan kesehatan tradisional daerah provinsi yang mengacu pada kebijakan nasional;
b.mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional yang spesifik daerah (local spesific) kepada Pemerintah untuk dapat diteliti, dikembangkan, dan diterapkan;
c.melakukan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional skala provinsi; dan
d.mendayagunakan tenaga kesehatan tradisional.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang:

a.membuat kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional daerah kabupaten/kota yang mengacu pada kebijakan provinsi dan kebijakan nasional; www.peraturan.go.id 2014, No.369 5
b.mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional yang spesifik daerah (local spesific) kepada Pemerintah melalui pemerintah daerah provinsi;
c.melakukan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional skala kabupaten/kota;
d.memberikan perizinan bagi tenaga kesehatan tradisional di kabupaten/kota; dan
e.mendayagunakan penyehat tradisional dalam rangka pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

BAB III

JENIS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Pasal 7

(1)Jenis pelayanan kesehatan tradisional meliputi:
1. a.Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
2. b.Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer; dan
3. c.Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.
(2)Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu sistem kesehatan tradisional.
(3)Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Pasal 8

(1)Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penerapan pelayanan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
(2)Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dapat menggunakan satu cara perawatan atau kombinasi cara perawatan dalam satu sistem Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.
(3)Cara perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
1. a.keterampilan; dan/atau
2. b.ramuan. www.peraturan.go.id 2014, No.369 6

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1)Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan ilmu biokultural dan ilmu biomedis yang manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
(2)Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dapat menggunakan satu cara pengobatan/perawatan atau kombinasi cara pengobatan/perawatan dalam satu kesatuan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
(3)Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.
(4)Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang memenuhi kriteria tertentu dapat diintegrasikan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(5)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.mengikuti kaidah-kaidah ilmiah;
2. b.tidak membahayakan kesehatan pasien/klien;
3. c.tetap memperhatikan kepentingan terbaik pasien/klien;
4. d.memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien/klien secara fisik, mental, dan sosial; dan
5. e.dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.

Pasal 11

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan dengan cara pengobatan/perawatan dengan menggunakan:

a.keterampilan; dan/atau
b.ramuan. www.peraturan.go.id 2014, No.369 7

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: www.peraturan.go.id 2014, No.369 2

1.Pelayanan Kesehatan Tradional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
2.Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
3.Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.
4.Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
5.Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.
6.Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional yang selanjutnya disingkat STRTKT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
7.Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPTKT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tradisional dalam rangka pelaksanaan pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
10.Panti Sehat adalah tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan Kesehatan Tradisional Empiris.
11.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. www.peraturan.go.id 2014, No.369 3
12.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

(1)Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk:
1. a.membangun sistem pelayanan kesehatan tradisional yang bersinergi dengan pelayanan kesehatan konvensional;
2. b.membangun sistem Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang bersinergi dan dapat berintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
3. c.memberikan pelindungan kepada masyarakat;
4. d.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tradisional; dan
5. e.memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan tradisional.
(2)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
1. a.tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. b.jenis pelayanan kesehatan tradisional;
3. c.tata cara pelayanan kesehatan tradisional;
4. d.sumber daya;
5. e.penelitian dan pengembangan;
6. f.publikasi dan periklanan;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendanaan;
9. i.pembinaan dan pengawasan; dan
10. j.sanksi administratif.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. www.peraturan.go.id 2014, No.369 4

Pasal 4

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah memiliki wewenang:

a.membuat kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional tingkat nasional termasuk metodologi, saintifikasi, dan jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional untuk kepentingan penelitian dan pendidikan;
b.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan kesehatan tradisional;
c.mendorong penerapan, penelitian, dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional;
d.melakukan pengelolaan, pemantauan, penapisan, kemitraan dan evaluasi, pelayanan kesehatan tradisional skala nasional;
e.membuat sistem pelaporan pelayanan kesehatan tradisional;
f.meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional;
g.menjamin keamanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan bahan dan/atau alat kesehatan tradisional; dan
h.menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi memiliki wewenang:

a.membuat kebijakan daerah dalam pelayanan kesehatan tradisional daerah provinsi yang mengacu pada kebijakan nasional;
b.mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional yang spesifik daerah (local spesific) kepada Pemerintah untuk dapat diteliti, dikembangkan, dan diterapkan;
c.melakukan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional skala provinsi; dan
d.mendayagunakan tenaga kesehatan tradisional.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki wewenang:

a.membuat kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional daerah kabupaten/kota yang mengacu pada kebijakan provinsi dan kebijakan nasional; www.peraturan.go.id 2014, No.369 5
b.mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional yang spesifik daerah (local spesific) kepada Pemerintah melalui pemerintah daerah provinsi;
c.melakukan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional skala kabupaten/kota;
d.memberikan perizinan bagi tenaga kesehatan tradisional di kabupaten/kota; dan
e.mendayagunakan penyehat tradisional dalam rangka pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

BAB III

JENIS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Pasal 7

(1)Jenis pelayanan kesehatan tradisional meliputi:
1. a.Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
2. b.Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer; dan
3. c.Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.
(2)Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu sistem kesehatan tradisional.
(3)Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Pasal 8

(1)Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penerapan pelayanan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
(2)Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dapat menggunakan satu cara perawatan atau kombinasi cara perawatan dalam satu sistem Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.
(3)Cara perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
1. a.keterampilan; dan/atau
2. b.ramuan. www.peraturan.go.id 2014, No.369 6

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1)Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan ilmu biokultural dan ilmu biomedis yang manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
(2)Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dapat menggunakan satu cara pengobatan/perawatan atau kombinasi cara pengobatan/perawatan dalam satu kesatuan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
(3)Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.
(4)Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang memenuhi kriteria tertentu dapat diintegrasikan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(5)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.mengikuti kaidah-kaidah ilmiah;
2. b.tidak membahayakan kesehatan pasien/klien;
3. c.tetap memperhatikan kepentingan terbaik pasien/klien;
4. d.memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien/klien secara fisik, mental, dan sosial; dan
5. e.dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.

Pasal 11

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan dengan cara pengobatan/perawatan dengan menggunakan:

a.keterampilan; dan/atau
b.ramuan. www.peraturan.go.id 2014, No.369 7

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017