DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pegawai Negeri Sipil, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Programa, Siaran, Siaran Loka, Klasifikasi Acara Siaran, Penyiaran, dan Komisi Penyiaran Indonesia; Ketentuan mengenai Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi; Tata Kerja; Kekayaan dan Pembiayaan; Teknis Penyiaran; Peran Serta Masyarakat; Rencana Kerja dan Anggaran; Pertanggungjawaban; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Perailhan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, serta memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi sebagai media dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat; SALINAN ~ 2 ~
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ 3 ~ Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4485);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4486);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KABUPATEN KAYONG UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KAYONG UTARA. ~ 4 ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil Daerah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Kayong Utara adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kayong Utara.
9.Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara.
10.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kayong Utara.
11.Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio. ~ 5 ~
12.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
13.Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Daerah sesuai wilayah siaran layanan.
14.Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.
15.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana spektrum frekuensi udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
16.Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Kayong Utara.

Pasal 3

(1)LPPL Radio Kayong Utara adalah lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
(2)LPPL Radio Kayong Utara berkedudukan di Daerah. ~ 6 ~

Pasal 4

LPPL Radio Kayong Utara mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL Radio Kayong Utara mempunyai fungsi sebagai media informasi, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya bangsa dengan menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

(1)Organisasi LPPL Radio Kayong Utara terdiri atas:
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Dewan Direksi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPPL Radio Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPL Radio Kayong Utara dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati. ~ 7 ~
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan atas kebijakan Dewan Direksi dalam menjalankan LPPL Radio Kayong Utara.

Pasal 8

(1)Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas terdiri atas unsur LPPL Radio Kayong Utara, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:

a.menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
b.menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
c.mengikuti perkembangan LPPL Radio Kayong Utara dan dalam hal menunjukkan kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
d.memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LPPL Radio Kayong Utara;
e.melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
f.memberikan laporan kepada Bupati secara berkala dan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009