Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:
a.kepastian hukum, yakni menjamian kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
b.keberpihakan, yakni Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman;
~ 6 ~
c.keberlanjutan, yakni Pemerintah Daerah menjamin keberadaan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
d.keterbukaan, yakni masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dan/ atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
e.akuntabilitas, yakni proses penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
BAB III PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Kawasan Industri