DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM: Bab I mengatur tentang pengertian-pengertian yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, termasuk Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Industri, Kawasan Industri, Kawasan Industri Mandor, dan istilah lainnya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN: Bab II menjelaskan Maksud pembangunan Kawasan Industri Mandor adalah untuk kepastian peruntukan lahan dan mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup, dan bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri, meningkatkan daya saing investasi, serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait. BAB III LAHAN PERUNTUKAN KAWASAN INDUSTRI: Bab III menetapkan wilayah administratif Desa Mandor dan Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak sebagai Kawasan Industri Mandor seluas 336 hektar yang terdiri atas 2 (dua) lokasi dengan batas-batas fisik tertentu. BAB IV PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH: Bab IV mengatur Peruntukan dan Penggunaan Tanah di Kawasan Industri Mandor untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha-usaha, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri Mandor, serta menyatakan bahwa seluruh areal tanah dikuasai oleh Daerah dengan hak pengelolaan Pemerintah Daerah. BAB V PENGELOLAAN KAWASAN: Bab V mengatur bahwa Pengelolaan Kawasan Industri Mandor dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk dan/atau bekerjasama dengan pihak swasta yang telah mendapatkan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN: Bab VI mengatur bahwa Anggaran pembiayaan KIM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara melalui Instansi Sektoral, Swasta melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing, Dana Pinjaman, dan Dana lainnya yang sah. BAB VII PEMBEBASAN DAN KERINGANAN PERPAJAKAN/RETRIBUSI DAERAH DAN PUNGUTAN LAINNYA: Bab VII mengatur bahwa modal yang ditanam oleh Badan Usaha, Perusahaan Dalam Negeri atau Asing di Kawasan Industri Mandor dapat diberikan kemudahan berupa pembebasan atau keringanan pajak/retribusi Daerah atau pungutan daerah lainnya dengan jangka waktu dan ketentuan tertentu. BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN: Bab VIII mengatur wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengembangan Kawasan Industri Mandor, termasuk mensinkronisasikan kebijakan, mengatur pemanfaatan Kawasan, membina kegiatan industri, mengembangkan pembangunan, melakukan pengawasan, dan mengendalikan perizinan usaha. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN: Bab IX mengatur bahwa Badan Usaha dan/atau perusahaan industri yang telah melakukan kegiatan usahanya di Kawasan Industri Mandor dapat melanjutkan usahanya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, serta dapat diberikan kemudahan. BAB X KETENTUAN PENUTUP: Bab X menyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati, semua Peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan Kawasan Industri Mandor dimaksudkan untuk kepastian peruntukan lahan dan kemudahan- kemudahan berusaha dalam investasi jangka panjang serta pengendaliannya guna menghindari dampak negatif terhadap lingkungan kawasan yang ditetapkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Industri Mandor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 5285);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 15);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK DAN BUPATI LANDAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG KAWASAN INDUSTRI MANDOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Landak.
6.Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak.
7.Dinas adalah Dinas yang berwenang dibidang perindustrian.
8.Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 4 Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,bahan baku barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
10.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang dikembangkan dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
11.Mandor adalah 1 (satu) dari 13 (tiga belas) kecamatan di Kabupaten Landak. Kawasan Industri Mandor yang selanjutnya disingkat KIM adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang terletak di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
12.Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri di wilayah Indonesia.
13.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang merupakan bagian tata ruang wilayah yang diperuntukan bagi kegiatan industri yang meliputi pertumbuhan dan pengembangan serta aktivitas penunjang lainnya.
14.Lokasi Industri adalah lahan yang merupakan bagian dari kawasan peruntukan industri yang telah disetujui Pemerintah Daerah kepada suatu badan usaha industri untuk tempat melaksanakan kegiatannya.
15.Built, Operate, dan Transfer yang selanjutnya disebut BOT adalah prasarana dibangun swasta dan pada suatu saat diserahkan pada Pemerintah.
16.Built, Own, dan Operate yang selanjutnya disebut BOO adalah penyertaan swasta dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana.
17.Kontrak Manajemen adalah kerjasama dengan menunjuk pihak swasta sebagai pengelola suatu sarana agar lebih efisien.
18.After Merge adalah suatu bentuk kerjasama antara swasta dan pemerintah dalam membangun dan mengelola prasarana.
19.Zona adalah suatu daerah dengan perbatasan-perbatasan khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembangunan Kawasan Industri Mandor adalah untuk kepastian peruntukan lahan dan mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup. 5

Pasal 3

Pembangunan Kawasan Industri Mandor bertujuan untuk:

a.mengendalikan pemanfaatan ruang;
b.meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan;
c.mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
d.meningkatkan daya saing industri;
e.meningkatkan daya saing investasi; dan
f.memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait.

BAB III

LAHAN PERUNTUKAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 4

(1)Wilayah administratif Desa Mandor dan Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak ditetapkan sebagai wilayah Kawasan Industri yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Kawasan Industri Mandor.
(2)Luas Kawasan Industri Mandor adalah 336 (tiga ratus tiga puluh enam) hektar sesuai Peta Lokasi Kawasan Industri Mandor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Kawasan Industri Mandor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) lokasi sebagai berikut :
1. a.Lokasi I seluas 81 (delapan puluh satu) hektar terletak di Desa Kayu Ara, dan Desa Mandor mempunyai batas secara fisik sebagai berikut :
  1. 1.sebelah Utara berbatasan dengan lahan masyarakat desa Kayu Ara
  2. 2.sebelah Selatan berbatasan dengan Cagar Alam mandor
  3. 3.sebelah Barat berbatasan dengan Cagar Alam Mandor
  4. 4.sebelah Timur berbatasan denganlahan masyarakat desa Kayu Ara
2. b.Lokasi II seluas 255 (dua ratus lima puluh lima) hektar terletak di Desa Mandor dan mempunyai batas secara fisik sebagai berikut :
  1. 1.sebelah Utara berbatasan dengan lahan masyarakat desa Mandor
  2. 2.sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Produksi Sei Peniti-Mandor
  3. 3.sebelah Barat berbatasan dengan lahan masyarakat desa Mandor
  4. 4.sebelah Timur berbatasan dengan Cagar Alam Mandor

BAB IV

PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 5

(1)Peruntukan dan Penggunaan Tanah di Kawasan Industri Mandor untuk keperluan bangunan-bangunan, usaha-usaha, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri Mandor.
(2)Peruntukan dan penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus mendapat perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Zona-Zona yang akan dikembangkan didalam Kawasan Industri Mandor adalah :
1. a.Zona Industri;
2. b.Zona Fasilitas Penunjang;
3. c.Zona Infrastruktur Kawasan; dan
4. d.Zona Ruang Terbuka Hijau. 6
(4)Penentuan zona dan batas lahan peruntukan atau penggunaan Kawasan Industri Mandor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Seluruh areal tanah yang terletak di Kawasan Industri Mandor dikuasai oleh Daerah dengan hak pengelolaan Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah berdasarkan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, berwenang :
1. a.Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah;
2. b.Menggunakan tanah untuk pelaksanaan pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri;
3. c.Menyerahkan bagian-bagian dari tanah kepada pihak ketiga dengan hak sewa dan/atau hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB V

PENGELOLAAN KAWASAN

Pasal 7

(1)Pengelolaan Kawasan Industri Mandor dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk dan/atau bekerjasama dengan pihak swasta yang telah mendapatkan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah mengkoordinasikan Dinas dan Instansi terkait lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah dengan pihak swasta sebagai pengguna Kawasan Industri Mandor.
(3)Dinas dan Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
(4)Dalam rangka penunjukan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau bekerjasama dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan “fit and froper test” sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Anggaran pembiayaan KIM bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanaja Negara melalui Instansi Sektoral;
3. c.Swasta melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing;
4. d.Dana Pinjaman, meliputi pinjaman dalam negeri dan/atau luar negeri; dan
5. e.Dana lainnya yang sah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam hal penyertaan pihak Swasta dalam Pengelolaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan kerjasama dengan sistem BOT, BOO, Kontrak manajemen, atau 7 after merge serta sistem lainnya yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015