DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1990

Nomor: 27
Tahun: 1990
Ditetapkan: 10 Juli 1990
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN PRASEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan :

1.Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah.
2.Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
3.Anak didik adalah peserta didik pada pendidikan prasekolah.
4.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali anak didik yang bersangkutan.
5.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Pasal 2

Pendidikan prasekolah tidak merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar.

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

Pendidikan prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

BAB III

BENTUK SATUAN DAN LAMA PENDIDIKAN

Pasal 4

(1)Bentuk satuan pendidikan prasekolah meliputi Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Penitipan Anak, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Taman Kanak-kanak terdapat dijalur pendidikan sekolah.
(3)Kelompok Bermain dan Penitipan Anak terdapat di jalur pendidikan luar sekolah.
(4)Anak didik Taman Kanak-kanak adalah anak usia 4-6 tahun.
(5)Lama pendidikan di Taman Kanak-kanak 1 tahun atau 2 tahun.

Pasal 5

Pembinaan usaha kesejahteraan anak pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak menjadi tanggung jawab Menteri Sosial, sedangkan pembinaan pendidikannya menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 6

(1)Pendidikan prasekolah yang diselenggarakan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak hanya dapat diikuti anak yang usianya sekurang-kurangnya 3 tahun.
(2)Pendidikan yang diselenggarakan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian daripada pendidikan prasekolah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3)Pendidikan prasekolah pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Sosial.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN

Pasal 7

Syarat dan tata cara pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ditetapkan oleh Menteri Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Syarat pendirian Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat harus memenuhi adanya :
1. a.sejumlah anak didik;
2. b.tenaga kependidikan;
3. c.program kegiatan belajar;
4. d.dana, sarana dan prasarana pendidikan.
(2)Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh masyarakat selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggaranya harus berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), serta tata cara pendirian Taman Kanak-kanak diatur oleh Menteri.

BAB V

PROGRAM KEGIATAN BELAJAR

Pasal 9

(1)Isi program kegiatan belajar pendidikan di Taman Kanak-kanak meliputi pengembangan :

1.Moral Pancasila;
2.Agama;
3.Disiplin;
4.Kemampuan berbahasa;
5.Daya pikir;
6.Daya cipta;
7.Perasaan/emosi;
8.Kemampuan bermasyarakat;
9.Keterampilan; 10.Jasmani.

(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri, dan yang berkenaan dengan pengembangan agama diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

(1)Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh Pemerintah diselenggarakan oleh Menteri.
(2)Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh masyarakat diselenggarakan oleh badan yang mendirikan Taman Kanak-kanak yang bersangkutan.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak dilaksanakan oleh guru dengan berpedoman pada program kegiatan belajar.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN PRASEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan :

1.Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah.
2.Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
3.Anak didik adalah peserta didik pada pendidikan prasekolah.
4.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali anak didik yang bersangkutan.
5.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Pasal 2

Pendidikan prasekolah tidak merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar.

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

BAB III

BENTUK SATUAN DAN LAMA PENDIDIKAN

Pasal 4

(1)Bentuk satuan pendidikan prasekolah meliputi Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Penitipan Anak, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Taman Kanak-kanak terdapat dijalur pendidikan sekolah.
(3)Kelompok Bermain dan Penitipan Anak terdapat di jalur pendidikan luar sekolah.
(4)Anak didik Taman Kanak-kanak adalah anak usia 4-6 tahun.
(5)Lama pendidikan di Taman Kanak-kanak 1 tahun atau 2 tahun.

Pasal 5

Pembinaan usaha kesejahteraan anak pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak menjadi tanggung jawab Menteri Sosial, sedangkan pembinaan pendidikannya menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 6

(1)Pendidikan prasekolah yang diselenggarakan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak hanya dapat diikuti anak yang usianya sekurang-kurangnya 3 tahun.
(2)Pendidikan yang diselenggarakan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian daripada pendidikan prasekolah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3)Pendidikan prasekolah pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Sosial.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN

Pasal 7

Syarat dan tata cara pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak ditetapkan oleh Menteri Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Syarat pendirian Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat harus memenuhi adanya :
1. a.sejumlah anak didik;
2. b.tenaga kependidikan;
3. c.program kegiatan belajar;
4. d.dana, sarana dan prasarana pendidikan.
(2)Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh masyarakat selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggaranya harus berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), serta tata cara pendirian Taman Kanak-kanak diatur oleh Menteri.

BAB V

PROGRAM KEGIATAN BELAJAR

Pasal 9

(1)Isi program kegiatan belajar pendidikan di Taman Kanak-kanak meliputi pengembangan :

1.Moral Pancasila;
2.Agama;
3.Disiplin;
4.Kemampuan berbahasa;
5.Daya pikir;
6.Daya cipta;
7.Perasaan/emosi;
8.Kemampuan bermasyarakat;
9.Keterampilan; 10.Jasmani.

(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri, dan yang berkenaan dengan pengembangan agama diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

(1)Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh Pemerintah diselenggarakan oleh Menteri.
(2)Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh masyarakat diselenggarakan oleh badan yang mendirikan Taman Kanak-kanak yang bersangkutan.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak dilaksanakan oleh guru dengan berpedoman pada program kegiatan belajar.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 108 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 108 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2014