Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1995
- Nomor
- 3
- Tahun
- 1995
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI. BAB I…
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH
BAB II
Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi diubah dan diperluas dengan memasukkan:
1) Desa… 1) Desa Dayeuhluhur; 2) Desa Subangjaya; 3) Desa Cisarua; 4) Desa Karangtengah; 5) Desa Sukakarya.
1) Desa Lembursitu; 2) Desa Situmekar; 3) Desa Cipanengah; 4) Desa Cikundul; 5) Desa Sindangsari; 6) Desa Sudajaya Hilir; 7) Desa Jayamekar; 8) Desa Cibeureum Hilir; 9) Desa Jayaraksa; 10) Desa Limusnunggal; 11) Desa Babakan; 12) Desa Sindangpalay; 13) Desa Baros. Pasal 3…
Dengan perubahan dan atau perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan-Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi ditata sebagai berikut :
1) Kelurahan Karamat; 2) Kelurahan Gunung Puyuh; 3) Kelurahan Sriwidari; 4) Kelurahan Karang Tengah.
1) Kelurahan Gunung Parang; 2) Kelurahan Selabatu; 3) Kelurahan Cikole; 4) Kelurahan Kebonjati; 5) Desa Cisarua; 6) Desa Subangjaya.
1) Kelurahan Tipar; 2) Kelurahan Cikondang; 3) Kelurahan… 3) Kelurahan Citamiang; 4) Kelurahan Nanggeleng; 5) Kelurahan Gedongpanjang.
1) Kelurahan Benteng; 2) Kelurahan Nyomplong; 3) Kelurahan Warudoyong; 4) Desa Sukakarya; 5) Desa Dayeuhluhur.
1) Desa Cibeureumhilir; 2) Desa Babakan; 3) Desa Limusnunggal; 4) Desa Sindangpalay; 5) Desa Baros; 6) Desa Jayaraksa; 7) Desa Jayamekar; 8) Desa Sindangsari; 9) Desa Sudajayahilir; 10) Desa Cikundul; 11) Desa Cipanengah; 12) Desa Situmekar; 13) Desa Lembursitu. Pasal 4…
BAB III PEMBIAYAAN
BAB III
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan. KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)