DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Desember 2006
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Manokwari

regulasi_utama

Ringkasan

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peraturan pelaksanaan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Reglement Catatan Sipil untuk golongan Cina yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 18;
1. 2.Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Reglement Catatan Sipil untuk penduduk Indonesia asli, Jawa dan Madura yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
2. 3.Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Reglement Catatan Sipil untuk orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa pulau-pulau Tenu, Nila dan Serua yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1936 Nomor 607;
3. 4.Staatsblad Tahun 1949 Nomor 25 tentang Reglement Catatan Sipil untuk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan;

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun PERDA : PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT 42 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun1961 tentang Perubahan / Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
9.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
13.Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
14.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977); PERDA : PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT 43
16.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Blanko Kartu Tanda Penduduk, Register Akta, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah;
23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 09 Tahun 2004 tentang Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2004 Nomor 53) PERDA : PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT 44 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI dan BUPATI MANOKWARI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2.Bupati adalah Bupati Manokwari.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupapten Manokwari.
6.Kepala Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupapten Manokwari.
7.Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan dalam rangka mendata, mencatat dan selanjutnya menetapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap penduduk.
8.Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal tetap di Kabupaten Manokwari.
9.Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
10.Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disebut KTP adalah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk di Kabupaten Manokwari;
11.Akta Catatan Sipil adalah data otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan anak, Pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk sebagai dokumen Negara.
12.Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Perubahan Nama. PERDA : PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT 45
13.Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib.
14.Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk atas permintaan pemohon.
15.Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan.
16.Pejabat Pencatat Sipil adalah Pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani dan atau mengesahkan Akta Catatan Sipil.
17.Pembantu Pejabat Pencatat Sipil adalah Pejabat yang bertugas membantu Pejabat Pencatat Sipil dalam pelaksanaan tugas pencatatan.

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 2

(1)Setiap penduduk dalam Kabupaten Manokwari wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Kampung/Kepala Kelurahan untuk diterbitkan Kartu Keluarga.
(2)Setiap penduduk yang telah didaftarkan wajib mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
(3)Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup.
(4)Dalam Kartu Keluarga harus dicantumkan data Kepala Keluarga dan anggota keluarga.
(5)Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
(6)Setiap Kepala Keluarga Wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Kampung/Kelurahan.
(7)Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan aslinya dipegang oleh Kepala Keluarga sedangkan tindasan merupakan arsip Kantor Distrik, Kelurahan/Kampung dan RT/RW.
(8)Setiap terjadi perubahan dalam Kartu Keluarga seperti lahir, mati, kawin, cerai atau pindah pada anggota Keluarga lain maka Kartu Keluarga wajib untuk diganti.
(9)Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali Kepala Kampung/Kelurahan meneliti kembali mengenai kebenaran data dalam Kartu Keluarga.

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh Kartu Keluarga adalah ;

a.Surat Pengantar RT/RW yang ditujukan Lurah/Kepala Kampung;
b.Kartu Keluarga lama (untuk penggantian);
c.Akta Perkawinan Kepala Keluarga;
d.Akta Kelahiran Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga;
e.Surat Persetujuan Kepala Distrik untuk menjadi Penduduk Tetap;
f.Syarat lain yang diperlukan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. PERDA : PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT 46

Pasal 4

(1)Untuk memperoleh data dan informasi kependudukan yang akurat maka pada setiap Kelurahan/Kampung dapat ditunjuk seorang Registrar.
(2)Registrar dimaksud ayat (1) mempunyai tugas mendata mutasi penduduk yang terjadi 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Kepala Distrik yang meliputi data kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, datang dan pergi.
(3)Kepada Registrar tersebut diberikan insentif yang bayarkan 3 (tiga) bulan sekali sesaat setelah laporan kependudukan diterima.
(4)Insentif tersebut ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

(1)KTP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati.
(2)KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
(3)KTP diberikan kepada Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
(4)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
(5)Bagi Penduduk korban bencana diberikan KTP oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.

Pasal 6

(1)KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
(2)Dalam hal Pemerintah daerah menerima laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
(3)Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(4)Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
(5)KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup.

Pasal 7

(1)Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
1. a.Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang foto berwarna merah; atau
2. b.Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang foto berwarna biru.
(2)Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
(3)Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
1. a.Formulir permohonan KTP dengan kode F-1.07; dan PERDA : PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT 47
2. b.Blangko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti dengan kode F-1.02.

Pasal 8

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
1. a.klasifikasi 1 : dalam satu kampung
2. b.klasifikasi 2 : antar kampung dalam satu keKepala Distrikan;
3. c.klasifikasi 3 : antar keKepala Distrikan dalam satu kabupaten/kota;
4. d.klasifikasi 4 : antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
5. e.klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
(2)Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
(3)Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peraturan pelaksanaan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Reglement Catatan Sipil untuk golongan Cina yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 18;
1. 2.Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Reglement Catatan Sipil untuk penduduk Indonesia asli, Jawa dan Madura yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
2. 3.Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Reglement Catatan Sipil untuk orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa pulau-pulau Tenu, Nila dan Serua yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1936 Nomor 607;
3. 4.Staatsblad Tahun 1949 Nomor 25 tentang Reglement Catatan Sipil untuk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan;

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun PERDA : PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT 42 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun1961 tentang Perubahan / Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
9.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
13.Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
14.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977); PERDA : PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT 43
16.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Blanko Kartu Tanda Penduduk, Register Akta, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah;
23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 09 Tahun 2004 tentang Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2004 Nomor 53) PERDA : PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT 44 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI dan BUPATI MANOKWARI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2.Bupati adalah Bupati Manokwari.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupapten Manokwari.
6.Kepala Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupapten Manokwari.
7.Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan dalam rangka mendata, mencatat dan selanjutnya menetapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap penduduk.
8.Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal tetap di Kabupaten Manokwari.
9.Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
10.Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disebut KTP adalah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk di Kabupaten Manokwari;
11.Akta Catatan Sipil adalah data otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan anak, Pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk sebagai dokumen Negara.
12.Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Perubahan Nama. PERDA : PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT 45
13.Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib.
14.Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk atas permintaan pemohon.
15.Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan.
16.Pejabat Pencatat Sipil adalah Pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani dan atau mengesahkan Akta Catatan Sipil.
17.Pembantu Pejabat Pencatat Sipil adalah Pejabat yang bertugas membantu Pejabat Pencatat Sipil dalam pelaksanaan tugas pencatatan.

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 2

(1)Setiap penduduk dalam Kabupaten Manokwari wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Kampung/Kepala Kelurahan untuk diterbitkan Kartu Keluarga.
(2)Setiap penduduk yang telah didaftarkan wajib mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
(3)Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup.
(4)Dalam Kartu Keluarga harus dicantumkan data Kepala Keluarga dan anggota keluarga.
(5)Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
(6)Setiap Kepala Keluarga Wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Kampung/Kelurahan.
(7)Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan aslinya dipegang oleh Kepala Keluarga sedangkan tindasan merupakan arsip Kantor Distrik, Kelurahan/Kampung dan RT/RW.
(8)Setiap terjadi perubahan dalam Kartu Keluarga seperti lahir, mati, kawin, cerai atau pindah pada anggota Keluarga lain maka Kartu Keluarga wajib untuk diganti.
(9)Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali Kepala Kampung/Kelurahan meneliti kembali mengenai kebenaran data dalam Kartu Keluarga.

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh Kartu Keluarga adalah ;

a.Surat Pengantar RT/RW yang ditujukan Lurah/Kepala Kampung;
b.Kartu Keluarga lama (untuk penggantian);
c.Akta Perkawinan Kepala Keluarga;
d.Akta Kelahiran Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga;
e.Surat Persetujuan Kepala Distrik untuk menjadi Penduduk Tetap;
f.Syarat lain yang diperlukan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. PERDA : PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT 46

Pasal 4

(1)Untuk memperoleh data dan informasi kependudukan yang akurat maka pada setiap Kelurahan/Kampung dapat ditunjuk seorang Registrar.
(2)Registrar dimaksud ayat (1) mempunyai tugas mendata mutasi penduduk yang terjadi 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Kepala Distrik yang meliputi data kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, datang dan pergi.
(3)Kepada Registrar tersebut diberikan insentif yang bayarkan 3 (tiga) bulan sekali sesaat setelah laporan kependudukan diterima.
(4)Insentif tersebut ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

(1)KTP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati.
(2)KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
(3)KTP diberikan kepada Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
(4)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
(5)Bagi Penduduk korban bencana diberikan KTP oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.

Pasal 6

(1)KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
(2)Dalam hal Pemerintah daerah menerima laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
(3)Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(4)Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
(5)KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup.

Pasal 7

(1)Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
1. a.Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang foto berwarna merah; atau
2. b.Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang foto berwarna biru.
(2)Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
(3)Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
1. a.Formulir permohonan KTP dengan kode F-1.07; dan PERDA : PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT 47
2. b.Blangko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti dengan kode F-1.02.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
1. a.klasifikasi 1 : dalam satu kampung
2. b.klasifikasi 2 : antar kampung dalam satu keKepala Distrikan;
3. c.klasifikasi 3 : antar keKepala Distrikan dalam satu kabupaten/kota;
4. d.klasifikasi 4 : antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
5. e.klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
(2)Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
(3)Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 62 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1994

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 1987

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991

Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 09 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 62 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1994

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 1987

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991

Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 09 Tahun 2004