DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1998

Nomor: 33
Tahun: 1998
Ditetapkan: 28 Februari 1998
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, koperasi perlu memperkuat struktur permodalannya melalui pemupukan modal dengan menyertakan pihak lain dalam permodalan koperasi dalam bentuk modal penyertaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan modal penyertaan pada koperasi dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negra Nomor 3502);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

1.Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
2.Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi.
3.Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.

BAB II

SUMBER DAN TATA CARA PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN

Pasal 2

Modal koperasi terdiri dari:

a.modal sendiri;
b.modal pinjaman;
c.modal penyertaan.

Pasal 3

…

Pasal 3

Untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui modal penyertaan yang berasal dari:

a.Pemerintah;
b.anggota masyarakat;
c.badan usaha; dan
d.badan-badan lainnya.

Pasal 4

Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan Pemodal.

Pasal 5

(1)Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama koperasi dan Pemodal;
2. b.besarnya modal penyertaan;
3. c.usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;
4. d.pengelolaan dan pengawasan;
5. e.hak dan kewajiban Pemodal dan koperasi;
6. f.pembagian keuntungan;
7. g.tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki Pemodal dalam koperasi;
8. h.penyelesaian perselisihan.
(2)Perjanjian …
(2)Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis.

Pasal 6

Untuk memupuk modal penyertaan, koperasi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.telah memperoleh status sebagai badan hukum;
b.membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; dan
c.mendapat persetujuan Rapat Anggota.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pemodal turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan dan atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan tersebut.

Pasal 8

Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal pernyetaan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, koperasi perlu memperkuat struktur permodalannya melalui pemupukan modal dengan menyertakan pihak lain dalam permodalan koperasi dalam bentuk modal penyertaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan modal penyertaan pada koperasi dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negra Nomor 3502);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

1.Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
2.Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi.
3.Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.

BAB II

SUMBER DAN TATA CARA PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN

Pasal 2

Modal koperasi terdiri dari:

a.modal sendiri;
b.modal pinjaman;
c.modal penyertaan.

Pasal 3

…

Pasal 3

Untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui modal penyertaan yang berasal dari:

a.Pemerintah;
b.anggota masyarakat;
c.badan usaha; dan
d.badan-badan lainnya.

Pasal 4

Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan Pemodal.

Pasal 5

(1)Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama koperasi dan Pemodal;
2. b.besarnya modal penyertaan;
3. c.usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;
4. d.pengelolaan dan pengawasan;
5. e.hak dan kewajiban Pemodal dan koperasi;
6. f.pembagian keuntungan;
7. g.tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki Pemodal dalam koperasi;
8. h.penyelesaian perselisihan.
(2)Perjanjian …
(2)Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis.

Pasal 6

Untuk memupuk modal penyertaan, koperasi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.telah memperoleh status sebagai badan hukum;
b.membuat rencana kegiatan dari usaha yang akan dibiayai modal penyertaan; dan
c.mendapat persetujuan Rapat Anggota.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Pemodal turut menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkannya dalam koperasi.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pemodal turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan dan atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan tersebut.

Pasal 8

Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal pernyetaan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016