DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa peran serta fungsi Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pelaku usaha, memiliki arti penting dan peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat yang maju, sejahtera dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja: .bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan b. peran serta Koperasi dan Usaha Mikro, sebagai wadah peningkatan kesejahteraan anggota, ketahanan ekonomi masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro: . bahwa upaya pemberdayaan terhadap Koperasi dan b Usaha Mikro adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang merupakan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah: de .bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d. dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 3: Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502): ) ) 2. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540), 6. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha mikro kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743), 9. L Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222), ) ) 0

Mengingat

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 18 dan 14),
14.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M.KUMKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489),
15.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489),
16.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489):
17.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 17/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Pengawasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dan BUPATI LIMA PULUH KOTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. | ) ) aa 10. 11. 12. 13. . Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.4. . Dinas adalah unit kerja yang memiliki urusan di bidang Koperasi dan5. Usaha Mikro. . Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda6. adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang merupakan bagian Integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi. .Pusat Layanan Usaha Terpadu -— Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan7. Menengah (PLUT-KUMKM) adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang merupakan sebuah lembaga yang menyediakan jasa - jasa non-finansial untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kualitas kerja dan kinerja KUMKM. An . Konsultan Pendamping KUMKM adalah orang dan atau Lembaga yang8. melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan KUMKM. . Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau9. Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang - undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Izin usaha mikro yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dalam bentuk satu lembar. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha mikro dengan usaha kecil, menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dengan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu menjadi usaha yang kuat, tangguh dan mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha NX lainnya. ! ) ) 0
14.Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15.Pengawasan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan. 16.Iklim Usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
17.Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
18.Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan kepentingan yang sama.

BAB II

LANDASAN, AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 2

(1)Koperasi dan usaha mikro berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2)Koperasi, berasaskan :
1. a.Kekeluargaan, Demokrasi ekonomi: Kebersamaan: Berkelanjutan, L rp Dn n » Kemandirian, dan
2. f.Kesatuan ekonomi.
(3)Usaha Mikro, berasaskan :
1. a.Kekeluargaan:
2. b.Demokrasi ekonomi:
3. c.Kebersamaan:
4. d.Efisiensi berkeadilan: | ) ) 0 pas e . Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, e. £ Kemandirian, . Keseimbangan kemajuan,h. Kesatuan ekonomi nasional: dan Kearifan Lokal.

Pasal 3

(l) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(2)Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 4

(1)Prinsip-prinsip koperasi adalah : a. b Cc. d Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, . Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis, Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi: . Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen, Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi, Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional: dan Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
(2)Prinsip Koperasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan tujuan pendirian Koperasi. j Kn Aa e. £ | ) ) 0
(3)Prinsip-prinsip Usaha Mikro adalah : ba PP? p Efektif dan efisien, Terpadu, Adil, Transparan, Akuntabel, Kemandirian, Kompetitif, Responsif, dan Etika dan Moral dalam Berusaha1.

BAB III

KELEMBAGAAN KOPERASI

Pasal 5

(1)Koperasi terbagi atas 2 ( dua) bentuk : a. b. Koperasi Primer adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang perorangan dengan berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari beberapa Badan Hukum Koperasi yang ada.
(2)Jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya, meliputi :
1. a.Koperasi Simpan Pinjam, e. Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. (3 Pembentukan dan Pendirian koperasi dilakukan setelah sosialisasi perkoperasian dilaksanakan oleh Dinas.
(4)Proses pembentukan, pendirian dan pengesahan akta pendirian koperasi selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
(2)Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. b. c. d. NX ) ) 0
(3)Yang menjadi anggota koperasi adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran dasar.

Pasal 7

Setiap anggota koperasi berhak :

a.Menyatakan pendapat, Memberikan suara, Memilih dan/ atau dipilih dalam rapat anggota, Memilih diadakan rapat, Mendapat pelayanan, Mendapatkan Sisa Hasil Usaha b. d. e. £ Meminta laporan perkembangan koperasi:g . Mendapatkan pendidikan perkoperasian: danh. An pada. melakukan pengawasan.

Pasal 8

Setiap anggota koperasi berkewajiban :

a.Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
b.Mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota,
c.Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi,
d.Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan, dan
e.Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Ne

Pasal 9

(1)Perangkat organisasi koperasi terdiri atas :
1. a.Rapat anggota,
2. b.Pengurus, dan
3. c.Pengawas.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wujud profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi pengurus dapat mengangkat pengelola. ) , 0
(1)5)

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

UUD

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

UUD

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013