DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

B A B I KETENTUAN UMUM; BAB II PENDIRIAN KOPERASI; BAB III TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN; B A B IV PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN; BAB V BENTUK PEMBERDAYAAN; BAB VI PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA; BAB VII KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA; BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sumber daya manusia sebagai pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan dan kemampuan berkompetisi;
c.bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi rakyat, maka Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur perlu diberdayakan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IIdi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 15);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin TimurNomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6.Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin TImur.
8.Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9.Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Timur.
10.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
11.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
12.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000.,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
13.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000.,- (lima puluh milyar rupiah).
14.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
15.Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat Koperasi dan UMKM adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16.Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas- luasnya.
17.Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
18.Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan kegiatan perkoperasian dan UMKM.
19.Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan ekonomi yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
21.Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22.Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergitas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
23.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
24.Monopoli adalah Suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu Barang atau Jasa tertentu.
25.Oligopoli adalah Suatu bentuk pasar dimana terdapat dominasi penjual/produsen yang menguasai permintaan pasar.
26.Monopsoni adalah Penguasaan pembelian atau pasokan barang atau pasar pembeliannya dikuasai oleh pembeli tunggal maka disebut sebagai monopsoni.

BAB II

PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 2

(1)Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi.
(2)Syarat-syarat Pendirian Koperasi Primer diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati Kotawaringin Timur. B A B III TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 3

Tujuan pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah :

a.Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan UMKM;
b.Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi dan UMKM;
c.Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
d.Meningkatkan akses permodalan;
e.Meningkatkan kualitas SDM;
f.Meningkatkan jiwa kewirausahaan;
g.Meningkatkan kemitraan dan jaringan usaha; dan
h.Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM sebagai pelaku Ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM didasarkan kepada prinsip- prinsip sebagai berikut :

a.Efektif dan efisien ;
b.Profesional ;
c.Akuntabel;
d.Transparan;
e.Berkesinambungan;
f.Terpadu ;
g.Adil ;
h.Etika usaha ; dan
i.Kemandirian. B A B IV PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Lembaga Pendidikan, Masyarakat, Dunia Usaha, Dewan Koperasi Indonesia Daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam hal pemberdayaan kepada Koperasi dan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur.
(2)Pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan, masyarakat dunia usaha, Dewan Koperasi Indonesia Daerah maupun BadanUsaha Milik Negara/Daerah wajib berkoordinasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan UMKM.

Pasal 7

(1)Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran, yang didukung oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
(2)Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dan UMKM dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.

Pasal 8

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
(2)Tim koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2012