Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1998
- Nomor
- 36
- Tahun
- 1998
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 29
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3643);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR.
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
BAB II … BAB II RUANG LINGKUP TANAH TERLANTAR
BAB II
Peraturan Pemerintah ini mengatur tanah terlantar yang dikuasai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III KRITERIA TANAH TERLANTAR Bagian Kesatu Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
BAB III
Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik.
Tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang tidak dimaksudkan untuk dipecah menjadi beberapa bidang tanah dalam rangka … rangka penggunaannya tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila tanah tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku pada waktu permulaan penggunaan atau pembangunan fisik di atas tanah tersebut.
Bagian Kedua Tanah Hak Pengelolaan
Bagian Ketiga Tanah Yang Belum Dimohon Haknya
BAB IV TATA CARA PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
BAB IV
bersangkutan wajib memberi keterangan yang diminta oleh satuan tugas yang melaksanakan identifikasi.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)