Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1997
- Nomor
- 40
- Tahun
- 1997
- Ditetapkan
- Status
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Lembaga terkait
Isi peraturan
Teks4PDFHirarki
Memuat teks peraturan…
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK. Pasal I Mengubah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dengan menambah ketentuan baru yang dijadikan Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:
Apabila karena sebab-sebab tertentu Rapat Umum Pemegang Saham yang disyaratkan untuk tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak dapat diselenggarakan, atau syarat-syarat yang ditetapkan untuk sahnya atau diambilnya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat dipenuhi, sedangkan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 4) dan angka 5), dan huruf b sangat diperlukan dalam rangka penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bank Indonesia setelah memberitahu Menteri Keuangan meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan yang memberi kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan segala kewenangan pemegang saham, dalam mengambil langkah-langkah bagi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan bank tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham." Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR.87 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK UMUM Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, ditetapkan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank, sebagai tindakan penyehatan atau penyelamatan bagi bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau membahayakan sistem perbankan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 4) dan angka 5) dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tersebut, salah satu tindakan penyehatan atau penyelamatan yang dapat ditempuh oleh Bank Indonesia adalah mendorong agar bank yang bersangkutan melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau mengalihkan kepemilikan bank yang mengalami kesulitan tersebut kepada bank lainnya. Tindakan penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), atau pengambilalihan (akuisisi) tersebut berdasarkan Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham bank yang bersangkutan. Dalam kenyataannya ketika tindakan penyehatan atau penyelamatan akan dilakukan, persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tidak selalu dapat diperoleh karena tidak dapat dipenuhinya persyaratan untuk memberikan persetujuan, atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan karena pemegang saham tidak dapat dihadirkan. Sementara dipihak lain, tindakan penyehatan atau penyelamatan tersebut perlu dilakukan secepatnya oleh Bank Indonesia, karena penundaan penyelesaian terhadap bank yang menghadapi kesulitan, akan berakibat semakin besarnya masalah yang dihadapi bank tersebut, dan pada gilirannya akan berdampak luas pada kepercayaan masyarakat terhadap bank, kehidupan perekonomian nasional serta dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di kalangan masyarakat. Dalam… Dalam hal yang demikian kepada Bank Indonesia perlu diberikan kewenangan untuk dapat menempuh langkah-langkah penyehatan atau penyelamatan tersebut. Untuk itu diperlukan ketentuan yang memungkinkan Bank Indonesia, setelah memberitahu Menteri Keuangan, minta kepada Pengadilan mengeluarkan penetapan bahwa Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan penyehatan atau penyelamatan berupa pelaksanaan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi) bank yang menghadapi kesulitan, tanpa harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disyaratkan. Ketentuan ini memberikan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan pemegang saham yang menjadikan bank sebagai kegiatan usahanya, dan kepentingan masyarakat serta kepentingan lainnya yang lebih luas yang terkait dalam kehidupan perekonomian nasional. Dengan pertimbangan yang sama, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini secara mutatis-mutandis juga diberlakukan bagi kebutuhan tindakan penyehatan terhadap bank yang memiliki bentuk hukum selain Perseroan Terbatas. Hak perdata yang dimiliki pemegang saham bank tetap dihormati, tetapi dengan memperhatikan karakteristik usaha perbankan pada umumnya sebagai lembaga kepercayaan tadi, masalah keseimbangan dan fungsi sosial daripada hak tersebut perlu pula selalu dijaga. PASAL DEMI PASAL Pasal I Sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham antara lain karena Pemegang Saham tidak dapat dihadirkan karena tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan sebab-sebab tertentu yang menyebabkan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memenuhi persyaratan untuk memberikan persetujuan, dapat terjadi dalam hal jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah, yang hadir dan/atau yang memberikan hak suaranya tidak memenuhi persyaratan untuk pengambilan keputusan. Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3714
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Undang-Undang