DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1996

Nomor: 68
Tahun: 1996
Ditetapkan: 3 Desember 1996
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan perlindungan kepentingan masyarakat tersebut perlu dilakukan tindakan-tindakan terhadap bank yang mengalami kesulitan, yang pada azasnya perlu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka tindakan-tindakan yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut dengan penetapan ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK.

BAB I

PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BANK

Pasal 1

(1)Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang diperlukan oleh Bank Indonesia dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
(2)Bank...
(2)Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
(3)Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, bimbingan dan pengarahan, serta yang bersifat represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Pasal 2

(1)Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank diperkirakan:
1. a.mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan/atau
2. b.membahayakan sistem perbankan, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan dengan menyebutkan indikasi permasalahan dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia.
(2)Untuk bank yang berbentuk Perseroan Terbuka, pemberitahuan sebagaimana dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Ketua Bapepam.
(3)Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Bank Indonesia setelah memberitahukan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tindakan agar: 1) pemegang saham menambah modal; 2) pemegang... 2) pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank; 3) bank menghapus-bukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya; 4) bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 5) bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
2. b.mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: 1) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain; 2) menjual sebagian harta dan kewajiban bank kepada bank lain; 3) menjual sebagian harta bank kepada bank atau pihak lain.
(4)Bank Indonesia memberitahukan kepada Menteri Keuangan apabila langkah-langkah yang ditempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)telah berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi bank.
(5)Bank Indonesia mengusulkan pencabutan izin usaha bank kepada Menteri Keuangan, apabila menurut penilaian Bank Indonesia tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat mengatasi kesulitan bank bersangkutan atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan.

Pasal 3

(1)Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
(2)Pencabutan...
(2)Pencabutan izin usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada bank yang bersangkutan dan diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.
(3)Dalam hal bank yang dicabut usahanya memiliki kantor di luar negeri, maka Bank Indonesia memberitahukan kepada otoritas yang berwenang di negara tempat kantor tersebut berada.

Pasal 4

(1)Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia mencabut izin usaha kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri dalam hal:
1. a.kantor cabang yang bersangkutan berada dalam keadaan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan/atau sistem perbankan;
2. b.kantor cabang yang bersangkutan ditutup atas permintaan kantor pusatnya;
3. c.izin usaha kantor pusat bank yang bersangkutan dicabut dan/atau dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.
(2)Pencabutan izin usaha kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada bank yang bersangkutan dan otoritas negara asal, serta diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.
(3)Dalam hal kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut izin usahanya karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.seluruh harta kantor cabang yang bersangkutan diutamakan untuk pembayar seluruh kewajibannya di Indonesia;
2. b.Kantor...
3. b.Kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.
(4)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3), Bank Indonesia membentuk Tim Penyelesai yang memiliki hak, kewajiban dan kewenangan seperti halnya Tim Likuidasi.
(5)Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bagi kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang dicabut izinnya karena:
1. a.alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh Bank Indonesia dan paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai; dan
2. b.alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling lambat 5 (lima) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai.

Pasal 5

(1)Bank yang dicabut izin usahanya wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan sejak tanggal pencabutan izin usaha dimaksud.
(2)Bank yang dicabut izin usahanya wajib segera menyusun neraca penutupan per tanggal pencabutan izin usaha yang bersangkutan, dan diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 6

Likuidasi bank yang dicabut izin usahanya dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Bagian…

Pasal 7

(1)Bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi.
(2)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak sah.
(3)Keputusan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pasal 8

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak terpenuhi, Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi:

a.Pembubaran badan hukum bank;
b.penunjukan Tim Likuidasi dengan nama yang diusulkan oleh Menteri Keuangan;
c.perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 9…

Pasal 9

Sejak tanggal berita acara Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau tanggal penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bank disebut sebagai "bank dalam likuidasi".

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan perlindungan kepentingan masyarakat tersebut perlu dilakukan tindakan-tindakan terhadap bank yang mengalami kesulitan, yang pada azasnya perlu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka tindakan-tindakan yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut dengan penetapan ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK.

BAB I

PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BANK

Pasal 1

(1)Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang diperlukan oleh Bank Indonesia dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
(2)Bank...
(2)Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
(3)Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, bimbingan dan pengarahan, serta yang bersifat represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Pasal 2

(1)Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank diperkirakan:
1. a.mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan/atau
2. b.membahayakan sistem perbankan, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan dengan menyebutkan indikasi permasalahan dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia.
(2)Untuk bank yang berbentuk Perseroan Terbuka, pemberitahuan sebagaimana dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Ketua Bapepam.
(3)Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Bank Indonesia setelah memberitahukan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tindakan agar: 1) pemegang saham menambah modal; 2) pemegang... 2) pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank; 3) bank menghapus-bukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya; 4) bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 5) bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
2. b.mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: 1) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain; 2) menjual sebagian harta dan kewajiban bank kepada bank lain; 3) menjual sebagian harta bank kepada bank atau pihak lain.
(4)Bank Indonesia memberitahukan kepada Menteri Keuangan apabila langkah-langkah yang ditempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)telah berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi bank.
(5)Bank Indonesia mengusulkan pencabutan izin usaha bank kepada Menteri Keuangan, apabila menurut penilaian Bank Indonesia tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat mengatasi kesulitan bank bersangkutan atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan.

Pasal 3

(1)Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
(2)Pencabutan...
(2)Pencabutan izin usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada bank yang bersangkutan dan diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.
(3)Dalam hal bank yang dicabut usahanya memiliki kantor di luar negeri, maka Bank Indonesia memberitahukan kepada otoritas yang berwenang di negara tempat kantor tersebut berada.

Pasal 4

(1)Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia mencabut izin usaha kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri dalam hal:
1. a.kantor cabang yang bersangkutan berada dalam keadaan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan/atau sistem perbankan;
2. b.kantor cabang yang bersangkutan ditutup atas permintaan kantor pusatnya;
3. c.izin usaha kantor pusat bank yang bersangkutan dicabut dan/atau dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.
(2)Pencabutan izin usaha kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada bank yang bersangkutan dan otoritas negara asal, serta diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.
(3)Dalam hal kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut izin usahanya karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.seluruh harta kantor cabang yang bersangkutan diutamakan untuk pembayar seluruh kewajibannya di Indonesia;
2. b.Kantor...
3. b.Kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.
(4)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3), Bank Indonesia membentuk Tim Penyelesai yang memiliki hak, kewajiban dan kewenangan seperti halnya Tim Likuidasi.
(5)Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bagi kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang dicabut izinnya karena:
1. a.alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh Bank Indonesia dan paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai; dan
2. b.alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling lambat 5 (lima) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai.

Pasal 5

(1)Bank yang dicabut izin usahanya wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan sejak tanggal pencabutan izin usaha dimaksud.
(2)Bank yang dicabut izin usahanya wajib segera menyusun neraca penutupan per tanggal pencabutan izin usaha yang bersangkutan, dan diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 6

Likuidasi bank yang dicabut izin usahanya dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Bagian…

Pasal 7

(1)Bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi.
(2)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak sah.
(3)Keputusan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pasal 8

a.Pembubaran badan hukum bank;
b.penunjukan Tim Likuidasi dengan nama yang diusulkan oleh Menteri Keuangan;
c.perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 9…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1997

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1997