DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1993

Nomor: 42
Tahun: 1993
Ditetapkan: 5 Juli 1993
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
2.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif;
3.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

PEMERIKSAAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 2

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh :

a.Polisi Negara Republik Indonesia;
b.Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 3…

Pasal 3

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi pemeriksaan persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan, yang terdiri dari pemeriksaan :

a.surat izin mengemudi;
b.surat tanda nomor kendaraan bermotor;
c.surat tanda coba kendaraan bermotor;
d.tanda nomor kendaraan bermotor; dan
e.tanda coba kendaraan bermotor.

Pasal 4

(1)Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, yang terdiri dari :
1. a.pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi kendaraan wajib uji;
2. b.pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang meliputi : 1) sistem rem; 2) sistem kemudi; 3) posisi roda depan; 4) badan dan kerangka kendaraan; 5) pemuatan; 6) klakson;... 6) klakson; 7) lampu-lampu; 8) penghapus kaca; 9) kaca spion; 10) ban; 11) emisi gas buang; 12) kaca depan dan kaca jendela; 13) alat pengukur kecepatan; 14) sabuk keselamatan; dan 15) perlengkapan dan peralatan.
(2)Pemeriksaan terhadap kewajiban memiliki tanda bukti lulus uji untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang serta pemeriksaan terhadap kewajiban melengkapi sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah kewajiban tersebut dinyatakan berlaku.

Pasal 5

(1)Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilengkapi dengan surat tugas.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan surat tugas. Pasal 6…

Pasal 6

Persayaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), meliputi :

a.sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b);
b.memiliki tanda kualifikasi penguji; dan
c.mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III

WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

Polisi Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk :

a.menghentikan kendaraan bermotor;
b.meminta keterangan kepada pengemudi;
c.melakukan pemeriksaan terhadap surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda coba kendaraan, tanda nomor kendaraan bermotor atau tanda coba kendaraan bermotor.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk :

a.melakukan pemeriksaan terhadap tanda bukti lulus uji;
b.melakukan pemeriksaan terhadap fisik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. Pasal 9…

Pasal 9

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia dilaksanakan apabila:

a.angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat; dan/atau
b.angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor cenderung meningkat.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
2.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif;
3.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

PEMERIKSAAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 2

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh :

a.Polisi Negara Republik Indonesia;
b.Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 3…

Pasal 3

a.surat izin mengemudi;
b.surat tanda nomor kendaraan bermotor;
c.surat tanda coba kendaraan bermotor;
d.tanda nomor kendaraan bermotor; dan
e.tanda coba kendaraan bermotor.

Pasal 4

(1)Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, yang terdiri dari :
1. a.pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi kendaraan wajib uji;
2. b.pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang meliputi : 1) sistem rem; 2) sistem kemudi; 3) posisi roda depan; 4) badan dan kerangka kendaraan; 5) pemuatan; 6) klakson;... 6) klakson; 7) lampu-lampu; 8) penghapus kaca; 9) kaca spion; 10) ban; 11) emisi gas buang; 12) kaca depan dan kaca jendela; 13) alat pengukur kecepatan; 14) sabuk keselamatan; dan 15) perlengkapan dan peralatan.
(2)Pemeriksaan terhadap kewajiban memiliki tanda bukti lulus uji untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang serta pemeriksaan terhadap kewajiban melengkapi sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah kewajiban tersebut dinyatakan berlaku.

Pasal 5

(1)Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilengkapi dengan surat tugas.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan surat tugas. Pasal 6…

Pasal 6

Persayaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), meliputi :

a.sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b);
b.memiliki tanda kualifikasi penguji; dan
c.mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III

WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

Polisi Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk :

a.menghentikan kendaraan bermotor;
b.meminta keterangan kepada pengemudi;
c.melakukan pemeriksaan terhadap surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda coba kendaraan, tanda nomor kendaraan bermotor atau tanda coba kendaraan bermotor.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk :

a.melakukan pemeriksaan terhadap tanda bukti lulus uji;
b.melakukan pemeriksaan terhadap fisik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. Pasal 9…

Pasal 9

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia dilaksanakan apabila:

a.angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat; dan/atau
b.angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor cenderung meningkat.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1992

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1992

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2021