DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1990

Nomor: 5
Tahun: 1990
Ditetapkan: 12 Februari 1990
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan serta pengusahaan air dan sumber air yang berada pada wilayah sungai tersebut perlu dibentuk suatu Perusahaan Umum (PERUM);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran 2 Negara Nomor 3189);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
3.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengairan.
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta.
6.Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta. 3
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta.
8.Direktur Utama adalah Direktur Utarna Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta.
9.Pegawai adalah pegawai pada Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta.
10.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
11.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional.
13.Pengelolaan Perusahaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.

BAB II

PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan dan pengusahaan air dan sumber-sumber air, didirikan suatu Perusahaan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) ' Jasa Tirta. 4

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha-usaha eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Malang.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(3)Dalam rangka pengembangan, Perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetuju an Menteri. 5

Pasal 5

(1)Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
(2)Maksud didirikannya Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai, yang meliputi antara lain perlindungan, pengembangan dan penggunaan sungai dan/atau sumber-sumber air termasuk pemberian informasi, rekomendasi, penyuluhan dan bimbingan.
(3)Tujuan Perusahaan adalah turut membangun ekonomi nasional dengan berperan serta melaksanakan program pembangunan nasional di dalam bidang pengelolaan air dan sumber-sumber air.

Pasal 6

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perusahaan melakukan juga kegiatan rehabilitasi.
(2). Besarnya biaya untuk kegiatan rehabilitasi yang menjadi tanggungjawab Perusahaan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. 6

Pasal 7

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

a.penyediaan air baku untuk perusahaan air minum, perusahaan listrik, perusahaan perkebunan, perusahaan perikanan, industri, pelabuhan, dan penggelontoran;
b.usaha pariwisata, jasa 'kopsultasi dan usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan persetujuan Menteri.

Pasal 8

(1)Perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, di sungai Kali Brantas, Kali Amprong, Kali Lesti, Kali Metro, Kali.Lahor, Kali Putih, Kali Semut, Kali Badak, Kali Bambang, Kali Lekso, Kali Ngrowo, Kali Song, Kali Ngasinan, Kali Tawing, Kali Parit Raya, Kali Dawir, Kali Parit Agung, Kali Boding, Kali Tugu, Kali Kedak, Kali Srinjing, Kali Konto, Kali Beng, Kali Widas, Kali Bening, Kali Kuncir, Kali Kedung Soko, Kali Ulo, Kali Brangkal, Kali Marmoyo, Kali Watudakon, Kali Sadar, Kali Kambing, Kali Porong, Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Wonokromo, Kali kedurus, Kali Ewoh, dan Kali Jari.
(2)Pengusahaan air dan sumber-sumber air di sungai lainnya oleh Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri. 7

Pasal 9

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal Perusahaan adalah seluruh nilai kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas kecuali Waduk, Bendung, Tanggul, Terowongan, dan Pelurusan Sungai yang nilainya ditetapkan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Keuangan.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkanan, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 55.
(5)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
(6)Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan serta pengusahaan air dan sumber air yang berada pada wilayah sungai tersebut perlu dibentuk suatu Perusahaan Umum (PERUM);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran 2 Negara Nomor 3189);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
3.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
4.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengairan.
5.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta.
6.Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta. 3
7.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta.
8.Direktur Utama adalah Direktur Utarna Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta.
9.Pegawai adalah pegawai pada Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta.
10.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
11.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional.
13.Pengelolaan Perusahaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.

BAB II

PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha-usaha eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Malang.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
(3)Dalam rangka pengembangan, Perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetuju an Menteri. 5

Pasal 5

(1)Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
(2)Maksud didirikannya Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai, yang meliputi antara lain perlindungan, pengembangan dan penggunaan sungai dan/atau sumber-sumber air termasuk pemberian informasi, rekomendasi, penyuluhan dan bimbingan.
(3)Tujuan Perusahaan adalah turut membangun ekonomi nasional dengan berperan serta melaksanakan program pembangunan nasional di dalam bidang pengelolaan air dan sumber-sumber air.

Pasal 6

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perusahaan melakukan juga kegiatan rehabilitasi.
(2). Besarnya biaya untuk kegiatan rehabilitasi yang menjadi tanggungjawab Perusahaan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. 6

Pasal 7

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

a.penyediaan air baku untuk perusahaan air minum, perusahaan listrik, perusahaan perkebunan, perusahaan perikanan, industri, pelabuhan, dan penggelontoran;
b.usaha pariwisata, jasa 'kopsultasi dan usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan persetujuan Menteri.

Pasal 8

(1)Perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, di sungai Kali Brantas, Kali Amprong, Kali Lesti, Kali Metro, Kali.Lahor, Kali Putih, Kali Semut, Kali Badak, Kali Bambang, Kali Lekso, Kali Ngrowo, Kali Song, Kali Ngasinan, Kali Tawing, Kali Parit Raya, Kali Dawir, Kali Parit Agung, Kali Boding, Kali Tugu, Kali Kedak, Kali Srinjing, Kali Konto, Kali Beng, Kali Widas, Kali Bening, Kali Kuncir, Kali Kedung Soko, Kali Ulo, Kali Brangkal, Kali Marmoyo, Kali Watudakon, Kali Sadar, Kali Kambing, Kali Porong, Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Wonokromo, Kali kedurus, Kali Ewoh, dan Kali Jari.
(2)Pengusahaan air dan sumber-sumber air di sungai lainnya oleh Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri. 7

Pasal 9

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal Perusahaan adalah seluruh nilai kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas kecuali Waduk, Bendung, Tanggul, Terowongan, dan Pelurusan Sungai yang nilainya ditetapkan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Keuangan.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkanan, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 55.
(5)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
(6)Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1983

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 129 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1983

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 129 Tahun 2000