DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sektor perbankan merupakan usaha yang cukup potensial dikembangkan di masyarakat, mengingat banyaknya masyarakat yang memerlukan pelayanan kredit secara cepat dengan resiko kecil;
c.bahwa salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kredit perbankan, maka perlu memperkuat struktur permodalan Bank Perkreditan Rakyat Daerah Raharja Wanayasa melalui penyertaan modal pemerintah daerah;
d.bahwa penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf huruf c, ditetapkan dengan peraturan daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1998 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2002 Nomor 20);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT RAHARJA WANAYASA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang membidangi perekonomian dan pembangunan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11.Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13.Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14.Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen adalah investasi dengan maksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
15.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan berupa dana maupun barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMN/BUMD, BUMS, Koperasi atau badan hukum lainnya.
16.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa yang selanjutnya disebut PDBPR Raharja Wanayasa adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bergerak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002.
17.Bagian Laba adalah bagi hasil laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada PDBPR Raharja Wanayasa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal pada PDBPR Raharja Wanayasa bertujuan untuk pengembangan usaha PDBPR Raharja Wanayasa, menambah Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kredit serta ikut mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal pada PDBPR Raharja Wanayasa dilaksanakan dengan cara investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan APBD.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan.

BAB IV

KEBIJAKAN DASAR PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penyertaan modal, yaitu untuk :
1. a.mendorong tercapainya pelayanan kredit usaha ekonomi masyarakat;
2. b.mendorong kemampuan usaha PDBPR Raharja Wanayasa; dan
3. c.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah :
1. a.memberi perlakuan adil dan kebijakan dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah; dan
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan modal adalah penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PDBPR Raharja Wanayasa.
(2)Nilai penyertaan Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PDBPR Raharja Wanayasa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(3)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PDBPR Raharja Wanayasa sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara bertahap, sebagai berikut :
1. a.untuk Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
2. b.untuk Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
3. c.untuk Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); dan
4. d.untuk Tahun Anggaran 2018, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
(4)Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDBPR Raharja Wanayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)pada akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
(5)Tata cara penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Besarnya jumlah penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat ditambah atau dikurangi setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.

BAB VI

PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 7

(1)Bupati dapat menunjuk OPD, untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan penyertaan modal kepada PDBPR Raharja Wanayasa.
(2)Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Komite Investasi Daerah yang keanggotaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tugas pokok dan fungsi Komite Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam hal PDBPR Raharja Wanayasa mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut- turut berdasarkan audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penambahan penyertaan modal.
(2)Penghentian penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD.
(3)Pelaksanaan penghentian penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD.

BAB VII

PENGATURAN BAGIAN LABA

Pasal 9

(1)Penyertaan modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkreditan.
(2)Bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal menjadi hak Pemerintah Daerah yang dihitung dan disetorkan pada setiap 1 (satu) tahun buku kegiatan usaha perusahaan.
(3)Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
(4)Besaran bagian laba yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari laba bersih PDBPR Raharja Wanayasa, mengacu pada peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sektor perbankan merupakan usaha yang cukup potensial dikembangkan di masyarakat, mengingat banyaknya masyarakat yang memerlukan pelayanan kredit secara cepat dengan resiko kecil;
c.bahwa salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kredit perbankan, maka perlu memperkuat struktur permodalan Bank Perkreditan Rakyat Daerah Raharja Wanayasa melalui penyertaan modal pemerintah daerah;
d.bahwa penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf huruf c, ditetapkan dengan peraturan daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1998 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2002 Nomor 20);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT RAHARJA WANAYASA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang membidangi perekonomian dan pembangunan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11.Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13.Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14.Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen adalah investasi dengan maksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
15.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan berupa dana maupun barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMN/BUMD, BUMS, Koperasi atau badan hukum lainnya.
16.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa yang selanjutnya disebut PDBPR Raharja Wanayasa adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bergerak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002.
17.Bagian Laba adalah bagi hasil laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada PDBPR Raharja Wanayasa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal pada PDBPR Raharja Wanayasa bertujuan untuk pengembangan usaha PDBPR Raharja Wanayasa, menambah Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kredit serta ikut mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal pada PDBPR Raharja Wanayasa dilaksanakan dengan cara investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan APBD.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan.

BAB IV

KEBIJAKAN DASAR PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penyertaan modal, yaitu untuk :
1. a.mendorong tercapainya pelayanan kredit usaha ekonomi masyarakat;
2. b.mendorong kemampuan usaha PDBPR Raharja Wanayasa; dan
3. c.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah :
1. a.memberi perlakuan adil dan kebijakan dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah; dan
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan modal adalah penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PDBPR Raharja Wanayasa.
(2)Nilai penyertaan Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PDBPR Raharja Wanayasa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(3)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PDBPR Raharja Wanayasa sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara bertahap, sebagai berikut :
1. a.untuk Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
2. b.untuk Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
3. c.untuk Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); dan
4. d.untuk Tahun Anggaran 2018, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
(4)Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDBPR Raharja Wanayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)pada akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
(5)Tata cara penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Besarnya jumlah penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat ditambah atau dikurangi setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.

BAB VI

PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 7

(1)Bupati dapat menunjuk OPD, untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan penyertaan modal kepada PDBPR Raharja Wanayasa.
(2)Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Komite Investasi Daerah yang keanggotaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tugas pokok dan fungsi Komite Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam hal PDBPR Raharja Wanayasa mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama 3 (tiga) tahun anggaran berturut- turut berdasarkan audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penambahan penyertaan modal.
(2)Penghentian penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD.
(3)Pelaksanaan penghentian penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD.

BAB VII

PENGATURAN BAGIAN LABA

Pasal 9

(1)Penyertaan modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkreditan.
(2)Bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal menjadi hak Pemerintah Daerah yang dihitung dan disetorkan pada setiap 1 (satu) tahun buku kegiatan usaha perusahaan.
(3)Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
(4)Besaran bagian laba yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari laba bersih PDBPR Raharja Wanayasa, mengacu pada peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (28)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 1998

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (28)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 1998