DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2001

Nomor: 8
Tahun: 2001
Ditetapkan: 19 Februari 2001
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi standar mutu dan menjamin efektifitas pupuk, maka pupuk yang diproduksi harus berasal dari formula hasil rekayasa yang telah diuji mutu dan efektifitasnya;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 37 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, perlu mengatur Pupuk Budidaya Tanaman dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
9.Peraturan …
9.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PUPUK BUDIDAYA TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2.Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3.Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa baik secara kimia, fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk.
4.Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan atau unsur hara mikro dan mikroba.
5.Produsen pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan pupuk.
6.Pengimpor pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memasukkan pupuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
8.Sertifikat …
8.Sertifikat formula pupuk yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa setelah diuji, memenuhi persyaratan mutu dan efektifitas sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.
9.Surat keterangan jaminan mutu adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil produksi dan atau impor setelah diuji mutunya sebelum diedarkan memenuhi standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10.Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
11.Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
12.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang budidaya tanaman.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pengawasan pupuk an-organik.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 3

(1)Pengadaan pupuk an-organik dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau pemasukan dari luar negeri.
(2)Pupuk an-organik yang diproduksi di dalam negeri dan pupuk an-organik yang diimpor wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya.
(3)Pengadaan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

Pasal 4

(1)Perorangan atau badan hukum yang akan memproduksi pupuk an-organik harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau Walikota setempat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Bupati atau Walikota dengan memperhatikan pedoman teknis atau standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Pupuk an-organik yang akan diproduksi oleh perorangan atau badan hukum di dalam negeri harus berasal dari formula pupuk hasil rekayasa dan memenuhi standar mutu.
(2)Formula pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disamping harus memenuhi standar mutu juga harus dilengkapi deskripsi, analisis komposisi dan analisis kadar hara.
(3)Standar mutu pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komposisi dan kadar hara pupuk an-organik yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh lembaga yang berwenang menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
(4)Dalam hal pupuk an-organik yang akan diproduksi di dalam negeri atau akan diimpor tetapi belum ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)-nya, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal pupuk an-organik tersebut.

Pasal 6

(1)Untuk menjamin formula pupuk an-organik yang memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan uji mutu dan uji efektifitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Terhadap formula pupuk an-organik yang telah lulus uji mutu dan uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sertifikat formula pupuk an-organik oleh lembaga pengujian yang bersangkutan.
(3)Formula pupuk an-organik yang telah memperoleh sertifikat formula pupuk an-organik, sebelum diproduksi harus didaftarkan kepada Menteri untuk memperoleh nomor pendaftaran.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat formula pupuk an-organik dan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh lembaga pengujian yang telah diakreditasi.
(2)Lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil pengujian terhadap formula pupuk an-organik.

Pasal 8

…

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi standar mutu dan menjamin efektifitas pupuk, maka pupuk yang diproduksi harus berasal dari formula hasil rekayasa yang telah diuji mutu dan efektifitasnya;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 37 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, perlu mengatur Pupuk Budidaya Tanaman dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
9.Peraturan …
9.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PUPUK BUDIDAYA TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2.Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3.Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa baik secara kimia, fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk.
4.Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan atau unsur hara mikro dan mikroba.
5.Produsen pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan pupuk.
6.Pengimpor pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memasukkan pupuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
8.Sertifikat …
8.Sertifikat formula pupuk yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa setelah diuji, memenuhi persyaratan mutu dan efektifitas sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.
9.Surat keterangan jaminan mutu adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil produksi dan atau impor setelah diuji mutunya sebelum diedarkan memenuhi standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10.Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
11.Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
12.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang budidaya tanaman.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pengawasan pupuk an-organik.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 3

(1)Pengadaan pupuk an-organik dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau pemasukan dari luar negeri.
(2)Pupuk an-organik yang diproduksi di dalam negeri dan pupuk an-organik yang diimpor wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya.
(3)Pengadaan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

Pasal 4

(1)Perorangan atau badan hukum yang akan memproduksi pupuk an-organik harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau Walikota setempat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Bupati atau Walikota dengan memperhatikan pedoman teknis atau standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

…

Pasal 5

(1)Pupuk an-organik yang akan diproduksi oleh perorangan atau badan hukum di dalam negeri harus berasal dari formula pupuk hasil rekayasa dan memenuhi standar mutu.
(2)Formula pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disamping harus memenuhi standar mutu juga harus dilengkapi deskripsi, analisis komposisi dan analisis kadar hara.
(3)Standar mutu pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komposisi dan kadar hara pupuk an-organik yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh lembaga yang berwenang menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
(4)Dalam hal pupuk an-organik yang akan diproduksi di dalam negeri atau akan diimpor tetapi belum ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)-nya, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal pupuk an-organik tersebut.

Pasal 6

(1)Untuk menjamin formula pupuk an-organik yang memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan uji mutu dan uji efektifitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Terhadap formula pupuk an-organik yang telah lulus uji mutu dan uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sertifikat formula pupuk an-organik oleh lembaga pengujian yang bersangkutan.
(3)Formula pupuk an-organik yang telah memperoleh sertifikat formula pupuk an-organik, sebelum diproduksi harus didaftarkan kepada Menteri untuk memperoleh nomor pendaftaran.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat formula pupuk an-organik dan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh lembaga pengujian yang telah diakreditasi.
(2)Lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil pengujian terhadap formula pupuk an-organik.

Pasal 8

…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 80 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 80 Tahun 2014