DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 1998

Nomor: 82
Tahun: 1998
Ditetapkan: 28 Desember 1998
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Cikarang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi Ibukota yang baru bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
5.Undang- …
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI.

Pasal 1

(1)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ke Kota Cikarang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
(2)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
(3)Kota Cikarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kecamatan Lemahabang yang terdiri dari: 1) Desa Tanjungbaru; 2) Desa Pasirgombong; 3) Desa Jatireja; 4) Desa Pasirsari; 5) Desa Sertajaya; 6) Desa Simpangan; 7) Desa Jayamukti; 8) Desa ... 8) Desa Mekarmukti; 9) Desa Hegarmanah; 10)Desa Pasirtanjung; 11)Desa Cibatu; 12)Desa Jatibaru; 13)Desa Cipayung; 14)Desa Sukaresmi; 15)Desa Hegarmukti; 16)Desa Tanjungsari;
2. b.Sebagian wilayah Kecamatan Cikarang yang terdiri dari: 1) Desa Cikarang; 2) Desa Karangasih; 3) Desa Karangraharja; 4) Desa Waluya; 5) Desa Karangbaru;
3. c.Sebagian wilayah Kecamatan Serang yang terdiri dari: 1) Desa Cicau; 2) Desa Serang; 3) Desa Pasiranji; 4) Desa Sukamahi; 5) Desa Ciantra; 6) Desa Sukasejati; 7) Desa Sukadami;
4. d.Sebagian wilayah Kecamatan Setu yang terdiri dari: 1) Desa Telajung; 2) Desa Cikedokan;
5. e.Sebagian wilayah Kecamatan Cibitung yang terdiri dari: 1) Desa ... 1) Desa Mekarwangi; 2) Desa Tegalmurni; 3) Desa Harjamekar; 4) Desa Wangunharja; 5) Desa Tegalasih; 6) Desa Gandamekar; 7) Desa Danauindah; 8) Desa Sukadanau; 9) Desa Jatiwangi; 10)Desa Gandasari; 11)Desa Kalijaya;
6. f.Sebagian wilayah Kecamatan Kedung Waringin yang terdiri dari: 1) Desa Karangsari; 2) Desa Labansari;

Pasal 2

(1)Kota Cikarang mempunyai batas-batas sebagai berikut :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Wanasari, Desa Wanjaya, Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung; Desa Sukaraya, Desa Karanghayu, Desa Karangsatu, Desa Karangharum Kecamatan Cikarang, Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani; Desa Karangsambung, Desa Waringinjaya, Desa Bojongsari Kecamatan Kedung Waringin;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten daerah Tingkat II Karawang;
3. c.sebelah ...
4. c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jayasampurna, Desa Sukasari, Desa Cilangkara, Desa Nagasari Kecamatan Serang; Desa Sukamukti dan Desa Sukabungah Kecamatan Cibarusah;
5. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung; Desa Lobangbuaya, Desa Cijengkol, Desa Ciledug, desa Cibening, Desa Kertarahayu Kecamatan Setu.
(2)Batas wilayah Kota Cikarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar pada peta yang merupakan lampiran dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1)Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingakt II Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(1) dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sepanjang yang menyangkut Istansi vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri yang membawahkan Instansi Vertikal yang bersangkutan.

Pasal 4

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd AKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 192 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1998 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI UMUM Seirama dengan gerak laju pembangunan dewasa ini, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tumbuh dan berkembang degan cepat baik fisik wilayah, perekonomian, sosial, budaya maupun jumlah penduduk. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tersebut berkaitan dengan tumbuhnya pusat-pusat perekonomian wilayah. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi menunjukkan bahwa wilayah bagian timur telah berkembang cukup pesat sebagai kota industri, perdagangan, dan pemukiman. Perkembangan tersebut perlu pengawasan dan pengendalian yang memadai, sehingga perkembangannya serasi selaras dengan Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dalam rangka keseimbangan antar wilayah perlu diadakan pemerataan dan keserasian pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi. Salah satu upaya yang ditempuh adalah pemindahan Ibukota atau Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi yang saat ini berkedudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II bekasi ke wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi bagian Timur, sehingga perkembangannya dapat terawasi dan terkendali dengan optimal. Kota Cikarang dapat ditumbuhkan sebagai wilayah perkotaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dan dipandang memenuhi syarat untuk menjadi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi yang baru. Dibangunnya Kota Cikarang menjadi lokasi Ibukota yang baru dengan pusat perkantoran pemerintahan di Desa Sukamahi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah bagian timur. Dengan … Dengan demikian secara bertahap akan dapat diwujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah. Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dari Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ke Kota Cikarang pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Nomor 15/SK/170-DPRD-1996 tanggal 25 Juli 1996 tentang Persetujuan Dewan Terhadap Usulan tentang Calon Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi yaitu Kota Setu, Kota Cikarang dan Kota Serang. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) … Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Cikarang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi Ibukota yang baru bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
5.Undang- …
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI.

Pasal 1

(1)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ke Kota Cikarang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
(2)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
(3)Kota Cikarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kecamatan Lemahabang yang terdiri dari: 1) Desa Tanjungbaru; 2) Desa Pasirgombong; 3) Desa Jatireja; 4) Desa Pasirsari; 5) Desa Sertajaya; 6) Desa Simpangan; 7) Desa Jayamukti; 8) Desa ... 8) Desa Mekarmukti; 9) Desa Hegarmanah; 10)Desa Pasirtanjung; 11)Desa Cibatu; 12)Desa Jatibaru; 13)Desa Cipayung; 14)Desa Sukaresmi; 15)Desa Hegarmukti; 16)Desa Tanjungsari;
2. b.Sebagian wilayah Kecamatan Cikarang yang terdiri dari: 1) Desa Cikarang; 2) Desa Karangasih; 3) Desa Karangraharja; 4) Desa Waluya; 5) Desa Karangbaru;
3. c.Sebagian wilayah Kecamatan Serang yang terdiri dari: 1) Desa Cicau; 2) Desa Serang; 3) Desa Pasiranji; 4) Desa Sukamahi; 5) Desa Ciantra; 6) Desa Sukasejati; 7) Desa Sukadami;
4. d.Sebagian wilayah Kecamatan Setu yang terdiri dari: 1) Desa Telajung; 2) Desa Cikedokan;
5. e.Sebagian wilayah Kecamatan Cibitung yang terdiri dari: 1) Desa ... 1) Desa Mekarwangi; 2) Desa Tegalmurni; 3) Desa Harjamekar; 4) Desa Wangunharja; 5) Desa Tegalasih; 6) Desa Gandamekar; 7) Desa Danauindah; 8) Desa Sukadanau; 9) Desa Jatiwangi; 10)Desa Gandasari; 11)Desa Kalijaya;
6. f.Sebagian wilayah Kecamatan Kedung Waringin yang terdiri dari: 1) Desa Karangsari; 2) Desa Labansari;

Pasal 2

(1)Kota Cikarang mempunyai batas-batas sebagai berikut :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Desa Wanasari, Desa Wanjaya, Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung; Desa Sukaraya, Desa Karanghayu, Desa Karangsatu, Desa Karangharum Kecamatan Cikarang, Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani; Desa Karangsambung, Desa Waringinjaya, Desa Bojongsari Kecamatan Kedung Waringin;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten daerah Tingkat II Karawang;
3. c.sebelah ...
4. c.sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jayasampurna, Desa Sukasari, Desa Cilangkara, Desa Nagasari Kecamatan Serang; Desa Sukamukti dan Desa Sukabungah Kecamatan Cibarusah;
5. d.sebelah barat berbatasan dengan Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung; Desa Lobangbuaya, Desa Cijengkol, Desa Ciledug, desa Cibening, Desa Kertarahayu Kecamatan Setu.
(2)Batas wilayah Kota Cikarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar pada peta yang merupakan lampiran dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1)Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingakt II Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(1) dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sepanjang yang menyangkut Istansi vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri yang membawahkan Instansi Vertikal yang bersangkutan.

Pasal 4

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pasal 1

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) … Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2002