DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2002

Nomor: 74
Tahun: 2002
Ditetapkan: 1 November 2002
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cikarang, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kejaksaan Negeri Cilegon, Kejaksaan Negeri Sendawar, Kejaksaan Negeri Sangatta dan Kejaksaan Negeri Tua Pejat; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
4.Undang-…
4.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
5.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
6.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7.Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
8.Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3797); 10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG, KEJAKSAAN NEGERI BENGKAYANG, KEJAKSAAN NEGERI CILEGON, KEJAKSAAN NEGERI SENDAWAR, KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA DAN KEJAKSAAN NEGERI TUA PEJAT.

Pasal 1

(1)Membentuk Kejaksaan Negeri Cikarang yang berkedudukan di Cikarang.
(2)Membentuk Kejaksaan Negeri Bengkayang yang berkedudukan di Bengkayang.
(3)Membentuk Kejaksaan Negeri Cilegon yang berkedudukan di Cilegon.
(4)Membentuk...
(4)Membentuk Kejaksaan Negeri Sendawar yang berkedudukan di Sendawar.
(5)Membentuk Kejaksaan Negeri Sangatta yang berkedudukan di Sangatta.
(6)Membentuk Kejaksaan Negeri Tua Pejat yang berkedudukan di Tua Pejat.

Pasal 2

(1)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Cikarang meliputi wilayah Kabupaten Bekasi.
(2)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Bengkayang meliputi wilayah Kabupaten Bengkayang.
(3)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Cilegon meliputi wilayah Kota Cilegon.
(4)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sendawar meliputi wilayah Kabupaten Kutai Barat.
(5)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sangatta meliputi wilayah Kabupaten Kutai Timur.
(6)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tua Pejat meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 3

(1)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Cikarang maka Kabupaten Bekasi dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Bekasi.
(2)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Bengkayang maka Kabupaten Bengkayang dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Sambas.
(3)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Cilegon maka Kota Cilegon dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Serang.
(4)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sendawar maka Kabupaten Kutai Barat dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tenggarong.
(5)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sangatta maka Kabupaten Kutai Timur dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tenggarong.
(6)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tua Pejat maka Kabupaten Kepulauan Mentawai dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Pariaman. Pasal 4…

Pasal 4

(1)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Cikarang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Bekasi tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Cikarang.
(2)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Bengkayang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Sambas tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Bengkayang.
(3)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Serang tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Cilegon.
(4)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Sendawar pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Tenggarong tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sendawar.
(5)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Sangatta pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Tenggarong tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sangatta.
(6)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Tua Pejat pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Pariaman tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Tua Pejat.

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Cikarang, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kejaksaan Negeri Cilegon, Kejaksaan Negeri Sendawar, Kejaksaan Negeri Sangatta dan Kejaksaan Negeri Tua Pejat dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 6…

Pasal 6

Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Cikarang, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kejaksaan Negeri Cilegon, Kejaksaan Negeri Sendawar, Kejaksaan Negeri Sangatta dan Kejaksaan Negeri Tua Pejat ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 112

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cikarang, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kejaksaan Negeri Cilegon, Kejaksaan Negeri Sendawar, Kejaksaan Negeri Sangatta dan Kejaksaan Negeri Tua Pejat; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
4.Undang-…
4.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
5.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
6.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7.Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
8.Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3797); 10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Menetapkan

Pasal 1

(1)Membentuk Kejaksaan Negeri Cikarang yang berkedudukan di Cikarang.
(2)Membentuk Kejaksaan Negeri Bengkayang yang berkedudukan di Bengkayang.
(3)Membentuk Kejaksaan Negeri Cilegon yang berkedudukan di Cilegon.
(4)Membentuk...
(4)Membentuk Kejaksaan Negeri Sendawar yang berkedudukan di Sendawar.
(5)Membentuk Kejaksaan Negeri Sangatta yang berkedudukan di Sangatta.
(6)Membentuk Kejaksaan Negeri Tua Pejat yang berkedudukan di Tua Pejat.

Pasal 2

(1)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Cikarang meliputi wilayah Kabupaten Bekasi.
(2)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Bengkayang meliputi wilayah Kabupaten Bengkayang.
(3)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Cilegon meliputi wilayah Kota Cilegon.
(4)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sendawar meliputi wilayah Kabupaten Kutai Barat.
(5)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sangatta meliputi wilayah Kabupaten Kutai Timur.
(6)Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tua Pejat meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 3

(1)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Cikarang maka Kabupaten Bekasi dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Bekasi.
(2)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Bengkayang maka Kabupaten Bengkayang dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Sambas.
(3)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Cilegon maka Kota Cilegon dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Serang.
(4)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sendawar maka Kabupaten Kutai Barat dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tenggarong.
(5)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sangatta maka Kabupaten Kutai Timur dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tenggarong.
(6)Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tua Pejat maka Kabupaten Kepulauan Mentawai dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Pariaman. Pasal 4…

Pasal 4

(1)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Cikarang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Bekasi tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Cikarang.
(2)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Bengkayang pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Sambas tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Bengkayang.
(3)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Cilegon pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Serang tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Cilegon.
(4)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Sendawar pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Tenggarong tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sendawar.
(5)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Sangatta pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Tenggarong tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sangatta.
(6)Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Tua Pejat pada saat ditetapkan Keputusan Presiden ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Pariaman tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Tua Pejat.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (8)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (8)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 1998