DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai menjelaskan peran protokoler dalam penyelenggaraan acara resmi, kunjungan, dan kegiatan pemerintah. Mengatur tata cara penyelenggaraan acara formal, termasuk susunan acara, penempatan tamu, dan penggunaan simbol-simbol negara. Menyusun pedoman tentang tata etika, tata wicara, tata surat, tata pakaian, tataa seni budaya, tata jamuan, tata informasi dan tata lambang yang harus diikuti oleh pejabat pemerintah dalam berinteraksi dan bertindak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa visi dan misi Bupati menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan keprotokolan Pemerintahan Kabupaten Nunukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, di pandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3.Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4.Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5568)
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5589);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnyan disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
4.Bupati adalah Bupati Nunukan.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nunukan.
6.Ketua Dewan adalah Ketua DPRD Kabupaten Nunukan.
7.Wakil Ketua Dewan adalah Wakil Ketua DPRD.
8.Anggota Dewan adalah Anggota DPRD.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Seketaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
11.Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan.
12.Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Nunukan.
13.Kelurahan/Desa adalah Kelurahan/Desa di Kabupaten Nunukan.
14.Lurah/Kepala Desa adalah Pemerintah Kelurahan/Desa di Kabupaten Nunukan.
15.Tokoh Masyarakat adalah pimpinan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan yang diakui oleh masyarakat lingkungannya.
16.Masyarakat adalah organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya.
17.Pejabat Negara adalah pejabat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18.Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19.Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20.Protokol adalah serangkaian aturan acara kenegaraan dan acara resmi yang mengatur tentang tata tempat, tata upacara, tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukan dalam negara, pemerintah, pemerintahan Daerah dan dalam masyarakat .
21.Protokoler adalah penerimaan penghormatan kepada seseorang dalam acara kenegaraan, acara resmi dan acara kemasyarakatan.
22.Keprotokolan adalah norma-norma protokol atau kebiasaan yang dianut dan/atau di yakini dalam kegiatan protokol.
23.Tata penghormatan adalah aturan memberikan hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
24.Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi, termasuk tata bendera, lagu kebangsaan, pakaian upacara dan lainnya.
25.Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat pada acara daerah dan acara resmi.
26.Acara kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara/Perwakilan Negara Sahabat, Tokoh Masyarakat, dan undangan lainnya.
27.Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, yang di hadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah, dan/atau Tokoh Masyarakat, serta undangan lainnya.
28.Upacara adalah acara yang bersifat upacara yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, yang dihadiri dan/atau menghadirkan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan/atau Tokoh Masyarakat serta undangan lainnya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

a.kebangsaan;
b.ketertiban dan kepastian hukum;
c.keseimbangan, keserasian dan keselarasan; dan
d.timbal balik.

Pasal 3

Pengaturan keprotokolan bertujuan untuk :

a.Memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara/Daerah sesuai dengan kedudukan dalam Negara/Daerah, Pemerintahan dan Masyarakat;
b.Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara daerah, nasional maupun internasional; dan
c.Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa dan/atau daerah.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi :
1. a.tata tenghormatan;
2. b.tata upacara;
3. c.tata tempat;
4. d.tata etika;
5. e.tata wicara;
6. f.tata surat;
7. g.tata pakaian;
8. h.tata seni dan budaya;
9. i.tata jamuan;
10. j.tata informasi; dan
11. k.tata lambang.
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara kenegaraan yang dilaksanakan di daerah dan/atau acara resmi di daerah bagi :
1. a.Pejabat Negara
2. b.Pejabat Pemerintahan
3. c.Perwakilan Negara asing/daerah lain dan/atau organisasi internasional/daerah lain; dan
4. d.Tokoh Adat/Masyarakat tertentu.

BAB III

ACARA RESMI DAERAH

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Acara resmi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Acara resmi daerah dapat berupa Upacara bendera atau bukan upacara bendera.
(3)Penyelenggaraan acara resmi daerah dapat dilaksnakan di Ibu kota Kabupaten Nunukan atau di luar ibu kota Kabupaten Nunukan.
(4)Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya acara resmi daerah, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut.
(5)Penyesuaian pelaksanaan acara resmi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan oleh Protokol Daerah.

Pasal 6

(1)Penyelengaraan keprotokolan acara resmi daerah dilaksanakan oleh Petugas Protokol Daerah yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dan/atau Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan.
(2)Penyelenggaraan Acara resmi daerah dilakukan oleh:
1. a.Sekretariat daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Satuan Kerja perangkat daerah;
4. d.Instansi pemerintah pusat/provinsi di daerah; atau
5. e.Organisasi lain dan/atau masyarakat.

Pasal 7

(1)Agenda acara yang diperuntukan Bupati dan Ketua Dewan disusun sesuai dengan masa jabatan Bupati dan Ketua Dewan.
(2)Agenda acara Bupati merupakan pencerminan dari visi dan misi Bupati sebagai Kepala daerah, yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pemerintahan Daerah dan program tahunan Bupati, yang pelaksanaanya sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai agenda acara Ketua Dewan, pelaksanaanya diatur dengan Peraturan DPRD.

BAB IV

TATA PENGHORMATAN

Pasal 8

(1)Penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Pejabat Pemerintah Daerah, berupa :
1. a.Tata tempat, pada acara kenegaraan, acara resmi, dan upacara;
2. b.Penghormatan Bendera Kebangsaan Merah Putih Apabila meninggal dunia;
3. c.Penghormatan dan penghargaan sebagai pahlawan daerah;
4. d.Pemberian penganugerahan tanda kehormatan dan penghargaan;
5. e.Pemberian bantuan sarana dan prasaran; dan
6. f.Pengaturan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dalam bentuk agenda acara sesuai dengan program yang ada.
(2)Bagi pejabat yang memangku jabatan lebih dari satu, perlakuan protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada jabatan dan kedudukan yang tertinggi dalam Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Untuk Bupati dan Ketua Dewan, mendapatkan kendaraan dinas, rumah dinas, kesehatan, keamanan, dan juga diberikan pengawalan lalu lintas dalam menghadiri acara kenegaraan, acara resmi dan upacara di Kabupaten Nunukan.
(2)Kendaraan dinas Bupati dan Ketua Dewan, harus digunakan untuk tugas dan kewajiban yang berhubungan dengan acara kenegaraan, acara resmi dan upacara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(3)Kendaraan dinas Bupati dan Ketua Dewan, harus menggunakan Bendera Kebangsaan Merah Putih dan/atau bendera jabatan dalam menghadiri acara kenegaraan, acara resmi, dan upacara di dalam dan di luar negeri, di pasang di tengah-tengah di depan kendaraan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1990

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008