DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2008

Nomor: 9
Tahun: 2008
Ditetapkan: 4 Februari 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
2.Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
3.Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4.Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang.
5.Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan di PPT.
6.Rehabilitasi ...
6.Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
7.Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
8.Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
9.Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

PPT wajib:

a.memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban;
b.memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban;
c.menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban; dan
d.menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan terpadu bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 4

(1)Lingkup pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum.
(2)Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
1. a.setiap saksi dan/atau korban yang berada di wilayah Republik Indonesia; dan
2. b.setiap saksi dan/atau korban warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
(3)Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, maka pelayanan diberikan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan PPT bersifat integratif antarinstansi atau lembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada saksi dan/atau korban.
(2)Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, PPT bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban.
(3)Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, PPT bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban.

BAB II

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

Pasal 6

(1)Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pemerintah kabupaten/kota membentuk dan menyelenggarakan PPT.
(2)Pembentukan dan penyelenggaraan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah pada masing-masing kabupaten/kota.
(3)Untuk mempermudah penanganan saksi dan/atau korban, di daerah perbatasan dapat dibentuk PPT.
(3)Dalam membentuk peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), substansi atau materi peraturan daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah ini.
(4)Dalam hal di daerah belum dibentuk peraturan daerah, maka ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dijadikan dasar untuk menyelenggarakan PPT.

Pasal 7

(1)Untuk lebih menjamin kualitas pelayanan terpadu, Menteri menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial pada PPT.
(2)Standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu.
(3)Dalam ...
(3)Dalam menyusun standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri melakukan pembahasan bersama dengan menteri atau pimpinan lembaga terkait..

Pasal 8

(1)Guna menjamin terselenggaranya PPT sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial, Pimpinan PPT menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.
(2)Dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPT dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

(1)Pemerintah kabupaten/kota yang membentuk dan menyelenggarakan PPT wajib menyediakan sarana dan prasarana pada PPT.
(2)Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial yang berlaku.
(3)Rumah sakit swasta dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk rujukan PPT bagi saksi dan/atau korban setelah mendapat persetujuan dari dinas kesehatan di daerahnya.
(4)Persetujuan ...
(4)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan terpadu dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 10

(1)Dalam hal telah tersedia sarana dan prasarana pelayanan terpadu yang digunakan untuk saksi dan/atau korban tindak pidana lain sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, maka sarana dan prasarana yang telah ada tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturannya diserahkan pada masing-masing kabupaten/kota.
(3)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya.

BAB IV

PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN TERPADU

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan pelayanan terpadu wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait.
(2)Dalam ...
(2)Dalam hal tenaga psikolog dan psikiater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka PPT dapat meminta bantuan kepada instansi atau lembaga lain yang tersedia dengan memberikan honorarium.
(3)Dalam hal diperlukan, PPT dapat melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan oleh saksi dan/atau korban.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
2.Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
3.Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4.Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang.
5.Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan di PPT.
6.Rehabilitasi ...
6.Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
7.Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban ke daerah asal atau negara asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
8.Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
9.Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

PPT wajib:

a.memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban;
b.memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban;
c.menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban; dan
d.menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Lingkup pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum.
(2)Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
1. a.setiap saksi dan/atau korban yang berada di wilayah Republik Indonesia; dan
2. b.setiap saksi dan/atau korban warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
(3)Dalam hal saksi dan/atau korban adalah anak, maka pelayanan diberikan secara khusus sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan PPT bersifat integratif antarinstansi atau lembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada saksi dan/atau korban.
(2)Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, PPT bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban.
(3)Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, PPT bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan saksi dan/atau korban.

BAB II

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

Pasal 6

(1)Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pemerintah kabupaten/kota membentuk dan menyelenggarakan PPT.
(2)Pembentukan dan penyelenggaraan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah pada masing-masing kabupaten/kota.
(3)Untuk mempermudah penanganan saksi dan/atau korban, di daerah perbatasan dapat dibentuk PPT.
(3)Dalam membentuk peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), substansi atau materi peraturan daerah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah ini.
(4)Dalam hal di daerah belum dibentuk peraturan daerah, maka ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya dapat dijadikan dasar untuk menyelenggarakan PPT.

Pasal 7

(1)Untuk lebih menjamin kualitas pelayanan terpadu, Menteri menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial pada PPT.
(2)Standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu.
(3)Dalam ...
(3)Dalam menyusun standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri melakukan pembahasan bersama dengan menteri atau pimpinan lembaga terkait..

Pasal 8

(1)Guna menjamin terselenggaranya PPT sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial, Pimpinan PPT menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.
(2)Dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPT dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

(1)Pemerintah kabupaten/kota yang membentuk dan menyelenggarakan PPT wajib menyediakan sarana dan prasarana pada PPT.
(2)Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial yang berlaku.
(3)Rumah sakit swasta dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk rujukan PPT bagi saksi dan/atau korban setelah mendapat persetujuan dari dinas kesehatan di daerahnya.
(4)Persetujuan ...
(4)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan terpadu dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 10

(1)Dalam hal telah tersedia sarana dan prasarana pelayanan terpadu yang digunakan untuk saksi dan/atau korban tindak pidana lain sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, maka sarana dan prasarana yang telah ada tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturannya diserahkan pada masing-masing kabupaten/kota.
(3)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya.

BAB IV

PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN TERPADU

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan pelayanan terpadu wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait.
(2)Dalam ...
(2)Dalam hal tenaga psikolog dan psikiater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka PPT dapat meminta bantuan kepada instansi atau lembaga lain yang tersedia dengan memberikan honorarium.
(3)Dalam hal diperlukan, PPT dapat melakukan kerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan oleh saksi dan/atau korban.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 63 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 63 Tahun 2014