DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 63 Tahun 2014

Nomor: 63
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Korban Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, yang meliputi: Ketentuan Umum; Standar Pelayanan Minimal; Gugus Tugas; Koordinator; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Karban Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana .telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nemer 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40l0);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten-tang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); Mengingat GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK TENTANG PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 63 TAHUN 2014 .
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);
14.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 200& tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Serita Daerah Provinsi Jawa Ba rat Tahun 2009 Nornor 1 G2 Seri E);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
10.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Karban Kekerasan;
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Serie E Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39); Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Sarat.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Sarat.
7.Sadan adalah Sadan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
8.Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
9.Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Korban Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah ketentuan mengenai cakupan dan jenis pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh secara minimal oleh setiap korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10.Korban Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, mental, seksual, penelantaran, yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau korporasi.
11.Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
12.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
13.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK. Menetapkan 3

14.Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
15.Karban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
16.Pemulangan adalah proses mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari daerah identifikasi ke daerah asal.
17.Daerah ldentifikasi Karban adalah tempat dimana teridentifikasi korban dengan menggunakan angkutan darat, kapal, atau pesawat udara di pos lintas batas, pelabuhan, atau bandar udara di wilayah Indonesia.
18.Reintegrasi Sosial adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada keluarga inti, keluarga, institusi pengganti, atau masyarakat.
19.lndikator Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut lndikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM ini berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
20.Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak korban perdagangan orang dan kekerasan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Pelayanan terpadu ini dapat diselenggarakan oleh pusat pelayanan berbasis rumah sakit, puskesmas, atau lembaga pemberi layanan lainnya. Pelayanan ini dapat dilakukan dalam satu atap atau secara jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.
21.Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (P.KT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, Women Crisis Center (WCC), LBH, dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing- masing daerah. 4

BAB ILL

GUGUS TUGAS

Pasal 5

(1)Dalam rangka Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Karban Perdagangan Orang dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Daerah dan Kabupaten/Kota.
(2)Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Karban Perdagangan Orang dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.
1. a.latar belakang;
2. b.tujuan Petunjuk teknis;
3. c.pengertian;
4. d.uraian tugas, terdiri dari:
  1. 1.penanganan pengaduan atau laporan;
  2. 2.pelayanan kesehatan;
  3. 3.rehabilitasi sosial:
  4. 4.penegakan dan bantuan hukum; dan
  5. 5.pemulangan dan reintegrasi sosial.
5. e.matrik. 5
6. a.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. b.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota; dan
8. c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BABV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7 Kepala Sadan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang layanan terpadu bagi koban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Karban Perdagangan Orang dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Gugus Tugas melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur.
(5)Laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.Laporan Semester I dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juni, mencakup laporan perkembangan penerapan dan pencapaian SPM Daerah dan Kabupaten/Kota: dan
2. b.Laporan Semester II dilaksanakan akhir bulan Desember mencakup, laporan rekapitulasi atau hasil kajian, analisa dan evaluasi perkembangan percepatan penerapan SPM Daerah dan Kabupaten/Kota.
(6)Tatacara laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 6 63 BERITA DAERAH PROVINS! JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR SERI. .. E-·· Diundangkan di Bandung pad a tanggal 22 Agustus 2q14 Ditetapkan di Bandung ~=====a~ta.riggalZ1 Agustus 2014

BAB IV

KOORDINATOR Pasal 6 Dalam menetapkan target capaian SPM tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Sadan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. BABVII

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. 7 A. Latar Belakang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Karban Perdagangan Orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan rambu-rambu bagi penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak korban perdagangan orang dan kekerasan, sehingga arah dan tujuan program dapat diketahui, diukur dan dijadikan pedoman oleh semua pihak terkait sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Karban Tindak Pidana Perdagangan Orang; Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbaqian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Karban Kekerasan;. serta Peraturan Daerah .Provinsi Jawa Barat Nomor 3 · Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Karban Perdagangan Orang dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 467 .2/Kep-698- BPPKB/201 O tentang Gugus Tugas Pencegaan dan Penanganan Karban Perdagangan Orang. Dengan adanya SPM ini, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dapat dengan jelas memahami program, jenis pelayanan sosial dasar minimal, indikator kinerja masing-masing kegiatan, pencapaian target dan waktu. lmplikasi lebih jauh dari adanya SPM adalah tuntutan profesionalisme dan akuntabilitas, khususnya instansi dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah selaras dengan rambu-rambu SPM. SPM akan secara langsung memudahkan penyusunan Rencana Strategis Daerah, sekaligus dengan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif. Di samping itu, SPM juga akan memberi gambaran tentang kinerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak/perdagangan orang, serta menjadi bahan estimasi ke depan. SPM diharapkan dapat menyediakan ukuran- ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk masing-masing program yaitu penanganan pengaduan masyarakat, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan/perdagangan orang. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Perayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Daerah Provins! Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Karban Perdagangan Orang, serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 467 .2/Kep.1331-BPPKB/2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korb an Perdagangan Orang, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 63 Tahun 2014 TANGGAL : ~ Agustus 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK. 2

1.Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah ketentuan mengenai cakupan dan jenis pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh secara minimal oleh setiap korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2.Karban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, mental, seksual, penelantaran, yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau korporasi.
3.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi ..
4.Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sebagai berikut: a) Kekerasan Fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau Iuka be rat. b) Kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. c) Kekerasan Seksual, meliputi tapi tidak terbatas pada: 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. C. Pengertian
1.Memberikan panduan bagi unit pelayanan untuk menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang diatur dalam SPM bidanq layanan terpadu bagi korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2.Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran program pencapaian target SPM; dan
3.Sebagai standar perhitungan pencapaian target SPM. B. Tujuan Petunjuk Teknis bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan/perdagangan orang. untuk itu, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada korban tindak kekerasan sesuai denqan jenis pelayanan sebagaimana diatur dalam SPM ini. 3 3) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 4) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. 5) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. d) Penelantaran meliputi tapi tidak terbatas pada: 1) tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. 2) tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara,merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. 3) tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 4) tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. e) Eksploitasi, meliputi tapi tidak terbatas pada: 1) tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual perempuan dan anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 2) tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jarmqan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial. f) Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, terrnasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan. g) Kekerasan Lainnya, meliputi tapi tidak terbatas pada: 1) ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. 2) pemaksaan adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.
7.Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancamaan kekerasan, penggunaaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
8.Karban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
9.Pemulangan merupakan proses mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari daerah identifikasi ke daerah asal.
10.Daerah ldentifikasi korban adalah tempat dimana teridentifikasi korban dengan menggunakan angkutan darat, kapal, atau pesawat udara di pas lintas batas, pelabuhan, atau bandar udara di wilayah Indonesia. 4 Standar Pelayanan Minimal ini berisikan 5 (lima) layanan dasar dan 9 (sembilan) indikator utama, selanjutnya akan diuraikan satu persatu bagaimana masing-masing indikator tersebut dilaksanakan. Agar pelaksanaan dan mutu layanan menjadi standar, perlu dikembangkan sebuah petunjuk teknis yang akan memberikan pedoman pelaksanaan disetiap layanan dan disertai dengan indikator serta cara perhitungan masing-masing indikator. Di dalam petunjuk teknis ini akan digunakan sistematika yang telah baku digunakan, yaitu meliputi: 1.Pengertian; 2.Definisi Operasional; 3.Cara Perhitungan/Rumus; 4.Sumber Data; 5.Rujukan; 6.Target;
7.Langkah Kegiatan; dan 8.Sumber Daya Manusia. D. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA PETUNJUK TEKNIS
11.Reintegrasi sosial merupakan upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan kepada keluarga inti, keluarga atau institusi pengganti, atau masyarakat.
12.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan pnnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14.lndikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM ini berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
15.Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan: penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Pelayanan terpadu ini dapat diselenggarakan oleh pusat pelayanan berbasis rumah sakit, puskesmas, atau lembaga pemberi layanan lainnya. Pelayanan ini dapat dilakukan dalam satu atap atau secara jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.
16.Unit Pelayanan Terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI diluar negeri, Women Crisis Center (WCC), LBH, dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap . (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah. 5 ,/ Sebelum menguraikan lebih jauh, secara ringkas akan dikemukakan terlebih dahulu layanan dasar serta indikator-indikator SPM sebagai berikut:
1.Penanganan pengaduan/laporan korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator utama: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas di dalam unit pelayanan terpadu. Penanganan laporan/pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat diukur melalui indikator penunjang: Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini adalah kemampuan untuk penjangkauan korban dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tugas pelaksana dalam penanganan pengaduan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 467.2/Kep.1331-BPPKB/2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Karban Perdagangan Orang adalah : BP3AKB, P2TP2A, UPT (Polda dan Polres), Puskesmas RS/PPT, Dinas Sosial dan RPSA. Fungsinya dapat memberikan pelayanan serta menindaklanjuti laporan pengaduan korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat dengan cepat, teridentifikasi, tercatat disertai dengan sikap empati kepada korban.
2.Pelayanan kesehatan bagi korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator utama: Cakupan perempuan dan anak korban perdagangan/kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang mampu tatalaksana KtP/A. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam SPM ini adalah pelayanan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawaUbidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana medis kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelayanan kesehatan dimaksud dilakukan di rumah sakit yang memberikan pelayanan terpadu dan juga di puskesmas yang memberikan pelayanan dasar yang komprehensif. Sesuai dengan kewenangannya. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang: (a) Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; (b) Cakupan Rumah Sakit Umum Vertikal/Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Swasta/Rumah Sakit Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (c) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas; dan (d) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit. Tugas pelaksana dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Ba rat Norn or 467 .2/Kep.1331-BPPKB/2009 tentang Gugus Tug as Pencegahan dan Penanganan Karban Perdagangan Orang adalah: Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota (Puskesmas), P2TP2A, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Jiwa Bandung, Rumah sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Sartika Asih Bandung, dan Rumah Sakit Paru Rotinsulu Bandung. 6 Fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota (Puskesmas), P2TP2A, dapat memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan serta kemampuan daerah, apabila kondisi korban ditindaklanjuti dengan rujukan maka Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Jiwa Bandung, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Sartika Asih Bandung dan Rumah Sakit Paru Rotinsulu Bandung, dapat memberikan pelayanan dimaksud.
3.Rehabilitasi sosial bagi korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator utama: (a) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu; dan (b) Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan/perdagangan orang di dalam unit pelayanan terpadu. Pelayanan rehabilitasi sosial yang dimaksud dalam SPM ini adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat pula diukur melalui indikator penunjang: (a) Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih; dan (b) Cakupan petugas pembimbing rohani yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani. Tugas pelaksana dalam pelayanan rehabilitasi sosial sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 467.2/Kep.1331-BPPKB/2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Karban Perdagangan Orang adalah: Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Jiwa Bandung dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota. Fungsinya dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
4.Penegakan dan bantuan hukum bagi korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator utama: (a) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan (b) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. Penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang: (a) Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat Kepolisian; (b) Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta; (c) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA; (ct) Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender; (e) Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan (f) Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, untuk layanan bantuan hukum juga dapat diukur melalui indikator penunjang: Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. I. JENIS LAYANAN PERTAMA PENANGANAN PENGADUAN/LAPORAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK: lndikator SPM pertama: Cakupan perempuan dan anak korban perdagangan orang dan kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas di dalam unit pelayanan terpadu.
1.Pengertian:

a.Pengaduan adalah laporan yang diajukan oleh korban atau keluarganya, masyarakat dan/atau lembaga atas terjadinya dugaan perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan .anak.
b.Penanganan pengaduan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kemudian dibuktikan dan ditindaklanjuti berupa: penjangkauan korban; rujukan ke pelayanan kesehatan, psikososial, bimbingan rohani, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
1. 2.Definisi Operasional: Cakupan perempuan dan anak korban pedagangan orang dan kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan adalah bentuk layanan yang diberikan oleh petugas unit pelayanan terpadu dalam merespon aduan atau pelaporan oleh 7
2. 5.Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama: (a) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan (b) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Khusus untuk pelayanan reintegrasi sosial, juga dapat diukur melalui indikator penunjang: Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial. Tugas pelaksana dalam pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 467.2/Kep.1331-BPPKB/2009 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Karban Perdagangan Orang adalah: Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi/Kabupaten/Kota, BP3TKI, BP3AKB Provinsi/Kabupaten/Kota, P2TP2A Provinsi/Kabupaten Kata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/Kabupaten Kata, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan LSM. Fungsinya dapat mengembalikan korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tempat identifikasi korban kedaerah asalnya, dapat mengupayakan penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masayarakat yang memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban, selain dari itu korban diupayakan mendapat pemberdayaan ekonomi untuk kemandirian korban sehingga tidak ada keinginan untuk kembali ketempat semula. sesuai dengan tentang Gugus adalah: Polda Provinsi dan Kabupaten/Kota Tugas pelaksana dalam pelayanan penegakan dan bantuan hukum Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 467.2/Kep.1331-BPPKB/2009 Tugas Pencegahan dan Penanganan Karban Perdagangan Orang Polres//Polresta, Kejaksaan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengadilan Kabupaten/Kota, BP3AKB Provinsi/Kaupaten/Kota, P2TP2A Provinsi dan serta LSM Hukum. Fungsinya, penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan atau korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. 8
3. 4.Sumber Data: Unit yang melaksanakan pelayanan pengaduan korban pedagangan orang dan kekerasan.
4. 5.Rujukan: a) Pedoman Penerimaan Laporan/Pengaduan (dibuat KPP&PA); b) Petunjuk sesuai dengan latihan Pencatatan dan Pelaporan KtP/KTA yang dilaksanakan oleh BP3APKKB Provinsi Jawa Barat; dan c) Alur Pelaporan KtP/KtA dan Perdagangan Orang Jawa Barat.
5. 6.Target: · Target tahun 2018: 100%
6. 7.Langkah Kegiatan:
a.Pencatatan pengaduan;
b.lnventarisasi pengaduan;
c.Membuat Pedoman Operasional;
d.Penjangkauan;
e.Rujukan untuk tindak lanjut pelayanan;
f.Standarisasi identifikasi; dan
g.Monitoring dan evaluasi. • Pembilang: Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh petugas unit pelayanan terpadu. • Penyebut: Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu. • Konstanta: Persentase (%) • Contoh Perhitungan: Misalnya: Pad a tahun 2010 jumlah laporan/pengaduan dari masyarakat dan/atau lembaga lain sebanyak 1.500 orang, sedangkan yang ditiodaklanjuti sebanyak 1.311 orang, maka persentasenya adalah: 1.311 ------- x 100% = 87,4 % 1.500 Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu = Jumlah laporan/pengaduan X100% yang masuk ke unit pelayanan terpadu Cakupan korban perdagangan dan kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan olehh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu. masyarakat dan/atau lembaga lain. Jika pelapor adalah bukan korban, maka petugas diwajibkan untuk melakukan penjangkauan dengan tetap menggunakan prinsip kehati- hatian dan prinsip kerahasiaan yang harus tetap dijaga. Dalam hal korban berusia di bawah 18 tahun, maka wajib untuk didampingi wali yaitu orang tua, orang tua asuh, saudara dekat atau jauh, atau tetangga dekat yang dipercaya untuk menjadi wali korban (anak). Apabila korban tidak ada yang mendampingi, maka unit layanan terpadu wajib menyediakan pendamping untuk menjadi wali. Kemudian wali tersebut akan mendampingi korban dalam proses-proses yang direkomendasikan oleh petugas pengaduan.
1. 3.Cara Perhitungan/Rumus: 9 lndikator SPM kedua: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan/perdagangan orang yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) mampu tatalaksana KtP/A.
2. 1.Pengertian: a) Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; b) Rehabilitasi Kesehatan yang Bersifat Fisik dan Psikis adalah upaya pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh termasuk pemeriksaan penunjang seperti foto rontgen, laboratorium dan pengobatan medis bagi korban KtP/A akibat trauma fisik yang diderita; c) Rehabilitasi Kesehatan yang Bersifat Psikis adalah upaya pemeriksaan dan terapi kejiwaan oleh dokter ahli jiwa kepada korban KtP/A yang mengalami gangguan mental emosional akibat trauma yang dialaminya; d) Rehabilitasi Kesehatan Reproduksi adalah upaya medis untuk mengembalikan fungsi kesehatan reproduksi seoptimal mungkin akibat trauma terhadap organ reproduksi dari saksi dan/atau korban KtP/A; e) Tenaga Kesehatan Terlatih adalah terdiri dari Dokter Spesialis, Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; II. JENIS LAYANAN KEDUA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN/ PERDAGANGANORANG • Contoh Perhitungan: Pada tahun 2009 jumlah petugas penerima pengaduan yang ada di unit pelayanan terpadu sebanyak 5 orang, sedangkan petugas yang memiliki kemampuan untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan adalah 2 orang, maka persentasenya adalah: 2 ------- x 100% = 40% 5 Bisa dihitung dengan contoh sebagai berikut: Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan daerah masing- masing seperti jumlah petugas yang dimiliki dan kemampuan /keahlian yang dimiliki petugas dalam menangani korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang keberpihakan kepada korban. lndikator Penunjang:
3. 8.Sumber Daya Manusia:
a.Petugas BP3AKB;
b.Dinas Sosial;
c.Petugas RS /PPT/PKT;
d.Petugas Puskesmas;
e.Petugas P2TP2A;
f.Petugas Polres/Polresta/PPT; dan
g.Petugas RPSA. 10 • Conteh Perhitungan: Jumlah korban KtP/A yang mendapat layanan kesehatan di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di Rumah Sakit, yang berada di suatu kabupaten A pada tahun 2010 = 75 orang.Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A atau Rumah Sakit di Kabupaten A pada tahun 2007 = 150 orang. Persentase cakupan = 75/150 x 100% = 50% • Ukuran/konstanta: Persentase (%) • Penyebut: Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke Rumah Sakit di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pembilang: Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. x 100% Jumlah korban KtP/Kta yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas mampu tata laksana ktP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan Ke RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu = Cakupan korban perdagangan orang kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas/RS didalam unit pelayanan terpadu mampu tatalaksana KtP/KtA
1. 3.Cara Perhitungan/Rumus: f) Pelayanan Medik Spesialistik Dasar adalah pelayanan medik spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, bedah dan anak; dan g) Pelayanan Medik Spesialistik Lainnya adalah pelayanan medik spesialistik kesehatan jiwa dan pelayanan spesialistik forensik/ kedokteran kehakiman.
2. 2.Definisi Operasional: Cakupan pelayanan kesehatan adalah jumlah korban KtP/A yang memperoleh pelayanan kesehatan secara komprehensif oleh tenaga kesehatan di Puskesmas dan/atau di Rumah Sakit. Dalam melaksanakan pelayanan ini telah ditetapkan target tahun 2014 yaitu terdapat minimal 2 puskesmas yang mampu tatalaksana KtP/A di setiap kabupaten/kota, sedangkan target rumah sakit adalah 60% rumah sakit melaksanakan pelayanan untuk korban KtP/A di suatu wilayah. Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A adalah Puskesmas yang mempunyai minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih. Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu adalah rumah sakit yang mempunyai minimal 3 orang tenaga kesehatan terlatih. 11 X 100% Jumlah Puskesmas mampu tata laksana kasus KtP/Kta di Kabupaten Kota dalam kurun waktu tertentu 2 (dua) Puskesmas dari sasaran program di Kabupaten Kota dalam kurun waktu tertentu = Cakupan Puskesmas mampu tata laksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. 4.Sumber Data: a) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA); b) UPT; c) Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan di wilayah setempat; d) Dinkes Provinsi dan atau Kabupaten/kota: Laporan Kasus KtP/A; dan di Puskesmas dan Rumah Sakit.
4. 5.Rujukan: a) Pedoman Penerimaan Laporan/Pengaduan (dibuat KPP&PA); b)Petunjuk sesuai dengan latihan Pencatatan dan Pelaporan KtP/KTA yang dilaksanakan oleh BP3AKB Provinsi Jawa Barat; c) Alur Pelaporan KtP/KtA dan Perdagangan Orang Jawa Barat; d) Buku Rujukan Kasus KtP/A; dan e) Buku Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu KtP/A.
5. 6.Target: Target tahun 2018: 100%
6. 7.Langkah Kegiatan: a) Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas dan Rumah Sakit (PPT/PKT); b) Pelatihan data base/pelatihan manajemen kasus; c) Pendataan/survei data: Jumlah kasus KtP/A pada tahun 2010-2014 di Kabupaten/Kota; d) Pelatihan data base/pelatihan manajemen kasus; dan e) Monitoring dan evaluasi rujukan kasus KtP/A.
7. 8.Sumber Daya Manusia: Dokter spesialis, Dokter umum, Dokter Gigi, Perawat/Bidan. lndikator Penunjang: a) Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A).
8. 1.Pengertian: Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja, serta mampu tatalaksana KtP/A terhadap perempuan dan anak.
9. 2.Definisi Operasional: Puskesmas yang mampu tatalaksana KtP/A dalam operasionalisasinya didukung oleh minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana medis kasus KtP/A di setiap Puskesmas. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, maka indikator capaian program adalah minimal tersedia 2 (dua) Puskesmas yang mampu tatalaksana KtP/A di setiap Kabupaten/Kota.
10. 3.Cara Perhitungan/Rumus: Cakupan puskesmas mampu .tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 12
11. 1.Pengertian: Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
12. 4.Sumber Data: a) Format pencatatan dan pelaporan kasus KtP/A; dan b) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan/atau Kabupaten/Kota.
13. 5.Rujukan: a) Buku Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus KtP/A bagi petugas kesehatan; b) Buku Pedoman Deteksi Dini, Pelaporan, dan Rujukan Kasus KtA bagi Tenaga Kesehatan; c) Buku Rujukan Kasus KTA bagi petugas kesehatan; d) Buku Pedoman Pelayanan KTP bagi petugas kesehatan; dan e) Buku Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu KtP/A.
14. 6.Target: Target tahun 2018: 100% dari sasaran program atau minimal terdapat 2 (dua) Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A di setiap Kabupaten/Kota.
15. 7.Langkah Kegiatan: a) Pendataan: Jumlah tenaga dan sarana pelayanan kesehatan serta kompilasi data korban KtP/A di Kabupaten/Kota; b) Pelatihan tenaga kesehatan (Dokter/Dokter Gigi, Perawat/Bidan); c) Penyediaan sarana/prasarana pelayanan kesehatan; d) Sosialisasi program di wilayah kerja setempat; e) Pemantauan pasca pelatihan; f) Penguatan jejaring dengan instansi terkait; dan g) Monitoring dan evaluasi secara berjenjang.
16. 8.Sumber Daya Manusia: a) Dokter Umum/Dokter Gigi; b) Perawat/Bidan; dan c) Cakupan Rumah Sakit Umum Vertikal/Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Swasta/ Ru mah Sakit Polri' yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. • Pembilang: Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu tertentu. • Penyebut: 2 Puskesmas dari sasaran program di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu tertentu. • Ukuran/konstanta: Persentase (%) • Contoh Perhitungan: Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di suatu Kabupaten A pada tahun 2007 adalah 2 (dua), sedangkan jumlah sasaran program Puskesmas yang mampu tatalaksana kasus KtP/A di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota adalah sebesar 2 (dua) puskesmas. Persentase cakupan = 2/2 x 100% = 100% 13 • Pembilang: Jumlah RSUD/RS umum vertikal/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban KtP/A yang berada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu. • Penyebut: Jumlah seluruh RS yang ada di suatu wilayah kerja tertentu (di provinsi/kabupaten/kota) dalam kurun waktu tertentu. Ukuran/konstanta: Persentase (%). • Conteh Perhitungan: Jumlah RSUD/RS umurn vertikal/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu di suatu kabupaten A pada tahun 2007 = 1·. Jumlah seluruh RS di Kabupaten A pada tahun 2007 = 5. Persentase cakupan = 1/5 x 100% = 20%
17. 4.Sumber Data: a) Pusat Data dan lnformasi Departemen Kesehatan; b) Sistem Pencatatan dan Pelaporan di Rumah Sakit; dan c) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan/atau Kabupaten/Kota.
18. 5.Rujukan: a) Buku Pedoman Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan/Anak di Rumah Sakit; dan b) Buku Modul Pelatihan korban Kekerasan terhadap Perempuan/Anak di Rumah Sakit.
19. 6.Target: Target tahun 2018: 60% rumah sakit (A,B,C dari sasaran program) memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
20. 7.Langkah Kegiatan: . a) Pendataan: Jumlah tenaga kesehatan terlatih dan sarana pelayanan kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota; b) Pelatihan/Orientasi program KtP/A bagi tenaga kesehatan (Dokter Spesialis, Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan); c) Penyediaan sarana/prasarana pelayanan kesehatan; d) Sosialisasi program di wilayah kerja setempat; e) Pemantauan pasca pelatihan; f) Penguatan rujukan non-medis melalui jejaring dengan instansi terkait; dan g) Monitoring dan evaluasi secara berjenjang. Jumlah RSUD/RS Umum Vertikal/RS Swasta /RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban KtP/KA yang berada disuatu wilayah kerja X tertentu dalam kurun waktu 100% tertentu Jumlah seluruh RS yang berada disuatu wilayah kerja tertentu kurun waktu tertentu = Cakupan RSUD/RS umum vertikal/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan (KtP/A)
21. 2.Definisi Operasional: Rumah sakit yang menjadi target dalam penyediaan layanan ini adalah yang termasuk dalam kelas A, B, dan C. Sebagai indikator capaian atau 18 (delapan belas) Rumah Sakit yang mampu tatalaksana KtP/A adalah minimal terdapat 3 (tiga) orang tenaga kesehatan terlatih di setiap Rumah Sakit.
22. 3.Cara Perhitungan/Rumus: 14
23. 5.Rujukan: a) Buku Profil Kesehatan, Pusdatin Depkes; b) Buku Standar Ketenagaan di Puskesmas; c) Buku Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus KtP/A; dan d)Buku Pedoman Deteksi Dini, Pelaporan, dan Rujukan Kasus KtA bagi Tenaga Kesehatan.
24. 4.Sumber Data: a) Pusat Data dan lnformasi Departemen Kesehatan; b) Format pencatatan dan pelaporan tatalaksana kasus KtP/A; dan c) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan/atau Kabupaten/kota. • Pembilang: Jumlah tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu tertentu. • Penyebut: 4 Tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu tertentu. • Ukuran/konstanta: Persentase (%) Contoh Perhitungan: Jumlah seluruh tenaga kesehatan (Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan) di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di suatu Kabupaten A pada tahun 2007 = 4 (empat) orang. Jumlah seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai sasaran program di kabupaten A pada tahun 2007 = 4 orang. Persentase cakupan = 4/4 x 100% = 100% X 100% Jumlah tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/KtA di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu tertentu 4 tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di Kabupaten/Kota dalam kurun waktu tertentu =
25. 3.Cara Perhitungan/Rumus: Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/KtA) di Puskesmas
26. 2.Definisi Operasional: Minimal jumlah tenaga terlatih di Puskesmas yang ditetapkan adalah sebanyak minimal 2 (dua) orang tenaga kesehatan untuk menunjang terealisasinya layanan ini. Sedangkan untuk minimal standar jumlah Puskesmas di setiap Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 2 (dua) Puskesmas. d) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas.
27. 1.Pengertian: Tenaga kesehatan terlatih terdiri dari Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas.
28. 8.Sumber Daya Manusia: a) Dokter Spesialis; b) Dokter Umum/Dokter Gigi; dan c) Perawat/Bidan. • Pembilang: Jumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit yang sudah dilatih tatalaksana kasus KtP/A, yang berada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu. • Penyebut: 60% Rumah Sakit di wilayah tertentu dikalikan Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi/Perawat/Bidan yang bekerja di lnstalasi Gawat Darurat Rumah Sakit yang ada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu. 15 Jumlah tenaga kesehatan terlatih di RS yang sudah dilatih tatalaksana kasus KtP/KtA yang berada disuatu wilayah kerja tertentu dalam X kurun waktu 100% 60 % jumlah RS di Wilayah tertentu dikalikan dengan 3 tenaga kesehatan di RS (standar minimal dalam kurun waktu tertentu Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan = terhadap perempuan dan anak (KtP/KtA) di Rumah Sakit
29. 3.Cara Perhitungan/Rumus:
30. 2.Definisi Operasional: Minimal jumlah tenaga kesehatan terlatih di Rumah Sakit yang bekerja di Unit Gawat Darurat ditetapkan adalah sebanyak 3 (tiga) orang tenaga kesehatan dalam menunjang terealisasinya layanan ini. Sedangkan untuk minimal standar jumlah Rumah Sakit di setiap suatu wilayah ditetapkan sebanyak 60%, artinya kalau ada 5 (lima) Rumah Sakit (minimal kelas C) maka minimal 3 (tiga) diantaranya adalah Rumah · Sakit mampu tatalaksana kasus KtP/A.
31. 1.Pengertian: Tenaga Kesehatan Terlatih adalah terdiri dari Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi/Perawat/Bidan yang bekerja di Unit Gawat Darurat dan sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. e) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit.
32. 8.SOM: a) Dokter Umum/Dokter Gigi; dan b) Perawat/Bidan.
33. 7.Langkah Kegiatan: a) Pendataan: Jumlah tenaga dan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota; b) Pelatihan/Orientasi program KtP/A bagi tenaga kesehatan (Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan); c) Sosialisasi program di wilayah kerja setempat; d) Pemantauan pasca pelatihan; dan e) Monitoring dan evaluasi rujukan kasus KtP/A.
34. 6.Target: Target tahun 2018: 100% dari sasaran program (minimal 2 (dua) orang tenaga kesehatan terlatih di setiap Puskesmas mampu menangani KtP/A) di suatu Kabupaten/Kota. 16
35. 1.Pengertian: a) Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang terlatih untuk melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. lndikator SPM ketiga: Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Ill. JENIS LAYANAN KETIGA REHABILITASI SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
36. 4.Sumber Data: a) Pusat Data dan lnformasi Departemen Kesehatan; b) Format pencatatan dan pelaporan tatalaksana kasus KtP/A; dan c) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan/atau Kabupaten/Kota .
37. 5.Rujukan: a) Buku Profil Kesehatan, Pusdatin Depkes; b) Buku standar ketenagakerjaan di Rumah Sakit; c) Buku Pedoman Pelayanan Karban Kekerasan Terhadap Perempuan/ Anak di Rumah Sakit; dan d) Buku Modul Pelatihan Karban Kekerasan Terhadap Perempuan/Anak di Rumah Sakit.
38. 6.Target: Target tahun 2018: 100% dari sasaran program (minimal 3 (tiga) orang tenaga kesehatan terlatih di setiap Rumah Sakit) di suatu wilayah kerja.
39. 7.Langkah Kegiatan: a) Pendataan: Jumlah tenaga dan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota; b) Pelatihan/Orientasi program KtP/A bagi tenaga kesehatan (Dokter/Dokter Gigi, Perawat/Bidan); c) Sosialisasi program di wilayah kerja setempat; d) Pemantauan pasca pelatihan; dan e) Monitoring dan evaluasi rujukan kasus KtP/A. 8.Sumber Daya Manusia: Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan (60% x 5 RS) x 3 orang x 100% = 67% • Ukuran/konstanta: Persentase (%) • Contoh Perhitungan: Jumlah seluruh tenaga kesehatan (Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi/Perawat/Bidan yang bekerja di lnstalasi Gawat Darurat Rumah Sakit) yang sudah dilatih KtP/A di suatu Kabupaten A pada tahun 2007 = 6 orang. Jumlah rumah sakit di Kabupaten A pada tahun 2007 adalah sebanyak 5 (lima) Rumah Sakit. Persentase cakupan: 6 orang 17
40. 4.Sumber Data: a)PPT/P2TP2A/PKT/RPSA/RPTC; b) lnstansi Sosial; c) Badan Pemberdayaan Perempuan; d) LSM I WCC; dan e) Lembaga Keagamaan dan Adat. • Pembilang: Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos. • Penyebut: Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos. • Konstanta: Persentase (%) • Contoh Perhitungan: Pada tahun 2007 jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos ke UPT adalah sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga), dan yang mendapat layanan rehabilitasi sosial adalah sebanyak 100 (seratus) korban, maka persentasenya adalah: 100 --------- X 100 % = 61,35 % 163 = X 100% Jumlah korban kekerasan yang mendapat rehabsos. Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos Cakupan pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan petugas rehabilitasi sosial terlatih kepada perempuan dan anak korban perdagangan orang/ kekerasan di UPT
41. 3.Cara Perhitungan/Rumus:
42. 2.Definisi Operasional: Rehabilitasi sosial diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan mulai dari tahap assessment, konseling hingga penyediaan rumah aman untuk korban. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan pemulihan yang sifatnya traumatis atas kejadian-kejadian yang dialami korban. b) Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vocational dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan/atau rujukan. c) Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kegiatan pemulihan korban yang dimaksud meliputi: pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi. d) Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) adalah suatu lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal dan pemulihan psiko-sosial serta perlindungan kondisi traumatis yang dialami korban. e) Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) adalah unit pelayanan perlindungan lanjutan dari Temporary Shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan reunifikasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar. f) Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sesuai dengan standar yang ditentukan. 18
43. 2.Definisi Operasional: Persentase cakupan ketersediaan petugas pelayanan rehabilitasi sosial terlatih di UPT bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
44. 1.Pengertian: a) Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang terlatih untuk melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan; b) Petugas rehabilitasi sosial terdiri dari pekerja sosial, psikolog, psikiater, konselor, pembimbing rohani, dan tokoh masyarakat yang peka gender. c) Pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial yang peka gender; c) Konselor adalah petugas terlatih yang melakukan konseling yakni pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli/terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi; d) Psikolog adalah tenaga yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan e) Psikiater adalah profesi dokter spesialistik yang bertugas menangani masalah-masalah gangguan jiwa. lndikator Penunjang: Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih
45. 5.Rujukan: a) Panduan/pedoman pendampingan pelayanan rehabsos yang berbasis gender; b) Panduan/pedoman pendampingan pelayanan rehabsos anak yang membutuhkan perlindungan khusus (children need special protection, CNSP); c) Pedoman pelayanan rehabilitasi sosial di RPTC; d) Standarisasi rehabilitasi psikososial korban tindak kekerasan; e) Standarisasi perlindungan sosial korban tindak kekerasan; f) Pedoman Pencegahan Trafiking Anak dan Rehabilitasi Sosial Anak Karban Trafiking; dan g) Pedoman Penanganan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak.
46. 6.Target: Target tahun 2018: 75%
47. 7.Langkah Kegiatan: a) Penyediaan sarana dan prasarana; b) Pendanaan; c) lnventarisasi jumlah tenaga rehabilitasi sosial; d) Standarisasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan; e) Koordinasi antar sektor/institusi; f) Pelatihan; g) Monitoring dan evaluasi; dan h) Pelaporan.
48. 8.Sumber Daya Manusia: a) Petugas UPT; b) Pekerja Sosial profesional; c) Konselor, Psikolog; dan d) Rohaniwan. 19 lndikator SPM keempat: Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
49. 1.Pengertian: a) Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan bimbingan rohani secara optimal kepada korban kekerasan perempuan dan anak; b) Petugas bimbingan rohani adalah seseorang yang memiliki kemampuan/kompetensi yang responsif gender dalam bimbingan rohani, yang terdiri dari konsultan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan), Petugas KUA, Ustad/Ulama, Pastor, Pendeta/gembala jemaat, Biksu, Pedanda, yang responsif gender; dan c) Bimbingan rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.
50. 4.Sumber Data: a)PPT/P2TP2A/PKT/RPSA/RPTC; b) lnstansi Sosial; c) Sadan Pemberdayaan Perempuan; dan d) LSM /WCC.
51. 5.Rujukan: a) Panduan/pedoman pendampingan pelayanan rehabsos yang berbasis gender; b) Panduan/pedoman pendampingan pelayanan rehabsos anak yang membutuhkan perlindungan khusus (CNSP); dan c) Standarisasi pendampingan pelayanan rehabilitasi sosial di RPTC.
52. 6.Target: Target tahun 2018: 75%
53. 7.Langkah Kegiatan: a) lnventarisasi jumlah petugas rehabilitasi sosial; b) Standarisasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan; c) Koordinasi antar sektor/institusi; d) Pelatihan; e) Monitoring dan evaluasi; dan f) Pelaporan.
54. 8.Sumber Daya Manusia: a) Petugas UPT; b) Pekerja sosial profesional; dan c) Konselor, Psikolog. • Penyebut: Jumlah petugas rehabsos yang ada di UPT. • Konstanta: Persentase (%) • Contoh Perhitungan: Misalnya: Pada tahun 2009 jumlah petugas rehabsos terlatih yang ada di UPT sebanyak 20 (dua puluh) orang, sedangkan petugas yang rnernpunyat kemampuan rehabsos adalah 2 (dua) orang, maka persentasenya adalah: 2 ------- x 100% = 10% 20 X 100% Jumlah petugas rehabsos yang ada di UPT Jumlah petugas terlatih yang memiliki kemampuan rehabsos = Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih
55. 3.Cara Perhitungan/Rumus: 20
56. 4.Sumber Data: a) RPSA/RPTC; b) Lembaga Keagamaan; c) Kanwil/Kandep Agama; dan d) BP4. 5.Rujukan: Panduan/pedoman pendampingan pelayanan bimbingan rohani bagi korban kekerasan yang berbasis gender.
57. 6.Target: Target tahun 2018: 75 %.
58. 7.Langkah Kegiatan: a) lnventarisasi jumlah tenaga pembimbing rohani; b) Standarisasi pelayanan bimbingan rohani bagi korban kekerasan; c) Koordinasi antar sektor/institusi; d) Pelatihan; e) Monitoring dan evaluasi; dan f) Pelaporan.
59. 8.Sumber Daya Manusia: Petugas·pembimbing rohani. lndikator Penunjang: Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani.
60. 1.Pengertian: a) Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan bimbingan rohani secara optimal kepada perempuan dan anak korban kekerasan; dan b) Petugas bimbingan rohani adalah seseorang yang memiliki kemampuan/kompetensi yang responsif gender dalam bimbingan rohani, yang terdiri dari konsultan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Petugas KUA, Ustadz/Ulama, Pastor, Pendeta/gembala jemaat, Biksu, Pedanda, yang responsif gender. • Pembilang: Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani Penyebut: Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan layanan bimbingan rohani • Konstanta: Persentase (%) • Contoh Perhitungan: Pada tahun 2009 jumlah korban kekerasan yang direkomendasikan untuk mendapatkan bimbingan rohani berjumlah 90 (sembilan puluh) korban sedangkan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani sebanyak 60 (enam puluh) korban, maka persentasenya adalah: 60 ------- x 100% = 33,3% 90 x 100% Jumlah korban kekerasan yang mendapat layanan = bimbingan rohani Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan layanan bimbingan rohani Cakupan pelayaan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih
61. 3.Cara Perhitungan/Rumus:
62. 2.Definisi Operasional: Persentase cakupan ketersediaan petugas bimbingan rohani di lembaga pelayanan keagamaan dan sejenisnya kepada korban kekerasan di daerah. 21 lndikator SPM kelima: Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
63. 1.Pengertian: a) Penegak Hukum adalah institusi-institusi yang melaksanakan penegakan hukum dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, serta penjatuhan putusan di sidang pengadilan; dan IV. JENIS LAYANAN KEEMPAT PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN • Pembilang: Jumlah petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani yang ada di lembaga pelayanan keagamaan • Penyebut: Jumlah petugas bimbingan rohani yang ada di lembaga pelayanan keagamaan. • Konstanta: Persentase (%) • Contoh Perhitungan: Pada tahun 2009 jumlah petugas bimbingan rohani yang ada di lembaga pelayanan keagamaan sebanyak 20 (dua puluh) orang, sedangkan petugas yang mempunyai kemampuan pembimbing rohani adalah 2 (dua) orang, maka persentasenya adalah: 2 ------- x 100% == 10% 20
64. 4.Sumber Data: a) RPSA /RPTC; b) Lembaga Keagamaan; c) Kanwil/Kandep Agama; dan d) BP4
65. 5.Rujukan: Panduan/pedoman pendampingan pelayanan bimbingan rohani bagi korban kekerasan yang berbasis gender.
66. 6.Target: Target tahun 2018: 75%
67. 7.Langkah Kegiatan: a) lnventarisasi jumlah petugas bimbingan rohani; b) Standarisasi pelayanan bimbingan rohani bagi korban kekerasan; c) Koordinasi antar sektor/institusi; dan d) Pelatihan.
68. 8.Sumber Daya Manusia: Petugas pembimbing rohani X 100% Jumlah petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani yang ada di lembaga pelayanan keagamaan Jumlah petugas bimbingan rohani yang ada di lembaga pelayanan keagamaan ::: Cakupan petugas bimbingan rohani yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani
69. 3.Cara Perhitungan/Rumus:
70. 2.Definisi Operasional: Persentase cakupan ketersediaan petugas pembimbing rohani di lembaga pelayanan keagamaan dan sejenisnya kepada perempuan dan anak korban kekerasan di daerah. 22
71. 4.Sumber Data: a) Pengadilan Negeri; dan b) Pengadilan Tinggi.
72. 5.Rujukan: a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI; b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri; d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; h) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan i) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
73. 6.Target: Target tahun 2018: 80 % 20 x 100% = 75% • Pembilang: Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang- undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. • Penyebut: Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan. • Konstanta: Persentase (%) • Contoh Perhitungan: Pada tahun 2009 di Pengadilan Negeri Kabupaten A telah menggelar sidang perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 20 (dua puluh) perkara, sedangkan putusan yang menggunakan landasan perundang-undangan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 15 (lima belas) perkara, maka persentasenya: 15 X 100% Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar per undang- undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan = Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
74. 3.Cara Perhitungan/Rumus:
75. 2.Definisi Operasional: Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. b) Putusan Pengadilan adalah vonis hakim yang dijatuhkan dalam proses persidangan berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. • Conteh Perhitungan: Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan ke Kepolisian tahun 2008 sebanyak 900 (sembilan ratus) kasus, dan yang telah diselesaikan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) kasus, maka persentasenya adalah: 450 x 100% = 50 % 900
76. 4.Sumber Data: Unit PPA
77. 5.Rujukan: a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI; b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 23 • Pembilang: Jumlah kasus yang telah P21 dan Tahap II. • Penyebut: Jumlah kasus yang dilaporkan. • Konstanta: Persentase (%). X 100% Jumlah kasus yang telah P21 dan tahap II Jumlah kasus yang dilaporkan =
78. 3.Cara Perhitungan/Rumus: Cakupan penyelesaian penanganan kasus-kasus kekerasan
79. 2.Definisi Operasional: Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian adalah penyelesaian sampai pada tahap P21 dan Tahap II yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). lndikator Penunjang: a) Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian
80. 1.Pengertian: a) Penyelesaian penanganan kasus yang dimaksud adalah apabila berkas perkara yang diajukan penyidik telah dinyatakan P21 dan Tahap II ke Jaksa Penuntut Umum; b) P21 adalah Pemberitahuan dari kejaksaan kepada penyidik yang menyatakan bahwa berkas yang ditangani penyidik dinyatakan sudah lengkap; dan c) Tahap II adalah Pemberitahuan dari kejaksaan sekaligus permintaan kepada penyidik agar berkas yang dinyatakan lengkap tadi juga segera diserahkan tersangka dan barang buktinya.
81. 7.Langkah Kegiatan: a) Menindaklanjuti laporan yang masuk ke polisi; b) Pembuatan BAP; c) Melakukan proses penyelidikan; d) Melakukan proses penyidikan; e) Melakukan proses penuntutan; f) Melakukan pemeriksaan di pengadilan; dan g) Pembuatan keputusan sidang pengadilan.
82. 8.Sumber Daya Manusia: a) Palisi; b) Jaksa; c) Hakim; dan d) Lembaga Bantuan Hukum atau pendamping hukum. 24 • Pembilang: Jumlah UPPA di suatu daerah tertentu. • Penyebut: Jumlah Polda dan Polres/ta • Konstanta: Persentase (%) • Cara Perhitungan: Di suatu Polda A telah terbentuk UPPA sebanyak 8 unit, sedangkan jumlah Polda dan Polres/ta adalah sebanyak 10, maka persentasenya adalah: 8 --------- X 100% = 80% 10 X 100% Jumlah UPPA disuatu daerah tertentu Jumlah Polda dan Polres/ta = b) Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta
83. 1.Pengertian: a) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. b) Kedudukan tugas dan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metrq Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskriin Polda dan Kasat Reskrim Polres.
84. 2.Definisi Operasional: Lingkup tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu: perdagangan orang, penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money foundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain di mana pelakunya adalah perempuan dan anak.
85. 3.Cara Perhitungan/Rumus: Cakupan ketersediaan UPPA di Polda dan Pol res/ta c) Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Polri; d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; g) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; h) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri; dan i) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Karban Tindak Pidana.
86. 6.Target: Target tahun 2018: 80%
87. 7.Langkah Kegiatan: a) lnventarisasi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana; b) Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana; c) Pengadaan sarana dan prasarana; d) Monitoring dan evaluasi; dan e) lnventarisasi jumlah kasus yang masuk dan selesai.
88. 8.Sumber Daya Manusia: Petugas di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.
89. 4.Sumber Data: Unit PPA
90. 5.Rujukan:
a.Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA Lingkungan Polri; dan
b.Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Karban Tindak Pidana.
1. 6.Target: Target tahun 2018: 80%
2. 7.Langkah Kegiatan:
a.lnventarisasi jumlah kebutuhan sarana UPPA dan prasarana RPK; 25 • Pembilang: Jumlah RPK • Penyebut: Jumlah UPPA • Konstanta: Persentase (%) • Contoh Perhitungan: Pada tahun 2009 di Provinsi OKI Jakarta telah terbentuk 6 UPPA, sedangkan UPPA yang memiliki fasilitas RPK hanya 3, maka cakupan ketersediaan sarana dan prasarana adalah: 363 x 100% = 50% 6 X 100% Jumlah RPK Jumlah UPPA = Cakupan ketersediaan sarana prasarana khusus untuk penanganan korban
1. 3.Cara Perhitungan/Rumus: c) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA
2. 1.Pengertian: a) Sarana UPPA adalah berupa Ruang Pelayanan Khusus (RPK). b) Prasarana RPK adalah unit komputer, lemari arsip, alat tulis kantor, kamera, perekam suara, kendaraan operasional dan kotak saran serta "data mengenai layanan rujukan rumah aman/shelter". c) Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah suatu ruang khusus yang tertutup dan nyaman yang digunakan oleh UPPA dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dapat melaporkan kasusnya dengan aman. 2 Definisi Operasional: Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melayani perempuan dan anak korban kekerasan.
3. 4.Sumber Data: Unit PPA
4. 5.Rujukan: a) Peraturan Kapolri Nomor 1 O Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri; dan b) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Karban Tindak Pidana 6. Target: Target tahun 2014: 90%
5. 6.Target: Target Tahun 2018: 80%
6. 7.Langkah Kegiatan: • lnventarisasi UPPA; • Standarisasi UPPA sesuai Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007; • Pembentukan UPPA; dan • Monitoring dan evaluasi.
7. 8.Sumber Daya Manusia: Petugas di UPPA. 26
8. 4.Sumber Data: Unit PPA pada Polres
9. 5.Rujukan: a) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri; b) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Karban Tindak Pidana; dan c) Pedoman Penegakan Hukiim dan Perlindungan Karban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
10. 6.Target: Target tahun 2018: 80%
11. 7.Langkah Kegiatan: a) Melakukan inventarisasi jumlah personel di UPPA; b) Mengadakan pelatihan-pelatihan; dan c) Melakukan monitoring dan evaluasi.
12. 8.Sumber Daya Manusia:
a.Petugas di Unit PPA pada Polres; dan
b.Petugas di RPK pada Polres. • Pembilang: Jumlah petugas polisi terlatih yang ada di UPPA • Penyebut: Jumlah petugas polisi yang ada di UPPA • Konstanta: Persentase (%) • Contoh Perhitungan: Jumlah petugas yang ada di UPPA ada 5 (lima) orang, sedangkan petugas terlatih yang memiliki kemampuan untuk memberikan layanan pengaduan yang sensitif gender adalah sebanyak 2 (dua) orang, maka persentasenya adalah: ix 100% = 40 % 5 X 100% Jumlah petugas polisi terlatih yang ada di UPPA Jumlah petugas polisi yang ada di UPPA = Cakupan ketersediaan petugas polisi terlatih
1. 3.Cara Perhitungan/Rumus: d) Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender
2. 1.Pengertian: a) Petugas yang dimaksud adalah anggota polisi yang bertugas di UPPA, khususnya polisi wanita yang memiliki kepekaan gender dalam memberikan pelayanan pengaduan; b) Sensitif gender adalah perasaan empatik yang dimiliki petugas sehingga dapat memahami dan menghayati apa yang dirasakan/dialami perempuan dan anak korban kekerasan; dan c) Petugas terlatih adalah petugas yang telah mendapatkan pelatihan maupun pendidikan terkait penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
3. 2.Definisi Operasional: Cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan pengaduan yang sensitif gender, menindaklanjuti kasus yang dilaporkan serta menyelesaikan perkara pada tahap kepolisian.
b.Perencanaan pengadaan sarana UPPA dan prasarana RPK;
c.Pengadaan sarana UPPA dan prasarana RPK; dan
d.Monitoring dan evaluasi.
1. 8.Sumber Daya Manusia: Petugas Unit PPA
2. 4.Sumber Data: a) Kejaksaan Agung; b) Kejaksaan Tinggi; dan c) Kejaksaan Negeri.
3. 5.Rujukan: a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; g) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 27 • Pembilang: Jumlah jaksa yang terlatih yang ada di suatu kejaksaan negeri. • Penyebut: Jumlah keseluruhan jaksa yang ada di suatu kejaksaan negeri. • Konstanta: Persentase (%). • Contoh Perhitungan: Jumlah jaksa yang telah terlatih sebayak 5 (lima) orang dari keseluruhan jaksa 20 (dua puluh) orang, maka persentasenya adalah: § x 100% = 25% 20 X 100% Jumlah jaksa terlatih yang ada di kejaksaan negeri Jumlah keseluruhan jaksa yang ada di suatu kejaksaan negeri = Cakupan ketersediaan jaksa terlatih dalam penanganan perkara perempuan dan anak
4. 3.Cara Perhitungan/Rumus:
5. 2.Definisi Operasional: Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah jaksa penuntut umum yang memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan perspektif korban sehingga terwakilinya kepentingan korban. e) Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 1 . Pengertian: a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b) Kemampuan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang yang berasal dari pelatihan/pendidikan tertentu untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, dalam hal ini adalah pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender; dan c) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 28 • Pembilang: Jumlah hakim terlatih penanganan kekerasan yang ada di Pengadilan Negeri. • Penyebut: Jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri. • Konstanta: Persentase (%). • Contoh Perhitungan: Ketersediaan hakim khusus penanganan kekerasan adalah 2 (dua) hakim, sedangkan di pengadilan negeri bertugas 10 (sepuluh) hakim, maka persentasenya adalah: 2 -----X 100 % = 20 % 10 X 100% Jumlah hakim terlatih penanganan kekerasan yang ada di pengadilan negeri Jumlah hakim yang ada di pengadilan negeri = Cakupan ketersediaan hakim khusus untuk penanganan kasus kekerasan
6. 3.Cara Perhitungan/Rumus: f) Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menanggani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7. 1.Pengertian: a) Hakim terlatih adalah pejabat yang berwenang yang mengadili dan memutuskan perkara hukum di pengadilan. Dalam hal ini adalah hakim khusus yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Hakim terlatih: mengacu di APH di atas); b) Kemampuan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang yang berasal dari pelatihan/pendidikan tertentu untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Dalam hal ini adalah pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sensitif gender; dan c) Mengadili yang dimaksud adalah proses mengadili untuk menegakkan keadilan.
8. 2.Definisi Operasional: Cakupan ketersediaan hakim yang mempunyai kemampuan dalam mengadili perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah hakim khusus yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam penanganan (berkaitan dengan proses mengadili) perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang · sensitif gender sehingga diperolehnya putusan yang adil gender. h) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-003/A/JA/09/2007 tanggal 27 September 2007 Perihal Perkara Penting Tindak Pidana Umum Lain; dan i) Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Karban dala Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
9. 6.Target: Target tahun 2018: 80%
10. 7.Langkah Kegiatan: a) lnventarisasi jumlah jaksa; b) Pelatihan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi jaksa penuntut umum; dan c) Monitoring dan evaluasi.
11. 8.Sumber Daya Manusia: Jaksa Penuntut Umum. 29 • Pembilang: Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum. • Penyebut: Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum. • Konstanta: Persentase (%). X 100% Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum =
12. 3.Cara Perhitungan/Rumus: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
13. 2.Definisi Operasional: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum berdasarkan hak-hak yang dijamin Undang-Undang atau kebijakan lainnya, dalam kaitan penyelesaian bantuan hukum. Saksi yang bukan korban adalah tidak menjadi pemanfaat layanan bantuan hukum ini. lndikator SPM keenam: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.
14. 1.Pengertian:
a.Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender; dan
b.Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
1. 5.Rujukan: a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; g) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan h) Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Karban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. 6.Target: Target tahun 2018: 80%
3. 7.Langkah Kegiatan: a) lnventarisasi jumlah hakim; b) Pelatihan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi hakim; dan c) Monitoring dan evaluasi.
4. 8.Sumber Daya Manusia: a) Hakim Pengadilan Negeri; b) Hakim Pengadilan Tinggi; dan c) Hakim Agung.
5. 4.Sumber Data: a) Pengadilan Negeri; dan b) Pengadilan Tinggi. 30 lndikator Penunjang: Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. 1.Pengertian: a) Petugas yang dimaksud adalah pendamping hukum atau advokat yang ditunjuk untuk mendampingi atau menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; b) Pendamping Hukum adalah seseorang yang melakukan pendampingan dan bantuan hukum terhadap korban di setiap tingkat pemeriksaan dalam proses hukum; c) Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan; d) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien (dalam hal ini saksi dan/atau korban); e)Kemampuan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang yang berasal dari pelatihan/pendidikan tertentu untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Dalam hal ini adalah pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sensitif gender; dan Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma.
7. 6.Target: Target tahun 2014: 50%.
8. 7.Langkah Kegiatan: a) Melakukan inventarisasi jumlah advokat; b) Melakukan pelatihan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi advokat; dan c) Monitoring dan evaluasi.
9. 8.Sumber Daya Manusia: Advokat.
10. 4.Sumber Data: a) Pengadilan Negeri; b) UPT; c) UPPA Polda dan Polres/ta; dan d) Kantor Kejaksaan Negeri.
11. 5.Rujukan: a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara • Contoh perhitungan: Jumlah perempuan dan anak mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2008 adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang, sedangkan jumlah perempuan dan anak yang direkomendasikan mendapatkan bantuan hukum sebanyak 30 (tiga puluh) orang, maka persentasenya adalah: 15 -----X 100 % = 50 % 30 31
12. 4.Sumber Data: a) Kantor pegacara; dan b) UPT.
13. 5.Rujukan: a) Undang-Undang Pengadilan Anak; b) Undang-Undang Perlindungan Anak; c) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan d) Undang-Undang Advokat.
14. 6.Target: Target tahun 2018: 50%
15. 7.Langkah Kegiatan: a) lnventarisasi jumlah advokat di suatu kabupaten/kota; b) Sosialisasi SPM dan peran Advokat sesuai dengan Undang-Undang Advokat; c) Pelatihan untuk advokat; d) Membuat kesepatan dengan organisasi advokat untuk peran advokat dalam memberi bantuan hukum secara probono; dan e) Monitoring dan evaluasi.
16. 8.Sumber Daya Manusia: a) Advokat; dan b) Paralegal. •Pembilang: Jumlah pengacara yang tersedia untuk mendampingi korban kekerasan. •Penyebut: Jumlah pengacara yang ada di daerah. ·Konstanta: Persentase (%). •Contoh perhitungan: Jumlah pengacara yang tersedia untuk mendampingi korban kekerasan dalam suatu daerah adalah sebanyak 3 (tiga) pengacara, sedangkan jumlah pengacara yang ada di Kabupaten/Kota adalah 15 (lima belas) orang, sehingga persentasenya adalah: 5 -----X 100 % = 33% 15 X 100% Jumlah pengacara yang tersedia untuk mendampingi korban kekerasan Jumlah pengacara yang ada di daerah = Cakupan ketersediaan pendamping hukum/pengacara penanganan kasus kekerasan
17. 3.Cara Perhitungan/Rumus:
18. 2.Definisi Operasional: Cakupan ketersediaan pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pendamping hukum atau advokat yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pendampingan terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. f) Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi yang mencakup informasi hukum dan hak-hak korban, mendampingi korban di setiap pemeriksaan dalam proses hukum, melakukan koordinasi yang terpadu dengan sesama penegak hukum ataupun pihak pemberi layanan lainnya berdasarkan kebutuhan korban.
19. 5.Rujukan: a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri; c) Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia; d) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI); 32
20. 4.Sumber Data: a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b) Dinas Sosial; c) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; d) Kepolisian Daerah/Kepolisian Resort Kabupaten/Kepolisian Resor Kota; e) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan f) Lembaga Swadaya Masyaraxat/Orqantsast Sosial yang menangani pemulangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 50 x 100% = 50 % ---- • Pembilang: Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan. • Penyebut: Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT. Konstanta: Persentase (%) • Contoh Perhitungan: Pada tahun 2009 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dikembalikan ke daerah asal skala kabupaten/kota dalam 1 tahun adalah 25 (dua puluh lima) orang, edangkan jumlah korban yang ada dalam skala kabupaten/kota tahun 2009 sebanyak 50 (lima puluh) orang, maka persentasenya: 25 100% x Jumlah perempuan dan anak _korban perdagangan /kekerasan yang mendapat pelayanan pemulangan Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT = lndikator SPM ketujuh: Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
21. 1.Pengertian: Pemulangan adalah proses mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point.
22. 2.Definisi Operasional: Cakupan pelayanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang difasilitasi oleh UPT (Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri) untuk dikembalikan ke titik debarkasi/entry point di Indonesia.
23. 3.Cara Perhitungan/Rumus: Persentase Cakupan pelayanan pemulangan korban perdagangan /kekerasan terhadap perempuan dan anak V. JENIS LAYANAN KELIMA PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL - BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN 33 1) Yang dimaksud dengan rasa aman dan nyaman bagi korban: a) Karban dipastikan terhindar dari kemungkinan mengalami kekerasan kembali; b) Menerima korban tanpa stigma/diskriminasi apapun; dan c) Memberi kesempatan/mendukung kepada korban untuk berfungsi secara sosial.
24. 2.Definisi Operasional: Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang kembali ke keluarga, keluarga penqqanti, dan masyarakat lainnya adalah korban kekerasan yang difasilitasi oleh UPT untuk disatukan kembali ke keluarga atau keluarga penggantinya atau lingkungan masyarakatnya yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban adalah: lndikator SPM kedelepan: Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
25. 1.Pengertian: a) Pelayanan Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban; b) Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan; c) Keluarga Pengganti adalah keluarga yang dipilih oleh korban kekerasan perempuan dan anak atau yang direkomendasikan oleh lembaga pemberi layananan untuk tempat penyatuan kembali korban kekerasan perempuan dan anak; d) lnstitusi Pengganti adalah institusi yang dipilih oleh korban kekerasan perempuan dan anak atau yang direkomendasikan oleh lembaga pemberi layananan untuk tempat penyatuan kembali korban kekerasan perempuan dan anak; e) Masyarakat adalah lingkungan sosial di mana korban kekerasan perempuan dan anak dipulangkan; dan f) Penelusuran Keluarga adalah kegiatan untuk memastikan alamat, dan keluarga/saudara yang tepat dari korban.
26. 8.Sumber Daya Manusia: Petugas UPT.
27. 6.Target: Target tahun 2018: 50%
28. 7.Langkah Kegiatan: a) lnventarisasi jumlah korban yang tercatat di UPT; b) Melakukan fasilitasi pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ke titik debarkasi/entry point; c) Melakukan fasilitasi pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ke daerah asal; dan d) Monitoring dan evaluasi. e) lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; f) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan g) Peraturan Menko Kesra Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak 2009-2014. 34
29. 4.Sumber Data: a) Kepolisian; b) lnstansi Sosial; c) Rumah Perlindungan Trauma Center; d) Rumah Perlindungan Sosial Anak; e) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan f) Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial yang menangani reintegrasi sosial korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
30. 5.Rujukan: a) Standarisasi panduan operasional pendampingan sosial bantuan usaha ekonomi produktif korban tindak kekerasan; b) Standarisasi resosialisasi dan rujukan korban tindak kekerasan; c) Pedoman pendampingan dan resosialisasi korban tindak kekerasan; d) Pedoman pendampingan pada Rumah Perlindungan Trauma Center; e)Standarisasi pengembangan sistem informasi dan advokasi korban tindak kekerasan; f) Acuan umum bantuan sosial korban tindak kekerasan; dan g) Standar Operasional Prosedur Rumah Perlindungan Sosial Anak. 100 --- x 100% = 50% Pembilang: Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti, dan masyarakat lainnya. Penyebut: Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial. • Konstanta: Persentase (%) contoh Perhitungan: Pada tahun 2009 jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti, dan masyarakat di suatu Kabupaten/Kota dalam 1 tahun adalah 50 (lima puluh) orang, sedangkan jumlah korban yang tercatat di UPT adalah sebanyak 100 (seratus) orang, maka persentasenya adalah: 50 Jumlah perempuan dan anak _korban kekerasan yang yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya X 100% Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial = Persentase Cakupan pelayanan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat linnya
31. 3.Cara Perhitungan/Rumus: 2) Kriteria Keluarga Pengganti: a) Memberikan keamanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; b) Memberikan keberlangsungan pengasuhan bagi korban anak; dan c) Memberikan bantuan kebutuhan sosial dasar bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Catatan: Keputusan penentuan keluarga atau keluarga pengganti dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak serta memastikan bahwa pendapat anak diperhatikan sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya. 35
32. 4.Sumber Data: a) Kepolisian; b) lnstansi Sosial; c) Rumah Perlindungan Trauma Center; d) Rumah Perlindungan Sosial Anak; • Pembilang: Jumlah petugas yang terlatih melakukan reintegrasi sosial. • Penyebut: Jumlah petugas di UPT. • Konstanta: Persentase (%). • Contoh Perhitungan: Pada tahun 2009 di UPT mempunyai petugas sebanyak 16 (empat belas) orang, sedangkan yang terlatih melakukan reintegrasi sosial sebanyak 4 (empat) orang, maka presentasenya adal~h sebesar: 1_x 100% = 25% 16 = X 100% Jumlah petugas yang terlatih melakukan reintegrasi sosial Jumlah petugas di UPT Persentase Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial
33. 3.Cara Perhitungan/Rumus:
34. 2.Definisi Operasional: Kegiatan Reintegrasi Sosial merupakan rangkaian kegiatan pemulangan korban ke daerah asal, dan untuk menyiapkan secara sosial bagi korban yang telah tertangani dan juga menyiapkan keluarga dan masyarakat untuk menerima korban kembali ke lingkungan mereka. Dalam hal tertentu, apabila keluarga dan masyarakat, atau pilihan korban untuk tidak kembali ke keluarga/masyarakat asal, maka unit layanan terpadu akan mengupayakan keluarga/masyarakat pengganti. Untuk itu petugas reintegrasi sosial harus mempunyai wawasan analisa sosial yang memadai.
35. 1.Pengertian: Petugas reintegrasi sosial adalah seseorang yang diberikan mandata untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa korban akan kembali ke keluarga/keluarga pengganti dan bersosialisasi dengan masyarakat. lndikator Penunjang: Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial.
36. 6.Target: Target tahun 2018: 100%
37. 7.Langkah Kegiatan: a) lnventarisasi jumlah korban yang akan direintegrasi; b) Penelusuran keluarga korban; c) Standarisasi sistem reintegrasi sosial; d) Koordinasi antar sektor/institusi; dan e) Monitoring dan evaluasi (home visit).
38. 8.Sumber Daya Manusia: a) Pekerja Sosial; dan b) Petugas UPT. 36
39. 8.Sumber Daya Manusia: a) Pekerja sosial; dan b) Petugas UPT.
40. 7.Langkah Kegiatan: a) lnventarisasi jumlah petugas reintegrasi di UPT; b) Pelatihan reintegrasi sosial untuk petugas; dan c) Monitoring dan evaluasi.
41. 6.Target: Target tahun 2018 = 100% 5.Rujukan: a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Karban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan b) Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan penyelenggaraan pelayanan pada Rumah Perlindungan Trauma Center. e) Sadan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan f) Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial yang menangani reintegrasi sosial korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 37 STAN DAR PELA YANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ANAK Jen is Standar Pelayanan Minimal Batas Tug as No Pelayanan lndikator Nilai Waktu Dan Pencapaian Fungsi I Penanganan 1. Cakupan 100% 2018 BP3AKB pengaduan/ perempuan dan P2TP2A La po ran anak korban DIN SOS Korban kekerasan yang UPT (Polda, kekerasan mendapatkan Polres,RS, PPT, penanganan Puskesmas, Terhadap pengaduan oleh RPSA dll) perempuan petugas didalam dan anak unit pelayanan terpadu. II Pelayanankese 2. Cakupan I 100% 2018 Dinkes hatanbagipere perempuan dan RSUD mpuandan anak korban RSJ I anakkorbankek kekerasan yang RSHS mendapatkan RS Sartika Asih I erasan layanan RS Paru kesehatan oleh Puskesmas tenaga kesehatan di saran a I kesehatan ( Puskesmas dan I RS yang mampu ! tatalaksana I KtP/A. i Ill Rehabilitasi 3. Cakupan layanan 75% 2018 Dinas Sosial i I sosial bagi rehabilitasi sosial RSJ I perempuan yang diberikan I I oleh petugas I dan anak I I rehabilitasi sosial i korban I - terlatih I i kekerasan bagiperempuan I I ~ dan anak korban I kekerasan di ! dalam unit ! 'I pelayanan I terpadu. I I
42. 4.Cakupan layanan 75% 2018 Kementeria~ bimbirrqan rohani Agama I ' yang diberikan I i oleh petugas I I bimbingan rohani I i terlatih i I bagiperempuan I dan anak korban I I kekerasan di I I ! dalam unit I : pelayanan I . I .. terpadu. __ _J E. MATRIK

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2009