Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019
- Nomor
- 82
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Menetapkan 1
1 1. pelayanan darah;
santunan berupa uang meliputi:
Hak Peserta dan/atau Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis'
SK No 00881 1 A
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal dir,rndangkan. Agar. . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2Ol9 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2Ol9 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 231 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ti Bidang Hukum dan dang-r-rndangan, ttd * j;( !hii) ilvanna Djaman PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN UMUM Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena mengalami Kecelakaan Kerja atau meninggal dunia. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian berupa peningkatan dan pengembangan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan antara lain manfaat perawatan di rumah (home care), beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta, dan manfaat lainnya. Peraturan Pemerintah ini memuat perubahan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jarninan Kematian. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "penyakit akibat kerja" adalah penyakit yang disebabkar, oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. I Ayat . Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis" adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai kebutuhan pengobatan dan perawatan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja sesuai standar yang ditetapkan Menteri, sampai Pekerja dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang memeriksa, dok*,er yang merawat dan/atau dokter penasehat. Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Yang dimaksud dengan "rumah sakit pemerintah atau rumah sakjt pemerintah daerah" antara lain Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Angkatan Darat, dan Rumah Sakit Polri. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Crrk,rp jt'las SK No 00881 5 A Angka 4 -J- Angka 1 1 Cukup jelas Angka 12 Cukup jelas Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 Cukup jelas Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Yang dimaksud dengan "Cacat sebagian anatomis" adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannYa. Yang dimaksud dengan "Cacat sebagian fungsi" adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Yang dimaksud dengan "Cacat total tetap" adalah cacat Yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada anak sah Peserta. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (a) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas. Angka 2
Hak untuk menuntut JKK menjadi daluarsa setclah lewat 5 (lima) tahun sejak kejadian Kecelakaan Kerja atau setelah lewat 5 (lima) tahun sejak penyakit akibat kerja didiagnosis. Hai ini disebabkan apabila tuntutan dilakukan setelah lewat 5 (lima) tahun, dikhawatirkan tempat kejadian Kecelakaan Kerja atau dokumen bukti penyakit akibat kerja telah berubah, saksi yang diperlukan sudah tidak ada, atau data pendukung sulit untuk dicari. Oleh karenanya ada kewajiban Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk melaporkan setiap terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitunq sejak terjadinya Kecelakaan Kerja atau 2 x 24 jam terhitung scjak diagnosa penyakit akibat kerja agar data bukti dan pendukung masih lengkap sehingga dapat mempermudah penyelesaian kasus Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja. Angka Angka 3
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Peserta meninggal dunia dalam masa aktif' adalah Peserta yang pada saat meninggal masih aktif bekerja dan membayar Iuran. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Bupati (Perbup)