menetapkan Peraturan Presiden tentang Per ubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nornor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kernenterian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kernen terian Negara; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat: Menimbang: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
b.Nomor ....
yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:
a.Nornor 67 'Tahun 20111 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara PasalI Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA.
MEMUTUSKAN: 142);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
2.Ketentuan ....
m.Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan, dan Kemitraan Perhubungan. L- dan Perhubungan;
k.Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan;
1.Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan;
I
a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
c.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
d.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
e.Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
f.Inspektorat J enderal;
g.Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
h.. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
1.Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan;
j.Staf Ahli Bidang Hukum dan Reforrnasi Birokrasi Susunan organisasi eselon I Kementerian Perhubungan terdiri atas:
Pasa1323
1.Ketentuan Pasal 323 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
diubah sebagai berikut:
b.Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
Agar ....L diundangkan. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal Pasal II
(5)Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan, dan Kemitraan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah ekonomi, kawasan, dan kemitraan perhubungan.
(4)Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah logistik dan multimoda perhubungan.
keselamatanmasalahmengenmPerhubungan per hu bungan. Menterikepadatelaahanmemberikantugas
(3)Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan mempunyai
(2)Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah hukum dan reformasi birokrasi perhubungan.
(1)Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah teknologi, energi, dan lingkungan perhubungan.