Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2014
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); L
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 2 Mengingat
Pasal I Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden: {__ PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEUMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERlAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIANNEGARA. MEMUTUSKAN:
3 .. Menetapkan:
.. f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
{ n. Staf ... Susunan organisasi eselon I Kementerian Keuangan terdiri atas:
diubah sebagai berikut: 4
L risiko;
.,Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 187, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyelenggarakan fungsi:
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pernbiayaan dan Risiko mempunyai tugas rnerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.
5
rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan; pemberiandan Pasa1194 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:
\
Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perumusan rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
6 Pasal 661 ... L sebagai berikut:
pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
pelaporandanevaluasi,c. pemantauan, 7 Pasal 663 ... I. '\ sebagai berikut:
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koorelinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara eli bidang usaha industri agro dan industri strategis. 8 Pasa1665 ...
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha energi, logistik, dan perhubungan. 9 Pasal 667 ... 1
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain menyelenggarakan fungsi:
J:>. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha rnilik negara di bidang usaha jasa keuangan, jasa konstruksi, dan jasa lain;
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha jasa keuangan, jasa konstruksi, dan jasa lain. 10 Pasal 668 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis menyelenggarakan fungsi: a penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam restrukturisasi yang ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara;
Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam restrukturisasi dan infrastruktur bisnis badan usaha milik negara. Pasal 667 11 Agar ..' I diundangkan. Peraturan Presiden irn mulai berlaku pada tanggal Pasal II
Pasa1671
12 , .'~ :" Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARlAT KABINET RI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 25 AMIR SYAMSUDIN Diundangkan ill Jakarta pada tanggal 10 Februari 2014 MENTERl HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 13
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen
Peraturan Presiden (Perpres)