DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Februari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa .,' keuangan telah beralih dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desetnber2012; L
a.bahwa Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 mengatur tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor pasar modal dan lembaga keuangan dilaksanakan oleh salah sam unit organisasi eselon I Kementerian Keuangan;
b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor pasar modal dan lembaga PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KELIMAATASPERATURANPRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN,TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIANNEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIANNEGARA

Mengingat

4.Peraturan ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); L
1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar \ Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Ill, Tambahan

c.bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas pengelolaan pembiayaan dan risiko perlu mengubah nomenklatur unit organisasi eselon pada Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan pengelolaan utang;
d.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu menyempurnakan susunan organisasi pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan buruf d dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 2 Mengingat

a.Nomor ... Pasal I Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden: {__ PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEUMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERlAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIANNEGARA. MEMUTUSKAN:
1. 4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
2. 5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 126); 3 .. Menetapkan:
a.SekreUuiatJenderal;
b.Direktorat Jenderal Anggaran;
c.Direktorat Jenderal Pajak;
d.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
e.Direktorat Jenderal Perbendaharaan; .. f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
g.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
h.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
l.Inspektorat Jenderal;
j.Badan Kebijakan Fiska1;
k.Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
1. 1.Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
m.Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara; { n. Staf ... Susunan organisasi eselon I Kementerian Keuangan terdiri atas:

Pasal 172

1.Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a.Nomor 67 Tahun 2010;
b.Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
c.Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
d.Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); diubah sebagai berikut: 4
d.pemberian ... L risiko;

Pasal 188

.,Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 187, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan dan
1. 3.Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pernbiayaan dan Risiko mempunyai tugas rnerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.

2.Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

n.Staf Ahli Bidang Makro Ekonorni dan Keuangan Intemasional;
o.Star Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal; dan
p.Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Inforrnasi. 5
c.pernantauan ... rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan; pemberiandan Pasa1194 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
b.pelaksanaan analisis
1. 7.Ketentuan Pasal 194 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: \

Pasal 193

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perumusan rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

6.Ketentuan Pasal 193 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Ketentuan Pasal 192 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 191 dihapus.

d.pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko; dan
e.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. 6 Pasal 661 ... L sebagai berikut:
1. 9.Ketentuan Pasal 661 diubah sehingga berbunyi Susunan organisasi eselon I Kementerian Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:
a.Sekretariat Kementerian;
b.Deputi Bidang Usaha lndustri Agro dan lndustri Strategis;
c.Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan;
d.Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain;
e.Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis;
f.Staf Ahli Bidang Tata Kelola dan Sinergi Antar Badan Usaha MilikNegara; dan
g.Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 658

8.Ketentuan Pasal 658 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan;

d.pelaksanaan kerja sarna ekonomi dan keuangan internasional; dan
e.pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal. pelaporandanevaluasi,c. pemantauan, 7 Pasal 663 ... I. '\ sebagai berikut:
1. 11.Ketentuan Pasal 663 diubah sehingga berbunyi i Pasal 662 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang us aha industri agro dan industri strategis;
b.koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan \ badan usaha milik negara di bidang usaha industri agro dan industri strategis;
c.pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan badan us aha milik negara di bidang usaha industri agro dan industri strategis; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
1. 10.Ketentuan Pasal 662 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 661

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koorelinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara eli bidang usaha industri agro dan industri strategis. 8 Pasa1665 ...

13.Ketentuan Pasal 665 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:'.\ Pasal 664 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang us aha energi, logistik, dan perhubungan;
b.koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha energi, logistik, dan perhubungan;
c.pernantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha energi, logistik, dan perhubungan; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
1. 12.Ketentuan Pasal 664 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 663

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha energi, logistik, dan perhubungan. 9 Pasal 667 ... 1

15.Ketentuan Pasal 667 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 666

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha jasa keuangan, jasa konstruksi, dan jasa lain; J:>. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha rnilik negara di bidang usaha jasa keuangan, jasa konstruksi, dan jasa lain;
c.pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang rnasalah atau kegiatan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha jasa keuangan, jasa konstruksi, dan jasa lain; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Badan Usaha MilikNegara.
1. 14.Ketentuan Pasal 666 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 665

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha jasa keuangan, jasa konstruksi, dan jasa lain. 10 Pasal 668 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis menyelenggarakan fungsi: a penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam restrukturisasi yang ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara;

b.penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha rnilik negara dalam infrastruktur bisnis badan usaba milik negara;
c.koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam restrukturisasi dan infrastruktur bisnis badan usaha milik negara;
d.pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam restrukturisasi dan infrastruktur bisnis badan usaha milik negara; danL
e.pelaksanaan ...
1. 16.Ketentuan Pasal 668 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam restrukturisasi dan infrastruktur bisnis badan usaha milik negara. Pasal 667 11 Agar ..' I diundangkan. Peraturan Presiden irn mulai berlaku pada tanggal Pasal II

(2)star Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara mengenai masalah kebijakan publik dan hubungan antar lembaga.
(1)Star Ahli Bidang Tata Kelola dan Sinergi Antar Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara mengenai masalah tata kelola dan sinergi antar Badan Usaha Milik Negara. Pasa1671

19.Ketentuan Pasal 671 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
18.Ketentuan Pasal 670 dihapus.
17.Ketentuan Pasal 669 dihapus.

e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara. 12 , .'~ :" Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARlAT KABINET RI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 25 AMIR SYAMSUDIN Diundangkan ill Jakarta pada tanggal 10 Februari 2014 MENTERl HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 13

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa .,' keuangan telah beralih dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desetnber2012; L
a.bahwa Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 mengatur tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor pasar modal dan lembaga keuangan dilaksanakan oleh salah sam unit organisasi eselon I Kementerian Keuangan;
b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor pasar modal dan lembaga PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KELIMAATASPERATURANPRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN,TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIANNEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIANNEGARA

Mengingat

4.Peraturan ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); L
1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar \ Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Ill, Tambahan

c.bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas pengelolaan pembiayaan dan risiko perlu mengubah nomenklatur unit organisasi eselon pada Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan pengelolaan utang;
d.bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu menyempurnakan susunan organisasi pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan buruf d dipandang perlu

Menetapkan

a.Nomor ... Pasal I Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden: {__ PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEUMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERlAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIANNEGARA. MEMUTUSKAN:
1. 4.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
2. 5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 126); 3 .. Menetapkan:
a.SekreUuiatJenderal;
b.Direktorat Jenderal Anggaran;
c.Direktorat Jenderal Pajak;
d.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
e.Direktorat Jenderal Perbendaharaan; .. f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
g.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
h.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
l.Inspektorat Jenderal;
j.Badan Kebijakan Fiska1;
k.Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
1. 1.Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
m.Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara; { n. Staf ... Susunan organisasi eselon I Kementerian Keuangan terdiri atas:

Pasal 172

1.Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a.Nomor 67 Tahun 2010;
b.Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
c.Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
d.Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); diubah sebagai berikut: 4
d.pemberian ... L risiko;

Pasal 188

.,Dalarn rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 187, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan dan
1. 3.Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pernbiayaan dan Risiko mempunyai tugas rnerumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.

2.Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

n.Staf Ahli Bidang Makro Ekonorni dan Keuangan Intemasional;
o.Star Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal; dan
p.Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Inforrnasi. 5
c.pernantauan ... rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan; pemberiandan Pasa1194 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
b.pelaksanaan analisis
1. 7.Ketentuan Pasal 194 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: \

Pasal 193

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perumusan rekomendasi di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

6.Ketentuan Pasal 193 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Ketentuan Pasal 192 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 191 dihapus.

d.pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko; dan
e.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. 6 Pasal 661 ... L sebagai berikut:
1. 9.Ketentuan Pasal 661 diubah sehingga berbunyi Susunan organisasi eselon I Kementerian Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:
a.Sekretariat Kementerian;
b.Deputi Bidang Usaha lndustri Agro dan lndustri Strategis;
c.Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan;
d.Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain;
e.Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis;
f.Staf Ahli Bidang Tata Kelola dan Sinergi Antar Badan Usaha MilikNegara; dan
g.Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 658

8.Ketentuan Pasal 658 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan analisis di bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan;

d.pelaksanaan kerja sarna ekonomi dan keuangan internasional; dan
e.pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal. pelaporandanevaluasi,c. pemantauan, 7 Pasal 663 ... I. '\ sebagai berikut:
1. 11.Ketentuan Pasal 663 diubah sehingga berbunyi i Pasal 662 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang us aha industri agro dan industri strategis;
b.koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan \ badan usaha milik negara di bidang usaha industri agro dan industri strategis;
c.pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan badan us aha milik negara di bidang usaha industri agro dan industri strategis; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
1. 10.Ketentuan Pasal 662 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 661

13.Ketentuan Pasal 665 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:'.\ Pasal 664 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang us aha energi, logistik, dan perhubungan;
b.koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha energi, logistik, dan perhubungan;
c.pernantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha energi, logistik, dan perhubungan; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
1. 12.Ketentuan Pasal 664 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 663

15.Ketentuan Pasal 667 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 666

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha jasa keuangan, jasa konstruksi, dan jasa lain; J:>. koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha rnilik negara di bidang usaha jasa keuangan, jasa konstruksi, dan jasa lain;
c.pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang rnasalah atau kegiatan pembinaan badan usaha milik negara di bidang usaha jasa keuangan, jasa konstruksi, dan jasa lain; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Badan Usaha MilikNegara.
1. 14.Ketentuan Pasal 666 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 665

b.penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha rnilik negara dalam infrastruktur bisnis badan usaba milik negara;
c.koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam restrukturisasi dan infrastruktur bisnis badan usaha milik negara;
d.pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam restrukturisasi dan infrastruktur bisnis badan usaha milik negara; danL
e.pelaksanaan ...
1. 16.Ketentuan Pasal 668 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam restrukturisasi dan infrastruktur bisnis badan usaha milik negara. Pasal 667 11 Agar ..' I diundangkan. Peraturan Presiden irn mulai berlaku pada tanggal Pasal II

(2)star Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara mengenai masalah kebijakan publik dan hubungan antar lembaga.
(1)Star Ahli Bidang Tata Kelola dan Sinergi Antar Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara mengenai masalah tata kelola dan sinergi antar Badan Usaha Milik Negara. Pasa1671

19.Ketentuan Pasal 671 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
18.Ketentuan Pasal 670 dihapus.
17.Ketentuan Pasal 669 dihapus.

e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara. 12 , .'~ :" Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARlAT KABINET RI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 25 AMIR SYAMSUDIN Diundangkan ill Jakarta pada tanggal 10 Februari 2014 MENTERl HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 13

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 172

Pasal 188

Pasal 187

Pasal 193

Pasal 658

Pasal 661

Pasal 663

Pasal 666

Pasal 665

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 56 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 172

Pasal 188

Pasal 187

Pasal 193

Pasal 658

Pasal 661

Pasal 663

Pasal 666

Pasal 665

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 56 Tahun 2013