DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Asas Tujuan dan Ruang lingkup, Hak dan Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pelayanan Kesehatan Ibu, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Anak Balita, Sumber Daya Kibbla, Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan, Pengaduan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b.bahwa Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita merupakan faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi, angkakematian ibu, dan gizi buruk;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Sambas, perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d.bahwa upaya meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Sambas bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu, menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Anak Balita;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
10.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATISAMBAS

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sambas.
3.Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani tugas di bidang kesehatan.
5.Sehat adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6.Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat dengan KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Bali ta.
7.Ibu adalah wanita usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, danmenyusui.
8.Bayi Baru Lahir atau disebut dengan neonatal adalah anak usia O (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
9.Bayi adalah anak usia 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
10.Anak Balita adalah anak yang berusia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
11.Tenaga KIBBLA adalah setiap tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan KIBBLA yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta ataupun mandiri.
12.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak adalah suatu tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, bayi baru lahir, dan anak baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.
13.Penyedia jasa pelayanan kesehatan adalah Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
14.Sarana pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau swasta.
15.Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan umum dan/atau pelayanan kesehatan rujukan, spesialistik dan sub spesialistik.
16.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah kerja tertentu.
17.Dukun Bayi adalah warga masyarakat non petugas kesehatan yang karena kebiasaan dan kebudayaan masyarakat, sering terlibat dalam pendampingan ibu pada masa kehamilan, membantu proses persalinan, dan pendampingan masa nifas.
18.Kemitraaan Bidan dan Dukun bayi adalah suatu bentuk kerjasama bidan dan dukun bayi yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.
19.Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah kegiatan pengkajian atau penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
20.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut dengan ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi usia O (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
21.Kolostrum adalah cairan pra-susu yang dihasilkan oleh ibu dalam 24-36 jam pertama setelah melahirkan (pasca-persalinan), Kolostrum mengandung kekebalan (faktor imun) dan faktor pertumbuhan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan kesehatan bayi yang baru lahir.
22.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah segera meletakkan bayi di dada ibu (ada kontak ibu dan kulit bayi paling sedikit 1 (satu) jam untuk memberikan kesempatan kepada bayi menyusui sesegera mungkin.
23.Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk member kekebalan terhadap penyakit tertentu.
24.Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
25.Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disebut P4K adalah pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan, pengetahuan ibu hamil, suami, dan keluarga tentang resiko dan tanda bahaya kehamilan dan persalinan agar mereka dapat membuat perencanaan persalinan.
26.Manajemen Terpadu Balita Sakit yang selanjutnya disingkat MTBS adalah suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi upaya kuratif terhadap penyakit pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi dan upaya promotif dan preventif yang rneliputi irnunisasi, pernberian vitamin A dan konseling pernberian rnakan yang bertujuan untuk rnenurunkan angka kernatian bayi dan anak balita dan rnenekan rnorbiditas karena penyakit tersebut.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

KIBBLA diselenggarakan dengan berasaskan perikernanusiaan, keseirnbangan, rnanfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, nondiskrirninatif, dan norrna agarna.

Pasal 3

Penyelenggaraan KIBBLA bertujuan untuk:

a.rneningkatnya akses dan rnutu pelayanan KIBBLA di seluruh wilayah Daerah;
b.terbangunnya peningkatan kesadaran, kernauan, dan kernarnpuan hidup sehat bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balitadari seluruh lapisan rnasyarakat guna rnenekan angka kernatian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; dan
c.terbentuknya sinergi dan kerjasarna antar seluruh pernangku kepentingan (stakeholders), organisasi profesi, akadernisi, swasta dan rnasyarakat dalarn sistern KIBBLA.

Pasal 4

Ruang lingkup KIBBLA dalarn Peraturan Daerah ini rneliputi:

a.kesehatan ibu;
b.kesehatan bayi baru lahir;
c.kesehatan bayi; dan
d.kesehatan anak balita.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap ibu berhak mendapatkan:

a.pelayanan kesehatan yang baik selama kehamilan yang meliputi :
1. 1.timbang badan dan ukur tinggi badan;
2. 2.ukur tekanan darah;
3. 3.nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas);
4. 4.skrining status imunisasi tetanus (pemberian tetanus toxoid bila diperlukan);
5. 5.ukur tinggi fundus uteri;
6. 6.tentukan persentasi dan denyutjantungjanin (DJJ);
7. 7.pemberian tablet tambah darah (90 tablet selama kehamilan);
8. 8.tes laboraturium (rutin tes golongan darah, HB, protein urin dan gula darah);
9. 9.tatalaksana kasus termasuk pelayanan USG minimal 2 (dua) kali selama kehamilan; dan
10. 10.konseling dan penjelasan P4k, pemberian bendera Ibu hamil dan KB pasca bersalin.
b.mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih di fasilitas kesehatan yang meliputi :
1. 1.pencegahan infeksi;
2. 2.asuhan persalinan normal yang sesuai dengan standar pada kala I, kala II, kala III dan kala IV;
3. 3.mendapatkan rujukan yang tidak dapat ditangani ketingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi/ rumah sakit; dan
4. 4.inisiasi menyusu dini (IMD).
c.mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas meliputi :
1. 1.pemeriksanaan tekanan darah, nadi pernapasan dan suhu tubuh;
2. 2.pemeriksaan tinggi fundus uteri (involusi uterus);
3. 3.pemeriksanaan lokhia dan pengeluaran per vaginam lainnya;
4. 4.pemeriksaan payudara dan anjuran ASI ekslusif 6 bulan;
5. 5.pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 kali pertama segera setelah melahirkan, diberikan setelah 24 jam pemberian kapsul pertama; dan
6. 6.Pelayanan KB pasca bersalin.
d.mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu kecuali pada kondisi tertentu.
e.Mendapatkan buku KIA beserta stiker p4k dan bendera ibu hamil;
f.Menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi.

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

a.pelayanan kesehatan yang baik untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
b.pencegahan terhadap peningkatan dan atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
c.Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
d.air susu kolostrum;
e.air susu ibu eksklusif;
f.imunisasi dasar yang berkualitas;
g.mendapatkan injeksi Vitamin Kl (Vit Kl), Imunisasi Hepatitis B dan salep mata padabayi baru lahir;
h.pelayanan rawat gabung; dan
i.skrining hipoteroit kongenital

Pasal 7

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:

a.imunisasi dasar lengkap dan imunisasi boster yang berkualitas;
b.pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
c.air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan dan mendapatkan ASI selama 2 tahun;
d.lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi serta anak balita;
e.makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia;
f.mendapatkan kapsul Vitamin A satu kali untuk bayi saat usia 6-11 bulan dan 2 (dua) kali setahun untuk balita;
g.mendapatkan pelayanan stimulasi deteksi dini tumbuh kembang dan pemeriksaan gigi secara berkala; dan
1. 1.mendapatkan pelayanan sesuai standar Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) pada fasilitas kesehatan primer serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di Rumah Sakit rujukan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA;
b.menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas secara berjenjang dan berkesinambungan;
c.melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan advokasi dengan tingkat Pemerintahan yang lebih tinggi;
d.mengupayakan pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
e.melakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan dalam bidang Pelayanan KIBBLA;
f.melakukan audit maternal perinatal pada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah maupun swasta bilamana ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
g.menjamin keterjangkauan pelayanan KIA bagi seluruh penduduk melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kajian lain yang mendukung;
h.memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, nifas dan menyusui; dan
1. 1.memberikan izin atau dispensasi kepada suami untuk mendampingi istri selama proses persalinan.

Pasal 9

Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan wajib:

a.mengedepankan nilai-nilai kemanusian, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan KIBBLA;
b.memberikan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal;
c.memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan tenaga KIBBLA yang memiliki Kompetensi dan sertifikasi yang sah;
d.meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan KIBBLA; dan
e.melaporkan kegiatan pelayanan KIBBLA kepada Puskesmas di wilayah kerjanya.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015