DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Asas, Tujuan Dan Sasaran, Kebijakan Dasar Penanaman Modal Daerah, Bentuk Badan Usaha Dan Kedudukan, Bidang Usaha Dan Pengembangan Usaha, Perlakuan Terhadap Penanam Modal, Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab Dan Larangan, Perizinan Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Insentif Daerah Dan Kemudahan Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Jangka Waktu Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan, Pengembangan Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal, Pengendalian Penanaman Modal, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi Penanaman Modal, Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diperlukan adanya percepatan dan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi investasi dan penanaman modal di Kabupaten Bengkayang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5059);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundag-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515); 3
17.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4162);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
23.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
24.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
25.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
26.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
27.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2); 4
29.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
30.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4.DPRD adalah Dewan Perwalilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bengkayang.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing.
9.Penanam Modal/Investasi adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Bengkayang.
11.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Bengkayang. 5
12.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Bengkayang.
13.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
14.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
15.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
16.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
17.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
18.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, pemberian insentif dan kemudahan serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19.Norma dan hukum adat adalah aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di suatu wilayah berdasarkan ciri khas dan kekhususan.
20.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkayang.
21.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta Peraturan Pelaksanaannya (Badan Usaha yang memang dikelola untuk mencapai keuntungan-keuntungan yang sifatnya ekonomis).
22.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. 6

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari ekonomi nasional;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d.meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi yang ada di daerah;
f.mendorong ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal:

a.meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
b.meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
c.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
d.meningkatkan jumlah penanam modal;
e.meningkatkan realisasi penanaman modal; dan
f.meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada Pengelolaan Sumber Daya Alam.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
2. b.meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan infrasruktur untuk menggerakkan kegiatan penanaman modal di daerah;
3. c.mempercepat peningkatan dan/atau realisasi penanaman modal; dan
4. d.meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah melalui penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana penanaman modal.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah:
1. a.memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional;
2. b.menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal di daerah maupun regional; dan
4. d.mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta BUMD.
(3)Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. 7

BAB IV

BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

(1)Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia;
(2)Penanaman modal asing wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
(3)Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan:
1. a.mengambil bagian saham pada saat pendirian PT;
2. b.membeli saham; dan/atau
3. c.melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penanam modal yang berkantor pusat di luar wilayah daerah wajib membuka Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di ibukota daerah.

BAB V

BIDANG USAHA DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 7

(1)Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.
(2)Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
(4)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta BUMD melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta sosialisasi ketentuan penanaman modal dan penyebaran informasi seluas- luasnya.

BAB VI

PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah.
(2)Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. 8

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN LARANGAN

Pasal 9

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

a.kejelasan prosedur penanaman modal;
b.kepastian hukum dan perlindungan;
c.informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan; dan
d.pelayanan termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (34)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (34)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011