DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, bentuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, penataan, pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, batasan luas lantai penjualan, penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern, perizinan, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, sanksi pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membina perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan Toko Modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
d.bahwa bardasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Brebes; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
14.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
22.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
23.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyararatan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
24.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES dan BUPATI BREBES

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2.Bupati adalah Bupati Brebes.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang dalam penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
5.Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau jasa dengan satu penjual atau lebih baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
6.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7.Pertokoan (shopping centre) adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.
8.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
9.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11.Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
12.Department Store adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
13.Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
14.Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
15.Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
16.Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
17.Pusat perdagangan (Trade Center) adalah kawasan pusat jual beli barang, sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki pleh perorangan atau satu badan hukum.
18.Mall/plaza, adalah tempat atau bangunan (toko) dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang- barang dan/atau jasa.
19.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat (IUP2T) adalah izin untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
20.Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
21.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
22.Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan sejenisnya sehingga mampu berkembang, maju dan mandiri.
23.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
24.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha besar Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha usaha Pusat perbelanjaan dan Toko Modern, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
25.Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
26.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
27.Jalan lokal adalah jalan umum, yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
28.Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
29.Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk perkembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
30.Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
31.Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan mobil penumpang, mobil pribadi dan kendaraan bermotor termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
32.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
33.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
34.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dismana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.
35.Kawasan Strategis Daeraha adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas :

a.kesempatan berusaha;
b.kemitraan;
c.ketertiban dan kepastian hukum;
d.kejujuran usaha;
e.persaingan sehat (fairness);
f.Asas keadilan; dan
g.Asas manfaat.

Pasal 3

Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi serta pasar tradisional;
b.memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
c.mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada;
d.mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
e.mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat perbelanjaan dan Toko Modern dengan pasar tradisional, UMKM dan koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata perdagangan dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
f.Memberikan perlindungan terhadap konsumen.

BAB III

BENTUK PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 4

(1)Pasar Tradisional menurut kepemilikan dan pengelolaan dibedakan :
1. a.Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
2. b.Pasar Tradisional milik swasta, BUMN, BUMD, dan Koperasi.
(2)Bentuk Toko Modern terdiri dari :
1. a.Minimarket;
2. b.Supermarket;
3. c.Hypermarket;
4. d.Department store; dan
5. e.Perkulakan.
(3)Bentuk Pusat perbelanjaan terdiri dari :
1. a.Pertokoaan (shopping center);
2. b.Mall;
3. c.Plaza;dan
4. d.Pusat perdagangan (Trade Center).

BAB IV

PENATAAN PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 5

(1)Lokasi pendirian untuk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2)Pendirian Pasar Tradisional wajib menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(3)Pendirian Toko Modern harus memenuhi ketentuan :
1. a.jarak lokasi pendirian Toko Modern dengan Pasar Tradisional paling dekat 1.000 m (seribu meter); dan
2. b.memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.
(4)Pendirian Pusat Perbelanjaan harus memenuhi ketentuan :
1. a.jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Tradisional paling dekat 2.500 m (dua ribu lima ratus meter) kecuali di kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
2. b.memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.

Pasal 6

(1)Pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Modern harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang- undangan dan harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya.
(2)Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.pertumbuhan penduduk;
5. e.kemitraan dengan UMKM lokal;
6. f.penyerapan tenaga kerja lokal;
7. g.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
8. h.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
9. i.dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
10. j.tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
(3)Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
1. a.lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
2. b.iklim usaha yang sehat antara Pusat perbelanjaan dan Toko Modern dan Pasar Tradisional;
3. c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. d.dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
5. e.perkembangan pemukiman baru.
(4)Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
(5)Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilai untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati atas kajian sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Perseorangan/Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Dalam melakukan penilaian terhadap analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (5), Tim Penilai mempertimbangkan masukan dari masyarakat.
(7)Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket.
(8)Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat.
(9)Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Pasal 7

(1)Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
(2)Pasar Tradisional wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m 2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
(3)Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m 2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern.
(4)Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 8

(1)Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
(2)Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
1. a.hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
2. b.tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan; dan
3. c.pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan.
(3)Supermarket dan Department Store :
1. a.tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
2. b.tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.

BAB V

BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN

Pasal 9

(1)Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
1. a.Minimarket, kurang dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi);
2. b.Supermarket, 400 m 2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi);
3. c.Hypermarket, lebih dari 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi);
4. d.Department Store, lebih dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi); dan
5. e.Perkulakan, lebih dari 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi).
(2)Batasan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan Mall/Plaza lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (29)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 77 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (29)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010