DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2013

Nomor: 80
Tahun: 2013
Ditetapkan: 11 Desember 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu
a.bahwa dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka dalam upaya peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu diberikan Tunjangan Kinerja; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA . I j .', '\', , Mengingat Menimbang PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAIDI LINGKUNGANKEMENTERIAN KELAUTANDAN PERIKANAN

Mengingat

8.Peraturan ...
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norrior 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 : I.. Nomor 125); Pasal ...
2.Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan orgamsasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indoncsia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pasal 1 PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LlNGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTANDANPERlKANAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); r' , i " Menetapkan • ,- i .. 'z.-I '/)1 / '<,»; ' :'",1

f.Pegawai Pasal 3

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
4. d.Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diperbantukan/ dipekerjakan pada badarr/Instansi lain di luar lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. e.Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani mas a persiapan pensiun; dan Pasal 2 Kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. Pasal ...

Pasal 6

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran : ;.;i. bersangku tan. , " Pasal 5

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

f.Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. I, ! , I,. " Pasal ...

Pasal 8

(1)Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(2)Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 7

(1)Untuk pertama kali, penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2)Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari para; pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(3)Dalam hal persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan anggaran, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. 'I -. '; ... ' '.,.,. " , Agar ... Peraturan Presiden im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan, baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama menurut bidang tugasnya masing- masing.

Pasal 10

(1)Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pasa19 , 'J, "1. SEKRETARIAT KABINET RI Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 199 AMIR SYAMSUDIN ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, NegaraLembarandalampenempatannya Indonesia. dengan Republik Ini memerintahkanorang mengetahuinya, Peraturan Presiden Agar setiap pengundangan Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

15.-- ~~ Rp. 1.727.000:00 16~1 -·----2---------=1-~----RP. 1.6~5_.OOo,o6-- - I II 2~1.J[- 1 --R_::'P-.--1.--563.000,OO IL.",. =_~._~~~~ __ ---_==_= = __~_ - ~~==' ---87.~ I_I_- ~~ R_p_.__3_.8_5__5_·._0~__0,(_)O ___
8.10 Rp. 3.352.000,00 r-- r-------------~-----------~!~----
9.'9 Rp. 2.915.000,00 i r--io. ir-'----- 8 Rp. 2.535.000,00 ~-ll. -t ---~= 7 -~~~~~===:::=====R=P=' ==2=-.3_0_4_.0_0_0_,_0'_0-----II : 12. II 6 Rp. 2.095.000,00 t--13.---Ir------ 5 -------~il- -----R-p-. --1-.9-0-4-.0-0-0--,0-0-------- --------1--------------------------- 12 Rp. 4.819.000,00 13 Rp. 6.023.000,00 17 Rp. 19.360.000,00 -----~~-----------------------~~------~----------------- 16 Rp. 14.131.000,00 i~----~~------------------------l~----~-------------'---- 15 Rp. 10.315.000,00 -----~!------------. 14 Rp. 7.529.000,00 2 TUNJ.A:NGAN>lUNERJA.' -,,,. . ~ PERKELAS JABATAN ,c " " - , "- ;~~~. t:- ~ 7 ,_,' , .< " ;KEI;;AS J;ABATAN," >, • 3 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTANDAN PERI KANAN LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 80 Tahun 2013 TANGGAL : 11 Desember 2013 ,.'" ,}'. : "

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu
a.bahwa dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka dalam upaya peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu diberikan Tunjangan Kinerja; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA . I j .', '\', , Mengingat Menimbang PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAIDI LINGKUNGANKEMENTERIAN KELAUTANDAN PERIKANAN

Mengingat

8.Peraturan ...
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norrior 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 : I.. Nomor 125); Pasal ...
2.Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan orgamsasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indoncsia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pasal 1 PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LlNGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTANDANPERlKANAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); r' , i " Menetapkan • ,- i .. 'z.-I '/)1 / '<,»; ' :'",1

f.Pegawai Pasal 3

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
4. d.Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diperbantukan/ dipekerjakan pada badarr/Instansi lain di luar lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. e.Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani mas a persiapan pensiun; dan Pasal 2 Kepada pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. Pasal ...

Pasal 6

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran : ;.;i. bersangku tan. , " Pasal 5

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

f.Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. I, ! , I,. " Pasal ...

Pasal 8

(1)Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(2)Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 7

(1)Untuk pertama kali, penetapan kelas jabatan dari para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan hasil validasi yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2)Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari para; pemangku jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(3)Dalam hal persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan anggaran, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. 'I -. '; ... ' '.,.,. " , Agar ... Peraturan Presiden im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

Pasal 10

(1)Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pasa19 , 'J, "1. SEKRETARIAT KABINET RI Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 199 AMIR SYAMSUDIN ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, NegaraLembarandalampenempatannya Indonesia. dengan Republik Ini memerintahkanorang mengetahuinya, Peraturan Presiden Agar setiap pengundangan Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

15.-- ~~ Rp. 1.727.000:00 16~1 -·----2---------=1-~----RP. 1.6~5_.OOo,o6-- - I II 2~1.J[- 1 --R_::'P-.--1.--563.000,OO IL.",. =_~._~~~~ __ ---_==_= = __~_ - ~~==' ---87.~ I_I_- ~~ R_p_.__3_.8_5__5_·._0~__0,(_)O ___
8.10 Rp. 3.352.000,00 r-- r-------------~-----------~!~----
9.'9 Rp. 2.915.000,00 i r--io. ir-'----- 8 Rp. 2.535.000,00 ~-ll. -t ---~= 7 -~~~~~===:::=====R=P=' ==2=-.3_0_4_.0_0_0_,_0'_0-----II : 12. II 6 Rp. 2.095.000,00 t--13.---Ir------ 5 -------~il- -----R-p-. --1-.9-0-4-.0-0-0--,0-0-------- --------1--------------------------- 12 Rp. 4.819.000,00 13 Rp. 6.023.000,00 17 Rp. 19.360.000,00 -----~~-----------------------~~------~----------------- 16 Rp. 14.131.000,00 i~----~~------------------------l~----~-------------'---- 15 Rp. 10.315.000,00 -----~!------------. 14 Rp. 7.529.000,00 2 TUNJ.A:NGAN>lUNERJA.' -,,,. . ~ PERKELAS JABATAN ,c " " - , "- ;~~~. t:- ~ 7 ,_,' , .< " ;KEI;;AS J;ABATAN," >, • 3 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTANDAN PERI KANAN LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 80 Tahun 2013 TANGGAL : 11 Desember 2013 ,.'" ,}'. : "

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2013