Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2018
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Dalam Qanun ini mengatur perubahan Pasal 1; Pasal 6; Pasal 6A; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 12 dan Pasal II.
Dalam Qanun ini mengatur perubahan Pasal 1; Pasal 6; Pasal 6A; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 12 dan Pasal II.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR dan BUPATI ACEH BESAR
MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. PasalI Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 16) diubah sebagai berikut:
b, menara telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk , kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan; (Jt v c. menara telekomunikasi yang semata-mata digunakan untuk kepentingan radio penyiaran, Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI), Radio Antar Penduduk Indonesai (RAPI) dan Radio Antar Kampung (RAK) dan pemancar siaran televisi;
(l)Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya Penyediaan Jasa Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(X) J3esarnya Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara Tarif Retribusi dengan Nilai Menara Telekomunikasi dan dengan Tingkat Penggunaan Jasa.
RT = {TP x (Jumlah NMT)} x TPJ RT : Retribusi Terutang TP :Tarif Retribusi NMT : Nilai Menara Telekomunikasi TPJ : Tingkat Penggunaan Jasa
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.
Pasal II Ditetapkan di Kota Jantho pada tanggal 15 November 2018 M 7 Rabiul Awal 1440 H BUPATI ACEH BESAR MAWARDI ALI Diundangkan di Kota Jantho pada tanggal 15 November 2018 M 7 Rabiul Awal 1440 H KABUPATEN ACEH BESAR SEKRETARIS DAERAH ISKANDAR LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 3 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH: (3/106/2018) PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 11TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasan Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan memperhatikan hal tersebut maka penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menetapkan besaran tarifnya sebesar 2% (dua persen) yang mengambil dari penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat diterapkan sehingga Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah. It. PASAL DEMI PASAL PasalI Angka 1
Cukup jelas Angka 2
Cukup jelas Angka 3
Cukup jelas Angka 4
Ayat (4) Cara menghitung Tarif Retribusi yaitu : DESKREPSI BANYAK NILAI SATUAN JUMLAH Honorarium Tim Monitoring 8 500.000 140 560.000.00C Transportasi 2 750.000 140 210.000.00C Alat Kantor 5.000.00C Total Biaya Pengeluaran Operasional Per Tahun 775.000.000 Biaya Rata-rata atau tariff per menara per Tahun 2.767.857 Pembulatan Rp. 2.768.000,- Contoh 1 Perhitungan Retribusi adalah : RT - TR x (Jumlah NMT) x TPJ RT =• Retribusi Terutang TR = Tarif Restribusi - 2.768.000 NMT » Indek Struktur x Lokasi Menara x Pemanfaatan Menara - 1,1x 1,0 x 0,9 - 0,99 TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa RT - 2.768.000 x (0,99) x 2 - 5.480.640 Contoh 2 Perhitungan Retribusi : RT = TR x (Jumlah NMT) x TPJ RT = Retribusi Terutang TR = Tarif Restribusi = 2.768.000 NMT - Indek Struktur x Lokasi Menara x Pemanfaatan Menara = 1,1x 1,0 x 0,9 = 1,33 TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa RT - 2.768.000 x (1,33) x 2 = 7.368.416 Contoh 3 Perhitungan Retribusi : RT = TR x (Jumlah NMT) x TPJ RT = Retribusi Terutang TR = Tarif Restribusi = 2.768.000 NMT = Indek Struktur x Lokasi Menara x Pemanfaatan Menara = 0,9x 0,9 x 0,9 = 0,73 TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa RT « 2.768.000 x (0,73) x 2 « 4.035.744 Angka 5
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen