DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan Qanun ini mengatur Peraturan Qanun Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan Dan Sarana Umum Tertentu diantaranya : • BAB I : Pasal 1 • BAB II : Pasal 2 • BAB III : Pasal 3 • BAB IV : Pasal 4, Pasal 5 • BAB V : Pasal 6 • BAB VI : Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 • BAB VII : Pasal 14 • BAB VIII : Pasal 15 • BAB IX : Pasal 16 • BAB X : Pasal 17

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
9.Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 71); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA dan BUPATI ACEH JAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2.Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3.Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4.Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8.Sarana Umum adalah fasilitas Pemerintah Kabupaten atau pihak lain yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
9.Pemberian Nama Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan identitas sebagai petunjuk bagi pengguna jalan dengan menggunakan nama yang diajukan dan ditetapkan sesuai dengan Qanun ini.
10.Pemberian Nama Sarana Umum adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan identitas sebagai petunjuk bagi pengguna sarana umum dengan menggunakan nama yang diajukan dan ditetapkan sesuai dengan Qanun ini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum adalah untuk memberikan identitas terhadap Jalan dan Sarana Umum yang sesuai dengan filosofi, karakter dan identitas daerah.
(2)Tujuan Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum adalah sebagai berikut:
1. a.untuk mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi dalam Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten;
2. b.untuk mengenang jasa pahlawan, tokoh, flora, fauna, geografis dan benda yang memiliki nilai sejarah, kearifan lokal atau keistimewaan tertentu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Qanun ini meliputi:

a.Status Jalan dan Jenis Sarana Umum;
b.Pemberian Nama;
c.Tata Cara Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum;
d.Pendanaan; dan
e.Pendataan dan Pengawasan.

BAB IV

STATUS JALAN DAN JENIS SARANA UMUM

Pasal 4

Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

a.Jalan Nasional;
b.Jalan Provinsi;
c.Jalan Kabupaten; dan
d.Jalan Gampong.

Pasal 5

(1)Jenis Sarana Umum terdiri dari:
1. a.alun-alun;
2. b.taman;
3. c.jembatan;
4. d.bangunan gedung milik negara;
5. e.tempat ibadah;
6. f.objek wisata;
7. g.rumah sakit;
8. h.sarana olahraga;
9. i.pasar;
10. j.terminal; dan
11. k.sarana umum lainnya.
(2)Sarana Umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah Sarana Umum yang dimiliki, dikelola atau dibangun oleh badan hukum/badan usaha yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB V

PEMBERIAN NAMA

Pasal 6

(1)Bupati berwenang menetapkan nama untuk:
1. a.Jalan yang berstatus Jalan Kabupaten dan Jalan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d; dan
2. b.Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dimiliki Pemerintah Kabupaten.
(2)Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Setiap Jalan dan Sarana Umum yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten wajib diberi nama.
(2)Penetapan Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penamaan dan penggantian atau perubahan nama.
(3)Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan nama:
1. a.pahlawan nasional;
2. b.pahlawan Aceh;
3. c.tokoh lokal;
4. d.tokoh yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten dan secara nyata langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
5. e.peristiwa sejarah;
6. f.ciri/identitas yang mencerminkan budaya lokal/nasional dan mengandung nilai nasionalisme/kebangsaan;
7. g.benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu; dan
8. h.nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, syariat islam dan ketertiban umum.
9. i.flora; dan
10. j.fauna;
(4)Penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d wajib untuk tokoh nasional dan tokoh lokal yang sudah meninggal dunia dan beragama islam.
(5)Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum selain menggunakan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan nama Jalan Tematik sesuai dengan keadaan dan keunggulan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Khusus untuk penamaan tempat ibadah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, maupun pembangunan yang dilakukan secara berkala wajib menggunakan nama yang menunjukan identitas keagamaan.

Pasal 8

(1)Dalam hal Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum akan menggunakan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(4), Bupati meminta persetujuan atau kesediaan pihak keluarga dari pihak yang akan dipergunakan namanya.
(2)Bupati membatalkan penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pihak keluarga tidak memberikan persetujuan atau menyatakan keberatan atas penggunaan nama keluarganya untuk Penamaan Jalan atau Sarana Umum.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nama yang digunakan telah ditetapkan untuk nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah lain.

Pasal 9

(1)Setiap Jalan dan Sarana Umum yang telah diberi nama dipasangkan tiang dan papan nama.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, huruf, dan tata letak tiang dan papan nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2023