DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Ini mengatur tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN dan BUPAT1 ACEH SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah dan angka 19 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
1.Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2.Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. 2
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemenntahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementenan negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8.Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
11.Satuan Perangkat Keija Kabupaten yang selanjutnya dismgkat SKPK adalah Perangkat Daerah Kabupaten.
12.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
13.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
14.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
15.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan.
16.Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten.
17.Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten.
18.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19.Dihapus.
20.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negera. 3 . Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf e dihapus, ayat (5) huruf g diubah, ayat (7) diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf bl dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g dan ayat 8 huruf b dan huruf c dihapus serta ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah Kabupaten.
(2)Susunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diKelompokkan berdasarkan pada Urusan Pemenntahan,terdiri dari:
1. a.Penunjang Urusan Pemerintahan;
2. b.Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
3. c.Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
4. d.Urusan Pemerintahan Pilihan;
5. e.Urusan Pemerintahan Wajib Lainnya yang bersifat Keistimewaan dan Kekhususan;
6. f.Perangkat Daerah Lainnya; dan
7. g.Kecamatan
(3)Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, meliputi Perangkat Daerah Kabupaten:
1. a.Setda merupakan Setda dengan Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK dengan Tipe C;
3. c.Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Selatan merupakan Inspektorat dengan Tipe A;
4. d.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dengan Tipe A;
5. e.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten dengan Tipe A;
6. f.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten dengan Tipe B.
(4)Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi Perangkat Daerah Kabupaten:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan bidang Kesehatan;
3. c.Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. d.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Perumahan dan Kawasan 4 Permukiman dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. e.Dihapus;
6. f.Dinas Sosial merupakan Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
(5)Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf c, meliputi Perangkat Daerah Kabupaten:
1. a.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
2. b.Dinas Pangan merupakan Dinas Pangan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
3. c.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
4. d.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Administrasi Kependudukan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. e.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
6. f.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Perhubungan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
7. g.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan statistik;
8. h.Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
9. i.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. j.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga merupakan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dengan Tipe B 5 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
11. k.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan
(6)Urusan Pemerintahan Pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi Perangkat Daerah Kabupaten:
1. a.Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
2. b.Dinas Pertanian merupakan Dinas Pertanian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
3. c.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
4. d.Dinas Pariwisata merupakan Dinas Pariwisata dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
(7)Urusan Pemerintahan Wajib Lainnya yang bersifat Keistimewaan dan Kekhususan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi Perangkat Daerah Kabupaten:
1. a.Dinas Syariat Islam;
2. b.Dinas Pendidikan Dayah; bl. Dinas Pertanahan Kabupaten;
3. c.Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
4. d.Sekretariat Majelis Adat Aceh;
5. e.Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
6. f.Sekretariat Baitul Mai Kabupaten; dan
7. g.Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
(8)Perangkat daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi Perangkat Daerah Kabupaten:
1. a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. b.dihapus;
3. c.dihapus; dan
4. d.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(9)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f,meliputi Perangkat Daerah Kabupaten:
1. a.Kecamatan Labuhanhaji Barat dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Labuhanhaji dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Labuhanhaji Timur dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Meukek dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Sawang dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Samadua dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Tapaktuan dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Pasie Raja dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Kluet Utara dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Kluet Tengah dengan Tipe A; 6
11. k.Kccamatan Kluct Selatan dcngari 'fipe A;
  1. 1.Kccamatan Kluct Timur dcngan Tipc A;
12. m.Kccamatan Bakongan dcngan Tipc A;
13. n.Kccamatan Kota Bahagia dcngan Tipc A;
14. o.Kccamatan Bakongan Timur dcngan Tipc A;
15. p.Kccamatan Trumon dcngan Tipc A;
16. q.Kccamatan Trumon Tcngah dcngan Tipc A;
17. r.Kccamatan Trumon Timur dcngan Tipc A
  1. 3.Ketentuan Bab III diubah, schingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PKMBBNTUKAN UPTD

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat. dibentuk UPTD.
(2)UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis opersional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

6.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus dan unit layanan yang bekeija secara professional.
(2)Rumah sakit daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 7

7.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ayat (-4) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keija sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan qanun ini .
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(4)dihapus

8.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
(2)Kelembagaan rumah sakit umum daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkannya Kelembagaan rumah sakit umum daerah sebagai UPTD.
(3)Pejabat pada rumah sakit umum daerah sebagai perangkat daerah tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada rumah sakit umum daerah sebagai UPTD.
(4)Kelembagaan rumah sakit umum daerah tetap menggunakan anggaran sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit umum daerah sebagai UPTD. 8

7.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ayat (-4) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keija sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan qanun ini .
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(4)dihapus

8.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
(2)Kelembagaan rumah sakit umum daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkannya Kelembagaan rumah sakit umum daerah sebagai UPTD.
(3)Pejabat pada rumah sakit umum daerah sebagai perangkat daerah tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada rumah sakit umum daerah sebagai UPTD.
(4)Kelembagaan rumah sakit umum daerah tetap menggunakan anggaran sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit umum daerah sebagai UPTD. 8 Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan. Diundangkan di Tapaktuan pada tanggal 28 Desember 2020 M 13 Jumadil Awal 1442 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN, LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR // NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH : (3/113/2020) Ditetapkan di Tapaktuan pada tanggal 28 Desember 2020 M 13 Jumadil Awal 1442 H BUPATI NASJUDDIN 9

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 10

Pasal 13

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019