DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I KETENTUAN Umum; BAB II Program Pembangunan Aceh Singkil; BAB II Pengendalian dan Evaluasi; BAB IV Sanksi; BAB V Ketentuan Peralihan; BAB VI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keija Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL dan BUPATI ACEH SINGKIL

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017-2022.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, BAB VI : STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IX : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah bagian dari provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2.Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3.Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4.Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6.Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Pelaksana Program kegiatan Pembangunan di Kabupaten;
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Singkil Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Aceh Singkil adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh Singkil untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Aceh Singkil adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh Singkil untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Pemerintah Aceh Singkil dengan berpedoman pada RPJP Aceh Singkil serta memerhatikan RPJM Nasional;
9.Rencana Keija Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut RKPK Aceh Singkil adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil untuk perioda 1 (satu) tahun;
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
12.Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah;
13.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan;
14.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
15.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh Singkil untuk mencapai tujuan;

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN ACEH SINGKIL

Pasal 2

(1)Program Pembangunan Aceh Singkil periode 2017-2022 dilaksanakan sesuai dengan RPJM Kabupaten Aceh Singkil.
(2)Rincian dari program pembangunan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 3

RPJM Kabupaten Aceh Singkil mengacu kepada RPJM Aceh dan RPJM Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah pembangunan Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 4

RPJM Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana di maksud dalam pasal 3 sesuai dengan tahapan pembangunan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, Rencana Strategis SKPK dan Rencana Keija SKPK yang memuat program dan kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan sejalan dengan periode jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 5

RPJM Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi :

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, BAB VI : STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IX : PENUTUP

Pasal 6

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Singkil, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPK Aceh Singkil untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya.
(2)RKPK Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) tahun berikutnya.

Pasal 7

(1)RPJP Kabupaten Aceh Singkil menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Singkil yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Singkil memuat visi, misi dan program Bupati.
(2)RPJP dan RPJM Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJP Aceh dan RPJM Aceh.
(3)RPJM Kabupaten Aceh Singkil mempedomani Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Singkil.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

(1)Bupati dapat memberikan sanksi kepada SKPK yang tidak mempedomani Qanun RPJM Kabupaten Aceh Singkil.
(2)Bupati dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut bertentangan dengan Qanun RPJM Kabupaten Aceh Singkil.
(3)Bentuk pemberian sanksi akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011