DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk OGanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang: Mengingat 11. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176): | 10. 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633): 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389): 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272): 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah: 12. 13. 14. Oanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Ganun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38), Oanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 21): Oanun Kabupaten' Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menetapkan

Menetapkan : 1. dan BUPATI ACEH TAMIANG MEMUTUSKAN : OANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMIANG.

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan : Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang:

2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK. 5. 6. 10.

(1)
(2)
(1)Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. 7. Penyertaan Modai Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada PDAM Tirta Tamiang dengan prinsip saling menguntungkan. 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang selanjutnya disebut PDAM Tirta Tamiang adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dibentuk berdasarkan Oanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang yang dikuatkan dengan Akta Notaris Rialdi Suryadharma, SH Nomor 75 tanggal 8 Desember 2010:

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan PDAM dalam menambah, meningkatkan, memperluas prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum. Penyertaan modal bertujuan agar terpenuhinya cakupan pelayanan air minum perpipaan kepada masyarakat.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ditetapkan kepada PDAM Tirta Tamiang dengan rincian sebagai berikut :

a.tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan
b.tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

(2)Penyertaan modal tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk penambahan cakupan pelayanan air minum 1.000 (seribu) sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program hibah air minum dengan biaya persambungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
(3)Penyertaan modal tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk penambahan cakupan pelayanan air minum 1.000 (seribu) sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program hibah air minum dengan biaya persambungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 4

Dengan adanya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PDAM Tirta Tamiang sebelumnya sebesar Rp.1.081.382.870,00 (satu milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 6.081.382.870,00 (enam milyar delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). .

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PDAM Tirta Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PDAM Tirta Tamiang sebagai penerima penyertaan modal, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja Laporan Keuangan Perusahaan dan tembusannya disampaikan kepada DPRK Aceh Tamiang.

Pasal 7

Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang. Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal, z Oktober 2015M 28 Dowlhissah 1436 H BUPATI ACEH TAMIANG, Diundangkan di Karang Baru HAMDAN SATI pada tanggal, 12 Oktober 2015 M 28 O2utri5ah 1436 H SEKRETARIS DAERAH LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2015 NOMOR 4 NOREG OANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH : (3/2015) KABUPATEN ACEH TA — Ca RAZUARD

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014