DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini mengatur 47 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Prinsip, Maksud, Dan Tujuan Kerja Sama, BAB III Kerja Sama Daerah, BAB IV Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, BAB V Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Dalam Negeri, BAB VI Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri, BAB VII Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan, BAB IX Sinergitas Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah, BAB X Asosiasi Daerah, BAB XI Pembiayaan, BAB XII Perubahan Kerjasama, BAB XIII Ketentuan Peralihan, BAB XIV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah dapat melakukan keija sama daerah;
b.bahwa keija sama daerah dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah. menyinergikan potensi antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan keija sama yang didasarkan pada pertimbangan elisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Keija Sama Daerah;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); {
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Keija Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Keija Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); I L Iÿ! ÿ E l I . Li • . U* _ _ ll.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6.Keija Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga dan/atau antara daerah dengan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7.Keija Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 1 ÿJOB
8.Keija Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9.Keija Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 10.Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

(1)Bupati berwenang untuk melakukan rencana KSDD atau KSDPK atas persetujuan DPRK.
(2)Pelaksanaan keija sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpegang pada prinsip:
1. a.efisiensi yaitu upaya Pemerintah Kabupaten melalui keija sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
2. b.efektivitas yaitu upaya Pemerintah Kabupaten melalui keija sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
3. c.sinergi yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan swasta untuk melakukan keija sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
4. d.saling menguntungkan yaitu pelaksanaan keija sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing- masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
5. e.kesepakatan bersama yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan keija sama;
6. f.itikad baik yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan keija sama;
7. g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu seluruh pelaksanaan keija sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. h.persamaan kedudukan yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan keija sama;
9. i.transparansi yaitu adanya proses keterbukaan dalam keija sama;
10. j.keadilan yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan keija sama; dan
11. k.kepastian hukum yaitu bahwa keija sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan keija sama.

Pasal 3

Keija sama daerah dimaksudkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pasal 4

Keija sama daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan;
b.memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah;
c.meningkatkan kualitas pelayanan publik;
d.mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e.meningkatkan pendapatan asli daerah;
f.meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya;
g.lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah lain;
h.menyerasikan pembangunan di kabupaten;
i.mensinergikan potensi kabupaten dengan daerah lain dan/atau pihak ketiga; dan
j.meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal. 1

BAB III

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 5

(1)Keija sama daerah, meliputi:
1. a.KSDD;
2. b.KSDPK; dan »
3. c.KSDLL.
(2)Objek keija sama daerah meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Pasal 6

KSDD, meliputi:

a.keija sama daerah dengan Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi Aceh; dan
b.keija sama daerah dengan Pemerintah Provinsi lain atau Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Aceh.

Pasal 7

(1)Dalam pelaksanaan KSDD, Pemerintah Kabupaten diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama kabupaten.
(2)Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan ; Pemerintah Kabupaten untuk menandatangani peijanjian keija sama.
(3)Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menandatangani peijanjian keija sama setelah mendapatkan kuasa dari Bupati.

Pasal 8

(1)KSDD, terdiri atas:
1. a.keija sama wajib; dan
2. b.keija sama sukarela.
(2)Keija sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.keija sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam 1 (satu) wilayah provinsi; t J ' t- L.*., s'xÿar J ÿ««*ÿ* -ÿ ;' ...-!;ÿ ' -ÿ; ÿ
2. b.keija sama daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di provinsi yang berbeda;
3. c.keija sama daerah provinsi dengan daerah provinsi lain yang berbatasan; dan
4. d.keija sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam 1 (satu) wilayah provinsi.
(3)Keija sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa keija sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisienjika dilaksanakan dengan bekeija sama.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDD, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi objek KSDD, terdiri atas:
1. a.urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
  1. 1.pendidikan;
  2. 2.kesehatan;
  3. 3.pekeijaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. 5.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
  6. 6.sosial.
2. b.urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
  1. 1.tenaga keija;
  2. 2.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
  3. 3.pangan;
  4. 4.pertanahan;
  5. 5.lingkungan hidup;
  6. 6.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. 7.pemberdayaan masyarakat dan gampong;
  8. 8.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. 9.perhubungan;
  10. 10.komunikasi dan informatika;
  11. 11.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  12. 12.penanaman modal;
  13. 13.kepemudaan dan olah raga;
  14. 14.statistik;
  15. 15.persandian;
  16. 16.kebudayaan;
  17. 17.perpustakaan; dan
  18. 18.kearsipan.
3. c.urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
  1. 1.kelautan dan perikanan;
  2. 2.pariwisata; 1 A'Sri I .jfc 1 • ÿ J __ UUi SEE
  3. 3.pertanian; k
  4. 4.kehutanan;
  5. 5.energi dan sumber daya mineral;
  6. 6.perdagangan;
  7. 7.perindustrian; dan
  8. 8.transmigrasi.
(2)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan » pemenuhan pelayanan publik.
(3)Pemerintah Kabupaten menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perencanaan pembangunan kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal perencanaan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten, maka wajib tertuang dalam Rencana Keija Pemerintah Kabupaten.
(5)Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan untuk:
1. a.mengatasi kondisi darurat;
2. b.mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
3. c.melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
(6)Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Pemerintah Kabupaten dapat bekeijasama dengan perusahaan pabrik kelapa sawit yang ada di kabupaten.
(8)Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten dapat bekeijasama dengan penambang minyak bumi lokal di kabupaten atas izin PT. Pertamina.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011