(f) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemitikannya dalam naskah kerja sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam penyelesaian kepemilikan barang sebagaimala dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.
Bagian Kedua Persyaratan Pasil27
(1)Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
a.mempunyai hubungan diplomatik;
b.merupakan urusan Pemerintah Daerah;
c.Pemerintah . . .
Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri; pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak urusan pemerintahan dalam negeri; dan
e.sesuai dengan kebiiakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
(21 Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
(3)Selain harus persyaratan s, dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi
a.kesetaraan status kesetaraan wilayah;
b.saling melengkapi; dan dan/atau peningkatan hubungan antarmasyarakat.
(l) Bagian Ketiga Prakarsa